Menhan: Indonesia Siap Hadapi Malaysia

21 Agustus 2010, Jakarta — Menteri Pertahanan (Menhan) Purnomo Yusgiantoro menegaskan Indonesia siap menghadapi Malaysia di meja perundingan untuk menyelesaikan masalah perbatasan yang belum selesai, baik perbatasan darat maupun laut.

“Kami sudah siapkan data, fakta, dan ketentuan hukum yang mendasari batas wilayah RI yang berbatasan dengan Malaysia baik darat maupun laut. Kita sudah siapkan semua, dikoordinasikan dengan Kementerian Luar Negeri untuk dibawa ke meja perundingan,” kata Purnomo Jakarta, Sabtu (21/8/2010).

Ditemui usai memimpin wisuda perdana Universitas Pertahanan Indonesia, Purnomo menegaskan Indonesia ingin persoalan perbatasan baik di darat dan laut diselesaikan secara progesif.

“Setelah disepakati dan diratifikasi, kedua negara harus mematuhinya. Tetapi ini kan masalah negosiasi, masing-masing pihak memiliki argumen apalagi ini meyangkut penentuan batas dua negara, menyangkut ZEE, landas kontinen, jadi ada tarik ulur,” katanya.

Meski begitu, lanjut Menhan, Indonesia siap menghadapi Malaysia di meja perundingan.

Indonesia hingga kini baru menyelesaikan 15 status batas maritimnya sejak 1969 dengan beberapa negara tetangga, seperti Malaysia, Singapura, Thailand, dan Australia. Kementerian Luar Negeri mencatat selain keempat negara tersebut, Indonesia juga telah menyelesaikan status batas maritimnya dengan Papua Nugini, Vietnam, dan India.

Khusus dengan Malaysia pada 1969, RI telah meratifikasi perjanjian Garis Batas Landas Kontinen antara kedua negara. Tak hanya itu, pada 1970 kedua negara juga telah meratifikasi garis batas laut wilayah RI dan Malaysia.

SURYA Online

Bakorkamla Diminta Fasilitasi Pengawasan Laut Via Satelit

(Foto: istimewa)

21 Agustus 2010, Bandung — TNI Angkatan Laut mengusulkan agar Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) memfasilitasi penyewaan fasilitas citra satelit untuk mengawasi kawasan perairan Indonesia. ”Bakorkamla kita harapkan menyewa satelit citra, dengan demikian kita bisa mengetahui kapal-kapal yang memiiki izin dan yang tidak sebagai dasar kita menegakkan hukum di laut,” kata Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Agus Suhartono saat di Bandung.

Penggunaan citra satelit itu sudah diusulkan. Hanya yang jadi masalah, papar Agus, biaya sewa satelitnya yang mahal. Biaya itu memberatkan jika dibebankan pada institusi yang berkepentingan baik itu TNI AL atau Kementerian Kelautan dan Perikanan. ”Toh hasilnya bukan untuk Angkatan Laut, bukan untuk Kementerian Kelautan dan Perikanan, tapi semua isntisusi itu mengunkan itu,” katanya.

Agus mengatakan, saat ini pengawasan perairan Indonesia atas kehadiran kapal asing masih mengandalkan kehadiran kapal perang TNI AL. Memperbanyak kapal perang untuk mengawasi lautan Indonesia jadi tidak efektif mengingat luas perairan Indonesia.

Di sisi lain, lanjutnya, TNI AL mengalami kendala keterbatasan kekuatan kapal perangnya yang rancangannya saat ini hanya untuk mengawasi terus-menerus wilayah yang masuk kategori rawan strategis. ”Daerah yang tidak kiat anggap rawan, kita masih laksanakan patroli sekali-kali,” katanya.

Menurut Agus, penggunaan teknologi itu akan efektif untuk mengawasi perairan Indonesia dari pencurian ikan ilegal yang menjadi masalah Indonesia saat ini. Sistem pengawasn kapal penangkap ikan legal saat ini mengandalkan sistem yang dikembangkan Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan pemasangan transponder pada kapal penangap ikan yang memiliki ijin tangkap.

Sistem milik Kementerian Kelautan itu hanya mampu mendeteksi kapal penangkap ikan yang berijin legal. Padahal, paparnya, yang diinginkan adalah mendeteksi kapal penangkap ikan yang ilegal. Fasilitas pengawasan via citra satelit dinilainya bisa menambal kelemahan itu.

Dengan memadukan dua sistem itu, dia meyakini, Indonesia bisa dengan mudah membedakan mana kapal penangkap ikan yang tidak berijin. ”Usul itu terus kita bahas, hanya sekarang ini kita masih peru bicara, mari kita adakan bersama-sama,” katanya.

TEMPO Interaktif

Aksi Petisi 28: Apa Kabar TNI AD

18 Agustus 2010, Jakarta — Menyikapi masalah yang terus terjadi antara Indonesia dan Malaysia, Petisi 28 hari Rabu (18/8) datang mengunjungi Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (Mabes TNI AD) untuk menyampaikan beberapa aspirasi mereka.

“Pertama, tujuan kami datang kesini adalah untuk menanyakan kabar TNI AD, apakah masih ada atau sudah tidak ada,” ujar Haris Rusly kepada wartawan saat menyampaikan aspirasinya di pos penjagaan Mabes TNI AD, Rabu (18/8)

Haris menyayangkan bahwa tidak ada tidakan tegas dari pemerintah dan TNI AD ketika bangsa kita dilecehkan negara lain dan rakyat dianiaya.”TNI dengan sumpah prajuritnya seakan diam tidak berbicara dengan keadaan yang sudah menimpa bangsa ini. Rakyat kita sudah dianiaya dan dilecehkan!” tegasnya.

“Jadi kami datang kesini untuk menanyakan kabar TNI AD, dimana sumpah prajurit sapta marganya,” ujar Haris.

Haris menambahkan bahwa tujuan kami datang ke sini untuk bersilaturahmi dengan pimpin TNI AD. “Kami ingin berdiskusi dan bertukar pikiran dengan pimpinan TNI AD, menanyakan persepsi soal berbagai macam pelecehan terhadap harga diri dan martabat bangsa kita,” ungkap Haris.

Menurutnya, bangsa kita sudah memasuki fase darurat yang luar biasa. “Semua institusi di negara ini sudah saling berbenturan, sudah terjadi krisis krisis moral yang luar biasa diantara para pemimpin negara ini, parlemen dan para penegak hukum sudah tidak lagi dipercaya warga negara dan hampir seluruh institusi pemerintahan di negara ini sudah berantakan,” tegasnya.

“Kami mengajak seluruh tentara muda bangsa ini bersama dengan seluruh warga sipil bersama-sama untuk menata ulang negara ini dari kehancurah pemerintah yang telah menghianati seluruh pencapaian yang sudah didapat dari leluhur kita,” tandas Haris.

“Kedatangan kami ke sini untuk membangunkan TNI AD agar bangun dari tidur melawan penzaliman terhadap bangsa kita, pelecehan harga diri dan martabat terhadap bangsa kita yang dilakukan oleh negara tetangga. Kongkritnya TNI AD harus memberikan sikap tegas. Sikap tegasnya itu adalah TNI AD harus melakukan perang terhadap negara tetangga yang telah mengganggu NKRI,” tutupnya.

Slogan diplomasi SBY menafikan kepentingan RI

Pengamat politik internasional Universitas Indonesia memandang konflik teranyar Jakarta versus Kuala Lumpur merupakan buah dari tidak adanya coast guard yang mampu mengantur lalu lintas wilayah perbatasan.

Selain itu, diplomasi Indonesia terhadap Malaysia tidak cukup kuat untuk merubah perspektif “Negeri Jiran” terhadap Tanah Air. “Ini menjadi titik lemah kita,” ungkap Bantarto ketika dihubungi Media Indonesia di Jakarta, Rabu (18/8).

Bantarto mengilustrasikan beberapa pelanggaran di perbatasan yang mengancam kedaulatan Indonesia. Ia menambahkan, posisi tawar Jakarta sebetulnya bagus. Akan tetapi diplomat-diplomat Indonesia kurang berani. “Kita terlalu mementingkan hubungan sehingga selalu mencoba kompromi,” tandas Bantarto.

Pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bahwa Indonesia berupaya “Mempunyai sejuta kawan tanpa musuh” pun secara tidak langsung mengubah hubungan Indonesia kepada negara lain.

“Kalau akhirnya mengorbankan kepentingan nasional, slogan itu menjadi tidak ada artinya. Kita malah menjadi bulan-bulanan,” imbuhnya. “SBY cenderung mencari sebanyak mungkin teman sehingga melupakan kepentingan negara sendiri.”

MI.com

Jika Amerika mendikte

12 Agustus 2010, Jakarta – Ketua Komisi Pertahanan DPR, Kemal Azis Stamboel mengatakan jika memang ada persyaratan yang diajukan dalam kerjasama militer antara Amerika dan Indonesia, pemerintah disarankan untuk menolaknya. “Jika mendikte, bilang saja No,” ujarnya kepada TEMPO, Kamis (12/8).

Menurut Kemal, saat Menteri Pertahanan Amerika, Robert Gates, berkunjung ke Indonesia, 22 Juli lalu, menyebutkan, bahwa tidak ada syarat apapun dalam kerjasama ini. Tapi, Robert menjelaskan, adanya perbedaan sikap antara pemerintahan Amerika dengan Kongres Amerika soal Komando Pasukan Khusus (Kopassus).

Kopassus, kata dia, masih dipertanyakan soal pelanggaran Hak Asasi Manusia yang pernah didugakan kepada kesatuan itu. “Kongres masih menilai negatif pasukan elit kita,” ujarnya. Namun, kata Kemal, menteri pertahanan AS akan menyelesaikan hal itu di internal Amerika.

Seperti diketahui, hubungan kerjasama militer antara dua pasukan elit Amerika Serikat dengan Indonesia kembali terjalin. Namun langkah itu akan mengalami hambatan karena unit Kopassus di masa lalu dinilai AS terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia, termasuk di Timor Timur. Beberapa orang di Kongres AS telah menentang untuk merangkul Kopassus terkait masa lalunya itu.

Amerika Serikat memutus hubungan kerjasama dengan Kopassus pada tahun 1998. Itu diputuskan berdasarkan hukum AS yang melarang kerja sama dengan tentara asing yang terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia. Kopassus oleh AS dituduh melakukan pelanggaran di Timor Timur dan Aceh pada masa Presiden Soeharto tahun 1990-an.

Kemal mengatakan kerjasama militer akan berbentuk banyak paket pelatihan yang akan diikuti oleh kedua pasukan elit. “Tinggal tunggu waktunya,” ujarnya.

Wakil Menteri Pertahanan, Sjafrie Samsoeddin menegaskan, pihaknya tidak mau didikte oleh pihak manapun yang ingin menjalin kerja sama militer dengan Indonesia. Dalam kerja sama itu tidak ada persyaratan apapun yang diminta pemerintah Amerika, “Termasuk soal kopassus,” ujarnya.

TEMPO Interaktif

Menko Polhukam Yakin Polisi Punya Bukti Ba’asyir Terkait Terorisme

Menko Polhukam Djoko Suyanto yakin Polri tidak sembarang main tangkap pada Abu Bakar Ba’asyir (ABB). Polri tentu punya bukti kuat bahwa Ba’asyir terindikasi kasus terorisme. “Polisi tentu saja sudah memiliki bukti yang sangat kuat terkait jaringan terorisme itu, sehingga akhirnya Ustad ABB ditangkap,” kata Djoko saat dihubungi wartawan, Senin (9/8/2010). Dia berharap masyarakat tidak berspekulasi [...]

Gandeng FPI Awasi Hiburan Malam, Pemprov DKI Dinilai Legalkan Premanisme

Pelibatan sejumlah ormas, termasuk Front Pembela Islam (FPI), dalam pengawasan tempat hiburan malam saat Ramadan terus memicu kecaman. Melihat rekam jejak FPI selama ini, pelibatan ormas itu dinilai sama saja melegalkan premanisme. “?Saya prihatin, ini legalisasi premanisme. FPI tidak punya legitimasi untuk melaksanakan tugas negara,” kata anggota Kaukus Pancasila Parlemen, Eva Kusuma Sundari, kepada detikcom, [...]

5 Hal Penting Soal Masturbasi

Para ahli mengatakan sebagian besar lelaki  pernah melakukan masturbasi, entah untuk mengurangi stres, membantu tidur nyenyak, dan lain sebagainya. Meskipun begitu, ada hal-hal medis yang mungkin belum pernah diketahui tentang masturbasi.  Inilah 5 hal penting tentang masturbasi yang perlu diketahui para pria : 1. Tak ada istilah “masturbasi abnormal” Pria kerao kali bertanya apakah ada [...]

ICW Tolak Jaksa-Polisi Pimpin KPK

Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta kepada Panitia Seleksi Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menolak calon yang berasal dari unsur kejaksaan dan kepolisian.
“Saat ini banyak kasus mafia hukum yang terungkap berasal dari institusi kejaksaan atau kepolisian,” kata peneliti ICW, Febri Diansyah, saat dihubungi VIVAnews, Kamis 5 Agustus 2010.
Menurut Febri, jika unsur [...]

Kader Korup Ditangkap Kejagung, PD Gelar Rapat

Politisi Partai Demokrat As’ad Syam ditangkap oleh Kejaksaan Agung setelah buron selama satu tahun dalam kasus korupsi di Jambi. Internal PD pun akan segera menggelar rapat untuk menyikapi penangkapan itu.
“Nanti kita rapatkan dulu,” kata Wakil Ketua Umum PD, Max Sopacua, saat dihubungi detikcom, Rabu (3//8/2010).
Max mengatakan saat ini partainya belum tahu akan mengambil langkah apa [...]

Darmin Cairkan Hubungan SBY & TK-Megawati

Terpilihnya Darmin Nasution menjadi Gubernur Bank Indonesia (BI) dinilai sebagai wujud makin harmonisnya hubungan pribadi SBY dengan Taufiq Kiemas dan Megawati Soekarnoputeri.
Pengamat politik The Indonesian Institute Rohim Ghozali mengatakan, meski sikap Fraksi PDIP di DPR terkesan sangar dan kritis terhadap pemerintah, namun sesungguhnya hubungan personal SBY dengan dua petinggi [...]