Suara Redaksi “Haruskah bailout Century terus dibahas?”
Barack OBAMA “Sebaiknya konflik politik segera diakhiri. Atmosfer ekonomi mulai terpengaruh.”
Jumat, 12 Maret 2010 | 19:06 WIB
JAKARTA, — Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris mengatakan, kunci tindak lanjut proses hukum terhadap rekomendasi Pansus Angket Kasus Bank Century yang menjadi keputusan akhir DPR berada di tangan Presiden.
Hal ini terutama penyelesaian indikasi tindak pidana dalam kasus Bank Century [...]
Kamis 11/02/2010| 21:01 wib
WASHINGTON – Serangkaian gempa dashyat makin sering dialami bumi belakangan ini. Pertama gempa mengguncang Haiti, kemudian Cile dan selanjutnya Turki. Belum sejumlah negara yang diterjang tsunami.
Dashyatnya gempa yang terjadi tahun ini membuat kekhawatiran dari warga dunia, jika ada sesuatu yang mengancam dari dalam bumi, apakah ini tanda-tanda [...]
Senin, 8 Maret 2010 | 17:34 WIB
NEW DELHI, – Hampir semua ponsel yang beredar saat ini menggunakan baterai isi ulang Li Ion. Baterai isi ulang praktis, namun menjadi hambatan jika pengguan tengah di perjalanan atau jauh dari sumber listrik.
Tapi, tidak masalah dengan ponsel yang satu ini. Selain baterai Li [...]
Senin, 8 Maret 2010 | 17:34 WIB
NEW DELHI, – Hampir semua ponsel yang beredar saat ini menggunakan baterai isi ulang Li Ion. Baterai isi ulang praktis, namun menjadi hambatan jika pengguan tengah di perjalanan atau jauh dari sumber listrik.
Tapi, tidak masalah dengan ponsel yang satu ini. Selain baterai Li [...]
Minggu, 7 Maret 2010 – 12:12 wib
BEIJING – Pemerintah China berjanji akan menghukum hacker yang menyerang Google beberapa waktu lalu jika memang ada bukti yang bisa membuktikan itu.
Google telah mengirimkan ancaman akan menarik diri dari negara tersebut, jika China tidak menghentikan aksi mensensor hasil pencarian di mesin pencarian mereka, selain [...]
Minggu, 7 Maret 2010 – 12:12 wib
BEIJING – Pemerintah China berjanji akan menghukum hacker yang menyerang Google beberapa waktu lalu jika memang ada bukti yang bisa membuktikan itu.
Google telah mengirimkan ancaman akan menarik diri dari negara tersebut, jika China tidak menghentikan aksi mensensor hasil pencarian di mesin pencarian mereka, selain [...]
Sabtu, 6 Maret 2010 | 13:11 WIB
JAKARTA, — Jalan panjang harus dihadapi untuk memproses hukum seorang Presiden atau Wakil Presiden. Meskipun dalam rekomendasi akhir DPR terkait Kasus Bank Century menyebut nama mantan Gubernur BI yang kini Wakil Presiden, Boediono, tetapi tak serta-merta dugaan pelanggaran yang dilakukannya bisa langsung diproses secara [...]
2010-03-05 02:05:10 – Jakarta -
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) mencabut Surat Ijin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (SIPPTKIS) dari 22 PPTKIS yang melakukan pelanggaran. Mereka tak menyetorkan deposito Rp 500 juta untuk jaminan jika terjadi pelanggaran. ”Mereka melanggar Pasal 13 UU No. 39/2004 yaitu tidak memenuhi kewajibannya menyetorkan deposito sebesar Rp 500 juta sebagai bentuk pertanggungjawaban jika kemungkinan terjadi pelanggaran,” ujar Menakertrans Muhaimin Iskandar dalam rilis yang diterima detikcom, Kamis (4/3/2010).Pencabutan ini, imbuh Muhaimin, harus menjadi peringatan bagi PPTKIS yang kerap melakukan pelanggaran agar jangan sampai terulang lagi. “Kasihan TKI yang bekerja keras, kalau ada apa-apa dengan mereka PPTKIS harus bertanggungjawab,” jelas Muhaimin.PPTKIS, lanjutnya, selama ini banyak dikeluhkan oleh TKI karena banyak kejadian buruk yang menimpa TKI selama penempatan disebabkan karena kelalaian PPTKIS. ”Jangan hanya pemerintah yang dituntut memberikan perlindungan terhadap TKI, pelaksana penempatan juga harus melakukan khususnya yang swasta,” kata Cak Imin, panggilan akrab Muhaimin ini.Kemenakertrans dalam waktu dekat merencanakan akan melakukan audit terhadap PPTKIS untuk meningkatkan standar pelayanan sebagai tindak lanjut dari pembinaan terhadap PPTKIS. Jika dalam pelaksanaan audit ini terdapat pelanggaran maka akan dilakukan pembinaan, peningkatan layanan, peringatan dan penindakan sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.”Kita masih akan memeriksa lebih lanjut jika pelanggaran ini diikuti puladengan pelanggaran lain terutama kasus-kasus kriminal maka segera akan diajukan ke proses justicia,” tegas Menakertrans. Sebagaimana diberitakan, beberapa minggu terakhir ini sejumlah TKI di beberapa negara penempatan mengalami PHK sepihak, meninggal dan mengalami penyiksaan. 22 PPTKIS yang dicabut izinnya adalah:1. PT Fim Anugerah 2. PT Tulus Widodo Putra3. PT Putri Bersaudara 4. PT Nour Mansour Abadi 5. PT Barokah Bersaudara6. PT Zaya Abadi Ekasogi 7. PT Jasa Makmur Sejahtera 8. PT Maju Puta Dewangga9. PT Irfan Jaya Saputra 10. PT Gabila Wadi Amed11. PT Muara Mas Global12. PT Assalam Karya Manunggal Putra 13. PT Bafa Anugerah Persada14. PT Permata Gobel Sejahtera15. PT Amrita Mahesa Prima.16. PT Multi Sukses Putranto17. PT Dwi Insan Setia Utama18. PT Bintang Lima19. PT Prime Global Manpower20. PT Bin Hamoud Safarindo21. PT Asia Primadona Pratama22. PT Assalam Bersaudara (nwk/nwk)
2010-03-05 00:57:44 – Jakarta -
Pasca diputuskan Rabu 3 Maret lalu, hasil keputusan sidang paripurna DPR tentang Bank Century selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan pembentukan tim pengawas pelaksana. Diusulkan, tim pengawas hasil paripurna berasal dari Tim 9 atau anggota Pansus Century.”Lebih baik orang yang dulu Tim 9 atau anggota Pansus,” kata pakar komunikasi politik UI Bachtiar Aly kepada detikcom melalui sambungan telepon, Kamis (4/3/2010).Menurut Bachtiar, mengawal perjalanan rekomendasi paripurna sama pentingnya dengan memperjuangkan opsi C. Dengan orang-orang yang sudah mengerti isi dari rekomendasi opsi C, maka tugas tim pengawas akan lebih mudah.”Mereka kan orang yang sejak awal mengerti bagaimana substansi isi dari rekomendasi itu,” jelasnya.Selain itu, lanjut Bachtiar, pemilihan anggota tim pengawas harus benar-benar dikawal secara ketat. Dimungkinkan, pelaksanaan paripurna Century akan sia-sia jika rekomendasi tidak diawasi dengan baik.”Agar nanti pelaksanaan dari rekomendasi itu tidak melempem,” imbuhnya. Setelah melewati lobi-lobi alot, DPR akhirnya menetapkan opsi C dalam sidang paripurna. Yakni, menganggap kebijakan bailout bermasalah dan meminta penegak hukum melakukan pengusutan atas pihak-pihak yang bertanggungjawab seperti Boediono dan Sri Mulyani. (ape/nwk)
2010-03-04 22:41:07 – Jakarta -
SBY tidak akan mendiamkan begitu saja hasil pansus hak angket Century. SBY akan mempelajari data dan temuan yang didapatkan pansus.”Dengan sikap yang positif pada saatnya saya akan mempelajari apa yang disampaikan oleh DPR untuk tindak lanjut berikutnya,” kata SBY dalam pidatonya di Istana Merdeka, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta, Kamis (4/3/2010).SBY menjelaskan, jika dalam pelaksanaan kebijakan tersebut ada kesalahan dan penyimpangan sebagaimana yang ditemukan oleh Panitia Angket Bank Century, mesti dipastikan siapa yang bertanggung jawab terhadap kesalahan dan penyimpangan itu. “Kita pun mesti mengetahui apakah kesalahan itu bersifat administratif atau sebuah pelanggaran hukum. Dengan demikian koreksi dan sanksinya menjadi lebih tepat dan adil,” terangnya.SBY menjamin pemerintah yang saya pimpin akan terus menjalankan pemerintahan yang bersih. “Terkait dengan kasus Bank Century ini justru kita harus menindak lanjuti secara tuntas indikasi penyimpangan dan kejahatan oleh pihak-pihak tertentu yang nyata-nyata merugikan negara,” tutupnya. (ndr/asy)
