Berita Politik Indonesia » Boediono

Pulau Terdepan Kekurangan Air Bersih, Listrik, dan Sarana Telekomunikasi

antasari — Tue, 27 Jul 2010 23:31:00 +0000

Wapres Boediono (tengah) didampingi Menneg Pembangunan Daerah Tertinggal Helmy Faizal Zaini dan Kepala UKP4 Kuntoro Mangkusubroto memimpin rapat di Istana Wapres, Jakarta, Selasa (27/7). Wapres Boediono menerima paparan tentang hasil ekspedisi pulau-pulau terluar Indonesia. (Foto: ANTARA/Widodo S. Jusuf/Koz/nz/10)

27 Juli 2010, Jakarta — Pulau-pulau terdepan di Indonesia memiliki masalah mendasar yaitu kekurangan air bersih, energi untuk listrik, dan sarana telekomunikasi. Ketiga hal tersebut membuat perekonomian dan kesejahteraan masyarakat pulau terluar belum baik.

Demikian hasil Laporan Ekspedisi Pulau-Pulau Terdepan “Garis Depan Nusantara” oleh Wanadri (Perhimpunan Penempuh Rimba dan Pendaki Gunung) kepada Wakil Presiden Boediono di Istana Wakil Presiden Jakarta, Selasa (27/7).

Menurut Ketua Ekpedisi Garis Depan Nusantara Irwanto Iskandar, masalah transportasi menjadi masalah utama untuk mencapai pulau-pulau terdepan. Tapi di samping itu harus dilihat kebutuhan utama masyarakat. Namun seharusnya ada tiga hal yang menjadi prioritas pemerintah untuk membantu masuyarakat di 92 pulau terdepan itu.

“Pertama, air, karena kenyataannya di beberapa pulau tersebut banyak yang mengandalkan tadah hujan,” katanya.

Masalah kedua adalah energi yang masih banyak mengandalkan solar dan diesel. Padahal potensi untuk listrik ada macam-macam, seperti angin, gelombang laut, ataupun tenaga surya.

Dalam hal ini pemerintah seharusnya lebih mengambangkan energi alternatih di pulau terdepan itu.

Masalah ketiga yang juga krusial, lanjut Irwanto, adalah masalah komunikasi. Beberapa pulau terdepan bahkan tidak ada sarana komunikasi sama sekali.

Di beberapa pulau sudah ada jaringan telepon seluler tetapi dengan kualitas minim. Sebab BTS yang bentuknya parabola hanya bisa digunakan untuk berkomunikasi maksimal 7-10 orang dengan radius yang hanya 100 meter dari menara BTS.

“iga hal itu adalah kebutuhan mendasar di pulau terluar. Kita tidak bisa ngomong kesehatan dan macam-macam kalau air susah. Kita juga tidak bisa ngomong pendidikan yang bagus kalau listrik susah,” tukasnya.

MI.com

Fakta & Peristiwa terkait:

MUI Bahas Pembalikan Pembuktian Kasus Korupsi

antasari — Mon, 26 Jul 2010 00:56:35 +0000

Majelis Ulama Indonesia (MUI) akan membahas soal pembalikan beban pembuktian dalam kasus dugaan adanya tindak pidana korupsi yang dilakukan seseorang. Menurut Sekretaris MUI Ichwan Syam, persoalan tersebut dibahas dalam Musyawarah Nasional VIII dan Milad ke-35 MUI karena pembalikan beban pembuktian merupakan salah satu cara membuktikan terjadinya korupsi.

“Musyawarah akan membahas soal ‘pembuktian terbalik’ dan mengeluarkan fatwa soal itu,” kata Ichwan seusai pembukaan musyawarah di Assembly Hall Jakarta Convention Center kemarin. “Kami juga akan membahas fatwa yang menimbulkan kontroversi di antara lawyer dan pakar hukum tentang pembuktian terbalik dilihat dari sisi syariat Islam,” dia menambahkan.

Menurut dia, korupsi sudah menjadi penyakit dan menghancurkan kehidupan negeri ini. Karena itu, Majelis Ulama merasa perlu membahas soal tersebut dan mengeluarkan rekomendasi yang bisa dijadikan landasan bagi kepolisian dan kejaksaan dalam bertindak. Namun ia belum bisa menyebutkan secara terperinci apa saja yang akan dibahas ihwal pembalikan beban pembuktian tersebut.

Musyawarah Nasional MUI dibuka oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kemarin. Selain soal pembalikan beban pembuktian, dalam hajatan yang akan digelar hingga 28 Juli itu para ulama akan membahas sejumlah persoalan yang menimbulkan kontroversi di masyarakat. Antara lain soal bank air susu ibu, bank organ tubuh, infotainmen, hipnosis, dan tato.

Ihwal materi-materi yang akan dibahas, Ichwan menuturkan bahwa semuanya berdasarkan laporan dari masyarakat. “Jadi, bukan pilihan dari MUI,” kata dia ketika bertemu dengan Wakil Presiden Boediono, awal Juli lalu. “Itu pertanyaan masyarakat melalui surat maupun yang datang ke MUI.”

Merosotnya budi pekerti, seperti ditandai dengan beredarnya video porno artis, sempat disorot oleh Presiden Yudhoyono saat membuka Munas MUI kemarin. Untuk itu, ia meminta para ulama dan pemimpin di negeri ini ikut berperan membangun akhlak, kearifan, dan sopan santun. Tanpa hal itu, kata Presiden, “Pembangunan Indonesia tidak akan menjadi negara yang bermartabat.”

Persoalan yang sama disampaikan oleh Ketua MUI Ahmad Sahal Mahfudz. Menurut dia, demokrasi Indonesia telah berjalan dengan baik, namun pembangunan akhlak dan jati diri bangsa berjalan mundur. “Bangsa kita dikenal sebagai bangsa besar yang konsisten menjalankan demokrasi,” kata dia, “namun mengalami kemunduran di bidang akhlak dan jati diri bangsa.”

Untuk itu, Sahal menegaskan, lembaganya siap bersama-sama membina akhlak masyarakat. “Ini harus menjadi agenda prioritas pemerintah, MUI, dan masyarakat. Semua harus bahu-membahu,” katanya. [tempointeraktif]

Fakta & Peristiwa terkait:

Wapres Boediono Terima Kunjungan Menteri Agama China

antasari — Thu, 22 Jul 2010 09:28:08 +0000

Wakil Presiden (Wapres) Boediono menerima kunjungan persahabatan Menteri Agama China Wang Zuqan. Keduanya membicarakan peningkatan hubungan masyarakat Islam Tiongkok dengan Indonesia.

Dalam pertemuan tersebut, Wapres didampingi oleh Menteri Agama (Menag)
Suryadharma Ali. Sedangkan Wang ditemani oleh Ketua Asosiasi Agama Islam
Tiongkok Chen Guangxuan dan sejumlah staf menteri agama China.

Suryadharma mengatakan, kedatangan menteri agama negeri Tirai Bambu juga dalam rangka pameran kebudayaan Islam China-Indonesia. Pameran tersebut akan digelar di Balai Kartini, Jakarta, Jumat, besok.

“Kedua, adalah dalam rangka melaksanakan pameran kebudayaan dan seni Tiongkok yang akan dibuka besok di Balai Kartini,” kata Menag dalam jumpa pers usai pertemuan di Istana Wapres, Jl Merdeka Selatan, Jakarta, Kamis (22/7/2010).

Menurut Suryadhama, Wapres menyambut baik program yang akan dilaksanakan oleh kedua negara. Diharapkan, kegiatan itu dapat berdampak ke hubungan yang lebih baik lainnya di bidang ekonomi dan pendidikan.

“Wakil presiden menyambut baik program yang dilaksanakan oleh kedua tokoh ini sebagai upaya meningkatkan hubungan yang lebih baik lagi antara Indonesia dan China di bidang ekonomi dan pendidikan,” ucap menteri agama asal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu.

Dikatakan dia, dalam kesempatan tersebut, Wapres sempat menyinggung sekelumit hubungan Islam antara Indonesia dan China. Hubungan itu sudah berlangsung lama, dimulai dari ekpedisi Laksamana Cheng Ho tahun 1405 ke Indonesia.

“Memang hubungan kedua bangsa di dalam mengembangkan bangsa di dalam
perkembangan Islam memiliki sejarah tersendiri,” jelas dia. [detik]

Fakta & Peristiwa terkait:

Uang Koin Baru Rp1000 Kenapa Angklung?

antasari — Tue, 20 Jul 2010 18:07:18 +0000

Bank Indonesia dalam memilih desain mata uang tidak sembarangan. Menurut Deputi Gubernur Bank Indonesia Budi Rochadi, pemilihan desain ini telah melalui proses panjang bahkan termasuk hak cipta dan penelitian nilai sejarah.

Kenapa angklung dan Gedung Sate? kata Budi, karena dua ikon ini menjadi ciri khas daerah masing-masing yang mengandung unsur kebudayaan suatu daerah di Indonesia.

“Untuk logam (angklung) tidak ada masalah karena gambarnya kecil,” kata Budi di kantor Bank Indonesia, Bandung, 20 Juli 2010.

“Mengapa tidak reog? karena ‘medeni’ (menakutkan), jadi tadinya kami sudah coba-coba. Kalau dikecilkan tidak kelihatan, tapi kalau di besarkan ‘Medeni’,” kata Budi dengan gaya bercanda.

Namun demikian, kata Budi, kedepan Bank Indonesia juga akan mulai mencetak hal-hal lain, misal dengan alat musik seperti angklung. “Ini concern kita semua dalam mata uang sehingga dunia tahu ini musik Indonesia,” katanya.

Tahun ini Bank Indonesia juga berencana mencetak uang dengan ikon binatang atau flora. “Ini merupakan suatu perubahan cara kerja kita begitu uang diluncurkan maka publik bisa menukar uang itu di bank mana saja,” katanya.

Gambar angklung dipakai dalam mata uang pecahan baru Rp1000 yang diluncurkan oleh Wakil Presiden Boediono di Bandung, 20 Juli 2010. Sedangkan, untuk mata uang pecahan baru Rp10.000, gambar yang digunakan adalah sultan Badaruddin II dan rumah khas limas, Palembang.

• VIVAnews

Fakta & Peristiwa terkait:

Boediono Larang Birokrat Main Politik

antasari — Tue, 20 Jul 2010 16:12:43 +0000

Di hadapan ratusan sarjana ekonomi, Wakil Presiden Boediono menyampaikan teori-teori politik ekonomi yang perlu disampaikan oleh semua pihak.

Menurut Boediono, hal ini penting diketahui apabila ingin membangun sistem politik yang mantap bagi landasan kemajuan ekonomi berkelanjutan.

Salah satu yang perlu diwaspadai, kata Boediono, adalah fenomena politisasi birokrasi. “Birokrasi itu harus tunduk kepada keputusan politik, tetapi di dalam birokrasi itu sendiri prosesnya haruslah bersifat administrasif, profesional, teknis, dan objektif,” kata dia dalam sambutan pembukaan Sidang Pleno ISE ke XIV di Hotel Savoy, Homann, Bandung, Selasa 20 Juli 2010.

Dengan memperhatikan fenomena ini, menurut Boediono, kualitas dan efektivitas kebijakan publik bisa terjaga dengan baik.

“Untuk itulah birokrat tidak boleh main politik dalam melaksanakan tugasnya dan sebaliknya, politisi jangan pula menyeret-nyeret birokrat ke kancah politik,” kata Boediono.

Interaksi yang tidak sehat antara birokrasi dan politik, menurut Boediono, akan mempunyai akibat sistemik yang serius, yaitu birokrasi yang berkinerja rendah dan korup.

Apabila mesin penggerak utama pemerintahan seperti ini, dia menambahkan, sudah tidak berjalan baik maka barang siapapun tidak bisa mengharapkan pemerintahan dan sistem politik yang menghasilkan manfaat bagi rakyat. “Maka dengan ini delegitimasi hanya menunggu waktu,” kata Boediono.

• VIVAnews

Fakta & Peristiwa terkait:

Ical: Golkar Harus Seperti Tikus

antasari — Sun, 04 Jul 2010 10:34:26 +0000

Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie berharap, kader-kader Golkar dalam berpolitik meniru gaya tikus. Tidak langsung menggigit, tapi mengendus terlebih dahulu.

“Kita politisi bekerja keras, main taktis. Jangan kemudian kita dalam permainan itu menggigit terus. Golkar harus berprinsip seperti tikus, ngendus, baru gigit,” kata Ical dalam sambutannya di acara Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Wilayah Jawa-Bali-NTB Partai Golkar di Hotel Ritz-Carlton, Mega Kuningan, Jakarta, Minggu (4/7/2010).

“Jangan langsung menggigit. Nanti kalau dipukul bisa mati,” imbuh Ical.

Dalam kesempatan tersebut Ical juga mengatakan, meski berkoalisi dengan Partai Demokrat, Golkar diberi kebebasan untuk tetap kritis. Dia mencontohkan kasus Bank Century, Golkar mengkritisi Wakil Presiden Boediono dan mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

“Setgab adalah gabungan partai-partai koalisi, kita berkoalisi itu dengan presiden. Kita juga diberi kebebasan untuk berpikir kritis, seperti kasus Century,” kata mertua artis cantik Nia Ramadhani tersebut.

Dalam kasus Bank Century ini, posisi Golkar bukan menjebak atau pun sebaliknya, terjebak.

“Kita bukan menjebak, dan masuk dalam jebakan politik. Tapi itu adalah untuk rakyat,” tutupnya. [detik]

Fakta & Peristiwa terkait:

Sisminbakum Itu Pengalihan Century

antasari — Mon, 28 Jun 2010 00:16:07 +0000

Mantan Menteri Kehakiman dan HAM Yusril Ihza Mahendra mengaku biasa saja meski sudah ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi Sistem Administrasi Hukum Umum (Sisminbakum). Menurutnya, kasus ini sengaja diangkat lagi untuk menutup kasus lain yang lebih besar.

“Kasus Bank Century,” kata dia saat dihubungi VIVAnews, Minggu 27 Juni 2010. Dia lalu membandingkan statusnya yang kini bukan lagi pejabat publik dengan orang-orang yang diduga terseret kasus Century.

Salah satunya adalah mantan Gubernur Bank Indonesia Boediono yang kini menjabat sebagai Wakil Presiden RI. “Boediono dilindungi karena dia masih menjabat. Coba kalau dijadikan Boediono jadi tersangka, semua bisa kena itu,” kata Yusril.

Yusril menilai Sisminbakum sama dengan Century, terkait kebijakan. “Tapi kalau di Sisminbakum tidak ada uang negara yang dirugikan. Century? 6,7 triliun!” tegasnya.

Dengan Sisminbakum, menurut dia, pengurusan perseroan terbatas bisa lebih murah dari Rp20juta menjadi hanya Rp1,25 juta. Selain itu, pengurusannya pun lebih cepat. “Kenapa sistem yang bagus ini kemudian dipermasalahkan? karena iri hati.”

Menurutnya, Kejaksaan Agung sudah menjadikan dirinya target sejak dua tahun lalu. Namun, kenapa baru sekarang ditetapkan sebagai tersangka. “Posisi saya sekarang sudah lemah, jadi mereka (kejaksaan) sikat untuk kepentingan mereka sendiri,” kata dia.

Yusril dan salah satu bos dari rekanan, Hartono Tanoesudibjo ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus yang diduga merugikan negara sampai Rp400 miliar itu. Kejaksaan Agung menjadwalkan pemeriksaan keduanya, Kamis 1 Juli 2010.

• VIVAnews

Fakta & Peristiwa terkait:

Konfederasi Parpol, PAN Akan Sosialisasikan di Setgab

antasari — Sat, 26 Jun 2010 12:25:46 +0000

Meski serius mematangkan konsep konfederasi parpol, bukan berarti PAN berniat hengkang dari Setgab Koalisi. Tidak perlu diragukan komitmen PAN untuk mendukung pemerintahan SBY-Boediono hingga resmi terpilihnya pasangan presiden dan wapres hasil Pilpres 2014.

“Kami tidak berniat keluar dari Setgab. Kami punya komitmen tinggi kesepakatan koalisi,” tegas Ketua DPP PAN Bima Arya kepada detikcom, Sabtu (26/6/2010).

Menurutnya, seluruh anggota Setgab Koalisi punya kebebasan untuk mengajukan usulan dan wacana politik apa pun. Sebagai wujud komitmen dan penghormatan PAN terhadap mitra-mitranya di Setgab Koalisi, maka niat untuk membangun konfederasi tersebut akan disosialisasikannya.

“Kita akan sosialisasikan ide ini dalam Setgab tentunya,” ujar Bima. [detik]

Fakta & Peristiwa terkait:

Anggaran TNI masih Defisit hingga 2015

antasari — Thu, 24 Jun 2010 05:02:00 +0000

Menhan Purnomo Yusgiantoro (kanan) berbincang serius dengan Menko Perekonomian Hatta Rajasa (tengah) dan Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso (kiri) sebelum rapat tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) bidang pengadaan alat utama sistem senjata (alusista) di Kantor Wapres, Jakarta, Rabu (23/6). Pengadaan alusista TNI itu selanjutnya secara bertahap akan direalisasikan untuk terciptanya kemampuan pertahanan yang handal. (Foto: ANTARA/Saptono/ama/10)

24 Juni 2010, Jakarta — Menteri Keuangan Agus Martowardoyo mengatakan, anggaran sektor pertahanan hingga 2015 masih mengalami defisit hingga Rp50 triliun terutama untuk mendukung pengadaan alat utama sistem senjata.

“Mungkin sekitar Rp50 triliunan dalam lima tahun, dan itu bukan sesuatu yang besar. Kita harus punya rencana APBN yang baik. Kita tidak bisa mengeluarkan suatu investasi kementerian tetapi tidak diimbangi penerimaan yang berkesinambungan dan sehat,” katanya di Jakarta, Rabu (23/6).

Usai menghadiri rapat tentang alat utama sistem senjata TNI yang dipimpin Wakil Presiden Boediono, Agus mengatakan, pihaknya optimis dapat memenuhi anggaran belanja alutsista tersebut.

Ia menambahkan, untuk 2011 pemerintah menganggarkan alokasi dana untuk alutsista sebesar Rp 7 triliun.

“Kalau kita bisa meningkatkan penerimaan negara dengan baik, baik itu pajak atau non pajak, penerimaan sumber daya alam itu (anggaran) sesuatu yang optimistis ke depan,” ujar Agus.

Pada kesempatan yang sama Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso mengatakan, dalam rapat tersebut dibahas kebijakan tentang kekuatan pokok minimun TNI terkait keterbatasan anggaran pemerintah di sektor pertahanan.

Rapat dihadiri pula Menko Polkam Djoko Suyanto, Menhan Purnomo Yusgiantoro, Menteri BUMN Mustafa Abubakar, Menteri Perindustrian MS Hidayat, serta Menko Ekonomi Hatta Rajasa.

MI.com

Fakta & Peristiwa terkait:

Serangan Israel, MUI Minta Indonesia Tegas

antasari — Fri, 04 Jun 2010 07:00:01 +0000

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyampaikan kecaman keras atas serangan Israel terhadap kapal misi kemanusiaan ‘Flotilla for Gaza’ (Pembebasan Gaza), Senin lalu. Selain itu, MUI juga mendesak Pemerintah melakukan tindakan nyata.

“Saya kira apa yang sudah dilakukan pemerintah pada batas-batas tertentu masih kurang. Harus bisa lebih dipertegas,” kata Sekretaris Umum MUI Ikhwan Syam, usai menemui Wakil Presiden Boediono di Istana Wapres, 4 Juni 2010.

MUI, kata Ikhwan, mengimbau Pemerintah mendesak dunia Internasional, khususnya bangsa Arab agar mengambil tindakan nyata atas blokade Israel terhadap Gaza. Blokade tersebut dinilai sebagai bentuk penjajahan baru.

“Perlunya persatuan intern Palestina itu sendiri. Perlunya persatuan di dunia, di negara-negara mayoritas berpenduduk muslim. Dan perlunya membuka blokade yang merupakan wajah penjajahan baru,” ujar Ikhwan.

Selain itu, MUI juga akan menyampaikan surat kepada Organisasi Konferensi Islam (OKI) atas tuntutan yang sama. “Khususnya untuk menyatukan langkah dan melakukan tindakan-tindakan yang barangkali membuat Israel sebagai batu ganjalan perdamaian dunia,” ucap Ikhwan.

Dalam serangan Israel ke kapal Mavi Marmara itu, sedikitnya 19 relawan tewas dan 50 lainnya luka-luka. Turut dalam rombongan kemanusiaan itu tim dari Indonesia, sebanyak 12 orang.

Dua relawan asal Indonesia termasuk yang terluka. Bahkan satu di antaranya masih dirawat di rumah sakit Israel.

• VIVAnew