2010-02-25 21:38:52 – Jakarta -
Penulis buku “Bukan Testimoni Susno” Izharry Agusjaya Moenzir mengaku tidakmenerima bayaran atau honor dalam menulis buku yang baru saja diluncurkannya itu . Menurut Izharry bayaran yang diterimanya atas buku setebal 138 halaman itu hanya cukup dengan senyuman dari jenderal bintang tiga yang menjadi objek tulisannya.”Kalau saya dibayar, berarti saya tidak independen dalam menulis. Karenanya saya menolak dibayar,” ujar Izharry dalam acara Bedah Buku “Bukan Testimoni Susno” di Plaza Ekalokasari, Bogor, Jawa Barat, Kamis (25/2/2010).Menurut Izharry satu-satunya alasan membuat buku Bukan Testimoni Susno adalah untuk membersihkan hati nuraninya. Awalnya pria kelahiran Medan 31 Agustus 1951 ini mengaku tidak menyukai Susno. Perasaan itu semakin besar seiring sepak terjang Susno sebagai Kabareskrim Polri. Mulai dari perseteruan Cicak dan Buaya, kasus Anggoro Widjojo, dan sebagainya.”Ternyata dalam dua jam ngobrol, ternyata beliau itu orangnya humoris. Dan kemudian saya berniat menuangkan obrolan itu dalam bentuk buku. Loh emang ada yang mau baca?” Lanjut Izharry menirukan tanggapan Susno saat dia mengungkapkan keinginannya.Perasaan tidak suka sedikit sirna saat Izharry melihat kehadiran Susno sebagai saksi dalam kasus Mantan Ketua KPK Antasari Azhar. Dia mulai berpikir bahwa ada sedikit kebaikan pada diri Susno.”Saya cuma ingin agar masyarakat yang sudah terlanjut membenci Pak Susno bisa melihat sosok beliau sebenarnya,” tegas mantan wartawan media cetak dan radio ini.Sementara itu Mantan Kabereskrim Komjen Pol Susno Duadji mengaku tidak pernah memberikan masukan apa pun dalam buku yang ditulis Izharry. Dia hanya memberikan beberapa koreksi terkait data-data berupa tanggal dan sebagainya.”Itu pun saya minta Izharry yang bertanya, lalu saya jawab,” kata Susno.Lebih lanjut, Susno mengaku bingung saat dihubungi Izharry pertama kali. Sebab Izharry meminta maaf kepadanya. Sementara Susno merasa Izharry tidak berbuat salah. Susno juga tidak mempermasalahkan image yang terbentuk pada dirinya pada waktu itu, tepatnya sebelum dia dicopot sebagai Kabareskrim.”Saya jadi musuh nasional. Dan saya mengatakan itu tidak salah karena yangdilakukan itu berdasarkan fakta,” tuturnya.Susno malah merasa kasihan pada Izharry karena takut bukunya tidak laku. Karena Susno menegaskan dirinya bukan siapa-siapa.”Saya bukan Lurah, bukan RT, siapa yang mau baca,” pungkas Susno. (mpr/rdf)
February 25, 2010 | Posted in
Fenomena |
Read More »
2010-02-25 03:39:05 – Jakarta -
Aliansi Masyarakat Anti Tembakau (AMTI) diundang mengikuti harmonisasi Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Pengamanan Produk Tembakau Sebagai ZatAdiktif Bagi Kesehatan di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM). Dalam harmonisasi itu AMTI menolak dan mengembalikan draf RPP itu kepada pemerintah.Dalam rilis AMTI yang diterima detikcom, Rabu (24/2/2010) malam, AMTI menyerahkan petisi penolakan kepada Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkum HAM Abdul Wahid Masru pada Selasa 23 Februari 2010.Kemenkum HAM kemudian mengundang AMTI untuk mengikuti rapat proses harmonisasi RPP yang dipimpin Direktur Harmonisasi Perundang-undangan Kemenhum HAM Dr Wicipto Setiadi SH, MH.Pada rapat harmonisasi ini, perwakilan AMTI berkesempatan untuk menyampaikanpenolakan terhadap RPP usulan Kementerian Kesehatan dalam rumusan yang ada saat ini karena disusun tanpa melibatkan para pemangku kepentingan terkait. “Sebagai hasilnya, seluruh peserta rapat sepakat bahwa RPP tersebut dikembalikan kepada pihak Kementerian Kesehatan untuk dilakukan perbaikan. Dan proses penyusunannya juga harus sesuai dengan prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan dengan melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan,” ujar AMTI.AMTI sangat menghargai keputusan dari rapat harmonisasi tersebit dan siap untuk berperan aktif dan bekerja sama dengan seluruh pihak yang berkepentingan demi mewujudkan peraturan yang adil dan berimbang.AMTI adalah organisasi independen yang didirikan pada tanggal 25 Januari 2010. AMTI dideklarasikan bersama FSP RTMM-SPSI (Federasi Serikat Pekerja Rokok, Tembakau, Makanan Minuman SPSI, APTI (Asosiasi Petani Tembakau Indonesia), APCI (Asosiasi Petani Cengkeh Indonesia), Gaprindo (Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia), HKTI (Himpunan Kerukunan Tani Indonesia), Pemuda Tani Indonesia-HKTI, dan PT HM Sampoerna Tbk. Misi utama AMTI adalah sebagai suatu wadah perjuangan bagi petani tembakau dan cengkeh, pekerja, konsumen, peritel, asosiasi, maupun pabrikan rokok dalam rangka melestarikan industri tembakau Indonesia yang berkualitas. (nwk/nwk)
February 25, 2010 | Posted in
Fenomena |
Read More »
2010-02-14 12:37:53 – Jakarta -
Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) menegaskan bila kasus dugaan korupsi tiket pesawat telah ditangani secara internal. Penyelidikan masih dilakukan jajaran inspektorat jenderal (Itjen) Kemenlu.”Ini sedang berproses penyelidikannya. Perlu cukup ada ruang untuk menyelesaikannya,” jelas juru bicara Deplu Teuku Faizasyah saat dihubungi detikcom, Minggu (14/2/2010).Dalam melakukan penyelidikan perlu ada waktu yang cukup. Juga ketelitian dalam mengurus persoalan data.”Ini masih ditangani Irjen, kita tidak tahu apa yang dilakukan. Kan harus independen,” tambahnya.Terkait dugaan dana tiket pesawat mengalir ke pejabat tinggi Deplu, NHW dan IC, Faizasyah meminta agar berhati-hati dalam menuding seseorang.”Jangan sampai berdasarkan prasangka. Saya melihat itu tidak etis, apa bisa dijamin kesahihan datanya. Kita harus hati-hati,” tutupnya.ICW pada Selasa 16 Februari berencana melaporkan dugaan penerimaan gratifikasi yakni mantan pejabat tinggi Kemenlu NHW karena diduga menerima uang Rp 1 miliar pada 2009, dan IC karena menerima uang Rp 2,3 miliar pada 2008.Pada pekan lalu, ICW telah melaporkan dugaan tindak pidana korupsi tiket pesawat ke KPK tahun 2009. Ditengarai negara mengalami kerugian hingga miliaran rupiah. (ndr/nrl)
February 14, 2010 | Posted in
Fenomena |
Read More »
Minggu, 14 Februari 2010 – 08:00 wib
JAKARTA - Anggota Komisi III DPR Syarifuddin Sudding menilai vonis 18 tahun hakim terhadap mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar patut untuk dipertanyakan.
Karena itu, putusan hakim dalam perkara pembunuhan Direktur Utama PT Putra Rajawali Banjaran Nasrudin Zulkaraen itu perlu dilaporkan ke Komisi Yudisial (KY) untuk diteruskan [...]
February 14, 2010 | Posted in
Kpk,
Ragam |
Read More »
2010-02-12 12:25:24 – Jakarta -
Agus Condro tidak yakin Miranda S Goeltom memakai uangnya sendiri untuk modal memenangkan pemilihan Deputi Gubernur Senior BI. Dia yakin ada individu yang ikut membantu. Siapa?”Itu kan sudah ramai di media. Yang saya dengar, berdasarkan pengakuan Rafat Ali, Robert Tantular ikut membantu Miranda,” kata Agus Condro saat dihubungi via telepon, Jumat (12/2/2010).Alasan Agus, setidaknya yang dia dengar uang yang digelontorkan untuk semua anggota sekitar Rp 24 miliar. “Untuk saya seorang saja mendapatkan uang Rp 500 juta, dan kami ada 18 orang. Belum lagi untuk partai lain. Saat itu ada 41 suara, yang memilih Miranda,” terangnya.Selain Dudhie Makmun Murod, politisi PDIP yang ditahan terkait dugaan suap pemilihan Deputi Gubernur Senior BI Miranda S Goeltom, dari partai lainnya yakni Hamka Yandhu asal Golkar, Endin J Soefihara dari PPP, dan Udju Djuhaeri saat itu pada 2004 masih ada Fraksi TNI/Polri.”Apakah Miranda punya uang sebesar itu? Dengan entengnya membuang uang,” terangnya.Namun Agus juga menepis pernyataan Sekjen PDIP Pramono Anung yang mengindikasikan bila kasus ini terkait tekanan pada Pansus Century.”Itu mengada-ngada. Kasus ini sudah lama sejak Maret 2009, dan ini memang sudah saatnya. Penyidiknya dan penuntut independen. Mereka bekerja berdasarkan sistem,” tutupnya.Miranda saat diperiksa KPK pada Oktober 2009, mengaku ditanya pula soal beredarnya travellers cheque ke sejumlah anggota DPR. Dia mengaku tidak tahu menahu perihal itu.”Pernah memberikan sesuatu? Saya jawab tidak. Sudah itu pertanyaan terakhir,” jelas Miranda kepada wartawan. yang mengenakan batik coklat ini.Sementara Rafat Ali dalam surat elektroniknya yang diterima detikcom, memang pernah menyampaikan hal tersebut. Dia mendengar cerita itu dari Robert. (ndr/iy)
February 12, 2010 | Posted in
Fenomena |
Read More »
2010-02-12 12:25:24 – Jakarta -
Agus Condro tidak yakin Miranda S Goeltom memakai uangnya sendiri untuk modal memenangkan pemilihan Deputi Gubernur Senior BI. Dia yakin ada individu yang ikut membantu. Siapa?”Itu kan sudah ramai di media. Yang saya dengar, berdasarkan pengakuan Rafat Ali, Robert Tantular ikut membantu Miranda,” kata Agus Condro saat dihubungi via telepon, Jumat (12/2/2010).Alasan Agus, setidaknya yang dia dengar uang yang digelontorkan untuk semua anggota sekitar Rp 24 miliar. “Untuk saya seorang saja mendapatkan uang Rp 500 juta, dan kami ada 18 orang. Belum lagi untuk partai lain. Saat itu ada 41 suara, yang memilih Miranda,” terangnya.Selain Dudhie Makmun Murod, politisi PDIP yang ditahan terkait dugaan suap pemilihan Deputi Gubernur Senior BI Miranda S Goeltom, dari partai lainnya yakni Hamka Yandhu asal Golkar, Endin J Soefihara dari PPP, dan Udju Djuhaeri saat itu pada 2004 masih ada Fraksi TNI/Polri.”Apakah Miranda punya uang sebesar itu? Dengan entengnya membuang uang,” terangnya.Namun Agus juga menepis pernyataan Sekjen PDIP Pramono Anung yang mengindikasikan bila kasus ini terkait tekanan pada Pansus Century.”Itu mengada-ngada. Kasus ini sudah lama sejak Maret 2009, dan ini memang sudah saatnya. Penyidiknya dan penuntut independen. Mereka bekerja berdasarkan sistem,” tutupnya.Miranda saat diperiksa KPK pada Oktober 2009, mengaku ditanya pula soal beredarnya travellers cheque ke sejumlah anggota DPR. Dia mengaku tidak tahu menahu perihal itu.”Pernah memberikan sesuatu? Saya jawab tidak. Sudah itu pertanyaan terakhir,” jelas Miranda kepada wartawan. yang mengenakan batik coklat ini.Sementara Rafat Ali dalam surat elektroniknya yang diterima detikcom, memang pernah menyampaikan hal tersebut. Dia mendengar cerita itu dari Robert. (ndr/iy)
February 12, 2010 | Posted in
Fenomena |
Read More »
2010-02-06 11:46:59 – Jakarta -
Televisi RI (TVRI) dinilai bermasalah mulai dari sumber daya manusia (SDM) sampai produksinya. Meskipun sebagai media negara, TVRI diharapkan dapat independen dan tidak menjadi antek pemerintah. TVRI pun diminta mencontek televisi asing BBC dalam menjalankan perannya.”TVRI dari SDM, produksi dan manajemennya sudah cukup rusak,” ujar anggota Komisi I DPR Ramadhan Pohan dalam diskusi ‘Pers: Antara Politik dan Kekuasaan’ di Warung Daun, Jl Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (6/2/2101).Ramadhan menambahkan, saat ini DPR sedang membuat panja. “Kami ingin menyelesaikan TVRI dengan komprehensif. Kalau berjalan bagus, publik akan mendapatkan (media) alternatif,” jelasnya.Sementara itu, pengamat komunikasi dan politik Tjipta Lesmana menyatakan TVRI harus berdiri secara independen. “Saya bermimpi TVRI nyontek ke BBC. Meski dana dari pemerintah, tapi maju sekali,” kata Tjipta.Dengan dukungan pemerintah dan DPR, TVRI dapat menjadi penyeimbang swasta. “TVRI bisa memberikan edukasi dan tidak boleh sebagai antek pemerintah,” jelasnya. (amd/fay)
February 6, 2010 | Posted in
Fenomena |
Read More »
Pandangan Wakil Ketua KPK nonaktif Chandra M Hamzah, puluhan pekerja media serta sejumlah kuasa hukum Bibit Samad Rianto-Chandra M Hamzah, Senin (23/11) malam, tertuju pada sebuah layar televisi yang terletak di sebuah ruangan berpendingin. Makanan ringan dan minuman ala kadarnya tersedia di sudut ruangan.
Sekilas, pemandangan ini mirip dengan acara nonton sepakbola bareng yang kerap [...]
November 23, 2009 | Posted in
Kpk |
Read More »
Sejumlah pihak di Yogyakarta, sepanjang Rabu (18/11) siang, menyambut rekomendasi tim Independen Verifikasi Fakta dan Proses Hukum atas kasus Bibit S Rianto-Chandra M Hamzah, yang telah disampaikan ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Di Kantor Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta, sejumlah elemen menyambut baik rekomendasi tersebut, khususnya pada poin pertama yakni dihentikannya proses hukum atas kasus Bibit-Chandra. [...]
November 19, 2009 | Posted in
Kpk |
Read More »
Walau sesulit apa pun, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono harus menanggapi serius dan menjalankan secara sungguh-sungguh isi rekomendasi Tim Independen Verifikasi Fakta dan Proses Hukum atas Kasus Wakil Ketua (nonaktif) Komisi Pemberantasan Korupsi Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah (Tim Delapan).
Pemerintah, dalam hal ini Presiden Yudhoyono, tidak bisa lagi mencoba mencari cara untuk mengelak [...]
November 16, 2009 | Posted in
Kpk |
Read More »
