Suara Redaksi “Haruskah bailout Century terus dibahas?”

Barack OBAMA “Sebaiknya konflik politik segera diakhiri. Atmosfer ekonomi mulai terpengaruh.”

Posts tagged with the keyword: ‘Konflik’

Keterlaluan, Saat Industri Dalam Negeri Sekarat Butuh Pasokan, Pemerintah Malah Jual Gas Murah ke Luar Negeri

Keterlaluan, Saat Industri Dalam Negeri Sekarat Butuh Pasokan, Pemerintah Malah Jual Gas Murah ke Luar Negeri

Memang hal ini sudah lama menjadi polemik, negara ini jelas salah kelola, disaat semua industri yang berbasis energi gas terancam gulung tikar karena kekurangan pasokan, pemerintah menghambur hamburkan gas keluar negeri dengan harga obral super murah.
Sudah dua tahun masalah pasokan gas menjadi konflik internal di Indonesia. Tak ada formula dan solusi kebijakan yang serius untuk [...]

Seorang Gadis Tewas Diterkam Singa Saat Bekerja

Seorang Gadis Tewas Diterkam Singa Saat Bekerja

Jumat, 5 Maret 2010 | 20:26 WIB
MUMBAI, — Seorang gadis cilik tewas diterkam seekor singa dan melukai empat orang lainnya pada Kamis di India utara, demikian pernyataan yang dilaporkan kantor berita PTI, Jumat (5/3/2010).
“Gadis usia 12 tahun, yang bekerja di desa Mayraha, dekat Pusat Reservasi Margasatwa Katarniyaghat di negara bagian Uttar Pradesh, India utara, [...]

Arbi: Bentrok Fisik Akibat Saling Curiga dan Memaksakan Kehendak

Arbi: Bentrok Fisik Akibat Saling Curiga dan Memaksakan Kehendak

2010-03-02 13:09:38 – Jakarta -
Ricuh dalam sidang paripurna DPR merupakan buntut dari rasa saling curiga antara parpol koalisi dan oposisi. Rasa curiga akan saling memaksakan kehendak sudah sedemikian merusak lembaga demokrasi.”Sekarang kondisinya penuh kecerugiaan sampai ke titik konflik hingga tidak menyisakan ruang dialog dan mengarah ke bentrok fisik. Lembaga demokrasi sudah rusak,” ujar Arbi Sanit pada detikcom, Selasa (2/3/2010).Menurut pengamat politik dari UI ini, kecurigaan muncul sebab sedari awal ada kecurigaan sikap kritis dari oposisi akan berbalik jadi kompromis. Di sisi sebaliknya ada kecurigaan bahwa sikap kritis akan bergulir menjadi bola yang semakin liar terkait keputusan atas rekomendasi Pansus Century. “Ini yang akhirnya membuat rapat diskorsing dan pimpinan DPR menggelar rapat khusus,” jelas Arbi Sanit. (lh/nrl)

Misbakhun Siap Dilaporkan, Sebut Andi Arief Penjilat

Misbakhun Siap Dilaporkan, Sebut Andi Arief Penjilat

2010-02-27 21:21:02 – Jakarta -
Staf Khusus Presiden, Andi Arief, akan melaporkan kasus Letter of Credit (LC) fiktif yang diduga dilakukan salah satu inisiator Hak Angket Bank Cantury, Misbakhun, ke Mabes Polri. Atas tindakan tersebut, Misbakhun pun mengaku siap berhadapan dengan hukum.”Nggak masalah. Saya siap. Saya tidak gentar sedikit pun,” tegas Misbakhun saat dihubungi detikcom per telepon, Sabtu (27/2/2010).Mengenai tuduhan LC fiktif oleh Andi Arief tersebut, Misbakhun membantahnya. “Itu gagal bayar dan sudah direstrukturisasi semua. Tanya aja ke Bank Mutiara,” kata Misbakhun seraya membantah tuduhan soal LC itu membuat konflik kepentingan dirinya terhadap penyelidikan kasus Bank Century.Sikap Andi Arief pun dinilai Misbakhun sebagai tindakan seorang penjilat. Ia meminta Presiden SBY memecat stafnya di bidang bantuan sosial dan bencana alam tersebut.”Kita sedang berhadapan dengan orang-orang penjilat di sekitar presiden, kepengen punya poin di hadapan presiden supaya dilihat sebagai prestasi,” kata Misbakhun yakin apa yang dilakukan Andi bukanlah atas perintah presiden.Misbakhun pun balik mengkritik Andi Arief. Menurutnya, apa yang dilakukan mantan aktivis mahasiswa itu sudah di luar koridor tugasnya sebagai staf khusus bidang bantuan sosial dan bencana alam.”Kalau saya dipilih oleh rakyat, dapat mandat dari rakyat dan menjalani fungsi pengawasan ke pemerintah. Sementara mereka, dipilih oleh presiden untuk bencana. Apa kerjaan mareka. Mereka lari kemana-mana. Nggak jelas,” cetus Misbakhun.”Negara membayar orang-orang yang tidak jelas kedudukannya. Kekuasaan gampang jatuh jika dilingkupi orang-orang penjilat,” tandasnya. (lrn/lrn)

Belum Selesai Dibangun, Anjungan Tionghoa di TMII Sudah Diprotes

Belum Selesai Dibangun, Anjungan Tionghoa di TMII Sudah Diprotes

2010-02-25 09:36:00 – Jakarta -
Meski belum selesai proses pembangunannya, anjungan Tionghoa di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) diprotes. Ironisnya, kalangan yang tidak terima dengan keberadaan anjungan tersebut berasal dari unsur Tionghoa pula.”Memang ada yang memprotes, alasannya terlalu besar. Dia orang Tionghoa sendiri,” kata pengelola anjungan, Yati, saat ditemui di kantornya di TMII, Jakarta Timur, Rabu (24/2/2010).Setelah ditelusuri, pemrotes adalah sebuah perkumpulan Tionghoa bernama Pergerakan Reformasi Tionghoa Indonesia (PARTI). Lewat surat yang ditujukan pada General Manager TMII, Letjen TNI (Purn) Sugiono, mereka meminta agar pembangunan anjungan tersebut dihentikan.”Memang ada protes soal keberadaan lahan,” kata Asmen Humas TMII Jerri Lahama.Ada beberapa alasan protes yang disampaikan, yakni, keberadaan anjungan Tionghoa dikhawatirkan memicu konflik dengan suku lokal. Sebab, anjungan tersebut menggunakan lahan yang luasnya hingga 4,5 hektar. Padahal anjungan suku-suku lain di TMII yang hanya mencapai 2 hektar.”Adalah lebih baik jika anjungan Tionghoa di TMII lebih memposisikan diri sebagai simbol dari wujud solidaritas dan persatuan seluruh suku bangsa yang ada di dalamnya,” tulis surat yang ditandatangani Ketua Umum PARTI Lieus Sungkharisma tersebut.Menurut Lieus, jika melihat maket rencana pembangunan anjungan tersebut, banyak hal yang kurang tepat dibangun di lokasi tersebut. Baik dari segi bangunan maupun peruntukan lahan.Untuk itu, perkumpulan ini menyarankan agar pembangunan anjungan bukan dititikberatkan pada ornamen khas China, melainkan dengan membangun replika bangunan khas Tionghoa di Indonesia. Selain itu, bisa juga dengan membangun rumah-rumah para pejuang Tionghoa yang pernah jadi markas saat zaman kemerdekaan.”Jika pembangunan anjungan tersebut tetap mengikuti maket yang ada tersebut. Kami pun siap menempuh jalur hukum” tegasnya. (mad/iy)

Mahfud MD: Lembaga Penyidik Terlalu Banyak, Jadi Tumpang Tindih

Mahfud MD: Lembaga Penyidik Terlalu Banyak, Jadi Tumpang Tindih

2010-02-23 19:35:22 – Jakarta -
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menyetujui pendapat pendahulunya mantan Ketua MK yang juga anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) bidang hukum Jimly Asshiddiqie agar lembaga penyidikan yang ada sekarang ini dimerger. Lembaga penyidik yang banyak membuat perannya menjadi tumpang tindih dan saling berbenturan kepentingan.”Saya setuju. Terlalu banyak penyidik, lebih dari 40. Pajak punya penyidik, polisi punya, KPK punya, Deplu punya, orang Angkatan Laut punya, PNS punya. Lalu sekarang ada juga lembaga-lembaga baru yang tidak efektif tumpang tindih. Institusi yang sebenarnya sudah bekerja lalu ada lembaga lain yang menghadang, konflik jadinya,” ujar Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD.Mahfud menyampaikan hal itu dalam jumpa pers di Gedung MK, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (23/2/2010).Menurut guru besar tata negara Universitas Islam Indonesia (UII) ini, memang perlu dicarikan solusi bagaimana membuat lembaga penyidikan tidak tumpang tindih. Perlu bertemu pakar hukum, pimpinan Kepolisian, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, MK dan anggota Wantimpres bidang hukum untuk mencari solusi ilmiah dari masalah ini.”Itu penting. Saya setuju usulan Pak Jimly. Dan Pak Jimly saya pikir sudah merasakan di MK ini, pengalaman memimpin MK. Selalu muncul saja problem, benturan antar-institusi di dalam setiap kasus,” ujarnya.Setelah 10 tahun reformasi dan banyak dibentuk komisi dan lembaga negara karena masyarakat tak percaya lembaga reguler, ternyata hal itu tidak menolong penegakan hukum di Indonesia.”Sekarang sudah 10 tahun kita menyadari pembentukan lembaga-lembaga yang banyak itu ternyata tidak menolong karena isinya sama saja, orang-orang dulu lagi. Lalu tidak ada pembaruan juga,” jelas dia.Pada Rabu 17 Februari 2010 lalu anggota Wantimpres bidang hukum Jimly Asshiddiqie mengatakan lembaga penyidikan terlalu banyak dan perlu dimerger. “Lembaga yang memiliki fungsi penyidikan saat ini jumlahnya 55 buah. Harus didiskusikan mana yang harus dimerger,’’ ujar Jimly. (nwk/mad)

PKB Bidik Kelompok Marjinal Pada Pemilu 2014

PKB Bidik Kelompok Marjinal Pada Pemilu 2014

2010-02-20 22:47:07 – Jakarta -
Meskipun Pemilu 2014 masih jauh, PKB tampaknya tidak ingin ketinggalan kereta untuk mempersiapkan diri. Dalam Rapat Kerja DPP PKB, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar bertekad untuk mempersiapkan partainya sebaik mungkin dalam Pemilu 2014 nanti. Salah satu caranya dengan merangkul kaum marjinal.”Salah satu kegagalan PKB dalam pemilu lalu adalah terlalu percaya diri bahwa pemilih PKB itu given. Kenyataannya pemilih lebih percaya pada partai lain. Inilah yang melecut kami untuk kerja keras sejak sekarang, sekalipun pemilu masih jauh,” kata Muhaimin dalam rapat kerja DPP PKB di Hotel Gran Alia, Cikini, Jakarta, Sabtu (20/2/2010).Agenda utama dalam raker tersebut adalah program pemenangan PKB di beberapa dapil potensial dan mengubah persepsi publik tentang PKB yang selama ini dikesankan sebagai partai penuh konflik. “Cabang yang hampir memenangkan kursi parlemen harus disokong penuh, cabang yang belum akan dibantu. Segmentasi pemilih harus meluas dan citra partai harus diubah, jadikan ia satu-satunya partai yang dicintai rakyat,” tambahnya.Salah satu segmentasinya adalah kelompok marjinal. Dalam DPT lalu, kelompok marjinal menyumbangkan suara paling besar untuk partai-partai pemenang pemilu. “Dengan mengajak mereka bergabung maka otomatis PKB telah menjadi partai terbuka dan mewakili kepentingan mereka yang sesungguhnya,” tambah Cak Imin.Pada kesempatan yang sama, Ketua DPP PKB Abdul Kadir Karding menyampaikan target pemenangan PKB dalam pemilu mendatang adalah kembali masuk dalam 3 besar. “Kita harus bahu membahu dan kerja keras untuk bisa mengangkat PKB kembali ke 3 besar. Kita sudah rindu akan kemenangan,” tegas Karding. (mok/mad)

Ferguson: MU Sudah Biasa Kena Gosip

Ferguson: MU Sudah Biasa Kena Gosip

Selasa, 16/2/2010 | 22:30 WIB
MILAN, – Pelatih Manchester United (MU), Alex Ferguson, menyatakan tak berniat menjual bek Nemanja Vidic akhir musim ini. Menurutnya, rumor soal jual-beli pemain adalah hal biasa bagi klub besar seperti MU.
Sejauh ini, media-media Inggris masih meyakini, bahwa MU dan Real Madrid sedang menegosiasikan transfer Vidic. Media-media Spanyol bahkan berani [...]

Islah PKB Akan Jadi Bahasan Muktamar NU

Islah PKB Akan Jadi Bahasan Muktamar NU

2010-02-10 19:34:02 – Jakarta -
Desakan islah di tubuh PKB terus menguat. Adik kandung Gus Dur Lily Chadijah Wahid tak henti-hentinya mengumandangkan hal itu. Menurut Lily, jika usulan islah diantara partai-partai yang berbasis NU tidak bisa dilakukan, ormas terbesar di Indonesia itu berencana membahas sikap politiknya dalam Muktamar NU di Makassar Maret depan. Sebab, usulan islah itu merupakan rekomendasi dalam pertemuan para kiai dan pengurus NU.”Pertemuan ini menyepakati dan menyerahkan seluruh konflik PKB ke PBNU,” ujar anggota dewan syuro, Lily Wahid kepada wartawan di Kantor PWNU Jatim, Jalan Masjid Al Akbar, Surabaya, Rabu (10/2/2010).Anggota FPKB DPR ini menambahkan, rekomendasi pertemuan para kiai ini akan menjadi kajian serius di Muktamar NU 22 Meret mendatang. “Di situlah keputusan akan diambil, kalau nggak mau islah, ya sudah. Habis,” tambah Lily.Jika masing-masing pihak tidak mau menurunkan tensinya untuk berkonflik, maka hubungan NU dan PKB akan menjadi renggang. Jika hal itu sampai terjadi, baik NU maupun PKB akan sama-samamerugi. “PKB jelas akan rugi karena tidak ada dukungan lagi dari NU mengingat PKB lahir dari NU dan barisan pendukungnya juga berasal dari NU,” papar Lily.  “NU juga rugi. Susah-susah dibuat malah lepas. Kalau buat lagi, kita sudah kalah waktu,” tandas Lily. (iwd/fiq)

SBY Instruksikan Polri Perangi Kejahatan Pajak

SBY Instruksikan Polri Perangi Kejahatan Pajak

2010-02-08 11:29:16 – Jakarta -
Kejahatan pajak menjadi salah satu perhatian serius Presiden SBY. SBY menginstruksikan Polri harus terus menegakkan hukum dan memerangi kejahatan yang merugikan hajat hidup orang banyak itu. Instruksi itu disampaikan Presiden SBY saat memberikan sambutan dalam acara Rapimnas Polri di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Senin (8/2/2010). Instruksi seputar kejahatan pajak menjadi salah satu dari 6 instruksi yang disampaikan SBY. Pertama, SBY menginstruksikan Polri terus melakukan konsolidasi reformasi dan peningkatan kinerja. “Saya tahu, Saudara terus berupaya meningkatkan kinerja dari masa ke masa. Tetapi ingat meningkatkan kinerja ini harus dimaknai sebagai sesuatu yang berlangsung terus menerus,” kata SBY. Kedua, Polri harus menjalankan tugas secara profesional sesuai dengan UUD, UU, dan peraturan yang berlaku. “Jika ada konflik, ada silang pendapat maka kembalikanlah kepada garis konstitusi,” ujar SBY. Ketiga, Kamtibnas ini tetap penting dan relevan. “Mengapa? Coba datang ke seluruh pelosok Indonesia, dan coba bertemu dengan rakyat dan tanyakan apa yang mereka inginkan. Mereka pasti ingin aman, tertib, tidak terjadi apa-apa,” papar SBY. Keempat, SBY menginstuksikan Polri terus menegakkan hukum dan memerangi kejahatan. “Masalah kejahatan, saya harus ingatkan lagi. Mulailah dengan serius menanganinya. Usahakan kejahatan jalanan harus ditekan, bahkan dikurangi secara siqnifikan. Kejahatan transnasional, penyelundupan manusia, sindikan pencurian uang negara,” papar SBY. “Jangan lupa pula kejahatan korupsi, kejahatan pajak, ngemplang utang yang ditanggung oleh rakyat. Ini tidak boleh dibiarkan karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak,” lanjut dia. Kelima, Polri terus meningkatkan dukungan perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat. Instruksi terakhir, Polri harus menjaga norma, etika, dan perilaku yang menunjukkan sebagai sosok yang profesional. Entah karena kebetulan, yang jelas peringatan SBY soal pajak ini muncul tak lama setelah staf khususnya, Denny Indrayana, berkomentar bahwa politisasi kasus Century kemungkinan dilakukan oleh orang yang tak taat pajak. Data dari Ditjen Pajak per 1 Februari, 10 penunggak pajak adalah:    1. Pertamina (Persero) : Surat Paksa    2. Karaha Bodas Company LLC : Penyanderaan    3. Industri Pulp Lestari : Blokir Rekening    4. BPPN : Surat Paksa    5. Kalimanis Plywood Industries : Penyitaan    6. Bakrie Investindo : Surat Paksa    7. Bentala Kartika Abadi : Surat Paksa    8. Daya Guna Samudra Tbk : Pelelangan    9. Kaltim Prima Coal : Surat Paksa   10. Merpati Nusantara Airlines : Surat Paksa (aan/nrl)