Masalah Perbatasan Laut

Middlerock. (Foto: ourplaypen.com)

02 September 2010 — Penetapan garis pangkal perairan kepulauan (archipelagic waters) Indonesia di utara dan timur Pulau Bintan pada dasarnya sudah tidak menjadi persoalan lagi.

Daftar-daftar koordinat terakhir dari garis-garis pangkal Indonesia sesuai dengan ketentuan Pasal 47 (9) Konvensi Hukum Laut PBB 1982 (UNCLOS), telah didaftarkan di Sekretariat PBB tanggal 4 Maret 2009 dan oleh PBB telah diedarkan ke seluruh dunia. Di samping itu,sudah ada garis perbatasan laut teritorial antara Indonesia dan Singapura sejak tahun 1973.Ke sebelah barat dari garis batas 1973 ini, Indonesia dan Singapura juga sudah menyetujui perpanjangannya dengan perjanjian tanggal 10 Maret 2009 dan telah diratifikasi oleh DPR RI dengan UU No 4/2010 tanggal 20 Juni 2010.

Perjanjian Indonesia-Singapura 1973 menentukan enam titik perbatasan yang ke sebelah timurnya berakhir sekitar antara Pulau Batam dengan sekitar Changi Airport. Juga sudah ada Persetujuan Indonesia-Malaysia tentang Batas Landas Kontinen di Laut China Selatan yang berhenti sekitar 12 mil dari pantai masing-masing di Johor dan Bintan sebelum mencapai batu karang Pedra Branca.

Jadi, antara titik paling timur Perjanjian Indonesia Singapura 1973 dan titik paling barat Persetujuan Indonesia-Malaysia tentang Batas Landas Kontinen memang belum ada persetujuan tentang garis batas maritim. Persoalan terutamanya adalah ada konflik teritorial antara Malaysia dan Singapura mengenai kelompok batu karang Pedra Branca (Batu Putih) yang terletak di mulut Laut China Selatan sebelum memasuki Selat Singapura.Singapura dan Malaysia sudah lama mempertengkarkan kepemilikan atas Pedra Branca tersebut.

Kelompok Pedra Branca terdiri dari tiga batu karang yaitu, pertama, yang paling utara berhadapan dengan Johor (terbesar) terdiri dari batu karang Pedra Branca yang luasnya kira-kira 8.560 meter persegi pada waktu pasang surut. Panjangnya adalah kira-kira 137 meter dan lebarnya sekitar 60 meter. Letaknya kira-kira 24 mil laut di sebelah timur Singapura, 7,7 mil laut dari Johor,7,6 mil laut dari Pantai Pulau Bintan. Di batu karang tersebut Inggris/Singapura sudah sejak lama membangun fasilitas pelayaran (mercu suar) dan lapangan helikopter.

Kedua, di sebelah selatan dari Pedra Branca terdapat Middle Rocks yang terdiri dari tumpukan dua batu karang kecil yang terpisah satu sama lain sekitar 250 meter.Tingginya antara 0,6 dan 1,2 meter di atas permukaan air pada waktu pasang naik. Middle Rocks terletak 0,6 mil di sebelah selatan Pedra Branca. Ketiga, paling selatan adalah South Ledge yaitu sebuah batu karang yang kelihatan pada waktu pasang surut (low tide elevation). Letaknya 1,7 mil sebelah selatan Middle Rocks dan 2,2 mil laut di barat daya Pedra Branca.

Lawan diplomasi?

Sementara itu,Malaysia dalam peta lautnya tahun 1979 memasukkan kelompok Pedra Branca dalam laut teritorial Malaysia, yang diprotes oleh Singapura dan tidak diakui oleh Indonesia. Setelah melalui proses yang lama, Malaysia dan Singapura akhirnya membawa persoalan tersebut ke Mahkamah Internasional di Den Haag. Sementara itu, Indonesia tidak pernah mengklaim Kelompok Pedra Branca sebagai bagian dari titik pangkalnya walaupun jaraknya kurang dari 12 mil dari Bintan.

Mahkamah Internasional dalam bulan Mei 2008 memutuskan bahwa Pedra Branca adalah punya Singapura, Middle Rocks adalah punya Malaysia, dan South Ledge adalah milik negara di laut teritorial siapa batu karang South Ledge itu berada. Karena itu, persoalan yang selama ini di hadapi antara lain adalah: Pertama, dengan siapa Indonesia harus berunding mengenai penentuan garis batas laut teritorial di daerah itu, dengan Malaysia atau dengan Singapura?

Hal itu tetap tidak jelas sampai sekarang. Kedua,apa hak “maritime zone” ketiga batu karang tersebut? Dalam ketentuan Hukum Laut ada Pasal 121:3 yang mengatakan bahwa ”rocks yang can not sustain human habitation or economic life of their own, tidak berhak atas zone ekonomi dan continental shelf.”

Tidak jelas apakah rocks tersebut berhak atas laut teritorial Dalam Konvensi Hukum Laut ada ketentuan tentang artificial islands, installations, and structures di ZEE dan landas kontinen yang hanya berhak atas “safety zone”di tengah laut, yaitu sampai maksimum 500 meter di sekeliling instalasi tersebut (Pasal 60:4 dan Pasal 80 UNCLOS).

Ada gejala bahwa Singapura berpendapat bahwa rocks di Pedra Branca itu pun bukan hanya mempunyai laut teritorial 12 mil tapi juga berhak atas ZEE dan landas kontinen.Tentunya itu akan membuat masalahnya menyangkut Indonesia pula karena keinginan Singapura tersebut bisa pula mempengaruhi laut teritorial,ZEE,dan landas kontinen Indonesia.

Memperhatikan sikap Indonesia dalam permasalahan Sipadan- Ligitan,maka pulau-pulau yang sangat kecil yang berhadapan dengan daratan yang sangat luas tidak bisa disamakan haknya dan karena itu tidak perlu harus merupakan garis tengah dan sama jarak. Mengingat kecilnya ketiga batu karang itu,kiranya Indonesia akan sulit menerima prinsip sama jarak antara ketiga titik itu dengan Pulau Bintan.

Kiranya Indonesia akan berpegang kepada prinsip sama jarak antara Johor dan Pulau Bintan dengan menganggap kedudukan Pedra Branca sebagai “special circumstances”. Paling-paling Pedra Branca diberi hak “safety zone” 500 meter mengingat di atas Pedra Branca sudah ada mercu suar dan lapangan helikopter. Karena itu, garis batas laut teritorial Indonesia di utara Pulau Bintan harus diukur kira-kira sama jarak antara Bintan dan Johor.

Tripartit

Pembicaraan antara kedudukan Pedra Branca dalam soal penentuan batas laut teritorial ini kiranya akan perlu dijajaki dalam konteks tripartit (Indonesia-Malaysia- Singapura), apalagi setelah putusan Mahkamah Internasional mengenai Pedra Branca. Sementara itu,penentuan garis batas laut teritorial antara Indonesia (Batam-Bintan) dengan Singapura (Changi) dan Malaysia (Johor) juga perlu dilakukan menuju ke timur dari titik paling timur Perjanjian Indonesia – Singapura 1973 sampai ke dekat Pedra Branca.

Tentunya garis batas laut teritorial Indonesia ke timur dari Pedra Branca juga harus ditetapkan sampai ke titik paling barat dari persetujuan Indonesia-Malaysia tentang batas landas kontinen. Memperhatikan hal-hal di atas, maka kiranya peristiwa Tanjung Berakit yang baru lalu antara Indonesia dan Malaysia kiranya jelas terjadi dalam batas laut teritorial Indonesia, baik jika diukur dari ketiga karang Pedra Branca ataupun garis tengah antara Pantai Johor dengan garis pangkal perairan kepulauan Indonesia di daerah tersebut.

Dengan demikian, maka sangat wajarlah jika Indonesia memprotes tindakan Malaysia, apalagi memprotes perlakuan Malaysia terhadap pejabat/petugas resmi Indonesia di laut.Keras lunaknya protes tersebut tentu perlu memperhatikan hubungan antara kedua negara, termasuk kerja sama Indonesia- Malaysia-Singapura selama 40 tahun terakhir dalam pengelolaan keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan laut di Selat Malaka-Selat Singapura.

Indonesia juga perlu melanjutkan usahanya yang telah dimulai sejak lebih dari 40 tahun yang lalu untuk menetapkan berbagai batas maritim antara Indonesia dengan tetangganya, baik batas laut teritorial maupun ZEE, dan penyelesaian masalah-masalah perbatasan lainnya.Batas yang jelas dan disepakati antara tetangga/negara akan dapat meningkatkan hubungan dan kerja sama; sebaliknya batas yang tidak jelas akan menimbulkan kerancuan-kerancuan.

Akhirnya, peristiwa Tanjung Berakit ini sepatutnya dapat meningkatkan perhatian kita untuk memperkuat unsur-unsur penegakan hukum dan kedaulatan Indonesia di laut. Baik dengan menambah ataupun meningkatkan kemampuan peralatan maupun teknologi pengamanan, pertahanan dan pengelolaan laut, antara lain dengan meningkatkan porsi anggaran untuk maksud-maksud tersebut.(Prof Dr Hasjim Djalal MA – Pakar Hukum Laut)

SINDO

Anggaran Penegakan Kedaulatan NKRI Minim

30 Agustus 2010, Jakarta — Alokasi anggaran yang disediakan pemerintah untuk menegakkan kedaulatan atas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), hingga saat ini dinilai masih sangat minim. Hal itu terlihat dari sedikitnya porsi APBN yang diperuntukkan bagi pembiayaan pertahanan dan keamanan.

“Rancangan APBN 2011 belum dapat menyediakan anggaran yang memadai untuk membiayai kekuatan pokok minimum. Karena, hanya mampu menyuplai seperlima dari anggaran minimum,” ujar anggota DPD dari daerah pemilihan Kepulauan Riau Aida Zulaika Nasution Ismeth dalam sebuah diskusi di Gedung DPD, Jakarta, akhir pekan lalu.

Sementara itu, dia menilai, tingkat kesiapan alat utama sistem persenjataan, terutama untuk matra laut dan udara juga kurang dari 50 persen. Bahkan, di dalam Rencana Kerja dan anggaran kementerian/lembaga tahun 2011, khususnya matra laut ternyata tidak memasukkan rencana pembelian kapal perang baru.

“Yang ada itu hanyalah hanyalah pengadaan material untuk alat utama sistem persenjataan strategis sebanyak 11 unit. Jelas terlihat bagaimana minimnya perhatian pemerintah mengenai masalah keamanan dan pertahanan kedaulatan NKRI,” ujarnya.

Hal tersebut, tutur Aida, perlu menjadi perhatian serius dari pemerintah, terlebih lagi dengan melihat konflik Indonesia dengan Malaysia mengenai perbatasan yang sampai saat ini belum terselesaikan.

Menyinggung masalah perbatasan yang terjadi antara Indonesia dengan Malaysia, dia menilai, akibat perjanjian antara Belanda dan Inggris di London yang disebut The Boundaries Convention. Kemudian The Boundary agreement Belanda-Inggris di Hague pada 26 Maret 1918. Perjanjian kesepahaman (MOU) Indonesia-Malaysia di Jakarta pada 26 November 1973.

Demikian pula, dengan peta dasar yang digunakan masing-masing negara juga berbeda. Indonesia memakai peta 2009, sedangkan Malaysia memakai peta 1979. Ditambah lagi, ujar dia, dengan terpisahnya Singapura dari Malaysia yang juga menyisakan soal perbatasan.

Karena itulah, dia berharap pemerintah dapat secepatnya melakukan pembicaraan untuk membahas dan memperjelas masalah itu.

“Sampai sejauh ini, kita juga masih kurang memperhatikan masalah laut dan perbatasan karena terlalu berfokus pada persoalan darat dan pusat,” katanya.

Mandul

Dalam kesempatan yang sama, peneliti LIPI Indria Samego menilai, insiden yang terjadi di perairan Kepulauan Riau yang mengakibatkan ditangkapkan tiga petugas Dinas Kelautan dan Perikanan Batam oleh polisi Malaysia memperlihatkan mandulnya pemerintah Indonesia.

“Saya melihat kasus ini adalah bentuk pemerintah yang tidak memerintah. Pemerintah cenderung reaktif terhadap permasalahan yang menyangkut perbatasan negara. Padahal perhatian pemerintah juga sangat diperlukan khususnya untuk menjaga pagar perbatasan,” katanya.

Dia menilai, munculnya sejumlah kasus di perbatasan dikarenakan dari sisi budaya keamanan, Indonesia diangap belum memiliki budaya untuk mentaati aturan keamanan yang telah ada.

Sedangkan, dari sisi politik, pemerintah dan DPR juga terlihat lalai untuk mengurusi daerah, terutama yang berada di wilayah perbatasan.

Indria menjelaskan, permasalahan perbatasan yang sering terjadi beberapa waktu terakhir ini juga disebabkan sentralisasi ekonomi yang hanya berfokus di pusat.

Terlihat jelas, ujar dia, terabaikan pembangunan untuk wilayah-wilayah perbatasan.

“Yang paling jelas terlihat adalah masalah infrastruktur yang kondisinya masih sangat memprihatinkan. Hal ini mengakibatkan daerah semakin tidak berkembang,” katanya.

Suara Karya

Wakil Ketua DPR Minta TNI Tak Ragu Tangkap Kapal Malaysia

18 Agustus 2010, Jakarta — Wakil Ketua DPR dari Fraksi Golar, Priyo Budi Santoso menilai aparat kepolisian Diraja Malaysia menyinggung masyarakat Indonesia terkait dengan kasus-kasus pelecehan yang beberapa terjadi, termasuk penangkapan tiga orang petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan Jumat pekan lalu.

Priyo mengatakan, sebagai Wakil Ketua DPR, dia merasa kurang puas dengan sikap pemerintah yang tidak tegas dalam menyikapi kasus penangkapan tiga petugas KKP tersebut. “Saya geregetan dengan sikap pemerintah yang tidak bereaksi secukupnya agar kita bangga sebagai bangsa. Padahal ini peristiwa kesekian kalinya yang bisa kita lihat sebagai tindakan yang menyepelekan aparat dan bangsa kita secara keseluruhan,” kata dia kepada wartawan dalam jumpa pers di ruang wartawan gedung Nusantara III, DPR, siang ini (18/8).

Lebih lanjutnya, Priyo telah meminta kepada Panglima TNI dan Komandan Patroli di perbatasan untuk tidak ragu menangkap kapal berbendera Malaysia yang masuk ke teritori Indonesia. Selain itu, dia pun mengaku telah memperingatkan Menteri Luar Negeri bahwa sopan santun dalam diplomasi tidak harus diterjemahkan dengan tidak beraksi, yang tidak menunjukkan Indonesia sebagai negara yang bermartabat. “Menlu jangan ragu beri nota protes agar ini jadi peristwa terakhir. Karena bisa berujung pada hal yang membahyakan hubungan kedua negara di masa mendatang,” tutur Priyo.

Terhadap insiden yang terjadi di Kedutaan Besar Malaysia saat protes massa beberapa waktu lalu, Priyo memaklumi hal itu sebagai ekspresi rasa nasionalisme yang tinggi. Terlebih karena preistiwa pelecehan itu sudah beberapa kali terjadi. Padahal, kata dia, pada saat pertemuan pemerintah Malaysia beberapa waktu lalu dengan Presiden SBY dan ia ikut di dalamnya, kedua negara sepakat untuk berikhtiar mengatasi konflik yang ada.

“Kemudian kita mendengar aparat kita yang berseragam yang jelas-jelas tak bersenjata, mereka ciduk dan dimasukan ke sel oleh polisi di sana. Itu sama sekali tidak seirama dengan apa yang telah kami bicarakan di Kuala Lumpur. Karena itu saya ingin statement saya didengar mereka karena saat ini kami sudah diambang batas toleransi,” kata Priyo.

Ketua DPR: Kita Serumpun, Masa Mau Berantem?

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Marzuki Alie meminta pemerintah untuk segera menyelesaikan masalah perbatasan dengan negara tetangga. Sehingga kesalahpahaman seperti kejadian beberapa hari lalu tidak kembali terulang.

Marzuki mengakui, saat ini masih banyak tempat-tempat perbatasan dengan negara tetangga yang penetapannya belum final. Karena itulah kesalahpahaman dengan negara tetangga, seperti Malaysia, kerap kali terjadi. “Memang harus segera ditentukan. Agar tidak terjadi kerancuan itu daerah kita, ataupun melanggar ketentuan internasional,” tuturnya kepada wartawan di Gedung DPR, hari ini (18/8).

Marzuki juga meminta masyarakat untuk tidak melakukan aksi protes yang berlebihan ke Malaysia. Akibat ditangkapnya tiga petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia di Malaysia serta tujuh orang nelayan Malaysia yang ditahan di Indonesia, banyak terjadi aksi protes ke Kedutaan Malaysia.

Menurut Marzuki, Kedutaan Malaysia pun kemudian mengirimkan nota protes terkait aksi massa itu. “Memang ada kesalahpahaman, makanya mereka (Malaysia) protes. Kita kan serumpun. Banyak orang Indonesia di sana. Masa mau berantem,” kata Marzuki

Saat ditanya terkait dibebaskannya tujuh nelayan Malaysia bersamaan dengan dibebaskannya tiga petugas Indonesia, Marzuki beranggapan itu bukanlah barter. Dibebaskannya tujuh nelayan itu menurut Marzuki, karena tidak ada bukti, tidak ada fakta bahwa tujuh nelayan tersebut melanggar aturan.

“Memang ada kesalahpahaman, tapi yang jelas itu ga bisa dibarter. Karena pelanggaran hukum ga bisa dibarter. Masalahnya, itu tidak bisa dibuktikan oleh DKP kalau itu pelanggaran, itu bahasa koran yang saya baca ya. Teknisnya tentu tanyakan ke yang terkait,” kata Marzuki.

TEMPO Interaktif

Kementerian Pertahanan Tiga Besar Penerima Anggaran Tertinggi

17 Agustus 2010, Jakarta — Memperoleh anggaran sebesar Rp45,2 triliun, menjadikan Kementerian Pertahanan masuk tiga lembaga negara tertinggi mendapatkan prioritas dana APBN 2011 mendatang, sebagaimana diungkapkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Jakarta, Senin

“Kementerian Pertahanan ini memperoleh anggaran sebesar Rp45,2 triliun yang antara lain dalam rangka peningkatan kesejahteraan prajurit, pembenahan alat utama sistem persenjataan (Alutsista) dan pemenuhan standar `minimum essential force` (MEF),” kata Presiden.

Hal ini dinyatakannya pada saat membawakan keterangan atas Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Nota Keuangan Tahun 2011 di depan Sidang Paripurna DPR RI, di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta.

Presiden Yudhoyono mengakui, peningkatan anggaran Kementerian Pertahanan (dari sebelumnya lebih Rp30 triliun), masih jauh dari harapan, dalam rangka meningkatkan kinerja lembaga tersebut, juga pembenahan Alutsista serta kesejahteraan prajurit secara optimal.

“Dapat saya kemukakan, bahwa, penyusunan anggaran tersebut, berdasarkan prioritas Rencana Kegiatan Pemerintah (RKP) 2011 dengan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi Kementerian Negara dan Lembaga dalam RAPBN 2011. Itulah sebabnya, terdapat beberapa Kementerian Negara dan Lembaga yang mendapat alokasi anggaran cukup besar,” ujarnya.

Khusus untuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Perhubungan, menurutnya, anggarannya akan ditujukan bagi upaya pembangunan infrastruktur berkualitas (jalan, jembatan, `fly over`, `under pass`), juga pengadaan Bandara-bandara baru serta jalur-jalur kereta api baru.

Sedangkan untuk bidang pendidikan nasional dan agama, demikian Presiden, difokuskan pada akses pemerataan pendidikan formal maupun nonformal.

Sementara itu, untuk pertahanan dan keamanan, salah satu yang terpenting, ialah, pembenahan soal MEF tadi, juga mengatasi berbagai gangguan ketertiban serta konflik.

Masih Perlu Ditingkatkan

Jika dibandingkan dengan usulan kalangan DPR RI, khususnya di Komisi I DPR RI, seharusnya kebutuhan esensial minimum untuk Pertahanan Negara mencapai Rp100 sampai Rp130 triliun.

“Hal itu sudah diusulkan sejak kami masih menjabat sebagai ketua komisi, ketika anggaran untuk Departemen Pertahanan saat itu baru mencapai angka Rp30 triliun,” kata mantan Ketua Komisi I DPR RI, Theo L Sambuaga.

Mestinya, menurutnya, ada pertimbangan khusus mengenai upaya meningkatkan lebih tinggi lagi, mengingat meningkatnya masalah-masalah penegakkan kedaulatan NKRI.

“Apalagi kini banyak konflik di perbatasan, juga ancaman kejahatan lintas negara, seperti terorisme internasional, `perdagangan manusia`, `penambangan liar` dan pembalakan liar serta pengamanan aset-aset nasional di berbagai pelosok, hingga di pulau-pulau terdepan (terluar). Saya rasa masih perlu ditingkatkan (anggarannya),” kata Theo L Sambuaga,

Kesra Urutan Kedua

Sementara itu, demikian Presiden Yudhoyono, untuk instansi atau lembaga negara dengan alokasi anggaran terbesar jatuh kepada Kementerian Pekerjaan Umum dengan alokasi sebesar Rp56,5 triliun.

Sesudah itu, Kementerian Pendidikan Nasional, yang memperoleh anggaran sekitar Rp50,3 triliun, lalu Kementerian Pertahanan Rp45,2 triliun.

Sedangkan keempat, Kementerian Agama yang mendapat anggaran sebesar Rp31 triliun, lalu kelima Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri, Rp 28,3 triliun.

Presiden kemudian mengungkapkan, dari rencana alokasi anggaran belanja Kementerian Negara dan Lembaga (K/L) tersebut, masing-masing akan dipilah menjadi beberapa bagian.

Alokasi terbesar diperoleh bidang perekonomian, lalu nomor dua bidang kesejahteraan rakyat (Kesra), serta ketiga politik hukum dan keamanan (Polhukam).

Perinciannya, menurut Yudhoyono, yakni Rp120,4 triliun atau 29,3 persen untuk mendukung program dan kegiatan di bidang politik, hukum, dan keamanan.

Selanjutnya, Rp161,2 triliun atau 39,3 persen, dipakai untuk mendukung berbagai program dan kegiatan di bidang perekonomian.

Kemudian, program-program yang berkaitan dengan bidang kesejahteraan rakyat (Kesra) akan mendapatkan dukungan alokasi anggaran sebesar Rp128,8 triliun, atau 34,4 persen dari total belanja Kementerian Negara serta Lembaga.

ANTARA News

Direktur B Bais TNI Beri Pembekalan Peserta Satgas Maritim

16 Agustus 2010, Surabaya — Direktur B Bais TNI Laksamana Pertama TNI Eddy Siswono memberikan pembekalan kepada peserta pelatihan kesiapan Satuan Tugas (Satgas) Maritim TNI Konga XXVIIIB. UNIFIL 2010 di Pusat Latihan Operasi Laut Kolatarmatim Ujung Surabaya, Senin (16/8).

Sebelum mengawali pembekalannya, Direktur B Bais TNI Laksamana Pertama TNI Eddy Siswono mengucapkan selamat kepada para peserta atas terpilihnya Tim dari KRI Frans Kaisiepo-368 ini untuk melaksanakan tugas perdamaian dunia yang tergabung dalam Pasukan Perdamaian PBB di Lebanon.

Pembekalan yang diberikan yaitu seputar pengenalan sejarah konflik antara Israel dan Lebanon, luas wilayah, panjang pantai dan jumlah penduduk Lebanon. “Situasi sekarang memanas dengan adanya peristiwa pada tanggal 3 Agustus yang lalu, yaitu terjadinya kontak senjata antara pasukan Israel dengan Lebanon di wilayah perbatasan yang mengakibatkan 5 orang meninggal dunia,”kata Direktur B Bais TNI.

KRI Frans Kaisiepo-368 dari jenis Sigma Klas Korvet Belanda yang masuk jajaran Satuan Kapal Eskorta Komando Armada RI Kawasan Timur (Satkorarmatim) ini adalah yang ke dua kali ikut andil mengemban misi perdamaian dunia dalam Satuan Tugas (satgas) Maritime Task Force (MTF) Konga XXVIII.B Unifil.

Sebelumnya tugas kemanusiaan ini dilakukan oleh KRI Diponegoro-365. Kapal perang Indonesia ini nantinya akan bergabung dengan kapal perang angkatan laut negara lainnya yang tergabung dalam Gugus Tugas MTF. Kapal ini rencananya akan meninggalkan pangkalan Surabaya pada akhir bulan Agustus dan bertugas selama 8 bulan, dengan rincian 2 bulan pelayaran berangkat dan pulang serta 6 bulan berada di tempat lokasi.

Rute yang dilewati selama pelayaran menuju Lebanon, yaitu Surabaya-Jakarta-Belawan-Cochin-Salalah-Port Said-Beirut. KRI Frans Kaisiepo-368 yang dikomandani Letkol Laut (P) Wasis Priyono ini dalam tugasnya nanti akan membawa 1 buah helikopter BO-105 dengan jumlah personel total 100 orang, dengan rincian ABK 88 orang, pilot dan Crew Heli 7 orang, dokter dan paramedis 2 orang, Kopaska 1 orang dan penyelam 2 orang.

Dispenarmatim

Tindakan Satgas Yon Mekanis Konga XXIII-D Unifil Saat Konflik IDF dan LAF

(Foto: Reuters)

06 Agustus 2010, Lebanon — Prajurit Satgas Yon Mekanis Kontingen Garuda XXIII-D/Unifil (Indobatt) dengan sigap bertindak profesional dan imparsial dalam mengemban tugas serta tanggung jawabnya selaku Peacekeeper saat terjadi ketegangan antara IDF (Israeli Defence Forces) dan LAF (Lebanese Armed Forces) di salah satu Observation Post (OP) di daerah Al-Adaisse yang terkenal dengan sebutan ”Panorama Point” dan masih dalam Area of Responsibility (AOR) Indobatt di Lebanon Selatan, Selasa (3/8).

Menurut Komandan Satuan Tugas Batalyon Mekanis Kontingen Garuda XXIII-D/Unifil (Indonesian Battalion/Indobatt), Letkol Inf Andi Perdana Kahar, tindakan menengahi yang sangat berani dilakukan oleh prajurit TNI berawal dari rencana kegiatan pemotongan batang pohon cemara yang tumbang dan mengenai pagar/Technical Fence oleh pihak IDF (Israeli Defence Forces). Kegiatan IDF ini tidak disetujui LAF (Lebanese Armed Forces) dan mendapat tentangan, karena menurut LAF pohon tersebut berada di wilayah negaranya. Walaupun kegiatan ini telah dipantau dan mendapatkan ijin dari UNIFIL (United Nations Interim Force In Lebanon) selaku pemegang mandat pemelihara perdamaian di wilayah Lebanon Selatan, namun pada kenyataannya kegiatan IDF di lapangan ini mendapatkan tentangan yang sangat keras dari LAF serta memicu ketegangan antara kedua belah pihak.

Lebih lanjut Komandan Indobatt menyatakan, sebagai pasukan penjaga perdamaian, Kompi A Indobatt telah melakukan segala upaya prosedural se-maksimal mungkin untuk meredakan situasi. Upaya negosiasi kedua pihak di lapangan yang dimediasi oleh Indobatt dan Liaison Officer (LO) dari markas UNIFIL, telah dilakukan selama kurang lebih 4 (empat) jam. Demi meredakan ketegangan yang terjadi, Danki A Indobatt Kapten Inf Fardin Wardhana mengambil resiko meloncati pagar pengaman jalan, kemudian turun mendekat ke area Blue-Line yang belum sepenuhnya bersih oleh ranjau (UXO), dengan mengibar-ngibarkan bendera PBB dan berdiri di tengah-tengah kedua belah pihak yang sedang berhadap-hadapan dengan bersenjata lengkap (pointing). Bukan hanya itu saja, anggota Tim Kompi A Indobatt yang saat itu berjaga-jaga di Observation Post (OP) tersebut, seluruhnya membantu dengan mengibarkan bendera sambil mengangkat tangan serta meminta kepada kedua pihak agar dapat menahan diri dan dapat mencari kata sepakat mengenai pemotongan pohon cemara tersebut.

Menurut keterangan yang diperoleh dari saksi mata Lettu Inf Arief Widyanto, selaku Perwira Force Protection Indobatt yang saat itu berada di tempat kejadian, dijelaskan bahwa situasi menjadi makin menegangkan dan sangat tidak terkendali saat salah satu pihak melepaskan tembakan. Tembakan tersebut selanjutnya memicu terjadinya kontak tembak antara IDF dan LAF. Sesuai prosedur, prajurit Indobatt melakukan tindakan taktis mencari tempat perlindungan di sekitar lokasi kejadian saat terjadi baku tembak antara LAF dan IDF. Sesuai dengan perintah Komando, prajurit Indobatt kemudian melaksanakan pengunduran diri mencari posisi berlindung yang aman dan menunggu perintah lebih lanjut. Baku tembak ini melibatkan dua pesawat Heli Apache dan 3 (tiga) Tank ”Markava” IDF, yang melepaskan tembakan ke arah kedudukan pasukan LAF.

Situasi pertempuran yang makin hebat dan membahayakan personel Unifil dalam hal ini Indobatt, memaksa Markas Komando Sektor Timur Unifil mengambil keputusan dan memerintahkan Komandan Indobatt untuk menarik personel Indobatt yang berada di lokasi kontak tembak ke posisi yang lebih aman sambil tetap memonitor keadaan. Dalam proses penarikan pasukan tersebut, personel Kompi A Indobatt terpecah menjadi dua kelompok yang terpisah satu sama lain karena gencarnya tembakan yang dikeluarkan oleh kedua pihak dalam pertempuran tersebut. Satu kelompok ke arah Al-Adaisse dan kelompok yang lain ke arah Kafer Kela. Dari hasil pengecekan personel, didapati masih ada dua personel yang belum diketahui keberadaannya dan putus kontak dengan induk pasukan.

(Foto: AP)

Selama satu jam lebih, keberadaan dua prajurit tersebut ternyata masih berada di lokasi peristiwa kontak senjata. Kedua prajurit Indobatt ini, terjebak dalam kontak senjata kedua belah pihak dan hanya bisa berlindung di balik bangunan tanpa dapat malakukan pengunduran dari daerah pertempuran. Setelah kontak tembak sedikit mereda Kopda Zulkarnain dan Praka Oksa berusaha mencari pasukan kawan ke arah Kafer Kela yang merupakan Area of Responsibility (AoR) Spain Battalion. Kedua prajurit ini tidak bertemu dengan satupun anggota Peacekeeper yang diharapkan berada di pos pengamatan Spainbatt, karena telah ditarik mundur oleh Komando Atas.

Dari keterangan kedua prajurit tersebut, mereka memutuskan untuk menuju ke arah Fatima Gate, persimpangan jalan dimana terdapat OP (Observation Post) Spainbatt lainnya. Sama seperti kejadian pada pos sebelumnya, mereka tidak menemukan satupun anggota UN yang siaga di tempat tersebut. Dalam keadaan putus hubungan komunikasi dengan pasukan induk serta tanpa mengetahui situasi terakhir, mereka menerima bantuan salah satu masyarakat Lebanon yang bersedia mengantarkannya ke markas Indobatt UN Posn 7-1 desa Adshit Al-Qusayr yang berjarak 15 Km dari Fatima-Gate.

Dari peristiwa kontak tembak antara LAF dan IDF telah jatuh korban dari kedua belah pihak. Dari pihak Lebanon, tiga anggota LAF dan satu orang jurnalis AL-Akhbar Lebanese tewas di tempat. Sedangkan dari pihak IDF, dua orang Perwiranya menjadi korban dan meninggal dunia. Untuk pihak Indobatt sendiri, tidak ada kerugian personel maupun material. Hal ini dikarenakan kesigapan prajurit Indobatt dalam melaksanakan tindakan pengunduran pasukan sesuai dengan STIR (Standardize Tactical Incident Reaction) yang dilakukan berdasarkan perintah Komando Atas dalam hal ini oleh Sektor Timur UNIFIL.

Puspen TNI

Tak Beri Izin Anak Buahnya Diperiksa Polri, Hendarman Bisa Dituntut

Perseteruan antara Mantan Menteri Hukum dan HAM Yusril Ihza Mahendra dan Jaksa Agung Hendarman Supandji makin memanas. Adu argumen pun masih terjadi. Terakhir, Yusril mengatakan Hendarman bisa dituntut oleh polisi karena menghalangi proses penyidikan polisi.
Komentar Yusril itu merespons pernyataan Hendarman yang belum tentu memberi izin kepada polisi untuk memeriksa 3 anak buahnya. Pemeriksaan itu terkait [...]

Jajaran Menarhanud-1/F Memerlukan Rudal

Meriam 57 MM/S-60 alutsista yang digunakan Arhanudse-6/Rangkok menghalau serangan udara ke ibu kota. (Foto: pussenarhanud)

12 Juli 2010, Jakarta — Tim Komisi I DPR RI yang dipimpin oleh Haryono Isman mengadakan kunjungan kerja ke jajaran Resimen Arhanudse 1/Faletehan yang dipusatkan di Markas Batalyon Arhanudse-6/Rangkok, di Jala Lagoa Kebon Bawang, Tanjung Priok, Jakarta Utara, pekan lalu.

Rombongan diterima oleh Kasdam Jaya/Jayakarta Brigjen TNI M Munir didampingi Irdam Jaya, Komandan Resimen Arhanud-1/Faletehan beserta jajarannya, para Asisten Kasdam Jaya, dan Dandim 0502/JU. Sedangkan Tim Komisi I DPR RI beserta rombongan berjumlah 25 orang, jelas Kapendam Jaya Letkol Inf Drs Ruminta.

Dalam paparan yang disampaikan oleh Danmen Arhanud-1/Faletehan Kolonel Art Irianto kepada Tim Komisi I DPR RI menyampaikan bahwa perkembangan teknologi dirgantara dan alat utama sistem senjata pesawat udara saat ini demikian pesatnya, sehingga memungkinkan adanya potensi ancaman udara terhadap suatu negara. Hal ini menjadikan semakin dominannya penggunaan Alutsista wahana udara dalam menyelesaikan suatu konflik atau perang antarnegara.

Resimen Arhanud-1/F sebagai satuan jajaran Kodam Jaya/Jayakarta sebagai sebagai unsur Komando Pertahanan Udara Nasional berperan dalam perlindungan udara terhadap obyek vital nasional di wilayah Ibukota Negara sehingga diperlukan kesiapan operasional alutsista yang memadai. Oleh karenanya perlu diketahui kondisi dan permasalahan kesiapan operasional satuan, apakah alutsista yang dimiliki masih efektif dan tepat hasil dalam mengemban misi Komando Pertahanan Udara Nasonal.

Dengan ini Danyon Arhanudse-6/Rangkok Letnan Kolonel Arh AM Suharyadi, SIP menyarankan agar alutsista Meriam 57 MM/S-60 yang dimiliki oleh satuan jajaran Men Arhanudse-1/F saat ini perlu diganti dengan rudal tertentu. Sedangkan pengadaannya dengan mempertimbangkan dukungan anggaran yang tersedia. Untuk alternatif alutsista yang cocok sebagai pengganti alutsista yang lama adalah jenis rudal jarak pendek yang ditempatkan di atas kendaraan atau MML (Multi Mobile Launcher) dan jenis rudal portabel yang dapat dipanggul serta dapat dioperasikan di berbagai tempat.

Setelah menerima paparan Tim Komisi I DPR RI meninjau kondisi Alutsista yang dimiliki oleh Batalyon Arhanudse-6/Rangkok.

Pelita

Menhan Kunjungi Marinir di Pulau Terluar

Menhan RI saat menijau persenjataan satgas pam puter IX di Pulau Berhala. (Foto: Marinir)

06 Juli 2010 — Menteri Pertahanan RI (Menhan) Prof Ir Purnomo Yusgiantoro MA M.Sc, didampingi sejumlah pejabat teras di lingkungan Dephan dan TNI melakukan kunjungan ke dua pulau terluar Indonesia, yakni pulau Rondo di Provinsi Aceh dan pulau Berhala di Sumatra Utara yang saat ini dijaga pasukan Marinir, Sabtu (3/7).

Kunjungan yang dilaksanakan pada tanggal 3 dan 4 Juli 2010 tersebut bertujuan untuk meninjau pos dan fasilitas Satgas Marinir yang bertugas menjaga pulau terluar.

Dalam kunjungannya ke pulau Berhala, Menhan RI menerima paparan tentang situasi dan kondisi pulau Berhala dari Letda Marinir Saiful Anam yang menjabat sebagai Komandan Pos Pulau Berhala pada Satgasmar Pam pulau terluar IX. Selanjutnya Menhan secara simbolis melakukan penanaman seribu pohon trembesi serta melepaskan ratusan anak penyu atau tukik hasil dari penangkaran yang dilakukan oleh anggota marinir bekerja sama dengan dinas perikanan dan kelautan. Selain itu Menhan juga menyerahkan paket bantuan sembako kepada masyarakat setempat dan pemasangan prasasti tanda wilayah NKRI.

Pulau Berhala merupakan pulau kecil yang berbatasan dengan Malaysia. Pulau ini merupakan pulau terluar yang membutuhkan perhatian khusus, karena Malaysia menggunakan landas kontinen sebagai daratan penentu batas wilayah juridiksinya, sedangkan Indonesia menggunakan ZEE. Karena itu terdapat terdapat dua penentu batas wilayah oleh masing-masing negara yang berpotensi konflik dalam menentukan batas teritori masing-masing negara.

Penyambutan Satgas Puter VIII Tahun 2010

Komandan Resimen Bantuan Tempur-1 Marinir Kolonel Marinir Wurjanto menyambut kedatangan Anggota Satuan Tugas Pulau Terluar (Satgas Puter) VIII BKO Resimen Alteleri-1 Mar di Karang Pilang, Surabaya, Selasa (6/7).

Anggota Satgas Puter VIII BKO Resimen Alteleri-1 Mar yang berjumlah 18 orang terdiri dari 9 personil Yonkom-1 Mar, 8 personil Batalyon Kesehatan-1 Mar dan 1 personil Yonprovos-1 Mar Serka Mar Daryanto sebagai tertua Satgas.

Pada sambutannya Danmenbanpur-1 Mar yang didampingi Perwira Staf dan Komandan Satlak mengatakan selamat datang di kesatuan dan terimakasih sampai saat ini tidak ada masalah dalam tugas Puter VIII yang telah dilaksanakan prajurit Menbanpur-1 Mar dan segera sesuaikan kehidupan di kesatrian dan di masyarakat yang dulu di pulau terpencil sekarang di wilayah pulau Jawa yang padat penduduk dan lalu lintas kendaraan tidak seperti di pulau terpencil.

Sebelum menerima anggota Satgas Puter VIII, Danmenbanpur-1 Mar Kolonel Marinir Wurjanto berkesempatan meninjau anggota Yonzeni-1 Mar yang sedang membangun pagar kesatrian Dpp. Lettu Mar Achmad Muthohar, letak pagar berbatasan dengan pemukiman warga yang berada disebelah timur Batalyon Provos-1 Mar.

Marinir

Vaginismus Bikin Mr P Sulit Penetrasi

Miss V tidak pernah dikatakan terlalu kecil untuk mengakomodasi Mr P. Sebab, dinding Miss V cukup elastis untuk memungkinkan “adik kecil” pasangan melewatinya. Bagaimana dengan vaginismus?
Di sisi lain, Miss V bisa tampak terlalu kecil untuk hubungan seks manakala otot-otot di pintu masuknya dalam keadaan kejang ketika pasangan mencoba penetrasi. Kondisi ini disebut vaginismus.
Sebagian wanita dengan [...]