Kapal Selam Tidak Dapat Menyelam, Nurul Izzah dan Wartawan Dituntut

24 Agustus 2010, Kuala Lumpur — Nurul Izzah, putri tokoh oposisi senior Malaysia, Anwar Ibrahim, kembali dituduh mencemarkan nama baik negara. Seorang wartawan bernama Marhalim Abas dari Malay Mail juga dituduh terkait berita bahwa kapal selam Malaysia Kapal Diraja Tunku Abdul Rahman yang tidak bisa menyelam.

Tuntutan terakhir, Senin (23/8), diberitakan kantor berita Bernama, datang dari mantan Wakil Ketua Pemuda Parti Keadilan Rakyat (PKR) Muhammad Zaid Md Arip Onn yang membuat laporan ke Balai Polis Dang Wangi.

Muhammad Zaid adalah mantan anggota kubu oposisi dari partai tempat Nurul Izzah berasal. Muhammad Zaid menuduh Nurul Izzah merusak citra Malaysia dalam wawancara di Jakarta yang diterbitkan harian Kompas (5/8). Muhammad Zaid mengatakan, Nurul memberikan keterangan palsu mengenai Kebijakan Ekonomi Baru (NEP) dan memandang rendah kemampuan kapal selam buatan Perancis.

”Dia mengatakan kapal selam kita tidak bisa menyelam dan senjatanya tua. Ini merupakan penghinaan terhadap Angkatan Laut Diraja Malaysia dan seperti mengundang pihak lain untuk menyerang kita,” ujar Muhammad Zaid.

Sementara wartawan Marhalim Abas dituntut karena memberitakan kapal selam Malaysia yang bermasalah di Malay Mail tanggal 7 Agustus, berselang dua hari setelah terbitan harian Kompas.

Menteri Pertahanan Malaysia Ahmad Zahid Hamidi mengatakan, dalam wawancara dengan Malay Mail menjelaskan kapal selam itu bisa menyelam.

Di tengah kecaman pihak propemerintah, Nurul Izzah menegaskan, keterangan kapal selam yang tidak bisa menyelam dan persenjataannya kedaluwarsa sudah disampaikan Menteri Pertahanan Ahmad Zahid Hamidi di depan sidang Dewan Rakyat (parlemen) tanggal 17 Maret 2010.

Tudingan pengkhianat bangsa, ujar Nurul, lebih tepat diarahkan kepada pihak yang membiarkan korupsi merajalela di sektor pertahanan. ”Jika Menteri Ahmad Zahid adalah seorang patriot, kenapa tidak mendukung Komisi Antikorupsi Malaysia untuk menyelidiki pemberian komisi kepada perusahaan Perimekar Sdn Bhd dari perusahaan Perancis dalam pembelian kapal selam itu yang ditanyakan parlemen tanggal 2 Juli 2010,” kata Nurul.

KOMPAS

Joglopos.com Hostingnya Payah!!!

Yeah.., bener-bener bikin dongkol nih hosting sering banget down… hampir tiap hari lagi. Udah dipindah sampai ke 4 server masih ajah sering down.. Kalo dikomplen nyalahin koneksi Internetnya, padahal di cek di ISP IP-nya diblokir tanpa alasan jelas. Kalo maintenance juga gak pernah kabar-kabarin weleh-weleh payah.. payah.. Dan yang paling seru para Sales onlinenyah kalo [...]

Unsur Polisi-Jaksa Masuk Calon Ketua KPK

Panitia Seleksi telah mengumumkan tujuh nama calon Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dua di antaranya merupakan unsur kepolisian dan kejaksaan. Dua nama itu adalah Irjen (Purn) Chaerul Rasjid yang merupakan mantan Kapolda Jawa Tengah dan Fachmi, jaksa aktif di Kejaksaan Agung. Lolosnya dua nama itu otomatis mengabaikan rekomendasi Indonesia Corruption Watch (ICW) yang menolak ketua [...]

ICW & MAPI Bantu Pansel Telusuri Rekam Jejak Calon Pimpinan KPK

Panitia Seleksi (Pansel) mulai menelusuri rekam jejak 7 calon pimpinan KPK. Dalam melaksanakan tugas ini, Pansel dibantu oleh dua lembaga swadaya masyarakat, yakni Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Masyarakat Peradilan Indonesia (MAPI). “Mulai besok kita akan kirimi surat ke instansi agar ICW dan MAPI bisa membantu tracking para calon,” kata Patrialis. Pernyataan tersebut disampaikannya di [...]

ICW Tolak Jaksa-Polisi Pimpin KPK

Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta kepada Panitia Seleksi Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menolak calon yang berasal dari unsur kejaksaan dan kepolisian.
“Saat ini banyak kasus mafia hukum yang terungkap berasal dari institusi kejaksaan atau kepolisian,” kata peneliti ICW, Febri Diansyah, saat dihubungi VIVAnews, Kamis 5 Agustus 2010.
Menurut Febri, jika unsur [...]

Tegang, Satgas vs Polri Karena Rekening Gendut

Dalam urusan rekening gendut perwira polisi, Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum dan Markas Besar Kepolisian RI kerap silang pendapat. Ketegangan memuncak dalam beberapa hari terakhir. Inilah kronologinya.
16 Juni 2010
Sekretaris Satuan Tugas Denny Indrayana mengatakan lembaganya akan memanggil perwira tinggi Polri yang diduga memiliki rekening mencurigakan.
22 Juni 2010
Kepala [...]

Ini Dia 12 Nama Calon Bos KPK

Panitia Seleksi KPK Sabtu (31/7) mengumumkan nama 12 peserta yang lolos tes penulisan makalah. Kedua belas peserta tersebut ternyata mewakili berbagai kalangan baik dari akademisi, pengacara hingga kepolisian.
Berikut 12 nama yang melaju ke seleksi tahap berikutnya:
1. Ade Saptomo (akademisi)
2. Aji Sularso (mantan pejabat Badan Pemeriksa Keuangan)
3. Bambang Widjojanto (pengacara)
4. [...]

Mas Ahmad Sentosa: Satgas Anti Mafia Tidak Pecah

Anggota Satgas Pemberantasan Mafia Hukum, Mas Ahmad Sentosa, membantah isu yang menyebutkan bahwa  Satgas yang dibentuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu berada di ambang perpecahan.
“Terlalu berlebihan jika ada yg berpendapat bahwa Satgas tidak lagi solid,” kata Ahmad kepada VIVAnews.com, semalam.
Sebab, kata dia, kenyataannya semua anggota Satgas Pemberantasan Mafia Hukum tengah sibuk mengurus ribuan [...]

Kejaksaan Siap Diperiksa Satgas Antimafia

Kejaksaan Agung mempersilahkan Satgas Pemberantasan Mafia Hukum untuk meneliti kasus korupsi Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum).
“Oh kami siap,” kata Jaksa Agung, Hendarman Supandji di kantornya, Jakarta, Rabu 28 Juli 2010.
Menurut dia, kasus Sisminbakum terbuka untuk diteliti oleh Satgas. Karena, kasus korupsi itu kini sebagian telah berada di pengadilan yang terbuka untuk umum.
“Sekarang prosesnya di [...]

Ketua Pansel KPK Tak Ingin Ada Calon Mundur Lagi

Ketua Panitia Seleksi KPK Patrialis Akbar berharap tidak ada calon pendaftar pimpinan KPK mundur lagi.
Seperti diketahui, dari 144 pendaftar yang lulus seleksi administrasi, 11 orang di antaranya tak mengikuti seleksi makalah. “Jika nanti sudah tinggal dua orang yang diajukan ke Presiden, kita wanti-wanti jangan ada yang mundur,” kata Patrialis kepada wartawan, Rabu (28/7/2010).
Menteri Hukum dan [...]