Indonesia – Timor Leste Gagal Bersepakat

29 Agustus 2010, Kupang — Pemerintah Republik Indonesia dan Republik Demokratik Timor Leste gagal mencapai kesepakatan dalam penyelesaian sengketa wilayah sejumlah perbatasan di Delomil (Indonesia)-Memo (Timor Leste), Bijael Sunan-Oben Manunasasi dan Noelbesi-Citrana dan dilanjutkan Desember 2010.

Kedua negara belum bersepakat terkait titik koordinat batas wilayah kedua negara seperti di Naktuka tepatnya antara desa Netemnanu Amfoang Utara Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur dan Distrik Ambeno Timor Leste, demikian Komandan Resort Militer (Danrem) 161/Wira Sakti Kupang Kolonel (Arh) I Dewa Ketut Siangan di Kupang, Minggu.

Ketut Siangan mengungkapkan, area tersebut adalah demarkasi atau area netral, sehingga tidak boleh ada pembangunan di lokasi tersebut, namun warga Timor Leste dari Oecusse, distric Ambeno malah menguasai lahan seluas 1.096 melalui 40 kepala keluarga sejak 2006.

“Wilayah Naktuka di Desa Netemnanu Utara, Kecamatan Amfoang Timur, Kabupaten Kupang, itu merupakan wilayah demarkasi antara Indonesia dan Timor Leste, sehingga tidak dibenarkan warga Timor Leste membangun rumah di atas wilayah sengketa itu,” katanya.

Ketut Siangan imengatakan, sesuai ketentuan hukum internasional, jika batas wilayah antarnegara masih dalam sengketa maka kedua belah pihak bersengketa dilarang keras memasuki atau mengusai wilayah demarkasi.

“Tindakan yang dilakukan warga Oecusse, Timor Leste dengan membangun pemukiman mereka di atas wilayah demarkasi di Netemnanu Utara itu, sudah melanggar ketentuan dalam hukum internasional,” katanya.

Atas dasar ini, TNI AD yang mengawal perbatasan di wilayah itu belum lama ini telah membongkar beberapa bangunan milik pemerintah Timor Leste yang dibangun di Naktuka.

“Apabila sudah ada kesepaktan nanti, barulah akan jelas apakah dihuni atauakah harus taat hukum internasioanl dan tetap mebiarkan lahan itu kosong,” tambahnya.

ANTARA News

Geostrategi Baru Malaysia di Kawasan

(Foto: Berita HanKam)

26 Agustus 2010 — Mengamati perkembangan yang sering terjadi di rantau Asia Tenggara akhir-akhir ini,tampak sangat jelas terdapat perubahan-perubahan dalam paham kebangsaan dan geopolitik yang dianut oleh Malaysia.

Di satu sisi kerja sama antarnegara makin meningkat, baik di tingkat regional maupun internasional. Tetapi, di sisi lain terdapat kecenderungan negara Malaysia dengan berbagai bentuk dan pola baru ingin terus memengaruhi dan ingin memainkan peran yang lebih besar di kawasan ini. Bahkan, tidak sedikit menimbulkan gesekan dengan negara-negara jirannya. Menghadapi fenomena seperti ini tentu saja mengusik kita untuk menanyakan apakah yang Malaysia inginkan dan apakah sesungguhnya Malaysia memiliki kemampuan di maksud. Dalam tulisan ini akan diuraikan perkembangan paham kekuasaan dan geopolitik baru yang di anut Malaysia saat ini.

Geopolitik Malaysia

Cara pandang Malaysia dalam memandang diri dan lingkungannya sangat kuat dibentuk dan dijiwai oleh paham kekuasaan dan geopolitik yang dianutnya. Paham kekuasaan Malaysia ini bersandar pada kemantapan sistem politik yang berakar pada kebudayaan politik dan feodalisme bangsa. Eksistensi kebudayaan politik tidak semata-mata ditentukan oleh kondisi ekonomi yang maju, angkatan perang yang kuat, tetapi juga faktor subjektif dan psikologis bangsa. Dalam konsep ini letak ruang untuk hidup sebagai negara bangsa bagi Malaysia perlu dilindungi dan dipertahankan dengan segala cara bukan hanya dengan pendekatan kesejahteraan rakyat saja yang didahulukan tetapi juga tujuan dan sasaran kepentingan nasional yang lebih diutamakan.

Dalam hal ini, bagi Malaysia yang terletak di tengah-tengah kawasan Asia Tenggara,persepsi tentang ruang untuk mempertahankan hidup itu sudah berubah. Malaysia ingin memainkan peran sebagai kekuatan utama yang memengaruhi, bukan lagi sebagai objek seperti dulu lagi. Kombinasi antara paham kekuasaan dengan geopolitik yang dimiliki bisa menjadikan Malaysia sebagai negara yang cenderung berkarakter protektif ekspansif.

Implikasi strategis

Setidaknya ada tiga implikasi sebagai konsekuensi negara dengan ciri dan berkarakter demikian. Pertama, di bidang kebudayaan. Untuk menguatkan jati diri dan identitas nasional, Malaysia perlu memiliki kekuatan budaya yang menjadi ciri khas bangsa. Dunia Melayu Dunia Islam (DMDI) merupakan wadah untuk mempersatukan kembali puak Melayu di serantau Asia Tenggara dan dunia dengan tujuan menghimpun kembali kebudayaan Melayu sebagai kebudayaan yang memiliki ciri yang khas.

Di situ Malaysia berperan sebagai negara konseptor dan berdiri paling depan untuk perhimpunan bangsa-bangsa Melayu tersebut. Masalah terbatasnya khasanah kebudayaan yang dimiliki, menjadikan Malaysia sebagai negara yang paling getol menggali kembali kebudayaan lama Nusantara untuk mereka miliki dan munculkan sebagai kebudayaan nasionalnya. Klaim-klaim budaya Nusantara yang selalu terjadi menjadi contoh bagaimana Malaysia begitu kuat untuk memproteksi hasil budaya tersebut.Sementaraitu,Malaysiajuga begitu ekspansif terhadap klaim budaya milik bangsa Indonesia. Kedua, di bidang ekonomi.

Malaysia sudah menjadi negara makmur dengan kekuatan ekonomi yang lebih dominan dibandingkan dengan Indonesia.Tentu saja hal tersebut menjadi faktor penarik (pull factor). Sementara itu, masalah peluang dan kesempatan kerja yang terbatas di Tanah Air menjadi faktor pendorong (push factor) bagi ribuan tenaga kerja Indonesia untuk ke sana. Untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi tersebut, di samping memerlukan jumlah tenaga kerja yang banyak, Malaysia juga memerlukan sumber daya alam yang tidak sedikit. Oleh karena terbatasnya sumber daya alam yang mereka miliki, tentu mereka akan menjaga semaksimal mungkin dan berusaha untuk mengklaim sumber daya alam yang masih berada di wilayah yang belum jelas statusnya meski berisiko bersengketa dengan negara jirannya.

Ketiga, di bidang politik dan militer.Perubahan doktrin militer, anggaran belanja militer yang besar,dan pilihan teknologi militer tinggi yang dilakukan tentu ada tujuan dan maksud yang diinginkan. Malaysia berada dalam lingkungan yang sangat strategis yang berada di tengah-tengah kawasan Asia Tenggara. Malaysia menjadi pusat perputaran (concentric circle) dengan berbagai macam kepentingan yang ada di dalamnya tentu hal tersebut memiliki potensi konflik yang sangat tinggi dengan negara jirannya.

Malaysia telah memodernisasi peralatan perang yang memiliki kemampuan sangat kuat, baik sebagai kekuatan untuk memproteksi kepentingan ekonomi dan industrinya maupun sebagai faktor pencegah (detterent factor) bagi negara lain untuk menyerang Malaysia, atau bahkan kemampuan yang dapat melakukan ofensif terhadap negara lain dalam mendukung klaim teritorialnya. Tidak heran umpamanya,pemikiran ini yang membenarkan Malaysia selalu berani dan tidak segansegan menggunakan kekerasan dan kekuatan senjata dalam setiap persengketaan dengan Indonesia.

Umpan balik

Tentu saja Malaysia sudah mengukur kemampuan dan kekuatan yang kita miliki.Tetapi terus menerus diberlakukan tidak berdaya seperti itu bukanlah pembelajaran yang baik guna membangun nasionalisme bagi generasi muda. Perang bukanlah pilihan yang paling bijak untuk mengatasi setiap masalah yang ada tetapi sekali- sekali memberi pelajaran secara tegas juga perlu. Menang perang dengan Malaysia tentu tidak membuat Indonesia terlihat hebat, tetapi apabila kalah perang Indonesia menjadi malu. Bukankah sedhumuk bathuk senyaring bhumi harus tetap ada dalam sanubari kita dalam mempertahankan Tanah Air kita tercinta ini.

Tahniah Encik,selamat merayakan hari kemerdekaan yang ke-53, berkhidmat untuk bangsa,berkhidmat untuk jiran yang lebih baik. (AR Saliman, Kandidat Doktor Ilmu Hukum UII Yogyakarta)

SINDO

Indonesia Akan Percepat Perundingan Perbatasan

Perwakilan aktivis yang tergabung dalam Koalisi Untuk Kedaulatan Indonesia, Ray Rangkuti (2 kiri), menyerahkan berkas kepada Wakil Ketua Komisi I DPR Agus Gumiwang Kartasasmita (3 kanan), seusai bertatapmuka dengan Komisi I DPR, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (20/8). Koalisi untuk Kedaulatan Indonesia mendesak Komisi I DPR menggunakan hak interpelasinya untuk meminta penjelasan kepada pemerintah terkait pelecehan kedaulatan bangsa melalui barter pencuri ikan asal Malaysia dengan petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). (Foto: ANTARA/Ismar Patrizki/pd/10)

23 Agustus 2010, Jakarta — Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa mengatakan Indonesia akan mempercepat jadwal perundingan mengenai perbatasan dengan beberapa negara, termasuk Malaysia.

“Kami terima kemarin sebelum diumumkan oleh Presiden, tentang perlunya kita mempercepat atau meningkatkan tempo perundingan dengan Malaysia dan negara lain,” kata Menlu seusai acara Pengukuhan Duta Belia 2010 di Kemlu, Senin.

Ia menjelaskan bahwa pekan lalu sudah menghubungi Menlu Malaysia untuk menunjukkan tekad untuk membentuk Komisi Menteri Bersama (Joint Minitrial Commission), yang sebelumnya pada September hingga November.

Pemerintah Indonesia telah menawarkan satu tanggal yang konkret tetapi dari masih belum mendapat jawaban dari Malaysia, tambahnya.

Meski tanggal pasti perundingan dengan Malaysia belum ditentukan, Menlu memaparkan bahwa dalam satu-dua bulan ke depan akan ada pembahasan lebih mendalam tentang perbatasan dengan sejumlah negara.

“Kita akan tukar menukar instrumen ratifikasi mengenai perbatasan dengan Singapura pada 30 Agustus, Thailand 1-2 September, kemudian Vietnam, Filipina dan Palau dalam satu – dua bulan ke depan,” jelas Menlu.

Pada Minggu malam, dalam acara buka puasa dengan partai Demokrat, Presiden memberi instruksi dan arahan agar proses perundingan dengan negara yang berbatasan dengan Indonesia, termasuk Malaysia, dipercepat.

Marty menjelaskan (18/8) bahwa Malaysia belum siap karena masih belum menyelesaikan masalah batas laut yang tidak berjauhan dengan Singapura.

Percepatan perundingan perbatasan ini terkait dengan insiden yang terjadi pada 13 Agustus lalu, saat polisi Malaysia menahan tiga petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI. Kapal Malaysia mencegat kapal patroli Indonesia saat sedang mengawal perahu Malaysia yang tertangkap mengambil ikan di perairan Indonesia.

Kapal patroli Malaysia menangkap ketiga petugas kelautan Indonesia karena Indonesia menolak melepas kapal Malaysia beserta tujuh orang krunya.

Pada 17 Agustus, pihak Malaysia melepas tiga petugas Indonesia, sementara pihak berwajib Indonesia juga mendeportasi tujuh nelayan Malaysia yang tertangkap oleh ketiga petugas KKP tersebut.

Presiden perintahkan pembahasan batas maritim dengan Malaysia

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memerintahkan percepatan pembahasan batas maritim antara Indonesia dan Malaysia untuk menghindari perbedaan pendapat antarkedua negara.

“Perlu batas maritim (yang jelas) antara Indonesia dan Malaysia,” kata Presiden Yudhoyono saat buka puasa bersama dengan sejumlah kader Partai Demokrat di kediamannya di Puri Cikeas, Bogor, Minggu malam.

Untuk itu, Presiden Yudhoyono telah memerintahkan menteri terkait untuk mempercepat upaya perundingan dengan Malaysia guna membahas batas wilayah antara Indonesia dan Malaysia.

Presiden menegaskan, upaya perundingan dengan Malaysia bisa segera dimulai, tanpa harus menunggu negara itu menyelesaikan sengketa batas wilayah dengan Singapura.

Saat ini, Malaysia sedang bersengketa dengan Singapura tentang klaim kepemilikan Pulau Batu Puteh. Sengketa itu sedang diproses di Mahkamah Internasional.

Untuk memulai proses perundingan dengan Malaysia, Presiden Yudhoyono dijadwalkan akan segera menerima laporan dari menteri terkait pada pekan ini, terutama terkait dengan kasus penangkapan tiga petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) oleh kepolisian Malaysia beberapa waktu lalu.

Presiden Yudhoyono menjelaskan, letak geografis perairan Indonesia sangat rentan karena berbatasan langsung dengan tujuh negara. Oleh karena itu, Indonesia harus terus mengedepankan upaya diplomasi dengan negara tetangga.

ANTARA News

Pesawat Hercules TNI AU Rusak di Timika

(Foto: Dispenau)

21 Agustus 2010, Timika — Timika (ANTARA News) – Sebuah pesawat hercules milik TNI AU mengalami kerusakan mesin saat hendak berangkat dari Bandara Mozes Kilangin Timika menuju Wamena, Jumat (20/8).

Komandan Pangkalan Udara Timika, Letkol Penerbangan I Nyoman kepada ANTARA di Timika, Sabtu, membenarkan adanya kerusakan pada salah satu pesawat pengangkut milik TNI AU tersebut.

“Memang benar pesawat hercules mengalami sedikit kerusakan dan sementara dilakukan perbaikan karena suku cadang sudah didatangkan dari Jakarta,” jelas Nyoman.

Dari pantauan ANTARA di Bandara Mozes Kilangin Timika, Sabtu siang, para teknisi sedang memperbaiki pesawat hercules yang mengalami kerusakan.

Pesawat tersebut terlihat masih parkir pada apraunt (tempat parkir) Bandara Mozes Kilangin Timika. Untuk memperbaiki pesawat hercules yang berukuran cukup besar itu, pihak pengelola Bandara Mozes Kilangin Timika bahkan mengerahkan peralatan trem (semacam derek/pengungkit) yang digunakan para teknisi untuk memperbaiki mesin dan baling-baling pesawat.

Kepala Bidang Perhubungan Udara Mimika, John Rettob juga membenarkan pesawat hercules milik TNI AU mengalami kerusakan mesin di Bandara Mozes Kilangin Timika.

“Kami mendapat informasi teknisi sudah memasang mesin baru yang didatangkan langsung dari Jakarta dengan pesawat hercules yang lain,” kata Rettob.

Ia menjelaskan, perbaikan pesawat hercules tersebut tidak mengganggu aktivitas penerbangan di Bandara Mozes Kilangin Timika baik untuk penerbangan komersial menuju Makassar, Jakarta, Manado dan Jayapura maupun penerbangan perintis ke sejumlah daerah di wilayah pedalaman.

Adapun permintaan tiket pesawat di Timika menghadapi hari raya Idul Fitri belum terlihat meningkat alias masih normal sebagaimana hari-hari biasa.

Susy, salah satu agen penjualan tiket pesawat di Timika mengatakan permintaan tiket diprediksi baru akan meningkat satu pekan sebelum menghadapi hari raya Idul Fitri yang diperkirakan jatuh pada 12 September mendatang.

ANTARA News

Kodam Iskandar Muda Bentuk Batalyon Raider

21 Agustus 2010, Banda Aceh — Komando Daerah Militer Iskandar Muda akan membentuk batalyon Raider guna memperkuat jajaran Kodam tersebut.

Kesiapan pembentukan kembali Batalyon Raider ini ditinjau langsung KSAD Jenderal George Toisuta di Mata Ie, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, Sabtu.

George mengatakan keberadaan Batalyon Raider menjadi standar di setiap Kodam di Indonesia.

“Keberdaan pasukan Raider juga menjadi standar internasional. Jadi Angkatan Darat kita harus mengikuti standar internasional, sehingga tidak dilecehkan negara-negara lain,” tegas jenderal berbintang empat itu.

Keberadaan Batalyon Rider, tambah KSAD, akan langsung dibawah komando Panglima Kodam, dan batalyon ini akan menjadi pasukan pemukul kodam (PMK).

Selain meninjau kesiapan peningkatan status Batalyon Infantri menjadi Batalyon Raider, KSAD juga melakukan pertemuan dan safari Ramadhan dengan seluruh perwira di jajaran TNI Kodam Iskandar Muda.

Dalam pengarahannya, KSAD menghimbau agar pasukan TNI bisa terus menjaga citra TNI di mata masyarakat dan menjalankan tugas sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Selain tugas menjaga keamanan negara, TNI juga menjadi pengayom di masyarakat, oleh karenanya TNI harus bisa bersikap baik dan menjaga citranya di mata semua pihak,” ujar KSAD.

Sementara itu, Panglima Kodam Iskandar Muda Mayjen (TNI) Hambali Hanafiah mengatakan, pasukan yang akan ditingkatkan statusnya menjadi pasukan Batalyon Raider adalah Batalyon 112/Dharmajaya.

“Sebenarnya beberpa waktu lalu kita sudah punya 100 personil, namun karena kekurangan fasilitas latihan, pasukan tinggal 88 orang, dan kini akan kita tingkatkan kembali, jumlah personilnya dan fasilitas latihan,” jelas Hambali Hanafiah.

Disebutkan, saat ini Kodam sudah memiliki beberapa fasilitas latihan Raider yang berstandari internasional, diantaranya lapangan tembak simulasi.

“Lapangan tembak simulasi ini bisa digunakan untuk mengantisipasi kurangnya jumlah amunisi. Jadi kita bisa latihan menembak tepat tanpa menggunakan amunisi peluru aktif,” jelasnya.

Selain lapangan tembak simulasi, beberapa sarana latihan lain juga sudah disiapkan di kawasan Mata Ie, Aceh besar, diantaranya lapangan latihan granat, lapangan tembak dropper, dan rumah ban.

Dalam kunjungannya ke Kodam Iskandar Muda, KSAD George Toisuta juga melakukan penanaman pohon di komplek Rindam Iskandar Muda, yang disaksikan langsung Pangdam Hambali Hanafiah.

ANTARA News

Cetak Biru Komponen Cadangan Dipertanyakan

Menwa IPB latihan menembak. (Foto: Menwa IPB)

21 Agustus 2010, Kompas — Cetak biru perencanaan pembentukan komponen cadangan dipertanyakan berbagai kalangan. Belum adanya pemaparan dari Kementerian Pertahanan tentang cetak biru itu membuat banyak elemen dalam Rancangan Undang-Undang tentang Komponen Cadangan Pertahanan Negara juga dipertanyakan.

Hal ini terungkap dalam diskusi tentang peningkatan kapasitas dan kapabilitas pertahanan melalui pembentukan komponen cadangan, yang diadakan Propatria Institute, Rabu (18/8) di Jakarta. Hadir dalam diskusi ini, Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan Budi Susilo Soepandji, dengan pembahas Evan A Laksmana dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS) dan David Raja Marpaung (Propatria Institute) serta penanggap Hari Prihatono (Propatria Institute), Al Araf (Imparsial), dan Monica Tanuhandaru (Air Putih).

Budi Susilo menjelaskan, komponen cadangan bukan wajib militer. Prinsip dasarnya, komponen ini berasal dari warga negara yang dilatih dengan latihan dasar kemiliteran yang disiapkan sebagai cadangan kekuatan pengganda TNI jika ada perang. Masa baktinya lima tahun dan selama itu mereka mendapat latihan paling lama 30 hari per tahun.

”Cadangan ini harus disiapkan karena ini bagian dari sistem pertahanan kita. Kita, kan, tidak bisa mendadak,” kata Budi.

Penanggap yang berasal dari masyarakat sipil menyatakan sepakat atas pembentukan komponen cadangan. Namun, mereka meminta Kementerian Pertahanan menjelaskan cetak biru pembentukan komponen cadangan secara lebih menyeluruh tentang tujuan dan garis besar pembentukannya.

Evan mengakui, dengan adanya cetak biru ini, bisa jadi lebih jelas bagaimana model yang dituju. ”Misalnya, apa tujuannya? Untuk nasionalisme atau apa. Lalu akan ada turunannya dan bagaimana perekrutan atau penggunaannya,” katanya.

David juga mempertanyakan jumlah personel komponen cadangan yang dibutuhkan. Demikian juga harus ada perincian, apakah komponen cadangan itu akan dipakai juga untuk operasi militer selain perang, seperti pemberantasan separatisme, terorisme, dan penanggulangan bencana alam.

Al Araf melihat, secara global sebenarnya ada kecenderungan komponen cadangan dibubarkan di berbagai negara dan juga ada dinamika hak asasi manusia.

Ia pun mempertanyakan motivasi di balik pembentukan komponen cadangan itu, apakah untuk kebutuhan strategis, yaitu melipatgandakan kekuatan kalau perang, atau lebih untuk nasionalisme.

KOMPAS

Sistem Pertahanan Kawasan Perbatasan Dinilai Lemah

17 Agustus 2010, Batam — Pasca terjadinya insiden penembakan ke udara dan penangkapan tiga petugas Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) oleh Marine Police Malaysia (MPM) di Perairan Tanjung Berakit Utara Pulau Bintan, Kepri yang terjadi beberapa waktu lalu, dinilai beberapa masyarakat Kepri sangat memprihatinkan.

Terlebih lagi kondisi pengamanan dan pertahanan di daerah perbatasan tiga negara tersebut sangat minim atau lemah. “Saya melihat peritiwa ini sudah tidak lagi menjadi konsumsi masyarakat Kepri saja, namun juga sudah menjadi isu nasional. Apalagi aksi pencurian ikan (illegal fishing) di wilayah Batam, Kepri sangat sering terjadi, meski beberapa kali tertangkap oleh instansi pengaman di negeri ini,” jelas M Yunus Muda, anggota DPRD Batam yang juga Sekretaris Fraksi Golkar, Senin (16/8/2010).

Secara umum, katanya, kondisi perairan Kepri itu sangatlah luas dan letaknya sangatlah berdekatan dengan kedua negara seperti Singapura dan Malaysia. Apa yang terjadi dalam insiden antara petugas DKP dengan MPM merupakan masih sangat lemahnya sistim pertahanan di daerah perbatasan, khususnya Kepri. Sehingga secara leluasa MPM bisa masuk dan langsung melakukan kekerasan terhadap petugas DKP Kepri yang jelas-jelas telah melaksanakan tugasnya melakukan pengamanan tujuh nelayan asal Malaysia yang tengah melakukan illegal fishing di perairan berakit, Bintan.

“Selain itu, saya melihat kondisi peralatan pengaman (Alutsista) kita sangat kurang, sehingga dengan sangat leluasa mereka masuk dan melakukan intervensi terhadap petugas kita yang jelas-jelas masih berada di teritorial wilayah Indonesia,” jelasnya.

Uba Singgalingging dari Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Bersama Rakyat (LSM Gebrak), mengatakan, apa yang terjadi antara petugas DKP Kepri dengan MPM merupakan suatu bentuk arogansi dari Pemerintah Malaysia melalui MPM terhadap Pemerintah Indonesia. “Dan ini kelihatan sekali, kalau kekuatan kawasan perbatasan di Indonesia sangat lemah sekali,” jelas Uba.

Selain itu ,Uba juga mengatakan bahwa sistim diplomasi politik yang dilakukan Pemerintah Indonesia juga lemah sehingga hal ini membuat mereka terkesan sangat berani dan menunjukan arogansi dan kesewenang-wenangan di wilayah teritorial Indonesia. “Kita harus benar-benar all out mendoroang pemerintah pusat memperjuangkan pengamanan dan keamanan warga Indonesia,” kata Uba.

Tribun News

Teroris Bandung Tak Incar Presiden SBY

Mabes Polri menegaskan kelompok teroris yang tertangkap di Bandung tidak mengincar Presiden SBY. Teroris di Bandung sedang mempersiapkan bom untuk meledakkan Mabes Polri, hotel dan kedutaan asing di Jakarta. “Kami tidak menemukan data pendukung bahwa sasarannya Pak Presiden. Sebenarnya ada tiga titik tapi tidak fokus untuk mengincar Presiden, tapi karena ingin menjamin keamanan Presiden maka [...]

Ben Kasyafani Tak Mau Disebut Melamar Marshanda

Ben Kasyafani dikabarkan melamar sang kekasih, Marshanda alias Caca. Mantan VJ MTV mengakui keluarganya memang menemui keluarga Caca. Namun ia tidak ingin pertemuan itu disebut sebagai acara tunangan. Pertemuan keluarga Ben dan Caca dilakukan di kediaman keluarga Caca di Jalan Lembang, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (8/8/2010) kemarin. Dalam pertemuan itu digelar acara pengajian dan ramah-tamah [...]

ICW & MAPI Bantu Pansel Telusuri Rekam Jejak Calon Pimpinan KPK

Panitia Seleksi (Pansel) mulai menelusuri rekam jejak 7 calon pimpinan KPK. Dalam melaksanakan tugas ini, Pansel dibantu oleh dua lembaga swadaya masyarakat, yakni Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Masyarakat Peradilan Indonesia (MAPI). “Mulai besok kita akan kirimi surat ke instansi agar ICW dan MAPI bisa membantu tracking para calon,” kata Patrialis. Pernyataan tersebut disampaikannya di [...]