Suara Redaksi “Haruskah bailout Century terus dibahas?”

Barack OBAMA “Sebaiknya konflik politik segera diakhiri. Atmosfer ekonomi mulai terpengaruh.”

Posts tagged with the keyword: ‘Effendi’

Menunggu Keadilan di Atas Tanah Gusuran Rp 737 M

Menunggu Keadilan di Atas Tanah Gusuran Rp 737 M

2010-03-02 06:43:33 – Jakarta -
Tanah seluas seluas 26,5 hektare di Jalan Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara, kini dipagar kawat besi. Beberapa pos keamanan dari Satpol PP Pemkot Jakut berdiri untuk tetap mensterilkan kawasan tersebut.Kontroversi terhadap tanah yang ditaksir bernilai sekitar Rp 737 miliar ini terjadi setelah tanah yang diklaim milik warga juga diakui PT AP. “Hari ini (Selasa), pukul 10.00 WIB di PN Jakarta Utara akan dilakukan sidang terakhir yaitu kesimpulan para pihak sebelum masuk putusan dari majelis hakim,” kata kuasa hukum warga dari LBH Jakarta, Eddy Halomoan Gurning kepada detikcom, Selasa,(2/3/2010) pagi.Segala upaya warga telah dilakukan untuk menuntut hak-haknya. Dari melaporkan kasus ini ke Gubernur DKI hingga ke Presiden SBY. Tapi apa daya, kasus tersebut harus berujung ke meja pengadilan. Sedangkan proses peradilan dilalui setengah tahun lebih dengan dihadiri ratusan warga setiap kali sidang. Bahkan, pada persidangan terakhir, akhir bulan lalu sidang pengadilan di TKP untuk melihatkeadaan senyatanya di lapangan. “Kami sangat yakin, kasus akan dimenangkan warga,” tambahnya.Rencananya, sebuah stadion olahraga bertaraf internasional akan dibangun di atas lahan pemukiman liar di Taman BMW (Bersih, Manusiawi dan Berwibawa) yang baru saja digusur. “Rencananya, akan dibangun stadion olahraga bertaraf nasional dan internasional,” kata walikota Jakarta Utara waktu itu, Effendi Anas di lokasi penggusuran, Taman BMW, Jl RE Martadhinata, Jakarta Utara, Minggu (24/8/2008).Menurut catatan LBH Jakarta, kurun waktu 2001-2005 di kepemimpinan Sutiyoso, sedikitnya telah terjadi 86 penggusuran pemukiman miskin yang mengorbankan 75.077 jiwa; 74 kasus penggusuran PKL dengan korban sedikitnya 62.263 PKL (termasuk dalam usaha kecil dan menengah); penggarukan 23.025 becak, dan 591kasus kebakaran atau pembakaran dan 71% (424 kasus) merupakan kebakaran/pembakaran pemukiman miskin. Padahal, hak atas perumahan dilindungi pasal 28 H UUD 1945 dan pasal 11 ayat (1) UU 11/2005 tentang ratifikasi Kovenan Hak Ekonomi Sosial dan Budaya. Selain itu hak atas lapangan usaha dilindungi pasal 28 D UUD 1945 dan pasal 6 ayat (1) UU 11/2005.Lantas, bagaimanakah akhir drama penggusuran ini? (Ari/Ari)

Slamet Effendi Berniat Besarkan NU Bukan PBNU

Slamet Effendi Berniat Besarkan NU Bukan PBNU

2010-03-01 23:20:51 – Jakarta -
Muktamar NU dalam hitungan hari akan segera dilaksanakan. Dari sekian banyak kandidat, salah satu politisi Golkar Slamet Effendi Yusuf dipastikan maju dan optimis dengan visinya membangun dan membesarkan NU kembali.”Saat ini saya melihat bahwa NU membutuhkan perhatian dimana secara struktural PBNU sedang mengalami problem yang akut, maka itu dalam Muktamar NU kali ini saya berniat bukan untuk membesarkan PBNU tetapi saya ingin membangun NU menjadi besar,” ujar mantan Ketum GP Anshor Slamet Effendi Yusuf kepada wartawan di Jl Cikini, Jakarta, Senin (1/3/2010).Pria kelahiran Purwokerto ini menambahkan, ia sangat optimis dengan pencalonan dirinya sebagai Ketua Umum NU. Karena ia yakin saat ini warga NU membutuhkan sebuah pemimpin yang peka terhadap kondisi apapun. “Yang dibutuhkan warga NU saat ini adalah pemimpin yang bisa melakukan sesuatu bukan hanya mewacakan sesuatu,” ujarnya.Melalui 4 program utamanya yaitu, pendidikan, pelayanan masyarakat, penguatan ekonomi warga nahdiyin, serta memperkokoh kaderisasi dan kejaringan, pria berkacamata ini mengatakan akan memperkokoh NU dengan trackrecord keorganisasian yang ia miliki. Slamet juga mengatakan melalui Muktamar ini, nantinya akan memberikan perhatian yang merata dan menyeluruh dari mulai cabang, anak cabang sampai ranting NU di seluruh Indonesia.Pada Muktamar yang akan dilaksanakan di Makasar 22-27 Maret ini, terdapat kandidat lain seperti KH. Said Agil Surodj, Solahudin Wahid dan beberapa nama lagi. Sebagai organisasi berbasis keagamaan, Slamet menyatakan siap bersaing dengan sehat tanpa permusuhan.”Dalam Muktamar ini saya siap bersaing secara sehat dan saya mencoba mengembangkan persaingan yang bersahabat tanpa permusuhan,” tutup pemilik Ponpes Fajar Dunia ini. (lia/ape)

Mendesak, Kebutuhan Jalur Khusus Sepeda di Jakarta

Mendesak, Kebutuhan Jalur Khusus Sepeda di Jakarta

2010-02-26 09:19:18 – Jakarta -
Walikota Jakarta Selatan Syahrul Effendi berencana membuat jalur bagi pesepeda di Jaksel. Rencana ini dipandang positif dan harus segera diwujudkan. Bahkan jalur sepeda dinilai harus ada di seluruh wilayah DKI Jakarta.”Kita bicara DKI Jakarta. Jumlah pesepeda sudah sangat banyak. Sudah saatnya diwujudkan jalur khusus sepeda,” ujar Ketua Forum Warga Jakarta, Azaz Tigor Nainggolan kepada detikcom, Jumat (26/2/2010).Tigor yakin pembangunan jalur khusus sepeda dapat mengurai kemacetan Jakarta yang ruwet. Jika jalur untuk sepeda dibuat nyaman, maka masyarakat akan meninggalkan kendaraan pribadi dan ikut menggunakan sepeda.”kalau sekarang kan banyak orang masih takut mau bersepeda karena belum ada jalurnya. Tapi kalau sudah ada jalur khusus, orang-orang akan ikut menggunakan sepeda,” jelasnya. (rdf/rdf)

Kejagung Belum Juga Tetapkan Tersangka

Kejagung Belum Juga Tetapkan Tersangka

2010-02-23 09:27:18 – Jakarta -
Kejaksaan Agung (Kejagung) menjamin keseriusannya mengusut dugaan korupsi kasus tiket pesawat di Kementerian Luar Negeri (Kemlu). Buktinya kasus ini sudah naik dari tingkat penyelidikan ke penyidikan.”Sudah masuk penyidikan,” kata Jampidsus Marwan Effendi saat dihubungi detikcom, Selasa (23/2/2010).Namun meski kasusnya sudah naik ke tingkat penyidikan, Kejagung belum juga menetapkan tersangka. “Belum ada yang ditetapkan,” kata Marwan.Dalam dokumen fotokopi yang diperoleh detikcom, sesuai surat dari Inspektur Jenderal Kemlu tertanggal 11 Februari 2010, tercatat Rp 9 miliar uang negara telah dikembalikan kepada negara oleh pihak-pihak terkait.Sebelumnya, pada pekan lalu, ICW telah melaporkan kasus ini ke KPK terkait dugaan mark-up tiket pesawat diplomat pada 2009. Kerugian negara ditaksir miliaran rupiah.ICW juga melaporkan 2 pejabat tinggi Kemenlu, NHW dan IC, ke KPK atas dugaan menerima gratifikasi terkait uang tiket itu. Gratifikasi yang diterima mencapai nilai miliaran rupiah. (ndr/nrl)

Satgas Pemberantasan Mafia Hukum Meminta Keterangan Vincentius Amin Sutanto

Satgas Pemberantasan Mafia Hukum Meminta Keterangan Vincentius Amin Sutanto

[ Kamis, 18 Februari 2010 - 11.45 wib]
JAKARTA – Satgas Pemberantasan Mafia Hukum kemarin (17/2) mengunjungi Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Narkoba Cipinang untuk meminta keterangan terpidana kasus pencucian uang dan pembobolan dana PT Asian Agri, Vincentius Amin Sutanto, 44. Satgas memeriksa Vincent secara tertutup di ruang konsultasi setelah menjemputnya dari sel [...]

"Lawan…lawan….lawan SBY sekarang juga," seru mereka.

"Lawan…lawan….lawan SBY sekarang juga," seru mereka.

Acara nonton bareng yang digelar di halaman Imparsial ini dipandu oleh Ketua Lingkar Madani Ray Rangkuti, dihadari beberapa aktivis dan pengamat politik, seperti Efendi Gazali dan Danang W dari ICW.
Sebagian besar hadirin yang duduk pada barisan depan tampak serius menyimak pidato Presiden. Namun, tak begitu dengan beberapa yang pada barisan belakang. Para penonton yang [...]

Pengamat: Facebookers Lebih Baik Dibanding DPR

Pengamat: Facebookers Lebih Baik Dibanding DPR

Pengamat komunikasi politik Effendy Ghazali menilai forum fecebookers pendukung KPK lebih baik dibandingkan dengan anggota DPR dalam menilai kisruh yang terjadi antara KPK dan Polri.
Minggu ( 8/11 ) ribuan facebookers pendukung KPK tumpah ruah di Bundaran HI. Mereka secara langsung menyatakan aspirasinya terhadap kisruh dalam proses hukum yang dilakukan Polri terhadap Pimpinan KPK Bibit [...]