

26 Agustus 2010, Pekanbaru — Panggilan tugas operasi dapat saja terjadi kapanpun tanpa mengenal waktu, baik pada pagi hari, siang hari, sore hari, malam hari maupun pada saat dini hari. Pelaksanaan tugas merupakan kewajiban yang harus segera ditunaikan tanpa bisa ditunggu ataupun diundur waktu pelaksanaannya. Kesiapan tempur tersebut harus selalu melekat dalam diri seorang “fighter”/penerbang tempur. Demikian juga halnya dengan para “fighters” Skadron Udara 12 Lanud Pekanbaru, mereka harus selalu siap melaksanakan tugas tugas yang diperintahkan. Untuk itu, sejak tanggal 13 Agustus yang lalu hingga 7 September yang akan datang, seluruh penerbang Skadron Udara 12 melaksanakan terbang fajar dengan waktu Take Off pukul 05.00 WIB.
Sebagai satu-satunya pangkalan induk yang berada di pulau Sumatera, Lanud Pekanbaru harus selalu meningkatkan kesiapan satuan-satuan yang ada di jajarannya, termasuk Skadron Udara 12 yang mengawaki pesawat tempur Hawk 109/209. Latihan Terbang Fajar ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan para penerbang khususnya melaksanakan penerbangan pada saat Fajar yang lebih banyak mengandalakan instrument karena visual yang sangat terbatas. Dengan demikian para penerbang tempur Skadron Udara 12 dapat melaksanakan tugas setiap saat tanpa mengenal waktu baik pada siang hari maupun malam hari.
Dengan pelaksanaan latihan Terbang Fajar ini para penerbang dan seluruh satuan yang terkait dalam operasional penerbangan Lanud Pekanbaru melakukan disertifikasi dengan merubah waktu latihan dari pukul 05.00 WIB samapai pukul 12.00 WIB.
Lanud Pekanbaru
August 26, 2010 | Posted in
Ragam |
Read More »


17 Agustus 2010, Jakarta — Duta Besar Malaysia untuk Indonesia Dato Syed Munshe Afdzaruddin menegaskan, insiden penangkapan tiga anggota patroli pengawas perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan oleh Polisi Diraja Malaysia, adalah persoalan kecil. Pemerintah Indonesia dan pemerintah Malaysia, diyakininya, tetap bersahabat erat.
Ini isu kecil. Di tepian saja. Kita di atas rapat.
“Ini isu kecil. Di tepian saja. Kita di atas rapat (dekat). Hubungan ekonomi, sosial, politik, akrab,” ujar Dato Afdzaruddin kepada para wartawan, Selasa (17/8/2010) di Istana Merdeka, Jakarta.
Dato Afdzaruddin membantah adanya proses barter tiga pegawai KKP dengan tujuh nelayan Malaysia yang ditahan KKP karena kedapatan mencuri ikan di perairan ini. “Ini musyawarah,” katanya singkat.
Seperti diberitkan, tiga anggota patroli pengawas perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI ditangkap dan ditahan Polisi Diraja Malaysia di Johor, pekan lalu.
Ironisnya, mereka digelandang ketika tengah menggiring lima kapal nelayan Malaysia yang masuk ke perairan Indonesia untuk mencuri ikan. Padahal, petugas Indonesia tersebut beridentitas resmi dan tengah melakukan tugas negara.
KOMPAS.com
August 17, 2010 | Posted in
Ragam |
Read More »


15 Agustus 2010, Jakarta — Direktorat Jenderal Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (P2SDKP) Aji Sularso membenarkan adanya penangkapan tiga petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Namun, ia membantah adanya penembakan yang dilakukan oleh Polisi Diraja Malaysia terhadap petugas KKP di perairan Bintan. “Benar, ada penangkapan terhadap tiga petugas KKP. Saat ini kita tengah mengupayakan agar ketiga petugas itu dibebaskan,” kata Aji saat dihubungi, Jakarta, Minggu.
Ia membantah adanya penembakan terhadap kapal partoli KKP yang dilakukan oleh kapal Patroli Malaysia.
“Tidak ada penembakan terhadap petugas kita. Tapi hanya tembakan peringatan saja kepada petugas yang sedang berpatroli,” katanya.
Ia mengatakan, tembakan peringatan oleh kapal patroli Malaysia terhadap petugas KKP tersebut terjadi ketika kapal patroli KKP tengah mengamankan kapal nelayan Malaysia yang sedang melakukan penangkapan ikan di perairan Insonesia, tepatnya di perairan Bintan, Kepulauan Riau.
Petugas KKP lalu masuk ke kapal nelayan tersebut untuk melakukan pemeriksaan. Secara tiba-tiba, kata Aji, Kapal patroli Malaysia yang menggunakan senjata melihat hal tersebut lalu memberikan tembakan peringatan.
“Karena kapal patroli kita tidak punya senjata, mereka lari ke pangkalan. Tiga orang petugas KKP yang ada di dalam kapal nelayan Malaysia itu tidak sempat melarikan diri. Kapal nelayan Malaysia itu diambil alih oleh kapal patroli Malaysia dan serta merta menahan tiga petugas KKP,” kata Aji.
Saat ini, kata Aji, pihaknya sudah mengirim dua direktur dan Kepala satuan Kerja Pengawasan KKP ke Malaysia untuk membebaskan tiga petugas tersebut.
Sementara, dari Kementerian Luar Negeri juga tengah melakukan pembicaraan dan pendekatan diplomatik dengan Malaysia.
“Sekarang tengah kita upayakan untuk membebaskan tiga petugas kita, baik dari KKP sendiri maupun dengan cara diplomatik,” kata Aji.
Aji menambahkan, peristiwa penangkapan tiga petugas KKP itu sudah dilaporkan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono oleh Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto.
Sebelumnya, diberitakan, tiga petugas KKP telah ditahan oleh Polisi Diraja Malaysia karena mereka menangkap nelayan Malaysia yang mencuri ikan di perairan Indonesia, tepatnya di daerah Bintan, Kepulauan Riau pada Jumat (13/8).
Insiden patroli Indonesia dan Malaysia jadi urusan negara
Tiga petugas dari Dinas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Kepulauran Riau yang ditahan polisi patroli Malaysia hingga kini masih berada ditahan di Johor Baharu, Malaysia.
Menurut Kapolda Kepri Brigjen Pudji Hartanto, kepada Media Indonesia, Minggu (15/8), insiden perairan Tanjung Berakit, Bintan, Kepri, sudah diserahkan kepada pusat untuk ditangani. Sebab, lanjut dia, Polisi Diraja Malaysia ketika dikonfirmasi mengenai insiden di laut Indonesia itu mengatakan bahwa hal ini telah diserahkan kepada pemerintah kedua negara.
“Menurut mereka kejadian itu bukan urusan antar kepolisian lagi. Tetapi sudah antara dua pemerintahan, dan selanjutnya akan di bahas oleh Menteri Luar Negeri masing-masing,” ujar Pudji.
Kronologi insiden tersebut berawal ketika 10 orang petugas KKP menangkap basah sekelompok nelayan Malaysia yang melakukan penangkapan ikan di laut teritorial Indonesia, tepatnya di perairan Tanjung Berakit, Bintan, Kepri. Petugas mendapatkan informasi kapal nelayan berbendera Malaysia mencuri ikan di perairan tersebut.
Rombongan KKP dengan kapal Dolphin 15 milik instansi tersebut langsung meluncur ke perairan yang diinformasikan itu. Mereka memergoki lima kapal Malaysia sedang melakukan aktivitas di laut yang bukan teritorial Malaysia. Ke lima kapal tersebut lalu digiring ke markas Polairud di pelabuhan Sekupang, Batam, Kepri, termasuk tujuh nelayan Malaysia.
Di tengah perjalanan kapal Dolphin 15 dicegat secara mendadak oleh kapal patroli Malaysia, padahal perairan itu berdasarkan peta yang ada pada KKP adalah di wilayah NKRI, mereka langsung merapat dengan menyuruh kapal berhenti dengan acungan senjata ke arah kapal.
“Petugas KKP dengan kepala dingin menjelaskan kepada mereka bahwa perairan ini adalah perairan Indonesia, bukan Malayia, dan petugas KKP berhak melakukan penahanan untuk selanjutnya di bawa ke markas Polairud di Batam, namun mereka tidak terima, lantas terjadi letusan senjata oleh petugas polisi laut Malaysia,” kata Kapolda Kepri.
Kapal patroli Malaysia tersebut datang ketika salah seorang nelayan Malaysia meminta bantuan dari mereka, dan mereka langsung datang ke tempat kejadian. Padahal, kata dia, berdasarkan data KKP wilayah itu adalah territorial laut Indonesia.
Namun, tidak ada korban yang dilaporkan dalam kejadian letusan tembakan tersebut. Karena takut insiden tersebut melebar, tiba-tiba petugas patroli kapal Malaysia itu menculik tiga awak KKP, dan langsung menyuruh ketiga awak KKP itu secara paksa naik ke kapal patroli mereka, dan langsung tancap gas. Petugas KKP sempat melawan ketika tiga rekan mereka diculik oleh polisi Malaysia tersebut. Namun, mereka tidak dapat berbuat apa-apa karena polisi laut Malaysia membidikan senjata ke arah mereka. “Kami hanya pasrah saja dan secepatnya melapor ke markas Polairud di Sekupang,” katanya.
Di tempat terpisah, salah seorang nelayan Malaysia yang diamankan di kantor Polairud di Sekupang Razali, 45, mengatakan bahwa mereka tidak tahu sudah berada di perairan Indonesia ketika menangkap ikan, sebab katanya, pihaknya sering melaut di perairan tersebut sudah sejak lama.
“Kami tidak tahu itu adalah perairan Indonesia, karena takut kami lalu menghubungi polisi Malaysia untuk minta bantuan.” Katanya.
ANTARA News/MI.com
August 15, 2010 | Posted in
Ragam |
Read More »


12 Agustus 2010, Jakarta – Ketua Komisi Pertahanan DPR, Kemal Azis Stamboel mengatakan jika memang ada persyaratan yang diajukan dalam kerjasama militer antara Amerika dan Indonesia, pemerintah disarankan untuk menolaknya. “Jika mendikte, bilang saja No,” ujarnya kepada TEMPO, Kamis (12/8).
Menurut Kemal, saat Menteri Pertahanan Amerika, Robert Gates, berkunjung ke Indonesia, 22 Juli lalu, menyebutkan, bahwa tidak ada syarat apapun dalam kerjasama ini. Tapi, Robert menjelaskan, adanya perbedaan sikap antara pemerintahan Amerika dengan Kongres Amerika soal Komando Pasukan Khusus (Kopassus).
Kopassus, kata dia, masih dipertanyakan soal pelanggaran Hak Asasi Manusia yang pernah didugakan kepada kesatuan itu. “Kongres masih menilai negatif pasukan elit kita,” ujarnya. Namun, kata Kemal, menteri pertahanan AS akan menyelesaikan hal itu di internal Amerika.
Seperti diketahui, hubungan kerjasama militer antara dua pasukan elit Amerika Serikat dengan Indonesia kembali terjalin. Namun langkah itu akan mengalami hambatan karena unit Kopassus di masa lalu dinilai AS terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia, termasuk di Timor Timur. Beberapa orang di Kongres AS telah menentang untuk merangkul Kopassus terkait masa lalunya itu.
Amerika Serikat memutus hubungan kerjasama dengan Kopassus pada tahun 1998. Itu diputuskan berdasarkan hukum AS yang melarang kerja sama dengan tentara asing yang terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia. Kopassus oleh AS dituduh melakukan pelanggaran di Timor Timur dan Aceh pada masa Presiden Soeharto tahun 1990-an.
Kemal mengatakan kerjasama militer akan berbentuk banyak paket pelatihan yang akan diikuti oleh kedua pasukan elit. “Tinggal tunggu waktunya,” ujarnya.
Wakil Menteri Pertahanan, Sjafrie Samsoeddin menegaskan, pihaknya tidak mau didikte oleh pihak manapun yang ingin menjalin kerja sama militer dengan Indonesia. Dalam kerja sama itu tidak ada persyaratan apapun yang diminta pemerintah Amerika, “Termasuk soal kopassus,” ujarnya.
TEMPO Interaktif
August 12, 2010 | Posted in
Ragam |
Read More »

Mantan Wakil Presiden, Jusuf Kalla (JK), menilai monorel lebih efektif untuk mengurangi kemacetan Ibukota, dibandingkan proyek mass rapid transit (MRT).
“Begini, kan tidak mungkin pemerintah membikin jalan baru,” kata JK di Jakarta, semalam.
Lagi pula, kata JK, proyek MRT yang justru dipilih pemerintah Jakarta dan akan segera direalisasikan — tahap I Lebak Bulus-Bundaran [...]
August 5, 2010 | Posted in
Hot News |
Read More »