Suara Redaksi “Haruskah bailout Century terus dibahas?”
Barack OBAMA “Sebaiknya konflik politik segera diakhiri. Atmosfer ekonomi mulai terpengaruh.”
Jumat, 12 Maret 2010 | 19:06 WIB
JAKARTA, — Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris mengatakan, kunci tindak lanjut proses hukum terhadap rekomendasi Pansus Angket Kasus Bank Century yang menjadi keputusan akhir DPR berada di tangan Presiden.
Hal ini terutama penyelesaian indikasi tindak pidana dalam kasus Bank Century [...]
Selasa, 9 Maret 2010 | 11:50 WIB
JAKARTA, – Aliansi Parlemen Jalanan (APJ) menggelar demo di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Selasa (9/3/2010). Massa yang terdiri dari puluhan kaum ibu-ibu ini mendesak Pelaksana tugas sementara (Plt) Ketua KPK Tumpak Hatorangan Panggabean mundur dari jabatannya.
“Demi menyelematkan KPK, kami merasa perlu [...]
2010-03-05 11:48:25 – Jakarta -
Pernyataan Ketua DPR Marzuki Alie soal tidak perlunya menindaklanjuti rekomendasi Pansus Century karena tidak mengikat dibantah Wakil Ketua DPR Pramono Anung. Menurut Pram, keputusan DPR itu bersifat mengikat dan wajib ditindaklanjuti.”Ini kan keputusan DPR, keputusan DPR itu keputusan politik yang mengikat. DPR harus menidaklanjuti rekomendasi Pansus yang sudah menjadi rekomendasi DPR,” kata Pramono kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (5/3/2010).Menurut Sekjen DPP PDIP ini, amanat tata tertib DPR menyebutkan, setelah disahkan oleh paripurna, DPR harus membentuk tim pengawas. Hal ini untuk menjamin dan memastikan keputusan DPR itu ditindaklanjuti secara serius dan benar.”Tugas DPR lalu membentuk tim pengawas. Selambat-lambatnya, awal persidangan depan. Sehingga rekomendasi bisa dilanjutkan secepatnya,” paparnya.Pram berharap lembaga penegak hukum segera mendorong dan menindaklanjuti adanya dugaan tindak pidana dan pelanggaran lainnya. “Kalau korupsi ke KPK, kalau hukum ke Kepolisian dan Kejaksaan,” ujarnya.Sebelumnya diberitakan, Ketua DPR Marzuki Alie menilai pengawas rekomendasi Pansus Century tidak diperlukan. Menurutnya rekomendasi yang telah diketok palu itu tidak mengikat dan tidak perlu ditindaklanjuti.”Rekomendasi itu menurut saya tidak mengikat dan tidak perlu ditindaklanjuti,” katanya.Mantan Sekjen DPP PD ini menilai tidak perlu adanya tim pengawas yang bertugas memantau perkembangan hasil paripurna DPR soal Pansus Century. “Saya kira tidak harus ada pengawas. Kita percayakan saja ke lembaga penegak hukum. Bagaimanapun juga rekomendasi itu diarahkan ke penegakan hukum,” katanya. (yid/nrl)
2010-03-05 08:06:04 – Jakarta -
Berapa harta kekayaan Presiden SBY dan Wapres Boediono? Rasa penasaran itu akan terjawab 2 jam lagi. Pemimpin Indonsia 2009-2014 itu akan mengumumkan asetnya ditemani pimpinan KPK.”Iya benar, akan diumumkan,” kata Wakil Ketua KPK M Jasin kepada detikcom, Jumat (5/3/2010).Pengumuman akan dilakukan di Istana Negara pada pukul 10.00 WIB. Sejumlah pimpinan KPK yang hadir adalah, Plt Ketua KPK Tumpak Hatorangan Panggabean, Wakil Ketua KPK Haryono Umar dan Bibit Samad Rianto.”Saya dan Pak Chandra ada acara lain,” imbuhnya.Pengumuman kekayaan ini diwajibkan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam UU No 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN.Sebelumnya, beberapa menteri juga sudah mengumumkan hartanya di KPK. Mereka menjelaskan perubahan harta dari pelaporan sebelum menjabat hingga kekayaan setelah lengser dari jabatan.Saat melaporkan kekayaannya ke KPU pada Pilpres 2009 lalu, SBY mencantumkan asetnya senilai Rp 6.848.049.611. Sedang Boediono lebih kaya lagi yaitu Rp 22.067.815.019. (mad/nrl)
Kamis, 4 Maret 2010 | 18:32 WIB
JAKARTA, — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan segera menyampaikan pidato kenegaraannya terkait Paripurna DPR mengenai penanganan kasus Bank Century. Belum juga pidato disampaikan, Koalisi Masyarakat Antikorupsi (Kompak) sudah menyatakan ketidakpercayaannya, apa pun isi pidato SBY.
Bahwa apa pun pidato Presiden nanti malam, kami tidak percaya.
Hal ini disampaikan Kompak seusai [...]
2010-03-04 09:21:45 – Jakarta -
Sidang Paripurna DPR memutuskan ada permasalahan dalam bail out Bank Century. Meski demikian, keputusan sidang tersebut adalah hasil proses politik, bukan proses hukum. Jalan pemakzulan masih panjang.”Ini kasus politik, kalau pemakzulan harus ada kasus pelanggaran hukum,” ujar pengamat politik dari Universitas Indonesia, Maswadi Rauf, kepada detikcom, Kamis (4/3/2010).Menurut Maswadi, Pansus Century hanya memperkuat hasil temuan BPK dan PPATK. Selanjutnya hasil sidang Paripurna harus ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum.”Apa yang dilakukan DPR memperkuat temuan BPK dan PPATK, keputusan itu (hasil sidang paripurna) mendukung pedapat itu. Ini dorongan kuat aparat penegak hukum untuk menuntaskan kasus itu,” jelas Maswadi.Maswadi menambahkan, apabila lembaga hukum yang melakukan pengusutan kasus bail out ini menemukan adanya pelanggaran hukum, maka bisa saja temuan tersebut dijadikan bahan oleh DPR untuk melakukan impeachment terhadap Presiden SBY yang telah mengaku bertanggung jawab dalam kasus tersebut.”Kalau KPK mengatakan ada pelanggaran hukum, DPR bisa menggunakan untuk impeachment. Tapi kalau DPR menganggap tidak harus diimpeachment ya tidak. Tapi kalau KPK membuktikan ada pelangaraan hukum itu modal yang kuat untuk DPR,” pungkas Maswadi. (ddt/nrl)
2010-03-04 06:00:14 – Jakarta -
Sedikitnya delapan aksi unjuk rasa akan meramaikan Jakarta hari ini, Kamis (4/3/2010). Gedung DPR/MPR masih menjadi sasaran utama para demonstran.Menurut informasi dari situs Traffic Management Centre (TMC) Polda Metro Jaya, aksi di depan Gedung DPR Senayan, Jakarta akan dimulai sejak pukul 10.00 WIB. Kemudian kelompok masa yang lain akan bergabung pada pukul 12.00 WIB.Selain itu unjuk rasa juga akan digelar di depan Istana Merdeka, Jl Merdeka Utara, Jakarta Pusat. Gedung KPK juga tak luput dari sasaran unjuk rasa yang direncanakan akan mulai didatangi demonstran mulai pukul 11.00 WIB.Gedung Mahkamah Agung di Jl Merdeka Utara akan didatangi pengunjuk rasa mulai pukul 10.00 WIB. Dua Kedutaan Besar, yakni kantor Kedubes RRC di Mega Kuningan dan kantor Kedubes Jepang di Jl Thamrin tak luput dari aksi unjuk rasa hari ini.Karyawan Mc Donalds Indonesia juga akan melakukan aksi unjuk rasa. Mereka akan melakukan aksinya sejak pukul 08.00 WIB di Pengadilan Negeri Industrial Jl MT Haryono, Jakarta Selatan. (ddt/anw)
2010-03-04 03:41:51 – Jakarta -
Ahli waris Pakubuwono IX menyerahkan hibah harta karun yang bernilai Rp 1,3 triliun pada TNI dan rakyat Indonesia. Pemberian hibah ini dilakukan oleh KGPH Tjokro Koesomo atau KH Chaerul Fathulloh, pria yang mengaku diberi amanah oleh Pakubuwono IX.Tjokro menjelaskan harta karun itu saat ini masih berada di bank asing. Bentuknya batangan emas, surat-surat berharga dan berbagai obligasi lainnya. “Kami ingin mengembalikannya untuk kesejahteraan rakyat Indonesia,” terangnya saat deklarasi pemberian aset tersebut di Anjungan Provinsi Jawa Tengah, TMII, Jakarta Timur, Rabu (3/3/2010). Tjokro yang mengaku panglima tertinggi aset amanah RI Owner of Holder Indonesia ini, menjelaskan kekayaan yang luar biasa ini didapat dari hasil penjualan rempah-rempah sejak zaman Indonesia belum merdeka.”Pemilik sahnya adalah rakyat Indonesia,” tegasnya.Dengan harta karun ini, Tjokro mengaku akan menggunakannya untuk membeli 3 kapal korvet untuk TNI AL. Tidak hanya untuk TNI, harta karun ini juga akan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.Namun untuk pengelolaannya, Tjokro menjelaskan harus melalui Yayasan Graha Manunggal Sentosa. Dalam acara deklarasi tersebut, Tjokro Yayasan Graha Manunggal Sentosa pun mengundang Presiden SBY bersama segenap jajaran menteri, pimpinan TNI, Kapolri, Pimpinan KPK, Jaksa Agung hingga perwakilan PBB. Namun para tamu VIP tersebut berhalangan hadir. (rdf/anw)
2010-03-04 01:17:41 – Jakarta -
Rapat paripurna DPR resmi memilih opsi C dalam kasus bailout Bank Century. Sehingga, tidak ada alasan bagi KPK, kepolisian dan kejaksaan untuk menunda pengusutan kasus yang merugikan uang negara sebesar Rp 6,7 triliun tersebut.”Tidak ada alasan KPK, kejaksaan, kepolisian untuk menunda dan menindaklanjuti temuan Pansus yang sudah menjadi rekomendasi DPR,” kata anggota Tim 9 Andi Rahmat di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (4/3/2010) dini hari.Temuan Pansus ini menurut Andi sudah selayaknya diteruskan oleh kepolisian dan ditingkatkan status dari penyelidakan ke pemeriksaan. “Selanjutnya kita berharap pihak-pihak yang bertanggung jawab dan episentrum dipanggil KPK,” pinta politisi PKS yang kerap bersuara lantang ini.Andi tidak ingin KPK hanya memanggil mereka yang sudah pensiun dan tidak memanggil orang-orang yamg masih dalam lingkaran kekuasaan. “Kita berharap keadilan yang didambakan masyarakat dapat tersampaikan.”Tak ada yang menang dalam Pansus ini. Menurut Andi, ada hal yang lebih berat ke depan yakni mengawal kasus Bank Century ke ranah hukum. “Kita masih ada tugas mengawal proses penegakan hukum,” pungkasnya. (anw/ddt)
2010-03-03 00:24:41 – Jakarta -
Plt Ketua KPK Tumpak Hatorangan Panggabean segera berakhir masa tugasnya karena perpu No 4 Tahun 2009 ditolak DPR. Untuk mencari penggantinya, pemerintah butuh waktu hingga 6 bulan.”Pemerintah juga sudah berusaha menjelaskan latar belakang serta antisipisasi masa datang perpu tersebut jika terjadi kekosongan pimpinan KPK, waktu untuk rekruitmennya mencapai 6 bulan,” kata Menkum HAM Patrialis Akbar kepada wartawan saat dihubungi, Selasa (2/3/2010) malam.Pemerintah lewat Kementerian Hukum dan HAM mengaku sudah menyiapkan panitia seleksi pemilihan pimpinan KPK baru. Selain itu, dalam waktu dekat, surat keputusan pemberhentian Tumpak sebagai pimpinan KPK juga akan diterbitkan.Terkait alasan DPR menolak Perpu tersebut, Patrialis mengaku bisa memahaminya. Sebab, kondisi KPK saat ini sudah kembali normal seperti sebelumnya.”Alasannya adalah sudah tidak relevan lagi dengan situasi sekarang di mana pimpinan KPK yang diberhentikan sementara itu dua dari tiga orang sudah aktif kembali. Pemerintah memahami pendapat mayoritas fraksi,” tutupnya.Perpu pengangkatan Tumpak sebagai pimpinan KPK ditolak oleh mayoritas fraksi di Komisi III DPR. Keputusan tersebut diambil lewat muasyawarah dengan komposisi dukungan 7:2.Dua partai yang mendukung adalah Partai Demokrat dan PKB. Sementara 7 partai lain menolak. Keputusan ini nanti akan dibawa dalam rapat paripurna DPR pada 4 Maret 2010 untuk disahkan. (mad/irw)
