Raker Komisi III DPR dengan Kapolri bukanlah makin memperjelas solusi terhadap masalah yang ada tapi membuat menjadi tambah runyam. DPR sebagai lembaga politik berlaku layaknya lembaga hukum.
“DPR sebaiknya duduk manis saja memdengar dan mengawasi, jangan kemudian terkesan di publik malah menjadi pembela koruptor dan sibuk dengan puja-puji,” kata Ketua BP Setara Institute, Hendardi, Jumat (6/11).
Hendardi juga menilai pertemuan Tim 8 dengan Kapolri, Jaksa Agung dan berbagai pihak hanya memperkeruh suasana dan membingungkan publik. “Tim 8 sudah tidak relevan lagi, dan lebih baik dibubarkan. Yang dibutuhkan sekarang setelah masalah sudah telanjang adalah keputusan dan tindakan-tindakan politik segera dari Presiden melalui percepatan proses hukum semua pihak yang terlibat untuk menjamin rasa keadilan publik dan mengembalikan kepercayaan terhadap aparat hukum.
“Presiden tidak perlu bumper atau tameng lagi pada saat ini. Keterlambatan Presiden sejak dini dalam mengambil langkah-langkah cepat dan signifikan tehadap aparat hukumnya inilah yg menjadi titik awal penyelesaian kian amburadul dan berlarut-larut,” tandas Hendardi.
