Hal sama dikemukan, Tari, pedagang parsel lainnya di kawasan Cikini. “Pesanan atau pembeli mulai banyak, Insya Allah akan terus bertambah,” tuturnya. Tidak hanya parsel, namun permintaan akan keranjang parsel juga bertambah. Keranjang tersebut beragam bentuknya, pembeli juga bisa memesan seseuai dengan yang diinginkan.

“Banyak juga warga yang beli kerangjang parsel, mereka ingin membentuk parsel sendiri sesuai dengan seleranya,” jelasnya.
Ke dua pedagang ini berharap, agar pemerintah tidak memberikan larangan pemberian parsel lebaran kepada pejabat. Apalagi bukan merupakan suap atau sogokan, namun sebagai tanda kasih atau untuk lebih mempererat tali silaturahmi. Di kawasan Stasiun Cikini, Menteng merupakan pusatnya penjualan parsel dan keranjang lebaran.

Tidak hanya menjelang lebaran, namun setiap hari selalu buka. Harga parsel juga bervariasi berkisar antara Rp 250.000 hingga Rp 750.000. Saat menjelang lebaran pedagang bertambah sehingga semakin ramai. Akibatnya kawasan tersebut menjadi macet karena banyak kendaraan yang parkir. Sumber : Pos Kota

Dia mengungkapkan, Matahari memproyeksikan penjualan Hypermart diharapkan mampu mencapai Rp 20 triliun pada 2014. “Food retail itu merupakan sektor yang defensif. Artinya, orang akan selalu mengutamakan berbelanja produk pangan. Saat sukacita, pesta, dan hari raya, orang-orang pasti membeli makanan. Ketika perekonomian krisis, orang bisa tidak membeli produk lain, tapi tetap mengonsumsi pangan. Hal ini tentu saja menjadi kunci pertumbuhan. Di sisi lain, kami tetap menggiatkan program-program CSR,” ujar Danny.

Danny menambahkan, persaingan di sektor ritel pangan akan lebih ketat. Pasalnya, pemain baru, Lotte Mart mulai beroperasi. “Menaikkan pangsa pasar sekitar 1% itu pasti akan ketat,” jelas Danny. Sementara itu, dia optimistis, penjualan selama Ramadan 2010 mampu bertumbuh sekitar 15-20% dibandingkan bulan reguler. Kondisi tahun 2010 yang positif, kata dia, mendukung kinerja penjualan.

“Untuk kuartal ketiga 2010, kami berharap penjualan Hypermart bisa tumbuh 10-15% dibandingkan periode sama 2009. Pertumbuhan marjin sekitar 20%,” kata Danny. Danny menegaskan, Hypermart tidak akan mengubah porsi produk dari saat ini, yakni sekitar 64% oleh produk-produk grocery (produk konsumsi pangan), produk segar (sayur dan daging) sekitar 20%, dan sisanya untuk nonpangan, seperti elektronik dan garmen. Sumber: Investor Daily

Berita HanKam

02 September 2010 — Trinidad and Tobago merayakan hari kemerdekaan ke-48, Selasa (31/8), dengan mengelar parade militer di Queen Park Savannah. Seluruh kekuatan AB Trinidad and Tobago terwakili termasuk Resimen, Polisi, Pemadam Kebakaran, Penjaga Pantai, Penjaga Udara, Sipir dan Para Kadet. Pemimpin Trinidad and Tobago tidak mengelar bazar buku gratis maupun mendendangkan lagu ciptaan para pemimpin Trinidad and Tobago. Sejumlah band tampil saat perayaan diiringi marching band. Pada malam hari dimeriahkan pesta kembang api.

Newsday/Berita HanKam

Hadir mendampingi Menhan antara lain Wamenhan Letjen TNI Sjafrie Sjamsoeddin, Sekjen Kemhan Marsdya TNI Eris Heryanto, S.IP, M.A, dan sejumlah pejabat eselon I dan II di lingkungan Kemhan. Sementara itu dari media massa hadir Pemred dan wartawan Media Massa cetak maupun elektronik .

Acara berbuka puasa bersama tersebut didahului dengan penyampaian oleh Menhan tentang kebijakan di bidang pertahanan negara yang telah dan akan diselesaikan Kemhan antara lain di bidang legislasi, pemberdayaan industri pertahanan dalam negeri dan peningkatan kesejahteraan prajurit TNI.

Terkait dengan kebijakan di bidang legislasi, Menhan mengatakan bahwa kurang dari satu tahun ini Kemhan telah menyelesaikan dua Undang Undang yaitu Undang Undang antara RI dengan Brunei Darussalam tentang perjanjian kerjasama pertahanan dan Undang Undang Perjanjian RI dengan Singapura tentang Perbatasan.

Sedangkan dari lima Undang Undang yang belum diselesaikan, ada tiga Undang Undang diantaranya sudah masuk Prolegnas dan siap untuk dibahas antara pemerintah dengan DPR yaitu Undang Undang Kamnas, Komcad dan KKIP. Sementara itu, dua Undang Undang lainnya yaitu Undang Undang Rahasia Negara dan Peradilan Militer baru akan dibahas pada tahun depan.

Terkait dengan pemberdayaan industri pertahanan dalam negeri, Menhan menjelaskan banyak hal sudah dicapai oleh Kemhan diantaranya telah dikeluarkannya Peraturan Presiden (Perpres) dan Road Map tentang revitalisasi industri pertahanan dalam negeri.

Menurut Menhan, salah satu hal yang membanggakan adalah beberapa waktu yang lalu Kemhan telah meresmikan pembuatan Kapal Perang Perusak Kawal Rudal. Pembangunan Kapal Perang PKR yang merupakan persembahan anak bangsa tersebut akan dibuat oleh industri stratgis dalam negeri di PT. PAL, Surabaya.

Pada tahun ini, Kemhan juga berencana akan mendeklarasikan pembangunan kapal selam di dalam negeri. “Sekarang jajaran Kemhan sedang mencari satu master plan bagaimana kita dapat membangun kapal selam di Indonesia”, ungkap Menhan.

Selain itu, Menhan menambahkan pada tahun ini Kemhan juga akan menyelesaikan pembentukan Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP), pembentukan produk Litbang Kemhan dan Alutsista produk domestik.

Sementara itu terkait dengan upaya peningkatan kesejahteraan prajurit TNI yang merupakan salah satu prioritas Kemhan, Menhan menjelaskan bahwa telah menyelesaikan Perpres dan Permenhan tentang pemberian tunjangan khusus bagi prajurit TNI yang bertugas di perbatasan. Pemberian tunjangan tersebut telah efektif berlaku mulai bulan Januari 2010.

“Pemerintah juga telah menaikan tunjangan lauk pauk dari 35 ribu menjadi 40 ribu per hari dan penyediaan perumahan bagi prajurit TNI”, tambah Menhan.

Lebih lanjut Menhan menambahkan, untuk meningkatkan kesejehteraan prajurit TNI pada saat ini Kemhan juga sedang mengupayakan reformasi birokrasi, remunerasi, dan penyelesaian MoU tentang kesehatan dengan Kementerian Kesehatan. Melalui MoU ini, Kemhan berupaya agar prajurit TNI juga dapat berobat dan memeriksakan kesehatannya di Pukesmas dan Rumah Sakit milik pemerintah lainnya.

DMC

Dalam latihan bersama kesatuan Koops AU II diikuti dari kesatuan Lanud Iswahyudi, Hasanuddin, Abdurahman Saleh dan Paskhas. Sedangkan pesawat tempur yang dikerahkan, Sukoi sebanyak 2 pesawat, F 16 sebanyak 4 pesawat, F5 sebanyak 4 pesawat, Hawk MK5 sebanyak 3 pesawat dan Hercules 2 pesawat.

Menurut Marsekal Muda, Agus Munandar, latihan sikatan daya adalah latihan tempur di kesatuan Koops AU II medan perang. Dimana pesawat tempur sebagai pelumpuh daerah konfilk yang dikuasai musuh. Setelah dikuasai nantinya ada tim penyusup, kemudian Pasukan Khas TNI AU menguasai wilayah dengan terjun Payung.

“Kami ingin mengetahui kesiapaan prajurit jika dibutuhkan untuk bertempur melawan pengacau negara,” jelas Agus Munandar didampingi Komadan Lanud Abdurahman Saleh – Malang, Marksekal Dwi Putranto.

Dengan hasil latihan yang diperagakan prajurit AU II, Agus mengaku sangat kagum dengan sejumlah pesawat tempur yang membidik sasaran selalu tepat. Selain itu, kerjasama parjurit sudah maksimal dan tetap pada satu komando.”Latihan hari ini sunggu Excelent,” ungkap Jendral bintang dua itu.

Tinggal tunggu perintah

Meski presiden SBY lebih mementingkan jalur diplomasi menghadapi Malaysia namun TNI-AU telah menggelar persiapan dengan latihan perang di pantai Lumajang.

Pangkops AU II Marsekal Muda TNI R Agus Munandar mengatakan bahwa prajuritnya siap tempur di medan perang jika dibutuhkan oleh bangsa Indonesia. “Kami tinggal tunggu komando dari presiden jika kami disuruh perang nantinya,” kata Agus Munandar dengan tegas pada sejumlah wartawan.

Menurut Agus, terkait konflik Indonesia- Malaysia pihaknya tidak tahu menahu, namun jika dibutuhkan dalam menjaga kedaulatan RI dan ada perintah komando siap menjalankan. “Pokoknya Koops AU II, parjuritnya siap tempur dan ditugaskan bila dibutuhkan,” tambahnya.

Pos Kota

Hadir pula sejumlah menteri di jajaran Polhukam antara lain Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar, Kepala BIN Sutanto, Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso dan Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Mabes Polri Inspektur Jenderal Pol Nanan Soekarna.

Dalam rapat tersebut, sejumlah Anggota Komisi I DPR RI diantaranya menyoroti tentang koordinasi dan sinergi diantara stake holder yang terkait didalam operasi pengamanan wilayah perairan laut Indonesia. Ada beberapa wacana yang berkembang diantaranya adalah memberdayakan peran Bakorkamla agar lebih operasional. Disamping itu diamanatkan dalam Undang -Undang untuk membentuk Sea and Cost Guard yang bertugas dalam pengamanan wilayah perairan Indonesia.

Sebagaimana pada akhir rapat tersebut, salah satu dari lima kesimpulan Komisi I DPR RI diantaranya mendesak pemerintah untuk merevitalisasi fungsi dan tugas Badan Koordinasi Keamanan laut (Bakorkamla).

Sebelumnya Menkopolhukam menjelaskan, ada enam instansi yang aktif didalam penanganan pengamanan di laut antara lain TNI Angkatan Laut, Polisi Perairan, Bea Cukei, KKP, KPLP dan Bakorkamla yang masing – masing mengacu kepada Undang – Undangnya sendiri.

Oleh karena itulah, pemerintah membentuk Bakorkamla yang berfungsi untuk mensinergikan fungsi – fungsi dari keenam stake holder tersebut agar tidak jalan sendiri –sendiri dan bertabrakan satu dengan yang lainnya.

“Dibentuknya Bakorkamla dalam rangka menformulasikan suatu kegiatan pengamanan laut yang terpadu antara satu dengan yang lain untuk saling mendukung menuju ke titik yang sama dalam pelaksanaan kegiatannya”, jelas Menkopolhukam.

Menkopolhumam lebih lanjut menjelaskan, Bakorkamla adalah suatu tempat dimana untuk memonitor semua informasi tentang pengamanan laut, sehingga semua perjalanan dan pergerakan stake holder yang terkait dengan pengamanan perairan laut dapat diamanati di Bakorkamla.

DMC

01 September 2010 — Deputy Prime Minister and Minister for Defence Teo Chee Hean visited the Singapore Armed Forces (SAF) task group deployed in the Gulf of Aden for international counter-piracy operations at sea yesterday. He was accompanied by Chief of Navy Rear-Admiral Chew Men Leong and other senior SAF officers.

During the visit on board the Republic of Singapore Navy’s Landing Ship Tank (LST) RSS Endurance, Mr Teo was briefed on the task group’s operations and observed a drill by the task group when activated to respond to a pirate attack on a merchant vessel. Mr Teo also interacted with the men and women of the SAF task group, who shared with him their operational experiences during their two months of deployment. Speaking to the media after his visit, Mr Teo emphasised the important role that the SAF is playing as part of the multinational effort to safeguard shipping in the Gulf of Aden. Mr Teo said, “Our guys are out here contributing to an international mission, they are 3,000 miles away from home, it looks like it is far away but it actually has a direct relevance to our security in Singapore.”

The SAF task group deployed in the Gulf of Aden conducting a drill in response to a pirate attack.

The SAF task group deployed to the Gulf of Aden in June this year comprises a Landing Ship Tank and two Super Puma helicopters on board.

The 221-strong SAF task group, consisting of personnel from the Army, Navy and Air Force, was deployed in June this year, and operates under the ambit of Combined Task Force (CTF) 151, a multinational task force established in 2009 to conduct counter-piracy operations in the Gulf of Aden. Comprising an LST with two Super Puma helicopters on board, the SAF task group has been conducting daily helicopter surveillance flights and sector patrols to deter and disrupt piracy activities. The SAF first deployed a task group, consisting of LST RSS Persistence with two Super Puma helicopters on board, to the Gulf of Aden from April to July last year. The SAF was also in command of CTF 151 from January to April this year.

Following this visit, Mr Teo will visit the Sultanate of Oman where he will call on His Highness Sayyid Fahd Bin Mahmoud Al-Said, Deputy Prime Minister for the Council of Ministers, His Excellency Sayyid Badr Bin Saud Al-Busaidi, Minister Responsible for Defence Affairs and other Omani Ministers.

Mindef

02 September 2010 — Penetapan garis pangkal perairan kepulauan (archipelagic waters) Indonesia di utara dan timur Pulau Bintan pada dasarnya sudah tidak menjadi persoalan lagi.

Daftar-daftar koordinat terakhir dari garis-garis pangkal Indonesia sesuai dengan ketentuan Pasal 47 (9) Konvensi Hukum Laut PBB 1982 (UNCLOS), telah didaftarkan di Sekretariat PBB tanggal 4 Maret 2009 dan oleh PBB telah diedarkan ke seluruh dunia. Di samping itu,sudah ada garis perbatasan laut teritorial antara Indonesia dan Singapura sejak tahun 1973.Ke sebelah barat dari garis batas 1973 ini, Indonesia dan Singapura juga sudah menyetujui perpanjangannya dengan perjanjian tanggal 10 Maret 2009 dan telah diratifikasi oleh DPR RI dengan UU No 4/2010 tanggal 20 Juni 2010.

Perjanjian Indonesia-Singapura 1973 menentukan enam titik perbatasan yang ke sebelah timurnya berakhir sekitar antara Pulau Batam dengan sekitar Changi Airport. Juga sudah ada Persetujuan Indonesia-Malaysia tentang Batas Landas Kontinen di Laut China Selatan yang berhenti sekitar 12 mil dari pantai masing-masing di Johor dan Bintan sebelum mencapai batu karang Pedra Branca.

Jadi, antara titik paling timur Perjanjian Indonesia Singapura 1973 dan titik paling barat Persetujuan Indonesia-Malaysia tentang Batas Landas Kontinen memang belum ada persetujuan tentang garis batas maritim. Persoalan terutamanya adalah ada konflik teritorial antara Malaysia dan Singapura mengenai kelompok batu karang Pedra Branca (Batu Putih) yang terletak di mulut Laut China Selatan sebelum memasuki Selat Singapura.Singapura dan Malaysia sudah lama mempertengkarkan kepemilikan atas Pedra Branca tersebut.

Kelompok Pedra Branca terdiri dari tiga batu karang yaitu, pertama, yang paling utara berhadapan dengan Johor (terbesar) terdiri dari batu karang Pedra Branca yang luasnya kira-kira 8.560 meter persegi pada waktu pasang surut. Panjangnya adalah kira-kira 137 meter dan lebarnya sekitar 60 meter. Letaknya kira-kira 24 mil laut di sebelah timur Singapura, 7,7 mil laut dari Johor,7,6 mil laut dari Pantai Pulau Bintan. Di batu karang tersebut Inggris/Singapura sudah sejak lama membangun fasilitas pelayaran (mercu suar) dan lapangan helikopter.

Kedua, di sebelah selatan dari Pedra Branca terdapat Middle Rocks yang terdiri dari tumpukan dua batu karang kecil yang terpisah satu sama lain sekitar 250 meter.Tingginya antara 0,6 dan 1,2 meter di atas permukaan air pada waktu pasang naik. Middle Rocks terletak 0,6 mil di sebelah selatan Pedra Branca. Ketiga, paling selatan adalah South Ledge yaitu sebuah batu karang yang kelihatan pada waktu pasang surut (low tide elevation). Letaknya 1,7 mil sebelah selatan Middle Rocks dan 2,2 mil laut di barat daya Pedra Branca.

Lawan diplomasi?

Sementara itu,Malaysia dalam peta lautnya tahun 1979 memasukkan kelompok Pedra Branca dalam laut teritorial Malaysia, yang diprotes oleh Singapura dan tidak diakui oleh Indonesia. Setelah melalui proses yang lama, Malaysia dan Singapura akhirnya membawa persoalan tersebut ke Mahkamah Internasional di Den Haag. Sementara itu, Indonesia tidak pernah mengklaim Kelompok Pedra Branca sebagai bagian dari titik pangkalnya walaupun jaraknya kurang dari 12 mil dari Bintan.

Mahkamah Internasional dalam bulan Mei 2008 memutuskan bahwa Pedra Branca adalah punya Singapura, Middle Rocks adalah punya Malaysia, dan South Ledge adalah milik negara di laut teritorial siapa batu karang South Ledge itu berada. Karena itu, persoalan yang selama ini di hadapi antara lain adalah: Pertama, dengan siapa Indonesia harus berunding mengenai penentuan garis batas laut teritorial di daerah itu, dengan Malaysia atau dengan Singapura?

Hal itu tetap tidak jelas sampai sekarang. Kedua,apa hak “maritime zone” ketiga batu karang tersebut? Dalam ketentuan Hukum Laut ada Pasal 121:3 yang mengatakan bahwa ”rocks yang can not sustain human habitation or economic life of their own, tidak berhak atas zone ekonomi dan continental shelf.”

Tidak jelas apakah rocks tersebut berhak atas laut teritorial Dalam Konvensi Hukum Laut ada ketentuan tentang artificial islands, installations, and structures di ZEE dan landas kontinen yang hanya berhak atas “safety zone”di tengah laut, yaitu sampai maksimum 500 meter di sekeliling instalasi tersebut (Pasal 60:4 dan Pasal 80 UNCLOS).

Ada gejala bahwa Singapura berpendapat bahwa rocks di Pedra Branca itu pun bukan hanya mempunyai laut teritorial 12 mil tapi juga berhak atas ZEE dan landas kontinen.Tentunya itu akan membuat masalahnya menyangkut Indonesia pula karena keinginan Singapura tersebut bisa pula mempengaruhi laut teritorial,ZEE,dan landas kontinen Indonesia.

Memperhatikan sikap Indonesia dalam permasalahan Sipadan- Ligitan,maka pulau-pulau yang sangat kecil yang berhadapan dengan daratan yang sangat luas tidak bisa disamakan haknya dan karena itu tidak perlu harus merupakan garis tengah dan sama jarak. Mengingat kecilnya ketiga batu karang itu,kiranya Indonesia akan sulit menerima prinsip sama jarak antara ketiga titik itu dengan Pulau Bintan.

Kiranya Indonesia akan berpegang kepada prinsip sama jarak antara Johor dan Pulau Bintan dengan menganggap kedudukan Pedra Branca sebagai “special circumstances”. Paling-paling Pedra Branca diberi hak “safety zone” 500 meter mengingat di atas Pedra Branca sudah ada mercu suar dan lapangan helikopter. Karena itu, garis batas laut teritorial Indonesia di utara Pulau Bintan harus diukur kira-kira sama jarak antara Bintan dan Johor.

Tripartit

Pembicaraan antara kedudukan Pedra Branca dalam soal penentuan batas laut teritorial ini kiranya akan perlu dijajaki dalam konteks tripartit (Indonesia-Malaysia- Singapura), apalagi setelah putusan Mahkamah Internasional mengenai Pedra Branca. Sementara itu,penentuan garis batas laut teritorial antara Indonesia (Batam-Bintan) dengan Singapura (Changi) dan Malaysia (Johor) juga perlu dilakukan menuju ke timur dari titik paling timur Perjanjian Indonesia – Singapura 1973 sampai ke dekat Pedra Branca.

Tentunya garis batas laut teritorial Indonesia ke timur dari Pedra Branca juga harus ditetapkan sampai ke titik paling barat dari persetujuan Indonesia-Malaysia tentang batas landas kontinen. Memperhatikan hal-hal di atas, maka kiranya peristiwa Tanjung Berakit yang baru lalu antara Indonesia dan Malaysia kiranya jelas terjadi dalam batas laut teritorial Indonesia, baik jika diukur dari ketiga karang Pedra Branca ataupun garis tengah antara Pantai Johor dengan garis pangkal perairan kepulauan Indonesia di daerah tersebut.

Dengan demikian, maka sangat wajarlah jika Indonesia memprotes tindakan Malaysia, apalagi memprotes perlakuan Malaysia terhadap pejabat/petugas resmi Indonesia di laut.Keras lunaknya protes tersebut tentu perlu memperhatikan hubungan antara kedua negara, termasuk kerja sama Indonesia- Malaysia-Singapura selama 40 tahun terakhir dalam pengelolaan keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan laut di Selat Malaka-Selat Singapura.

Indonesia juga perlu melanjutkan usahanya yang telah dimulai sejak lebih dari 40 tahun yang lalu untuk menetapkan berbagai batas maritim antara Indonesia dengan tetangganya, baik batas laut teritorial maupun ZEE, dan penyelesaian masalah-masalah perbatasan lainnya.Batas yang jelas dan disepakati antara tetangga/negara akan dapat meningkatkan hubungan dan kerja sama; sebaliknya batas yang tidak jelas akan menimbulkan kerancuan-kerancuan.

Akhirnya, peristiwa Tanjung Berakit ini sepatutnya dapat meningkatkan perhatian kita untuk memperkuat unsur-unsur penegakan hukum dan kedaulatan Indonesia di laut. Baik dengan menambah ataupun meningkatkan kemampuan peralatan maupun teknologi pengamanan, pertahanan dan pengelolaan laut, antara lain dengan meningkatkan porsi anggaran untuk maksud-maksud tersebut.(Prof Dr Hasjim Djalal MA – Pakar Hukum Laut)

SINDO

02 September 2010, Jakarta — Koordinat yang disepakati dalam perjanjian batas wilayah laut antara Indonesia dan Singapura untuk segmen barat belum turun sampai aparat di lapangan meski secara resmi perjanjian itu berlaku per Senin (30/8). Sampai Rabu, batas yang sudah menjadi kepastian hukum tersebut belum menjadi acuan satu pun lembaga terkait di daerah.

Perjanjian batas wilayah laut antara Indonesia dan Singapura di bagian barat disepakati kedua negara dan ditandatangani di Jakarta, 10 Maret 2009. Namun, secara resmi, perjanjian tersebut baru berlaku mulai Senin saat Menteri Luar Negeri Indonesia Marty Natalegawa dan Menteri Luar Negeri Singapura George Yong Boon Yeo melakukan tukar-menukar instrumen ratifikasi di Singapura.

Sehubungan dengan pelaksanaan di lapangan, minimal ada empat lembaga yang terkait langsung di Kepulauan Riau karena memiliki tugas kepatrolian di laut. Mereka adalah Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL), Polisi Perairan, Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), serta Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai (KPLP).

Saat dihubungi, masing-masing pimpinan di daerah belum mendapat tembusan hasil perjanjian. Komandan Pangkalan TNI AL Batam Kolonel Iwan Isnurwanto dan Direktur Polisi Perairan Kepolisian Daerah Kepri Ajun Komisaris Besar M Yassin Kosasih, yang dihubungi terpisah, menyatakan, masing-masing belum mendapat koordinat yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut. Untuk itu, keduanya masih menunggu informasi dari markas besar institusinya masing-masing.

”Saya belum dapat. Jadi, kami masih tunggu dari Mabes Polri. Tetapi, sebelum ada tembusan dari Mabes pun tidak ada masalah. Selama ini kami melakukan patroli dengan mengacu peta hidros yang dikeluarkan TNI AL. Di situ jelas di mana jalur internasionalnya,” kata Yassin.

Kepala KPLP Batam Agusman juga mengatakan pihaknya belum mendapatkan informasi tentang hasil perjanjian. Demikian pula dengan Kepala Satuan Kerja PSDKP Batam Yulisbar.

”Sampai sekarang kami belum dapat. Paling informasinya ke kantor pusat dulu baru ke kami,” kata Agusman.

Garis perbatasan di segmen barat berada di antara Pulau Nipa di Kepulauan Riau dan Tuas di Singapura. Mengacu siaran pers yang dikeluarkan Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Singapura, garis batas wilayah Indonesia ditarik dari empat titik koordinat, yakni 1 (1’10’46.0” LU dan 103’40’14.6” BT), 1A (1’11’17.4” LU dan 103’39’38.5” BT), 1B (1’11’55.5” LU dan 103’34’20’4” BT), serta 1C (1’11’43.8” LU dan 103’34’00.0” BT).

Dua Besar RI untuk Singapura Wardana menyatakan, semestinya hasil perjanjian bisa segera diturunkan dari kementerian yang terlibat dalam perundingan teknis ke jajaran di bawahnya. Kementerian yang terlibat antara lain Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Energi Sumber Daya dan Mineral, Mabes TNI, serta Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional.

Sebagaimana dikemukakan Marty seusai tukar-menukar instrumen ratifikasi di Singapura, Senin, penetapan garis batas tersebut akan mempermudah aparat keamanan dan pelaksana keselamatan pelayaran dalam menjalankan tugasnya. Hal itu juga akan menjadi faktor yang semakin meningkatkan kerja sama bilateral RI dengan Singapura.

KOMPAS