Suara Redaksi “Haruskah bailout Century terus dibahas?”
Barack OBAMA “Sebaiknya konflik politik segera diakhiri. Atmosfer ekonomi mulai terpengaruh.”
Selasa, 2 Maret 2010 | 11:04 WIB
JAKARTA, – Pimpinan elemen masyarakat, Revolusi Desember 2009 yang akan turut memeriahkan aksi unjuk rasa di depan gedung MPR/DPR terkait Rapat Paripurna DPR yang dijadwalkan hari ini, Selasa (2/3/2010), Sri Bintang Pamungkas menilai bahwa rapat paripurna yang mengagendakan penerimaan laporan akhir Pansus Bank [...]
Selasa, 2 Maret 2010 | 08:52 WIB
JAKARTA, – Ribuan massa dari berbagai komponen gerakan buruh, Selasa (2/3/2010) pagi ini, mulai bergerak menuju Gedung DPR Senayan. Mereka menggunakan berbagai kendaraan pribadi hingga melakukan long march untuk melakukan aksi mengawal Rapat Paripurna DPR siang ini.
Nanti estimasi massa dari berbagai elemen gabungan akan [...]
2010-03-02 08:41:59 – Jakarta -
Ratusan pendemo saat ini telah berkumpul di Parkir Timur Senayan, bersiap menuju gedung DPR/MPR. Polisi mencatat setidaknya 26 elemen akan turun jalan mengawal rapat paripurna penyampaikan kesimpulan Pansus Century DPR.Massa yang berkumpul di Parkir Timur nantinya akan berjalan kaki menuju Jl Gerbang Pemuda, Taman Ria Senayan, lalu berdemo di depan gedung DPR, Selasa (2/3/2010).Sementara itu, massa juga banyak yang baru saja berangkat dari titik kumpul. “Konvoi bus-bus yang digunakan pengunjuk rasa melintas Ciputat Raya arah ke Gedung DPR,” kata TMC.Demonstrasi diperkirakan akan dimulai pukul 09.00 WIB. Pengalihan lalu lintas menunggu situasi pendemo memadati Jl Gatot Subroto. Bila sudah tidak terkendali, lalu-lintas di depan Gedung DPR/MPR dari arah Semanggi menuju Grogol dialihkan ke arah TVRI dan Palmerah. (nrl/ape)
2010-03-02 06:36:42 – Jakarta -
Massa pendukung bailout Century dan yang menolak kucuran dana Rp 6,7 triliun akan menggeruduk gedung DPR RI. Selain itu, titik lain juga akan didatangi pendemo seperti Istana Negara dan Bundaran Hotel Indonesia (HI). Pengendara yang melintas diharapkan dapat mewaspadai kemacetan di titik tersebut.”Kami akan mengerahkan 500 orang lebih. Kami mendukung Century sesuai mekanisme hukum,” kata salah satu koordinator aksi pendukung pemerintah, Heru Purwoko seperti rilis yang diterima detikcom, Selasa(2/3/2010).Akibat banyaknya jumlah massa yang diprediksi mencapai ribuan, arus lalu-lintas dimungkinkan macet. Polisi telah menyiapkan antisipasi dengan pengalihan arus. Untuk titik demo di Istana Negara, arus kendaraan dari arah Bundaran HI yang akan lewat Monas atau sekitar Istana Merdeka dialihkan lewat Cideng atau Tanah Abang. Kemudian kendaraan dari arah Harmoni dibuang ke jalan Juanda. Sementara di gedung DPR, pengalihan lalu-lintas menunggu situasi pendemo memadati jalan Gatot Subroto. Bila sudah tidak terkendali, lalu-lintas di depan Gedung DPR/MPR dari arah Semanggi menuju Grogol dialihkan ke arah TVRI dan Palmerah.Selain di DPR, polisi lewat situs resminya TMC Polda Metro Jaya mencatat titik pendemo berada di gedung KPK dan pelabuhan Tanjung Priok Jakarta. Untuk jumlah kelompok, polisi mencatat sedikitnya 24 elemen masyarakat.Massa Pro dan Kontra Century Geruduk DPR, Arus Lalin DialihkanMassa pendukung bailout Century dan yang menolak kucuran dana Rp 6,7 triliun akan menggeruduk gedung DPR RI. Selain itu, titik lain juga akan didatangi pendemo seperti Istana Negara dan Bundaran Hotel Indonesia (HI). Pengendara yang melintas diharapkan dapat mewaspadai titik macet dititik tersebut.”Kami akan mengerahkan 500 orang lebih. Kami mendukung Century sesuai mekanisme hukum,” kata salah satu koordinator aksi pendukung pemerintah, Heru Purwoko seperti rilis yang diterima detikcom, Selasa(2/3/2010).Akibat banyaknya jumlah massa yang diprediksi mencapai ribuan, arus lalu-lintas dimungkinkan macet. Polisi telah menyiapkan antisipasi dengan pengalihan arus. Untuk titik demo di Istana Negara, arus kendaraan dari arah Bundaran HI yang akan lewat Monas atau sekitar Istana Merdeka dialihkan lewat Cideng atau Tanah Abang. Kemudian kendaraan dari arah Harmoni dibuang ke jalan Juanda. Sementara di gedung DPR, pengalihan lalu-lintas menunggu situasi pendemo memadati jalan Gatot Subroto. Bila sudah tidak terkendali, lalu-lintas di depan Gedung DPR/MPR dari arah Semanggi menuju Grogol dialihkan ke arah TVRI dan Palmerah.Selain di DPR, polisi lewat situs resminya TMC Polda Metro Jaya mencatat titik pendemo berada di gedung KPK dan pelabuhan Tanjung Priok Jakarta. Untuk jumlah kelompok, polisi mencatat sedikitnya 24 elemen masyarakat. (Ari/ape)
2010-03-01 11:50:54 – Jakarta -
Muhammad Misbhakun, salah satu inisiator hak angket bak Century, dilaporkan ke polisi terkait kasus L/C di Bank Century. Bukan oleh Andi Arief, tapi oleh Komite Nasional 33. “Kami laporkan salah satu L/C fiktif yang diajukan Mishbakun dalam perusahaannya, dia salah satu komisaris,” ujar anggota Poros Muda Indonesia, Jemmy Setiawan, di Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Jakarta Selatan, Senin (1/3/2010). Poros Muda Indonesia adalah salah satu elemen Komite Nasional 33.Jemmy yang datang dengan 6 rekannya, enggan membeberkan asal data yang dia miliki. Namun dia mengatakan kalau salah satu sumber datanya berasal dari pernyataan mantan Kabareskrim Komjen Pol Susno Duadji.”Pak Susno dulu pernah sampaikan ada 10 L/C yang diduga fiktif, salah satunya PT Selalang Prima disebutkan. Hari ini kita kroscek data,” terangnya.Jemmy menambahkan, pihaknya tidak mempunyai keterkaitan dengan staf khusus presiden bidang sosial dan bencana, Andi Arief, yang juga berencana akan melaporkan Misbhakun. Selain itu, Jemmy menegaskan siap menghadapi gugatan balik yang akan dilakukan Mishbakun.”Ada mekanisme yang bisa ditempuh oleh beliau jika merasa tidak melakukan apa yang dilaporkan kita,” tegasnya.Jemmy dkk mengadukan Misbakhun sebagai warga negara yang merasa dirugikan dengan dugaan L/C fiktif tersebut. Saat ini prosesi pengaduan masih berlangsung. (ddt/nrl)
2010-03-01 11:50:54 – Jakarta -
Muhammad Misbakhun, salah satu inisiator hak angket Bank Century, dilaporkan ke polisi terkait kasus L/C di Bank Century. Bukan oleh Andi Arief, tapi oleh Komite Nasional 33. “Kami laporkan salah satu L/C fiktif yang diajukan Misbakhun dalam perusahaannya, dia salah satu komisaris,” ujar anggota Poros Muda Indonesia, Jemmy Setiawan, di Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Jakarta Selatan, Senin (1/3/2010). Poros Muda Indonesia adalah salah satu elemen Komite Nasional 33.Jemmy yang datang dengan 6 rekannya, enggan membeberkan asal data yang dia miliki. Namun dia mengatakan kalau salah satu sumber datanya berasal dari pernyataan mantan Kabareskrim Komjen Pol Susno Duadji.”Pak Susno dulu pernah sampaikan ada 10 L/C yang diduga fiktif, salah satunya PT Selalang Prima disebutkan. Hari ini kita kroscek data,” terangnya.Jemmy menambahkan, pihaknya tidak mempunyai keterkaitan dengan staf khusus presiden bidang sosial dan bencana, Andi Arief, yang juga berencana akan melaporkan Misbakhunn. Selain itu, Jemmy menegaskan siap menghadapi gugatan balik yang akan dilakukan Misbakhun.”Ada mekanisme yang bisa ditempuh oleh beliau jika merasa tidak melakukan apa yang dilaporkan kita,” tegasnya.Jemmy dkk mengadukan Misbakhun sebagai warga negara yang merasa dirugikan dengan dugaan L/C fiktif tersebut. Saat ini prosesi pengaduan masih berlangsung. (ddt/nrl)
Minggu, 28 Februari 2010 | 19:04 WIB
JAKARTA, – Rapat koodinasi oleh kelompok Gerakan Indonesia Bersatu (GIB) menjelang aksi berbagai elemen massa pada 2 Maret 2010 mendatang rupanya disusupi oleh intelejen dari aparat TNI. GIB mendapati oknum intel tersebut menyusup dan mengikuti beberapa kali rapat koordinasi yang dilakukan GIB.
“Kami [...]
2010-02-28 17:41:16 – Jakarta -
Delapan ormas yang tergabung dalam kelompok Cipayung Plus mengancam akan menduduki gedung DPR untuk mengawal paripurna 2 Maret mendatang. Dua ribu orang akan dikerahkan dalam pendudukan tersebut.”Kami akan menduduki DPR selama proses paripurna berlangsung. Kita akan tinggal dua hari di DPR,” ujar anggota Cipayung Plus yang juga Ketua Umum Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), Rajulul Umam, di Galery Cafe, Taman Ismail Marzuki Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (28/2/2010).Kelompok yang menamakan diri kelompok Cipayung Plus ini beranggotakan 8 ormas, yakni KAMMI, GMNI, PMKRI, HikmaBudhi, IMM, KMHDI, GMKI dan HMI. Mereka meminta agar paripurna yang digelar pada 2-3 Maret mendatang menyebutkan nama-nama pihak yang bertanggung jawab dalam kasus Bank Century.”Pansus juga harus merekomendasikan tindakan politik dan hukum pada orang-orang terlibat,” tambah Rajulul.Kelompok Cipayung Plus juga mengancam, jika dalam paripurna mendatang hasilnya tidak sesuai dengan yang mereka perjuangkan, mereka akan kembali mendatangkan massa yang lebih besar.”Kami akan kerahkan massa yang lebih besar dan kami akan melakukan aksi besar-besaran,” pungkasnya.
Sementara itu, beberapa elemen masyarakat lainnya menyatakan diri siaga 1 dan siap mengawasi langsung sidang paripurna DPR di Senayan. Mereka akan menggelar aksi demonstrasi di depan gedung DPR pada 2 Maret mendatang.Aksi tersebut dimaksudkan untuk mengawasi agar tidak terjadi perubahan sikap fraksi-fraksi yang menyatakan bahwa dalam proses bailout Bank Century terjadi pelanggaran hukum. (her/nvc)
2010-02-26 04:05:40 – Medan -
Kasus-kasus mengenai masalah anak yang terjadi di Sumatera Utara (Sumut) sebagian besar didominasi masalah pencabulan dan pemerkosaan. Persentase terbesar kedua mengenai masalah rebutan hak asuh.Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Daerah Sumut Zahrin Piliang menyatakan, hingga akhir 2009 mereka menerima pengaduan dan penanganan 110 kasus anak. Besarnya persentase kasus pencabulan merupakan masalah yang harus mendapat perhatian semua kalangan.”Dari total kasus yang ditangani itu, persentase kasus pencabulan dan perkosaan mencapai 30 persen, sementara rebutan hak asuh sekitar 25 persen,” kata Zahrin dalam diskusi yang digelar Forum Jurnalis Peduli Anak (FJPA) di Jl Mansyur, Medan, Kamis (25/2/2010).Disebutkan Zahrin, pihaknya kerap mengalami kesulitan dalam penanganan kasus karena berbagai keterbatasan. Salah satunya berkenaan dengan anggaran yang sekitar Rp 400 juta untuk semua aktivitas KPAID Sumut, termasuk operasional dan honorer komisioner.Dalam kesempatan yang sama, Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana, Vita Lestari Nasution menyatakan, Pemerintah Provinsi Sumut berencana akan segera melakukan rekruitmen baru calon anggota KPAID karena periode yang lama sudah berakhir sejak 2009 lalu, namun diperpanjang untuk sementara karena kendala administrasi dan waktu untuk perekrutan calon anggota yang baru.
“InsyaAllah akan kita segerakan perekrutan komisioner yang baru,” kata Vita.
Diskusi bertajuk Jurnalisme Peduli Anak yang dilaksanakan FJPA juga Pedoman Peliputan dan Pemberitaan Anak yang dihasilkan forum tersebut pada November 2009 lalu. Hadir dalam pertemuan ini sejumlah elemen lembaga peduli anak seperti Yayasan KKSP (Pusat Pendidikan dan Informasi Hak Anak) serta Pusat Kajian dan Perlindungan Anak. (rul/rdf)
2010-02-26 04:05:40 – Medan -
Kasus-kasus mengenai masalah anak yang terjadi di Sumatera Utara (Sumut) sebagian besar didominasi masalah pencabulan dan pemerkosaan. Persentase terbesar kedua mengenai masalah rebutan hak asuh.Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Daerah Sumut Zahrin Piliang menyatakan, hingga akhir 2009 mereka menerima pengaduan dan penanganan 110 kasus anak. Besarnya persentase kasus pencabulan merupakan masalah yang harus mendapat perhatian semua kalangan.”Dari total kasus yang ditangani itu, persentase kasus pencabulan dan perkosaan mencapai 30 persen, sementara rebutan hak asuh sekitar 25 persen,” kata Zahrin dalam diskusi yang digelar Forum Jurnalis Peduli Anak (FJPA) di Jl Mansyur, Medan, Kamis (25/2/2010).Disebutkan Zahrin, pihaknya kerap mengalami kesulitan dalam penanganan kasus karena berbagai keterbatasan. Salah satunya berkenaan dengan anggaran yang sekitar Rp 400 juta untuk semua aktivitas KPAID Sumut, termasuk operasional dan honorer komisioner.Dalam kesempatan yang sama, Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana, Vita Lestari Nasution menyatakan, Pemerintah Provinsi Sumut berencana akan segera melakukan rekruitmen baru calon anggota KPAID karena periode yang lama sudah berakhir sejak 2009 lalu, namun diperpanjang untuk sementara karena kendala administrasi dan waktu untuk perekrutan calon anggota yang baru. “InsyaAllah akan kita segerakan perekrutan komisioner yang baru,” kata Vita. Diskusi bertajuk Jurnalisme Peduli Anak yang dilaksanakan FJPA juga Pedoman Peliputan dan Pemberitaan Anak yang dihasilkan forum tersebut pada November 2009 lalu. Hadir dalam pertemuan ini sejumlah elemen lembaga peduli anak seperti Yayasan KKSP (Pusat Pendidikan dan Informasi Hak Anak) serta Pusat Kajian dan Perlindungan Anak. (rul/rdf)
