Jika Amerika mendikte

12 Agustus 2010, Jakarta – Ketua Komisi Pertahanan DPR, Kemal Azis Stamboel mengatakan jika memang ada persyaratan yang diajukan dalam kerjasama militer antara Amerika dan Indonesia, pemerintah disarankan untuk menolaknya. “Jika mendikte, bilang saja No,” ujarnya kepada TEMPO, Kamis (12/8).

Menurut Kemal, saat Menteri Pertahanan Amerika, Robert Gates, berkunjung ke Indonesia, 22 Juli lalu, menyebutkan, bahwa tidak ada syarat apapun dalam kerjasama ini. Tapi, Robert menjelaskan, adanya perbedaan sikap antara pemerintahan Amerika dengan Kongres Amerika soal Komando Pasukan Khusus (Kopassus).

Kopassus, kata dia, masih dipertanyakan soal pelanggaran Hak Asasi Manusia yang pernah didugakan kepada kesatuan itu. “Kongres masih menilai negatif pasukan elit kita,” ujarnya. Namun, kata Kemal, menteri pertahanan AS akan menyelesaikan hal itu di internal Amerika.

Seperti diketahui, hubungan kerjasama militer antara dua pasukan elit Amerika Serikat dengan Indonesia kembali terjalin. Namun langkah itu akan mengalami hambatan karena unit Kopassus di masa lalu dinilai AS terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia, termasuk di Timor Timur. Beberapa orang di Kongres AS telah menentang untuk merangkul Kopassus terkait masa lalunya itu.

Amerika Serikat memutus hubungan kerjasama dengan Kopassus pada tahun 1998. Itu diputuskan berdasarkan hukum AS yang melarang kerja sama dengan tentara asing yang terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia. Kopassus oleh AS dituduh melakukan pelanggaran di Timor Timur dan Aceh pada masa Presiden Soeharto tahun 1990-an.

Kemal mengatakan kerjasama militer akan berbentuk banyak paket pelatihan yang akan diikuti oleh kedua pasukan elit. “Tinggal tunggu waktunya,” ujarnya.

Wakil Menteri Pertahanan, Sjafrie Samsoeddin menegaskan, pihaknya tidak mau didikte oleh pihak manapun yang ingin menjalin kerja sama militer dengan Indonesia. Dalam kerja sama itu tidak ada persyaratan apapun yang diminta pemerintah Amerika, “Termasuk soal kopassus,” ujarnya.

TEMPO Interaktif

DPR Dukung TNI AU Beli Pesawat Tanpa Awak

Harian Israel Haaretz memberitakan Indonesia berencana membeli pesawat tanpa awak Searcher Mark-II yang dibuat oleh Israel Aerospace Industries Ltd. Co. (Foto: IAI)

10 Agustus 2010, Jakarta — Komisi I DPR mendukung pembentukan skuadron Pesawat Tanpa Awak (UAV) yang akan dibangun TNI AU di Landasan Udara (Lanud) Supadio, Provinsi Kalimantan Barat. Pesawat Tanpa Awak dianggap anggota Dewan sebagai salah satu solusi menjaga perbatasan mengingat adanya tantangan topografi wilayah perbatasan Kalimantan Barat.

“Kami mendukung adanya skuadron udara pesawat tanpa awak untuk lebih efisien menjaga wilayah perbatasan, khususnya di provinsi Kalimantan Barat,” kata Ketua Komisi I DPR RI Kemal Azis Stamboel dalam siaran pers yang diterima Suara Karya di Jakarta, Senin (9/8). Kemal bersama beberapa anggota Komisi I DPR melakukan kunjungan kerja ke Lanud Supadio, Kalimantan Barat.

Komisi I DPR, menurut Kemal, mendukung adanya rencana mendatangkan Pesawat Tanpa Awak guna mendukung kekuatan udara Republik Indonesia di Provinsi Kalbar. Adapun kekuatan Pesawat Tanpa Awak adalah dapat terbang dengan daya jelajah 300 km dan kemampuan terbang selama 24 jam penuh. Melalui Pesawat Tanpa Awak akan memudahkan TNI untuk melakukan pengamatan dan pengawasan di tengah keterbatasan sarana prasarana dan topografi wilayah perbatasan. Guna mengimbangi pengawasan perbatasan, TNI berencana membeli Pesawat Tanpa Awakd alam waktu dekat.

“Dalam kondisi lapangan yang dimiliki Republik Indonesia itu adalah solusi terbaik untuk mengatasi keberadaan infrastruktur,” ujar Kemal.

Radar pemantau

Secara terpisah, Panglima Komando Sektor (Kosek) IV Pertahanan Udara Nasional Biak, Marsma TNI Hadiyan Sumintaadmadja mengatakan, radar pemantau milik TNI Angkatan Udara (AU) yang akan dibangun di Kabupaten Merauke, Papua, dijadwalkan beroperasi tahun 2011 mendatang, guna memantau aktivitas di udara, termasuk penerbangan di perbatasan Indonesia dengan Papua New Guinea. “Sesuai rencana program kerja Kosek IV Hanudnas Biak diharapkan markas satuan Radar Merauke sudah difungsikan tahun 2011, hingga saat ini berbagai persiapan pembangunan fisik sudah dimulai,” katanya.

Letak geografis Kabupaten Merauke yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Papua New Guunea dan Australia menjadi fokus perhatian pembangunan radar pemantau pesawat udara. Selain satuan radar Merauke, pihaknya juga pada tahun 2011-2012 akan membangun markas satuan radar di Timika, Kabupaten Mimika serta radar di Saumlaki, Maluku Tenggara Barat, Provinsi Maluku.

Sementara dalam program jangka panjang Kosek IV Hanudnas Biak, dikatakan Hadiyan, pembangunan satuan radar juga akan dilakukan di Sorong, Ambon dan Jayapura. Menyinggung mengenai kasus pelanggaran udara di wilayah Satuan Radar Biak, menurut Marsekal Pertama Hadiyan, hingga tahun 2009 tidak ditemukan satupun kasus pelanggaran udara oleh penerbangan sipil.

Dibandingkan dengan tahun 2008, lanjut Hadiyan, kasus pelanggaran udara yang dimonitor satuan radar Biak kurang lebih 30 kali, semenara selama tahun 2009 tidak ada. “Dampak dari beroperasinya satuan radar di Biak sangat nyata karena bisa mengawasi penerbangan udara yang melintas di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia,” katanya.

Suara Karya

Kader Korup Ditangkap Kejagung, PD Gelar Rapat

Politisi Partai Demokrat As’ad Syam ditangkap oleh Kejaksaan Agung setelah buron selama satu tahun dalam kasus korupsi di Jambi. Internal PD pun akan segera menggelar rapat untuk menyikapi penangkapan itu.
“Nanti kita rapatkan dulu,” kata Wakil Ketua Umum PD, Max Sopacua, saat dihubungi detikcom, Rabu (3//8/2010).
Max mengatakan saat ini partainya belum tahu akan mengambil langkah apa [...]

Komnas HAM Tunggu Korban Tabrak Polisi Lapor

Komisi Nasional untuk Hak Asasi Manusia menunggu mahasiswa yang diduga menjadi korban tabrak lari patroli polisi melapor. Sebelumnya, kepada sebuah stasiun televisi, mahasiswa tersebut menyatakan akan mengadu ke Komnas HAM.
“Saya belum tahu mereka akan melapor, tapi memang saya dengar di televisi,” kata Wakil Ketua Komnas HAM, Ridha Saleh, saat dihubungi VIVAnews, Kamis 29 Juli 2010. [...]

Si Oneng Lebih Suka MUI Fatwa Haram Korupsi Ketimbang Infotainmen

Anggota Dewan yang juga artis Rieke Dyah Pitaloka angkat bicara soal Majelis Ulama Indonesia yang mengeluarkan fatwa haram infotainmen sebagai  penyebar gosip dan aib. “Sah-sah saja MUI mengeluarkan fatwa seperti itu, meskipun saya lebih senang MUI berfatwa korupsi itu haram,” kata Rieka saat dihubungi Tempo, Rabu (28/7).
Rieke menganggap infotainmen tak  [...]

Rapat Tim Pengawas Century di DPR Hanya Dihadiri 50% Anggota

Meski nama-nama para pembolos di DPR sebagian kecil telah terpublikasikan, bukan berarti membuat jera para anggota Dewan. Dalam rapat-rapat di DPR, para anggota Dewan masih kerap tidak hadir.
Dalam rapat Tim Pengawas Kasus Century di DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (28/7/2010), misalnya, dari 30 orang anggota tim, yang hadir hanya 15 orang [...]

Pemerintah Perluas Distribusi Tertutup Elpiji 3 Kg

Pemerintah berencana memperluas pendistribusian elpiji ukuran 3 kilogram secara tertutup di seluruh Indonesia. Setelah sempat diujicoba di kota Malang pada Agustus 2009 dan cukup sukses, tahun ini pemerintah memperluas distribusi tertutup elpiji 3 kilogram ke wilayah Malang Raya, Solo, dan Palembang.
Sistem pendistribusian tertutup tidak bermaksud memperketat penyaluran elpiji, namun justru [...]

Hari Ini, Pansel KPK Uji Calon Lewat Makalah Dadakan

Hari ini tahapan seleksi calon pimpinan KPK mulai memasuki babak baru. Seluruh calon akan diminta untuk membuat sebuah karya tulis orisinal dengan di tempat dengan sistem dadakan.
Rencananya, pembuatan makalah tersebut akan dilakukan di kantor Kemenkum HAM, Jl HR Rasuna Said, Kuningan, Jaksel, Rabu (28/7/2010). Setiap peserta diberi waktu sekitar empat [...]

Tim Sembilan Kecewa DPR Setujui Darmin Nasution

Anggota Tim Sembilan Kasus Bank Century Bambang Soesatyo menyatakan kecewa terhadap keputusan Komisi XI DPR yang menyetujui Darmin Nasution menjadi Gubernur Bank Indonesia.
“Meskipun teman-teman di Komisi XI DPR memutuskan menyetujui Darmin Nasution sebagai Gubernur Bank Indonesia dengan catatan, kami di Tim Sembilan merasa kecewa,” kata Bambang Soesatyo usai diskusi di [...]

Calon Ketua FPD Harus Cerminkan Trio Maut Demokrat

Setelah Anas Urbaningrum dan Edi Baskoro resmi terpilih sebagai Ketua Umum dan Sekjen Partai Demokrat, yang dijuluki Duet Maut. Maka, untuk posisi Ketua Fraksi PD DPR, yang ditinggalkan Anas, juga harus dari figur yang bisa mencerminkan Trio Maut Demokrat.
“Posisi Ketua Fraksi PD itu sangat strategis, karena ia merupakan kepanjangan tangan [...]