2010-03-01 18:58:37 – Jakarta -
Presiden SBY meminta agar bank tidak memberikan fee kepada kepala daerah. Kebiasaan itu tidak lagi cocok dengan era pemberantasan korupsi.
“Kalau itu uangnya Pemda, kemudian uang itu diletakkan tertentu, maka feenya masuk ke daerah, bukan fee pribadi,” kata presiden di depan para bankir di kantor kepresidenan di Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta, Senin (1/3/2010).
Presiden meminta agar dilakukan koordinasi dengan BPK dan BPKP terkait dengan aturan, mana pemberian yang diperkenankan dan mana yang tidak.
“Kalau tidak cocok lagi dengan zaman sekarang, ya peraturannya kita ubah. Ini ramai karena komentar-komentarnya tidak kontekstual dan hanya mengganggu dan mengganggu. Saya sudah minta untuk dirumuskan, sehingga bisa berikan ketenangan dan kepastian semuanya,” jelasnya.
Sebelumnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga dengan tegas melarang pemberian fee dari Bank Pembangunan Daerah (BPD) untuk pejabat. Dan KPL akan melakukan langkah hukum jika masih ada yang membandel.
(ndr/yid)
