Omset Bisnis Parcel Mulai Melonjak, Walau Larangan Pemerintah Dikeluarkan

Memasuki minggu ke empat puasa Ramadan, penjualan parsel lebaran mulai meningkat. Pedagang pun berharap mendekati hari lebaran, pembeli dan pesanan terus bertambah sehingga meningkatan omzet penjualan. “Alhamdulillah, sudah mulai meningkat, pokoknya tiap hari ada saja yang beli atau pesan,” kata Junaidi, satu pedagang parsel di kawasan Stasiun Cikini, Menteng, Jakpus, Jumat (27/8). Menurut pengakuannya dibanding [...]

Peritel Nasional Hypermart Berambisi Menjadi Pemimpin Pasar di Sektor Food Retail

Hypermart merupakan salah satu unit bisnis PT Matahari Putra Prima Tbk (Matahari) di bidang food retail di bawah bendera Matahari Food Business (MFB). Direktur Komunikasi Korporat Matahari Danny Konjongian mengatakan, target itu dapat ditempuh dengan sejumlah ekspansi gerai dan menggenjot kinerja penjualan. “Saat ini, posisi Hypermart masih menempati peringkat kedua dengan pangsa pasar skeitar 25%. [...]

Dua Kapal Perang Cina Hadiri HUT Kemerdekaan Vanuatu

PM Vanuatu Edward Natapei berkunjung ke kapal latih Zhenghe saat berlabuh di Port Vila, Jumat (27/8). (Foto: Xinhua)

30 Agustus 2010 – Dua kapal perang Cina, kapal latih Zhenghe dan frigate Mianyang melakukan kunjungan selama empat hari ke ibu kota Vanuatu Port Vila,

Kedua kapal tiba di Port Vila Jumat (27/8), guna memenuhi undangan Perdana Menteri Vanuatu Edward Natapei menghadiri HUT ke-30 Hari Kemerdekaan Vanuatu.

Kunjungan kapal perang Cina ke Vanuatu pertama kalinya. Vanuatu dan Cina menjalin hubungan diplomatik sejak 1982.

PM Edward Natapei mengunjungi kedua kapal Sabtu (28/8), diterima perwira tinggi AL Cina Laksamana Muda Leng Zhenqing dan Duta Besar Cina untuk Vanuatu Cheng Shuping.

Sebelumnya kedua kapal singgah di Papua New Guinea, selanjutnya berlabuh di Tonga, Selandia Baru dan Australia.

Xinhua/Berita HanKam

TNI Siap Jaga Kedaulatan Negara

Menlu Marty Natalegawa (kanan) didampingi Menkopolhukam Djoko Suyanto memberikan keterangan pers seputar perkembangan terakhir perseteruan RI-Malaysia di Jakarta, Jumat (27/8). Pemerintah lebih memprioritaskan penyelesaian sengketa RI dengan Malaysia melalui jalur perundingan mengenai perbatasan yang akan digelar di Kinabalu Malaysia pada 6 September 2010. (Foto: ANTARA/Andika Wahyu/hp/10)

29 Agustus 2010, Jakarta — TNI menyatakan kesiapannya menjaga kedaulatan negara,integritas,dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) serta menjaga keselamatan bangsa.

Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso menegaskan,anggota TNI selalu dalam keadaan siap perang setiap saat karena sudah menjadi tugas pokok dari tentara. “Salah satu prioritas utama TNI adalah menjaga integritas Tanah Air dan keselamatan negara. Karena itu TNI selalu siap untuk setiap tugas penyelamatan negara,” ujar Panglima TNI saat melakukan kunjungan kerja ke Jambi kemarin.

Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat itu menandaskan,TNI adalah alat pertahanan yang tidak bisa melepaskan diri dari keputusan politik. Karena itu TNI akan bertindak sesuai dengan aturan dan putusan otoritas politik. Dia juga menegaskan, keutuhan NKRI adalah harga mati bagi setiap masyarakat Indonesia. ”Apalagi TNI bertugas sebagai penjaga kedaulatan dan keutuhan bangsa dan negara,”katanya.

Pernyataan Panglima TNI merespons hubungan Indonesia- Malaysia yang kian panas. Dia menggariskan bahwa langkah yang akan diambil TNI menunggu hasil perundingan antara Pemerintah Indonesia dan Malaysia yang akan digelar 6 September 2010. Seperti diketahui, Indonesia berniat mempercepat pembahasan batas maritim antara Indonesia dan Malaysia untuk menghindari perbedaan pendapat antarkedua negara.

Sebelumnya Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro menegaskan bahwa kekuatan militer dan nonmiliter Indonesia siap menghadapi berbagai ancaman, terutama dari Malaysia.Kesiapan meliputi kekuatan darat, laut, dan udara. Menurut dia, Indonesia memiliki batalion tempur yang banyak, terutama TNI Angkatan Darat,dan andal yang siap digerakkan setiap saat.

Namun,Menkopolhukam Djoko Suyanto telah menegaskan bahwa ide konfrontasi dengan perang ataupun menarik duta besar tidak akan menyelesaikan permasalahan. Apalagi,kedua negara memiliki ketergantungan satu sama lain. Pengamat pertahanan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Riefqi Muna mengatakan, dalam hubungan Indonesia-Malaysia, pemerintah harus menampilkan ketegasan.

Namun ketegasan bukan berarti menampilkan keinginan untuk melakukan konfrontasi. “Ketegasan dan menjadi agresif tentu berbeda,”ujarnya. Ketegasan dalam menyelesaikan persoalan dengan Malaysia perlu didukung dengan kapasitas beserta data-data yang memadai dalam mengadakan hubungan diplomasi antarkedua negara.Alumnus Cranfield University (Royal Military College of Science) UK Defence Academy itu juga mengingatkan bahwa Indonesia kurang bijak jika menampilkan sisi konfrontasi.

Dalam pandangannya, ada persoalan strategis dan taktis dalam persoalan militer yang harus diperhitungkan, khususnya perlengkapan militer Indonesia yang kurang menguntungkan.“Meskipun dari sisi kapabilitas personel kemungkinan Indonesia lebih unggul, dari sisi teknologi peralatan kekuatan udara masih jauh. Kekuatan laut Malaysia lebih unggul,”ujarnya.

Pengamat hubungan internasional dari President University Bantarto Bandoro mengatakan, kedua negara seharusnya dapat menghormati norma-norma antarnegara yang bertengga dengan tidak melakukan upaya-upaya agresif di perbatasan yang terkesan memprovokasi satu sama lain. Menurut dia, Indonesia harus berani mendesak Pemerintah Malaysia agar menekan tindakantindakan agresif yang sering dilakukan aparat Malaysia di laut.

Selain itu, lanjut peneliti Centre for Strategic and International Studies (CSIS) itu,kedua negara harus kembali melihat dan melaksanakan rekomendasi kelompok pakar (eminent persons group) Indonesia- Malaysia yang dibentuk oleh Presiden RI dan PM Malaysia pada 7 Juli 2008 di Kuala Lumpur dalam rangka mempererat persaudaraan dan hubungan kedua negara. Salah satu rumusan menyebutkan upaya penyelesaian persoalan kedua negara bisa dilakukan melalui diplomasi budaya.

Kedua negara perlu meningkatkan kerja sama di bidang kesastraan, tradisi lisan, film,musik,dan media. Menurut Bantarto, berlarutnya masalah ini juga disebabkan andil pemerintah. Hal tersebut terlihat dari tidak tanggapnya Presiden dalam menyikapi aksi-aksi protes. Seharusnya, lanjut dia, Presiden bisa berbicara langsung untuk meyakinkan publik terkait langkah-langkah yang telah dilakukan pemerintah. Sementara itu, mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad menilai Indonesia tetap sahabat negaranya kendati terjadi gelombang aksi anti-Malaysia di Indonesia.

Dia sendiri menilai tidaklah salah Malaysia memprotes apa yang diistilahkan kantor berita Bernama sebagai “pengotoran” bendera nasional oleh para demonstran di depan Kedubes Malaysia di Jakarta.Menurutnya, para demonstran yang menggelar aksi agresif di Jakarta itu hanyalah kelompok kecil yang dibayar untuk melakukan aksinya.“Kita bisa protes,tapi kita jangan seperti mereka.

Mereka terlalu agresif. Kita tidak bisa melakukan hal demikian,” katanya di Kuala Lumpur. Para pemimpin dan mantan pemimpin Malaysia kini mewacanakan bahwa aksi protes beragam elemen masyarakat Indonesia terhadap insiden 13 Agustus lalu itu dilakukan orang-orang bayaran.PM Malaysia Najib Tun Razak juga menyampaikan tudingan yang sama.

Ia mengatakan, rangkaian aksi demonstrasi di depan kedutaan besarnya di Jakarta dilakukan oleh apa yang disebutnya “para kelompok bayaran”.“Mereka ingin kita marah sehingga kalau ditanggapi,hubungan (kita) dengan Indonesia akan hambar. Kita tidak boleh terjebak dalam permainan mereka,”katanya.

DPR panggil Menkopolhukam

Setelah memanggil Menteri Luar Negeri (Menlu) Marty Natalagewa, Komisi I DPR ganti akan melakukan hal serupa atas Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Djoko Suyanto pekan depan.Mereka ingin mendapatkan penjelasan langsung dari Djoko seputar pengamanan di wilayah perbatasan,khususnya di perairan antara Indonesia dan Malaysia.

“Kami ingin mengetahui bagaimana koordinasi antarpenegak hukum dan pengamanan di sekitar perbatasan RI-Malaysia,”ujar anggota Komisi I DPR Evita Nursanti. Anggota Fraksi Partai Golkar Enggartiasto Lukito menilai pertemuan dengan Menkopolhukam sangat penting. Selain untuk mengetahui bagaimana pengamanan di wilayah perbatasan,DPR juga ingin mengetahui proses pelepasan tujuh nelayan Malaysia.

“Ini masalah hukum dan ketegasan,”katanya. Dia juga belum melihat adanya sikap tegas pemerintah terhadap Malaysia meskipun Menlu mengakui telah mengeluarkan sembilan nota protes kepada negeri jiran itu terkait berbagai masalah perbatasan dengan Malaysia hingga Agustus 2010 ini.

SINDO

Omset Hypermart Tahun 2014 Ditargetkan Mencapai Rp.20 Triliun

Hypermart menargetkan omzet penjualan Rp 20 Triliun pada 2014. “Dengan pertumbuhan penjualan tumbuh sekitar 10 persen per tahun, maka target itu bisa dicapai,” kata Direktur Komunikasi Korporat PT Matahari Putra Prima Tbk (Matahari) Danny Konjongian di Jakarta, Jumat (27/8) malam. Pada 2009, omzet Hypermart sudah mencapai Rp 5,8 triliun. Hypermart sendiri telah menyumbang 91 persen [...]

RI Tak Akan Gunakan Kekuatan Militer

Inung Bonek, Warga kota Surabaya melakukan aksi tutup mulut dengan membentangkan poster penolakan terhadap arogansi pemerintah Malaysia di depan Tugu Bambu Runcing, Jalan Panglima Sudirman, Surabaya, Jumat (27/8). Aksi yang dilakukan seorang diri ini untuk membangkitkan semangat nasionalisme dikalangan arek-arek Surabaya untuk lebih mencintai NKRI. (Foto: ANTARA/M Risyal Hidayat/ss/10)

27 Agustus 2010, Jakarta — Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro menegaskan, tidak ada peningkatan gelar kekuatan di wilayah perbatasan RI-Malaysia.

“Hingga saat ini tidak ada laporan mengenai peningkatan (gelar kekuatan) di perbatasan RI-Malaysia pascainsiden kemarin,” katanya seusai menghadiri buka bersama jajaran Kementerian Politik, Hukum, dan HAM di Jakarta, Jumat (27/8/2010).

Ia mengatakan, berdasarkan pantauan di Nipah, Berhala, dan Rondo, tidak ada peningkatan (gelar kekuasaan) di perbatasan laut RI-Malaysia. Pengamanan wilayah perbatasan darat dan laut Indonesia dengan negara lain, termasuk Malaysia, seperti biasa atau standar normal.

Hal senada diungkapkan Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso yang mengatakan bahwa apa pun yang dilakukan TNI harus berdasar keputusan politik. “Sampai saat ini, pemerintah menetapkan penyelesaian melalui jalur diplomasi. Ya, kita ikuti. Jadi, tidak ada penambahan atau peningkatan gelar kekuatan di perbatasan meski hubungan kedua negara (RI-Malaysia) menghangat,” tuturnya.

Hubungan Indonesia-Malaysia kembali menghangat pascapenangkapan tiga petugas Kementerian Laut dan Perikanan oleh aparat Malaysia saat bertugas di Tanjung Berakit, Indonesia. Namun, akhirnya kedua pihak sepakat kembali merundingkan persoalan perbatasan kedua negara di Kinabalu, Malaysia, pada 6 September mendatang.

Indonesia ajak Malaysia berdamai

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono secara resmi telah mengirim surat kepada Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Najib Tun Razak terkait ketegangan hubungan kedua negara. Pada intinya, dalam surat tersebut, Pemerintah Indonesia mengajak Malaysia untuk menyelesaikan persoalan bilateral secara damai.

Demikian dinyatakan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto dalam acara buka puasa bersama di Jakarta, Jumat (27/8/2010). Dalam kesempatan tersebut, hadir pula Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Patrialis Akbar, Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso, dan Jaksa Agung Hendarman Supandji.

“Dalam salah satu poin surat tersebut, Presiden telah mengundang Perdana Menteri Malaysia untuk menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan untuk menghindari kemungkinan apa pun,” katanya.

Dia mengatakan, Presiden telah mengirimkan surat kepada Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Najib Tun Razak untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. “Presiden telah menandatangani surat yang ditujukan kepada Perdana Menteri Malaysia berikut meningkatnya ketegangan dalam hubungan di antara kedua negara,” katanya.

Dia mengatakan, Presiden Yudhoyono telah meminta penyelesaian damai masalah sehingga semangat persahabatan hubungan Indonesia-Malaysia dapat dihidupkan kembali. “Presiden juga menyerukan untuk melakukan pembicaraan tentang isu-isu perbatasan. Itu adalah hal yang paling penting. Itulah dua poin penting dalam surat itu,” katanya.

Dia mengatakan, perundingan rinci tentang masalah perbatasan dengan Malaysia akan berlangsung pada pertemuan tingkat menteri luar negeri pada tanggal 6 September 2010. “Kedua negara telah sepakat untuk mempercepat pembicaraan perbatasan,” katanya.

KOMPAS.com

Indonesia Akan Percepat Perundingan Perbatasan

Perwakilan aktivis yang tergabung dalam Koalisi Untuk Kedaulatan Indonesia, Ray Rangkuti (2 kiri), menyerahkan berkas kepada Wakil Ketua Komisi I DPR Agus Gumiwang Kartasasmita (3 kanan), seusai bertatapmuka dengan Komisi I DPR, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (20/8). Koalisi untuk Kedaulatan Indonesia mendesak Komisi I DPR menggunakan hak interpelasinya untuk meminta penjelasan kepada pemerintah terkait pelecehan kedaulatan bangsa melalui barter pencuri ikan asal Malaysia dengan petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). (Foto: ANTARA/Ismar Patrizki/pd/10)

23 Agustus 2010, Jakarta — Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa mengatakan Indonesia akan mempercepat jadwal perundingan mengenai perbatasan dengan beberapa negara, termasuk Malaysia.

“Kami terima kemarin sebelum diumumkan oleh Presiden, tentang perlunya kita mempercepat atau meningkatkan tempo perundingan dengan Malaysia dan negara lain,” kata Menlu seusai acara Pengukuhan Duta Belia 2010 di Kemlu, Senin.

Ia menjelaskan bahwa pekan lalu sudah menghubungi Menlu Malaysia untuk menunjukkan tekad untuk membentuk Komisi Menteri Bersama (Joint Minitrial Commission), yang sebelumnya pada September hingga November.

Pemerintah Indonesia telah menawarkan satu tanggal yang konkret tetapi dari masih belum mendapat jawaban dari Malaysia, tambahnya.

Meski tanggal pasti perundingan dengan Malaysia belum ditentukan, Menlu memaparkan bahwa dalam satu-dua bulan ke depan akan ada pembahasan lebih mendalam tentang perbatasan dengan sejumlah negara.

“Kita akan tukar menukar instrumen ratifikasi mengenai perbatasan dengan Singapura pada 30 Agustus, Thailand 1-2 September, kemudian Vietnam, Filipina dan Palau dalam satu – dua bulan ke depan,” jelas Menlu.

Pada Minggu malam, dalam acara buka puasa dengan partai Demokrat, Presiden memberi instruksi dan arahan agar proses perundingan dengan negara yang berbatasan dengan Indonesia, termasuk Malaysia, dipercepat.

Marty menjelaskan (18/8) bahwa Malaysia belum siap karena masih belum menyelesaikan masalah batas laut yang tidak berjauhan dengan Singapura.

Percepatan perundingan perbatasan ini terkait dengan insiden yang terjadi pada 13 Agustus lalu, saat polisi Malaysia menahan tiga petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI. Kapal Malaysia mencegat kapal patroli Indonesia saat sedang mengawal perahu Malaysia yang tertangkap mengambil ikan di perairan Indonesia.

Kapal patroli Malaysia menangkap ketiga petugas kelautan Indonesia karena Indonesia menolak melepas kapal Malaysia beserta tujuh orang krunya.

Pada 17 Agustus, pihak Malaysia melepas tiga petugas Indonesia, sementara pihak berwajib Indonesia juga mendeportasi tujuh nelayan Malaysia yang tertangkap oleh ketiga petugas KKP tersebut.

Presiden perintahkan pembahasan batas maritim dengan Malaysia

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memerintahkan percepatan pembahasan batas maritim antara Indonesia dan Malaysia untuk menghindari perbedaan pendapat antarkedua negara.

“Perlu batas maritim (yang jelas) antara Indonesia dan Malaysia,” kata Presiden Yudhoyono saat buka puasa bersama dengan sejumlah kader Partai Demokrat di kediamannya di Puri Cikeas, Bogor, Minggu malam.

Untuk itu, Presiden Yudhoyono telah memerintahkan menteri terkait untuk mempercepat upaya perundingan dengan Malaysia guna membahas batas wilayah antara Indonesia dan Malaysia.

Presiden menegaskan, upaya perundingan dengan Malaysia bisa segera dimulai, tanpa harus menunggu negara itu menyelesaikan sengketa batas wilayah dengan Singapura.

Saat ini, Malaysia sedang bersengketa dengan Singapura tentang klaim kepemilikan Pulau Batu Puteh. Sengketa itu sedang diproses di Mahkamah Internasional.

Untuk memulai proses perundingan dengan Malaysia, Presiden Yudhoyono dijadwalkan akan segera menerima laporan dari menteri terkait pada pekan ini, terutama terkait dengan kasus penangkapan tiga petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) oleh kepolisian Malaysia beberapa waktu lalu.

Presiden Yudhoyono menjelaskan, letak geografis perairan Indonesia sangat rentan karena berbatasan langsung dengan tujuh negara. Oleh karena itu, Indonesia harus terus mengedepankan upaya diplomasi dengan negara tetangga.

ANTARA News

Panglima TNI Resmikan Makolatgab TNI di Kaltim

20 Agustus 2010, Sanggata — Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso meresmikan Markas Komando Latihan Gabungan (Makolatgab) TNI di Sangatta Kalimantan Timur, Jumat (20/8).

Dalam amanatnya Panglima TNI menyatakan, pembangunan Makolatgab TNI mendapat dukungan daerah latihan dari Pemda Kabupaten Kutai Timur lebih kurang seluas 26 ribu hektar yang beralokasi di Sangatta.

Fasilitas dan lokasi latihan ini, memiliki makna yang sangat strategis, baik bagi kepentingan TNI maupun kepentingan yang lebih besar lagi yakni berkenaan dengan pertahanan dan keamanan Negara.

Bagi TNI, latihan dapat diibaratkan sebagai menu utama dan asupan harian yang menjadi salah satu faktor utama keberhasilan pembinaan prajurit TNI. Maknanya, rakyat bangsa dan Negara serta TNI boleh berharap banyak akan hadirnya prajurit-prajurit TNI yang profesional, militan dan handal, dengan adanya fasilitas latihan yang memadai.

Oleh karena itu, dengan telah dibangunnya Mako dan medan Latihan Gabungan TNI ini, Panglima TNI berharap TNI mampu memberi sekaligus memperkuat daya tangkal yang semakin tinggi dan penting serta strategis dalam perspektif pertahanan dan keamanan nasional.

Kondisi ini akan berdampak positif terhadap peningkatan pembangunan daerah, utamanya di sektor ekonomi, kesejahteraan serta meningkatkan mobilitas sosial khususnya sirkulasi arus barang, modal dan jasa secara signifikan yang lebih terjamin keamanannya di Provinsi Kaltim secara keseluruhan.

Satu miliar pohon

Di tempat yang sama Panglima TNI didampingi Dan Kodiklat TNI Mayjen TNI M. Sochib, Asops Panglima TNI Mayjen TNI Tono Suratman, Aslog Panglima TNI Mayjen TNI H. Hari Krisnomo, melaksanakan penanaman pohon yang selama ini sudah dilaksanakan di beberapa satuan TNI serta turut memasyarakatkan pencanangan penanaman satu miliar pohon di sekitar kawasan daerah latihan Makolatgab TNI.

Hadir dalam acara ini S.IP., Aster Panglima TNI Mayjen TNI Soeprapto, Kapuspen TNI Mayjen TNI Aslizar Tanjung S.E.,MBA.

Juga tampak Wagub Kaltim H. Farid Wadjdy dan Bupati Kutai Timur (Kutim)/Sangatta Ir. H. Isran Noor, M.Si.

Puspen TNI/Pos Kota

Iran Sukses Uji Rudal Qiam 1

21 Agustus 2010 — Menteri Pertahanan Iran Ahmad Vahidi mengumumkan di kampus Universitas Tehran, rudal Qiam 1 sukses diluncurkan dan mengenai sasaran, Jumat (20/8).

Rudal Qiam 1 merupakan rudal permukaan-permukaan generasi baru Republik Islam, berbahan bakar cair dan segera diproduksi di dalam negeri.

Vahidi mengklaim rudal dirancang tidak dapat dilacak oleh sistem anti rudal. Rudal tidak mempunyai sayap, lebih kecil dan mempunyai banyak kekuatan taktis. Rudal dilengkapi sistem sasaran, membutuhkan waktu persiapan peluncuran lebih sedikit serta mampu melumatkan sasaran dengan presisi tinggi.

MNA/Berita HanKam

Pengawasan Pencurian Hasil Laut Terkendala Pembagian Wilayah AL

Kegiatan upacara di Pulau Kisar terluar yang berbatasan langsung dengan negara Timor Leste merupakan bagian dari Sail Banda 2010. (Foto: Efrimal Bahri)

20 Agustus 2010, Jakarta — Pengawasan pencurian hasil laut di Kabupaten Maluku Barat Daya oleh nelayan asing selama ini masih terkendala pembagian wilayan perairan Maluku dalam tiga Pangkalan TNI Angkatan Laut.

“Daerah perairan Maluku dibagi tiga, dimana kawasan perairan Kabupaten MBD masuk wilayah pengamanan Lantamal VII Nusa Tenggara Timur,” kata Gubernur Maluku Karel Albert Rahalau di Ambon, Jumat.

Sedangkan Lantamal VII di Pulau Ambon tidak memiliki kewenangan secara langsung untuk mengawasi pencurian oleh nelayan asing dari Timor Leste maupun Australia.

Kemudian wilayah periaran Aru masuk pengawasan Lantamal VIII Merauke sehingga sistem pengawasan secara langsung dan terpadu dari Provinsi Maluku tidak dapat dilaksanakan akibat pembagian wilayah tadi.

Aktivitas penangkapan ikan secara ilegal di perairan laut Kabupaten MBD ini disampaikan penjabat Bupati Frangky Renyaan kepada wartawan pada upacara memperingati HUT ke-65 Proklamasi Kemerdekaan RI yang dihadiri Gubernur Ralahalu bersama ratusan pemuda asal Maluku di Kisar, Ibu Kota sementara MBD 17 Agustus 2010.

“Pembagian wilayah pengawasan laut Maluku inilah yang saya kira merupakan kendala kita dalam rangka koordinasi,” katanya.

Namun demikian, dengan kehadiran Komandan Lantamal VII Kupang kemarin dalam perayaan HUT Proklamasi RI di Kisar, pemprov langsung melakukan koordinasi untuk menyikapi berbagai hambatan dalam pengawasan perairan laut Maluku.

Selain melakukan pembicaraan dengan Dan Lantamal, pemprov juga akan melakukan kajian yang mendalam agar menyerahkan sistem pengawasan laut Maluku secara terpadu ke Lantamal IX Ambon.

“Pemprov juga merasa yakni dengan tugas pokok masing-masing pangkalan untuk bisa melaksanakan pengawasan sehingga tingkat pencurian ikan di MBD dapat ditekan, dan pembagian wilayah laut ini merupakan kewenangan Mabes TNI-AL, tapi Pemprov akan melakukan sebuah kajian,” katanya.

ANTARA News