Suara Redaksi “Haruskah bailout Century terus dibahas?”
Barack OBAMA “Sebaiknya konflik politik segera diakhiri. Atmosfer ekonomi mulai terpengaruh.”
Jembatan merupakan salah satu hasil rekayasa infrastruktur untuk mempermudah transportasi manusia. Jembatan-jembatan dibangun di lokasi di atas sungai, lembah, atau laut yang memisahkannya. Tetapi, di suatu tempat di dunia ini, jembatan-jembatan yang menghubungkan sungai-sungai itu tidak dibangun, melainkan hidup dan tumbuh!
1. Jembatan Akar di India
Di kedalaman India sebelah tenggara, di salah satu lokasi paling [...]
2010-03-05 12:34:44 – Jakarta -
Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali menetapkan seorang tersangka dalam kasus korupsi tanah makam Budha Tanah Kusir. Walikota Jakarta Selatan Dadang Kafrawi ditahan karena memiliki andil memutuskan dan menetapkan keputusan tersebut.”Dia (Dadang Kafrawi) ditahan di dalam kasus pengadaan tanah makam Budha di tanah kusir,” kata Jampidsus Marwan Effendy di Kejagung, Jl Sultan Hasanuddin, Jakarta Selatan, Jumat (5/3/2010).Marwan menambahkan, 9 tersangka lainnya sudah dihukum. Semua tersangka tersebut menyebutkan walikota yang juga ketua tim pembebasan tanah itu juga mempunyai peran. “Walikota kan waktu itu yang memutuskan dan yang menetapkan. Uang dicairkan karena ada tanda tangan dari walikota,” tambahnya.Bukti-bukti atas Dadang menurut penyidik sudah cukup kuat. Dadang didakwa dengan Pasal 2 dan 3 UU Tipikor. “Maka hari ini kita ambil langkah penahanan,” imbuhnya.Dadang ditahan sekitar pukul 11.30 WIB. Dengan mengenakan kemeja abu-abu dan rompi hitam, Dadang langsung dibawa masuk ke mobil tahanan dan dibawa ke rutan Kejagung yang masih berada di dalam kompleks Kejagung.Kasus pengadaan tanah kuburan ini terjadi pada tahun 2006 dan diduga merugikan negara sekitar Rp 12,96 miliar. Alokasi dana untuk pengadaan makam itu semula adalah Rp 13,50 miliar.Dalam pelaksanaannya, terjadi beberapa penyimpangan. Pertama, uang pengganti yang diterima oleh pemilik tanah berbeda dengan kwitansi penerimaan. Kedua, luas tanah di-mark up dan dokumen tanah dipalsukan. (amd/iy)
2010-03-05 12:33:41 – Jakarta -
Mainan asal China menyebabkan sejumlah siswa sekolah dasar di Singapura mengalami muntah-muntah dan diare. Pemerintah Singapura didesak untuk memastikan semua produk mainan China aman. Sudah sepantasnya pemerintah Indonesia juga menganggap hal ini sebagai isu serius.Pasalnya, mainan anak dari China sangat mudah ditemukan di negeri ini. Selain murah, mainan yang diimpor dari China ini juga banyak sekali ragamnya.Di Indonesia, kasus mainan China yang membahayakan memang belum pernah mencuat. Namun bukan berarti tidak ada masalah.”Pengaduan kasus-kasus itu memang masih jarang ya, tapi bukan berarti nggak bermasalah,” kata pengurus harian Yayasan Perlindungan Konsumen (YLKI) Daryatmo saat berbincang dengan detikcom, Jumat (5/3/2010).Daryatmo mengatakan, mainan yang ditujukan untuk anak-anak harua memenuhi standar khusus. Di negara-negara maju, setiap produk yang masuk harus memenuhi standar yang telah ditentukan.”Menurut catatan YLKI, standar khusus mainan anak belum ada,” kata Daryatmo.Karena itu, Kementerian Perdagangan sebagai pengawas harus lebih giat memperhatikan persoalan ini. “Pengawasan harus lebih aktif,” desaknya.Kasus keracunan mainan China di Singapura terjadi karena keracunan bahan kimia yagn bernama phthalates. Bahan tersebut terdapat dalam mainan China yang berguna untuk menambah kelenturan. Bahan tersebut menempel di tangan anak-anak sebelum mereka menyantap makanan dalam sebuah pesta kelas. (ken/nrl)
2010-03-05 12:32:55 – Jakarta -
Aparat penegak hukum diminta tidak terpengaruh pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menyatakan kebijakan pemerintah tidak bisa dipidanakan. “Dengan statement yang disampaikan oleh Presiden, saya harap penegak hukum tidak terpengaruh. Karena kemungkinan intervensi dalam penegak proses hukum pasti terbuka lebar,” kata anggota Pansus Hak Angket Century dari Fraksi PPP Romahurmuzy saat berbincang dengan detikcom, Jumat (5/3/2010). Romy, panggilan akrab Romahurmuzy, menilai lewat pidatonya SBY telah menganggap proses politik untuk kasus Century selesai karena penyelamatan Bank Century telah benar. Hal ini jelas berhadap-hadapan dengan DPR yang menyebut bailout Bank Century bermasalah. “Presiden harus konseksuensi terhadap statementnya ini, karena itu pasti akan menimbulkan implikasi politik, apalagi bila kasus ini telah memasuki proses hukum,” tegas Romy. Meski begitu Rommy sangat apresiatif terhdap pidato SBY tadi malam. Hal senada juga disampaikan anggota Pansus dari Fraksi Golkar, Bambang Soesatyo yang memberikan apresiatif terhadap pidato tersebut. “Kita sangat apresiatif atas pidatonya Presiden,” ujar Bambang singkat.Sementara Andi Rahmat yang berasal dari Fraksi PKS mengatakan pidato SBY biasa dan datar saja. Namun ia juga apresiatif dan senang saat Presiden menanggapi kinerja Pansus selama ini untuk mengungkap kasus Century. (lia/iy)
2010-03-05 12:03:29 – Jakarta -
Wakil Ketua DPR Pramono Anung meminta Presiden SBY menindaklanjuti rekomendasi Paripurna DPR soal Century. SBY harus memberikan contoh yang baik soal menghargai eksistensi lembaga negara.”Sudah seharusnya Presiden menindaklanjuti hasil paripurna DPR,” papar Pram usai rapat Paripurna DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (5/3/2010)Pramono juga melihat Presiden SBY membela pembantu terdekatnya, Sri Mulyani dan Boediono dalam pidato tanggapannya semalam. Menurut Pram, sikap SBY yang demikian itu wajar saja. “Sudah seharusnya Presiden memberikan pembelaan kepada pembantunya di pemerintahan,” jelas Pram.Namun demikian, sebaiknya Presiden menyampaikan pidatonya sebelum kemelut politik akibat skandal Century meledak. “Tentu konstilasi politiknya tidak sampai demikian,” tutupnya. (van/yid)
2010-03-05 12:01:39 – Jakarta -
TNI AL meningkatkan kewaspadaan di Selat Malaka terkait adanya peringatan soal rencana aksi terorisme di selat tersibuk itu. Selain itu Operasi Mallaca Straits Sea Patrol (MSSP) yang merupakan operasi gabungan Angkatan Laut Indonesia, Malaysia dan Singapura, dan Thailand, terus ditingkatkan.”Kita gelar kekuatan. Kita mengerahkan unsur-unsur kekuatan di sana dan kita siagakan,” ujar Panglima Komando Armada RI Kawasan Barat, Laksamana Muda Marsetio di Lantamal III, Jl Gunung Sahari, Jakarta Pusat, Jumat (5/3/2010).Menurut Marsetio, informasi soal ancaman yang diterima dari maritime security coast 4 hari lalu itu, kemungkinan bukan merupakan ancaman teroris. Namun aksi perompakan yang mengincar kapal-kapal niaga yang melintas Selat Malaka.”Sebenarnya bukan terorisme tapi diindikasikan kegiatan perompakan yang akan mengancam beberapa kapal yang akan melintas disana. Belum ada pernyataan ancaman teroris,” terangnya.Namun TNI AL bersama negara-negara pantai di sekitar Selat Malaka, tetap meningkatkan kesiagaan. Apapun ancamannya.”Kita meningkatkan kewaspadaan. Untuk sea robbery maupun sea piracy di sana, juga kita antisipasi,” tegasnya. (rdf/nrl)
2010-03-05 11:49:05 – Jakarta -
Isi pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait hasil rapat paripurna kasus bailout Century dinilai tidak ada yang baru. Pidato itu hanya merupakan pengulangan kesaksian Wapres Boediono dan Menkeu Sri Mulyani. “Tidak ada hal yang baru yang disampaikan oleh Presiden tadi malam. Apa yang Presiden katakan sebenarnya hanyalah pengulangan apa yang disampaikan oleh Pak Boediono dan Ibu Sri Mulyani dalam kesaksiannya saat hadir dalam rapat Pansus beberapa waktu yang lalu,” kata anggota Pansus dari Fraksi PKS Mahfudz Siddiq saat dihubungi detikcom, Jum’at (5/3/2010).Meskipun begitu, Mahfudz mengatakan sangat apresiatif terhadap pidato SBY. Menurut Mahfudz, ada point positif dalam pidato SBY yakni menginginkan pemerintah kembali fokus pada agendanya yang pro rakyat. Selain itu pernyataan SBY menunggu laporan hasil Panitia Angket Century juga merupakan sinyal yang baik.”Laporan hasil kerja kita (Panitia Angket Century) dalam waktu dekat ini segera kita kirimkan. Saya harap setelah nantinya laporan itu dikirim hendaklah Presiden tidak hanya sekadar membaca hasil laporan tersebut tetapi segera menindaklanjuti, kemudian mendorongnya ke ranah hukum,” tutur Mahfudz. (lia/iy)
2010-03-05 11:48:25 – Jakarta -
Pernyataan Ketua DPR Marzuki Alie soal tidak perlunya menindaklanjuti rekomendasi Pansus Century karena tidak mengikat dibantah Wakil Ketua DPR Pramono Anung. Menurut Pram, keputusan DPR itu bersifat mengikat dan wajib ditindaklanjuti.”Ini kan keputusan DPR, keputusan DPR itu keputusan politik yang mengikat. DPR harus menidaklanjuti rekomendasi Pansus yang sudah menjadi rekomendasi DPR,” kata Pramono kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (5/3/2010).Menurut Sekjen DPP PDIP ini, amanat tata tertib DPR menyebutkan, setelah disahkan oleh paripurna, DPR harus membentuk tim pengawas. Hal ini untuk menjamin dan memastikan keputusan DPR itu ditindaklanjuti secara serius dan benar.”Tugas DPR lalu membentuk tim pengawas. Selambat-lambatnya, awal persidangan depan. Sehingga rekomendasi bisa dilanjutkan secepatnya,” paparnya.Pram berharap lembaga penegak hukum segera mendorong dan menindaklanjuti adanya dugaan tindak pidana dan pelanggaran lainnya. “Kalau korupsi ke KPK, kalau hukum ke Kepolisian dan Kejaksaan,” ujarnya.Sebelumnya diberitakan, Ketua DPR Marzuki Alie menilai pengawas rekomendasi Pansus Century tidak diperlukan. Menurutnya rekomendasi yang telah diketok palu itu tidak mengikat dan tidak perlu ditindaklanjuti.”Rekomendasi itu menurut saya tidak mengikat dan tidak perlu ditindaklanjuti,” katanya.Mantan Sekjen DPP PD ini menilai tidak perlu adanya tim pengawas yang bertugas memantau perkembangan hasil paripurna DPR soal Pansus Century. “Saya kira tidak harus ada pengawas. Kita percayakan saja ke lembaga penegak hukum. Bagaimanapun juga rekomendasi itu diarahkan ke penegakan hukum,” katanya. (yid/nrl)
2010-03-05 11:42:45 – Ambon -
Puluhan aktivis HMI Ambon melakukan aksi solidaritas atas penyerangan sekretariat HMI cabang Makassar oleh oknum polisi pada Rabu (3/3/2010) malam. Mereka mendatangi Markas Polda Maluku untuk menyatakan protes keras atas peristiwa itu.Sambil membawa berbagai spanduk dan poster bernada pengecaman, HMI Ambon juga menggelar aksi teatrikal dan orasi pengecaman. “Tindakan refresif Polisi adalah tindakan pelanggaran HAM. Polisi tak beda dengan Preman,” teriak salah satu orator di depan Mapolda Maluku, Jl Rijali, Ambin, Jumat (5/3/2010).”Polisi harus bertanggung jawab dan mengganti semua kerusakan di wisma HMI. Kami juga meminta tindakan pemecatan terhadap oknum polisi yang telah menyerang markas HMI,” ujar Arista Djunaidi, Koordinator aksi demo.Ketua HMI cabang Ambon, Hamis Wasahua, meminta pihak Mabes Polri turun tangan. Hamis juga berharap. Pengurus Besar HMI segera melakukan langkah-langkah tegas terkait insiden tersebut. “Lakuka investigasi, jangan sampai ada proses hukum yang dikebiri,” pinta Wasahua.Ketua Umum Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Maluku, Abdul Hamid Talaohu, juga menyesalkan penyerangan markas HMI Cabang Makassar. Apalagi pelaku penyerangan itu justru dari kalangan aparat kepolisian. Menurutnya, tidakan tersebut sama saja menginjak-injak simbol perjuangan mahasiswa. Apalagi sikap represif itu terjadi di era reformasi. “Sejak dulu hingga kini tak ada penyerangan ke Markas HMI. Karena para pendiri dan pejuang tahu bahwa kontribusi HMI dalam mempertahankan bumi Republik Indonesia dari aksi komunis tak dapat disampaikan dengan kata-kata. Peristiwa kali ini benar-benar memprihatinkan. Simbol-simbol perjuangan kita justru dirusak oleh pihak aparat,” tegasnya.Talaohu mendesak Mabes Polri segera turun tangan. “Proses hukum terhadap seluruh anggota polisi yang terlibat, termasuk siapa komandannya. Pasti ada yang menggerakan. Polisi itu berbuat atas perintah atasan. Sistem komando namanya,” tukasnya. (han/djo)
2010-03-05 11:41:58 – Jakarta -
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY ) memiliki kekayaan senilai Rp 7,6 miliar dan US$ 269.730. Harta ini berupa tanah ribuan meter persegi yang diperoleh dari hibah maupun milik sendiri, barang antik, dan harta kekayaan lainnya. Data harta kekayaan SBY ini diperoleh dari data laporan kekayaan pejabat negara yang diakses di kantor KPK, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (5/3/2010). Berikut rincian harta kekayaan SBY per 23 November 2009: SBY memiliki sejumlah harta tidak bergerak. SBY memiliki tanah di Kabupaten Bogor dari hasil hibah tahun 2007 yang luasnya 9.465 meter persegi dengan nilai Rp 132,5 juta. SBY punya tanah dan bangunan di Kabupaten Bogor seluas 3.186 meter persegi dan bangunan 900 meter yang diperoleh tahun 1996 dengan nilai Rp 2,2 miliar. SBY juga punya tanah seluas 1.000 meter persegi di Kabupaten Bogor dari hasil sendiri yang dibeli tahun 1999 dengan nilai Rp 64 juta. Selain tanah, SBY punya logam mulia tahun 2006 yang diperoleh dari hasil sendiri harganya Rp 47 juta. Tahun 1995-1997, SBY mendapat warisan logam mulia senilai Rp 7 juta. SBY mendapat hibah logam mulia tahun 1995-1997 senilai Rp 2,1 juta. Batu mulia dari hasil sendiri tahun 2006 nilainya Rp 26 juta. Ada batu mulia hibah tahun 1995-1997 senilai Rp 10 juta. Yang menarik, SBY punya barang seni dan barang antik perolehan hasil sendiri tahun 1995-1999 ( penambahan data baru). Pada bulan Mei 2009 nilainnya Rp 25 juta. Namun data November 2009, nilainya menjadi Rp 321 juta. SBY memiliki sejumlah benda bergerak lainnya yang diperoleh dari hasil sendiri tahun 1976 sampai 2009 (ada penambahan data baru). Data Mei 2009 nilainya Rp 42.000.000. Sedangkan November nilainya Rp 437.915.000. SBY punya motor Suzuki Tornado tahun 1997 dari hibah nilainya Rp 2,5 juta. Mobil Range Rover buatan tahun 2002 yang diperoleh tahun 2006 senilai Rp 500 juta. Selanjutnya, harta Giro dan stara kas lainnya yang dimiliki SBY dan berasal dari hasil sendiri senilai Rp 3.854.135.204 dan US$ 269 730. Total keseluruhan: Rp 7.616 270.204 dan US$ 269.730. Harta ini jumlahnya bertambah jika dibandingkan data bulan Mei 2009 yakni Rp 6.848.049.611 dan US$ 246.389. (aan/asy)
