JAKARTA, — Mantan anggota Dewan Pertimbangan Presiden Bidang Hukum Adnan Buyung Nasution mengatakan, kebijakan yang disertai dengan latar belakang, motif, dan tujuan tertentu, seperti kriminal, dapat dipidanakan. Namun, kebijakan tidak dapat dipidanakan jika semata-mata bertujuan demi menanggulangi masalah krisis ekonomi.

Terkait kabar pemakzulan, Adnan mengatakan, Dewan Perwakilan Rakyat RI dapat mengajukannya ke Mahkamah Konstitusi. Advokat senior ini mengingatkan bahwa tidak ada satu orang pun yang kebal hukum di Indonesia. Begitu juga dengan kemungkinan pemanggilan Presiden oleh Pansus Hak Angket Kasus Bank Century yang dinilai sah.

“Tapi kalau keterangan Menteri Keuangan dan Gubernur BI dinilai sudah cukup jelas bahwa itu kebijakan pemerintah, dan ditegaskan oleh Presiden bahwa itu kebijakan pemerintah, sebetulnya sudah selesai masalahnya,” ujar Adnan, seusai pelantikan sembilan anggota Wantimpres, Senin (25/1/2010) di Istana Negara, Jakarta.

Terkait kasus Bank Century, Adnan menyadari adanya ganjalan dari penilaian dampak sistemik. “Subyektif sekali. Tidak ada parameter yang persis. Kalau panas kan ada termometer, bisa dilihat ukurannya, apakah 39 (derajat celsius) atau 40 (derajat celsius),” tambah Adnan.

Sementara itu, tentang keberadaan Wantimpres, Adnan mengatakan, salah satu keuntungan yang dapat diperoleh para anggotanya adalah akses dalam memberikan nasihat kepada Presiden. Namun, Adnan berharap Wantimpres periode 2010-2014 ini dapat berjalan lebih efektif dibandingkan periode sebelumnya.

Ketika ditanya soal rumor bagi-bagi kekuasaan pada Wantimpres periode ini, Adnan menepisnya. “Jangan underestimate dulu dong. Saya kira beri kesempatan mereka,” ujarnya.