Suara Redaksi “Haruskah bailout Century terus dibahas?”
Barack OBAMA “Sebaiknya konflik politik segera diakhiri. Atmosfer ekonomi mulai terpengaruh.”
Jumat, 12 Maret 2010 | 19:49 WIB
JAKARTA, – Pedangdut muda Juwita Bahar akhirnya angkat bicara soal alasan kenapa ia kabur dari kediaman ayahnya, Memo Sanjaya. Pelantun lagu “Kucing Garong” itu mengaku ia kerap mendapat tekanan dan dipukul oleh ayahnya.
“Sekarang aku lagi enggak betah,” ungkap Juwita yang didampingi ibunya, Annisa [...]
Selasa, 9 Maret 2010 | 11:50 WIB
JAKARTA, – Aliansi Parlemen Jalanan (APJ) menggelar demo di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Selasa (9/3/2010). Massa yang terdiri dari puluhan kaum ibu-ibu ini mendesak Pelaksana tugas sementara (Plt) Ketua KPK Tumpak Hatorangan Panggabean mundur dari jabatannya.
“Demi menyelematkan KPK, kami merasa perlu [...]
Orang dulu mungkin tidak pernah membayangkan kalau teknologi komunikasi bisa berkembang secepat ini. Sepuluh atau lima belas tahun lalu ponsel masih dianggap teknologi mahal dan tidak terlalu penting kecuali hanya untuk orang-orang berkantong tebal ataupun kaum intelektual saja. Tapi sekarang ponsel sudah dianggap barang umum dan hampir semua orang memilikinya. Disamping desainnyapun yang sangat [...]
Sabtu, 6 Maret 2010 – 21:07 wib
MILAN – Pelatih AC Milan Leonardo Araujo berkeras, anak-anak asuhnya mengusung misi wajib menang kala bertandang ke markas AS Roma pada giornata 27, Minggu (7/3/2010) dini hari WIB.
Ya, Il Diavolo memang harus mencuri tiga angka di Olimpico Roma jika ingin mengejar perolehan nilai Inter Milan [...]
Jumat, 5 Maret 2010 | 17:06 WIB
JAKARTA, – Organisasi masyarakat (Ormas) Petisi 28 mengibaratkan, Pidato Presiden SBY pada Kamis (4/3/2010) malam serta pidato yang disampaikan oleh Wakil Presiden Boediono, Jumat sebagai bentuk perlawanan atas rekomendasi yang diputuskan oleh Paripurna DPR, Rabu terkait kasus Bank Century. Hal ini diungkapkan oleh salah seorang anggota Petisi [...]
2010-03-05 12:32:55 – Jakarta -
Aparat penegak hukum diminta tidak terpengaruh pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menyatakan kebijakan pemerintah tidak bisa dipidanakan. “Dengan statement yang disampaikan oleh Presiden, saya harap penegak hukum tidak terpengaruh. Karena kemungkinan intervensi dalam penegak proses hukum pasti terbuka lebar,” kata anggota Pansus Hak Angket Century dari Fraksi PPP Romahurmuzy saat berbincang dengan detikcom, Jumat (5/3/2010). Romy, panggilan akrab Romahurmuzy, menilai lewat pidatonya SBY telah menganggap proses politik untuk kasus Century selesai karena penyelamatan Bank Century telah benar. Hal ini jelas berhadap-hadapan dengan DPR yang menyebut bailout Bank Century bermasalah. “Presiden harus konseksuensi terhadap statementnya ini, karena itu pasti akan menimbulkan implikasi politik, apalagi bila kasus ini telah memasuki proses hukum,” tegas Romy. Meski begitu Rommy sangat apresiatif terhdap pidato SBY tadi malam. Hal senada juga disampaikan anggota Pansus dari Fraksi Golkar, Bambang Soesatyo yang memberikan apresiatif terhadap pidato tersebut. “Kita sangat apresiatif atas pidatonya Presiden,” ujar Bambang singkat.Sementara Andi Rahmat yang berasal dari Fraksi PKS mengatakan pidato SBY biasa dan datar saja. Namun ia juga apresiatif dan senang saat Presiden menanggapi kinerja Pansus selama ini untuk mengungkap kasus Century. (lia/iy)
2010-03-05 02:05:10 – Jakarta -
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) mencabut Surat Ijin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (SIPPTKIS) dari 22 PPTKIS yang melakukan pelanggaran. Mereka tak menyetorkan deposito Rp 500 juta untuk jaminan jika terjadi pelanggaran. ”Mereka melanggar Pasal 13 UU No. 39/2004 yaitu tidak memenuhi kewajibannya menyetorkan deposito sebesar Rp 500 juta sebagai bentuk pertanggungjawaban jika kemungkinan terjadi pelanggaran,” ujar Menakertrans Muhaimin Iskandar dalam rilis yang diterima detikcom, Kamis (4/3/2010).Pencabutan ini, imbuh Muhaimin, harus menjadi peringatan bagi PPTKIS yang kerap melakukan pelanggaran agar jangan sampai terulang lagi. “Kasihan TKI yang bekerja keras, kalau ada apa-apa dengan mereka PPTKIS harus bertanggungjawab,” jelas Muhaimin.PPTKIS, lanjutnya, selama ini banyak dikeluhkan oleh TKI karena banyak kejadian buruk yang menimpa TKI selama penempatan disebabkan karena kelalaian PPTKIS. ”Jangan hanya pemerintah yang dituntut memberikan perlindungan terhadap TKI, pelaksana penempatan juga harus melakukan khususnya yang swasta,” kata Cak Imin, panggilan akrab Muhaimin ini.Kemenakertrans dalam waktu dekat merencanakan akan melakukan audit terhadap PPTKIS untuk meningkatkan standar pelayanan sebagai tindak lanjut dari pembinaan terhadap PPTKIS. Jika dalam pelaksanaan audit ini terdapat pelanggaran maka akan dilakukan pembinaan, peningkatan layanan, peringatan dan penindakan sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.”Kita masih akan memeriksa lebih lanjut jika pelanggaran ini diikuti puladengan pelanggaran lain terutama kasus-kasus kriminal maka segera akan diajukan ke proses justicia,” tegas Menakertrans. Sebagaimana diberitakan, beberapa minggu terakhir ini sejumlah TKI di beberapa negara penempatan mengalami PHK sepihak, meninggal dan mengalami penyiksaan. 22 PPTKIS yang dicabut izinnya adalah:1. PT Fim Anugerah 2. PT Tulus Widodo Putra3. PT Putri Bersaudara 4. PT Nour Mansour Abadi 5. PT Barokah Bersaudara6. PT Zaya Abadi Ekasogi 7. PT Jasa Makmur Sejahtera 8. PT Maju Puta Dewangga9. PT Irfan Jaya Saputra 10. PT Gabila Wadi Amed11. PT Muara Mas Global12. PT Assalam Karya Manunggal Putra 13. PT Bafa Anugerah Persada14. PT Permata Gobel Sejahtera15. PT Amrita Mahesa Prima.16. PT Multi Sukses Putranto17. PT Dwi Insan Setia Utama18. PT Bintang Lima19. PT Prime Global Manpower20. PT Bin Hamoud Safarindo21. PT Asia Primadona Pratama22. PT Assalam Bersaudara (nwk/nwk)
2010-03-04 22:14:10 – Jakarta -
Amien Rais dipastikan akan mundur dari jabatannya sebagai Ketua Majelis Pertimbangan Partai (MPP) PAN. Amien akan menyampaikan pengunduran dirinya di ruang Fraksi PAN di DPR.Rencananya, pengumuman akan dilakukan sendiri oleh Amien pada pukul 09.00 WIB, Jumat (5/3/2010). Salah satu anggota MPP PAN AM Fatwa membenarkan perihal akan digelarnya acara itu.Namun dia menampik bila acara mengenai pengunduran Amien Rais. “Oh bukan nantilah itu,” jelas Fatwa.Ketika didesak, Fatwa hanya menyebutkan bila acara itu merupakan pengumuman perihal susunan MPP. “Pak Amien nanti yang menyampaikan langsung,” tutupnya. (ndr/yid)
2010-03-04 21:12:12 – Jakarta -
Presiden SBY mengkritik demokrasi yang dibangun dengan kekerasan. Demokrasi menurut SBY bukanlah ajang untuk memamerkan kekuatan massa.”Tanah air kita tidak boleh sekali lagi tidak boleh jadi ajang konflik-konflik sosial-politik yang akhirnya meledakkan kekerasan. Demokrasi bukanlah pameran adu kekuatan, baik kekuatan senjata, massa, ataupun harta,” jelas SBY dalam pidatonya di Istana Merdeka, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta, Kamis (4/3/2010).Menurut SBY, kita harusnya belajar dari pengalaman masa lampau yang telah kita alami.Lebih lanjut SBY juga mengingatkan pentingnya demokrasi dibangun dengan tetap menjaga ketertiban di masyarakat. “Demokrasi tidak saja merayakan kebebasan dan kemerdekaan, namun demokrasi yang juga menghormati hukum dan ketertiban,” kata SBY. SBY pun menghimbau agar demokrasi jauh dari tindak kekerasan dan tindak anarkis. “Semua proses politik yang demokratis, jauh dari kekerasan, beretika dan bermartabat haruslah kita tumbuhkan,” terangnya. (gun/iy)
2010-03-04 14:43:49 – Jakarta -
Meski jelas berseberangan dengan FPD dalam voting paripurna Century, tapi menteri dari partai koalisi menilai itu bukan penghkhianatan terhadap koalisi. Mereka pun menampik akan direshuffle.”Kan ini kabinet presidensil, jadi soal koalisi itu terserah kepada presiden,” kata Menko Kesra Agung Laksono di Istana Negara, Jakarta, Kamis (4/3/2010).Menteri yang mewakili Partai Golkar ini juga menegaskan masalah di dalam kabinet dan dinamika parlemen adalah masalah berbeda. Karenanya tidak perlu Golkar mengundurkan diri dari kolisi serta menarik kadernya yang duduk dalam kabinet.”Ah nggak perlu. Itu kan dua masalah yan berbeda,” ujarnya.Jawaban kurang lebih sama juga disampaikan Menpera Suharso Monoarfa ketika ditanya soal sikap FPPP yang bersebarangan dengan FPD akan berujung pada pencopotan dirinya dari kabinet. “Reshuffle itu kan hak prerogatif presiden ya. Tapi saya kira nggaklah,” ujar politisi dari PPP ini.Sementara Mensos Salim Assegaf Al-Zuhri mengakui bahwa pilhan FPKS bertentangan dengan FPD. Tetapi pilihan sikap yang beda itu bagi dia bukan merupakan pengkhianatan terhadap koalisi.”Tidak ada pengkhianatan. Pansus itu bukan lembaga peradilan, itu paling penting. Tapi untuk menjelaskan apa yg terjadi, saya pikir itu pendapat buat menjelaskan apa yang terjadi. Negara kita demokrasi, tetapi kita tetap pada komitmen koalisi,” jelas elite dari PKS ini. (lh/nrl)
