Suara Redaksi “Haruskah bailout Century terus dibahas?”
Barack OBAMA “Sebaiknya konflik politik segera diakhiri. Atmosfer ekonomi mulai terpengaruh.”
11/03/2010 – 10:27
Jakarta — Belakangan ini rumor pengganti Wapres Boediono muncul ke permukaan. Sejumlah inisial muncul, termasuk nama Edhie Baskoro Yudhoyono. Ada apa dengan rumor liar ini?
Kemunculan nama-nama pengganti Boediono mengingatkan rumor yang sama saat proses lobi politik jelang paripurna DPR tentang Bank Century beberapa waktu lalu. Kini secara [...]
2010-03-04 06:25:26 – Jakarta -
Pansus Angket Century akhirnya menghasilkan kesepakatan. Lewat lobi-lobi yang alot serta hujan intrupsi, akhirnya voting terbuka menutup polemik selama berbulan-bulan ini dengan sebuah keputusan: opsi C. Artinya, kebijakan pemberian FPJP dan PMS kepada Bank Century serta pelaksanaannya bermasalah.Sebanyak 325 anggota DPR memilih opsi C, sementara yang kontra, yakni yang menganggap kebijakan pemberian FPJP dan PMS kepada Bank Century serta pelaksanaannya sudah tepat untuk menyelamatkan perekonomian nasional hanya didukung 212 suara.Bagi partai pendukung opsi C seperti Golkar, PDIP, PKS, Gerindra dan Hanura, tepilihnya opsi C ini bukan hal aneh. Sebab dari awal mereka memang terang-terangan memilih opsi C. Tapi bagi PPP, sikap mereka yang belakangan juga memilih opsi C menjadi tanda tanya besar, kenapa partai koalisi berlambang ka’bah ini ikut ‘melawan’ the rulling party?”Sebenarnya kami sudah mencoba lobi karena tidak ada titik temu akhirnya kami memutuskan untuk konsisten dengan sikap awal kita,” jelas sekretaris FPPP Romahurmuzy, Kamis (4/3/2010).FPPP sebelumnya mengambil sikap menggabungkan opsi A di mana bailout tidak ada masalah dan opsi C yakni bailot, implementasi dan kebijakan bermasalah. Tapi kemudian saat voting digelar mengambil sikap C.Fraksi Partai Demokrat (FPD) kalah telak dalam pemungutan suara di paripurna. Partai bikinan SBY ini pun mengucapkan selamat atas kemenagan opsi C.”Selamat kepada fraksi-fraksi yang memilih opsi C yang telah mendapat suara lebih banyak di dalam rapat paripurna DPR hari ini,” kata Ketua FPD Anas Urbaningrum.Namun pimpinan Partai Demokrat lain menyindir ulah partai koalisi yang kian nakal saja. “Mereka sudah menyampaikan pendapatnya secara ksatria. Kami menghargai itu. Saya juga menganjurkan agar mereka menarik diri dari koalisi secara ksatria dan juga menarik menterinya dari kabinet juga secara ksatria,” kata Ketua DPP Partai Demokrat Hayono Isman.Meski kebijakan bailout Bank Century dianggap bersalah, namun Dewan belum melihat perlunya hak lain yang dimiliki oleh DPR, yakni hak pendapat. “Saya kira tidak perlu karena sudah pindah ke penegakkan hukum,” jelas Wakil Ketua DPR dari FPKS Anis Matta. Logika SalahSebelum pilihan jatuh ke opsi C, DPR juga sempat melakukan voting pendahuluan untuk menyatakan apakah opsi AC juga akan dimasukkan ke dalam salah satu opsi. Bagi pengusung, opsi AC dianggap sebagai opsi alternatif. Namun bagi penentang, opsi AC diangga tak logis alias tak masuk akal.Anggota FPG, Gandung Pardiman, mengatakan opsi A dan opsi C tidak bisa disatukan karena berbeda secara substansi. “Ibarat air dan minyak, tidak mungkin diislahkan,” kata Gandung.Gandung menjelaskan, pihak yang mengusulkan dan mendukung opsi AC harus dipertanyakan. Opsi AC didukung FPD, PKB, FPPP dan FPAN.”Secara format tidak memenuhi syarat sebagai usul baru. Mana rumusannya, seperti apa, biar kita pelajari,” sindir politisi PKS Mahfudz Siddiq.Proses Masih PanjangKe manakan muara kasus Bank Century ini? Apakah akan mengarah ke pemakzulan? Terlalu dini mengatakan pemakzulan. Karena proses politik masih panjang dan berliku untuk mengarah ke sana. Yang jelas, DPR akan segera membentuk tim pengawas untuk memantau proses hukum Bank Century.”Tim pengawas tersebut akan bekerja sesuai mandatnya untuk melakukan pengawasan proses hukum dan kebijakan dari hasil paripurna,” kata pengamat hukum tata negara Universitas Parahyangan, Asep Warlan Yusuf.Asep menjelaskan, dari hasil pengawasan tim, nantinya akan ada proses politik berupa rekomendasi pernyataan pendapat oleh DPR. Dalam tingkat pernyataan pendapat DPR itulah, akan diputuskan apakah perlu dilakukan pemakzulan atau tidak.Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) beberapa hari lalu menyatakan siap bertanggung jawab atas kasus Bank Century ini. Apakah ini artinya SBY siap menghadapi upaya pemakzulan dari lawan serta mitra koalisi? Kita tunggu saja. (anw/ddt)
2010-03-04 00:44:38 – Jakarta -
Secara mengejutkan FPPP berbalik arah mendukung opsi C dalam sidang paripurna DPR soal Bank Century. Sementara FPKS telah lama melakukan hal yang sama. Partai Demokrat pun meminta anggota koalisi yang membelot secara ksatria untuk menarik menterinya dari kabinet.”Mereka sudah menyampaikan pendapatnya secara ksatria. Kami menghargai itu. Saya juga menganjurkan agar mereka menarik diri dari koalisi secara ksatria dan juga menarik menterinya dari kabinet juga secara ksatria,” kata Ketua DPP Partai Demokrat Hayono Isman di Gedung DPR, Kamis (4/2/2010) dini hari.Dia mengatakan, pada prinsipnya DPP Partai Demokrat menghormati keputusan partai koalisi. “Namun nantinya DPP akan menyerahkan kepada Ketua Dewan Pembina PD yaitu Bapak SBY. Nanti beliau yang akan memutuskan,” imbuh mantan Menpora ini.Hayono menjelaskan, lobi yang dilakukan oleh Partai Demokrat tidak bisa dikatakan gagal. Karena perjuangan tidak selesai di paripurna. “Tetapi akan terus berlanjut sampai ke proses hukum dan belum tentu di lembaga penegak hukum nanti mereka dinyatakan bersalah,” pungkasnya. (anw/ddt)
2010-03-02 17:52:57 – Jakarta -
Rapat Paripurna DPR dengan agenda pembacaan hasil Pansus Century berakhir ricuh. Fraksi PKS menilai pimpinan sidang kurang menyerap aspirasi para anggota rapat.”Paripurna adalah rapat tertinggi dalam stuktur DPR. Setiap anggota berhak menyatakan pendapatnya di forum tertinggi,” kata Ketua Fraksi PKS Mustafa Kamal di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (2/3/2010).Mustafa menyayangkan pihak-pihak yang secara langsung maupun tidak, terlibat dalam timbulnya kericuhan tersebut. Keputusan Ketua DPR mengetuk palu sebagai tanda penutupan sidang secara sepihak dinilai terlalu tergesa-gesa.”Mengapa para pimpinan DPR yang merupakan representasi fraksi-fraksi tidak dilibatkan, tentu ada alternatif solusi, misalnya dengan menskors sidang untuk kemudian dibuka forum lobi-lobi,” sarannya.Tindakan tersebut, nilai Mustafa dapat menimbulkan semacam persepsi negatif dan prasangka ketua DPR sebagai pemimpin sidang. “Kesan tersebut mungkin saja muncul, karena fungsi ketua sidang hanya menyerap aspirasi, keputusan ada di tangan sidang itu sendiri,” jelasnya.Namun disisi lain, Mustafa menganggap para anggota yang kecewa dengan tindakan sepihak ketua DPR, sebaiknya tidak mengedepankan emosi dan tetap menjaga etika. “Ini sebuah preseden buruk bagi pembelajaran cara berdemokrasi ke depan,” sesal Mustafa.Mustafa berharap semua pihak dapat mematuhi aturan dan tata tertib yang sudah disepakati bersama dalam menjalankan fungsi dan tugas sebagai pengemban amanah rakyat.”Proses demokrasi setingkat paripurna seharusnya dapat berjalan dengan lebih elegan dan memperhatikan kaidah etik,” pungkasnya. (mpr/yid)
2010-03-02 14:43:50 – Jakarta -
Untuk kesekian kalinya Ketua DPR Marzuki Alie membuat blunder dalam sidang paripurna. Jika hal ini terus dibiarkan, citra DPR akan makin rusak dan Partai Demokrat (PD) semakin tidak dipercaya publik karena memasang kader yang kurang tepat di posisi ketua DPR.”Apapun pimpinan DPR, apalagi ketuanya itu akan manjadi tolak ukur penilaian. DPR itu lembaga politik, yang tugasnya bersidang. Pimpinan DPR itu tugasnya ya mimpin sidang, kalau kurang memahami, tentu akan merusak citra DPR,” kata mantan sekretaris FPPP Lukman Hakiem kepada detikcom, Selasa (2/3/2010).”Saya kira Partai Demokrat mesti mempertimbangkan untuk mencari kader PD lainnya yang lebih baik. Sebab ini lembaga legislatif yang dijamin oleh konstitusi. Jangan Demokrat main-main karena ini soal pertaruhan dan citra DPR,” imbuh Lukman tegas.Wakil ketua dewan pakar DPP PPP ini menilai untuk menjadi ketua DPR harus memiliki pengalaman dan pengetahuan yang mumpuni. Pengalaman memimpin sidang dan mengendalikan massa sangat penting selain mengetahui aturan dan trik lobi yang handal. “Saya kira Demokrat harus mencari ketua DPR yang memahamai UU, tata cara dan teknis persidangan, termasuk harus pintar melobi,” paparnya. (yid/iy)
2010-03-02 11:43:41 – Jakarta -
Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie memastikan Golkar tidak akan mengubah sikapnya meski sidang paripurna Century melakukan voting. Ical justru berharap sikap Partai Demokratlah yang berubah. “Golkar tetap seperti biasa,” kata Ical usai acara Rakernas Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) yang dibuka oleh Presiden SBY di Hotel Ritz Carlton, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (2/3/2010). Ical menegaskan, tidak ada kesepakatan dengan PD seputar penyebutan nama-nama yang bertanggung jawab dalam kasus Century. “Nggak-nggak begitu, tidak ada kesepakatan begitu. Kecuali Demokrat yang pindah sebut nama,” ujar dia. Memang bisa seperti itu? “Mungkinlah, kenapa tidak. Segala macam dalam politik kan mungkin,” jawab Ical. Ical menilai lobi-lobi dalam politik merupakan hal biasa dan tidak ada masalah. Meski lobi PD kian gencar, kata dia, Golkar tidak akan mengubah sikapnya. “Insya Allah malah mengubah sikap Demokrat,” kata Ical. Ical menambahkan, komunikasi dengan Presiden SBY juga terus dijalin. “Terus-terusan saja,” cetus dia. Ketika ditanya ada parpol yang minta barter dengan kasus hukum, Ical melempar jawabannya kepada Staf Khusus Presiden SBY Bidang Hukum Denny Indrayana. “Tanya saja ke Denny,” kata Ical. (aan/iy)
Selasa, 2 Maret 2010 | 10:46 WIB
JAKARTA, – Ketua Fraksi Partai Demokrat, Anas Urbaningrum mengakui, partainya masih terus berupaya melakukan konsolidasi dengan fraksi-fraksi partai koalisi untuk menyamakan persepsi. Khususnya mengenai alasan diambilnya kebijakan Penyertaan Modal Sementara terhadap Bank Century.
“Dengan fraksi koalisi, kami terus komunikasi untuk mencari titik temu, [...]
2010-03-01 19:01:51 – Jakarta -
Partai Demokrat (PD) akhirnya melihat ada pelanggaran pada proses bailout, yaitu ketika merger dan PMS. PD pun cenderung untuk memilih opsi kedua dari tim perumus Pansus Century.”Benar, PD lebih cenderung memilih opsi kedua. Kami terbuka pada kecenderungan terdapat pelanggaran pada pelaksanaan. Tapi kebijakan dari prosedur sudah sah,” kata anggota Pansus asal PD, Benny K Herman di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (1/3/2010).Benny menyatakan pihaknya mengupayakan adanya rumusan tunggal Pansus untuk dilaporkan ke paripurna. “Kalau ada opsi-opsi, kita serahkan ke mekanisme pengambilan keputusan,” jelasnya.Benny tidak membantah pihaknya telah melakukan lobi ke partai koalisi agar memiliki 1 suara. “Itu wajar, kesimpulan bersama. Mengacu pada hasil pemeriksaan selama di Pansus. Mungkin kita yang salah, mereka yang benar, mungkin mereka yang salah kita yang benar,” jelasnya.Ketua tim perumus Mahfudz Siddiq sebelumnya menyatakan pihaknya telah merumuskan 3 opsi. Pertama, FPJP dan PMS, kebijakan dan pelaksanaannya tidak bermasalah. Kedua, kebijakan FPJP dan PMS tidak bermasalah tapi pelaksanaannya bermasalah. Ketiga, baik kebijakan dan pelaksanaan FPJP dan PMS bermasalah. (amd/yid)
2010-03-01 17:14:55 – Jakarta -
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengaku senang karena Partai Koalisi mulai membulat. PKB melihat indikasi partai koalisi yang keras di Pansus Angket Century mulai berbalik arah mengikuti jalan PKB.”Mereka mulai ikut PKB,” kata anggota Pansus Century dari FPKB M Toha saat berbincang santai dengan wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (1/3/2010).Toha melihat kembalinya partai koalisi ke pangkuan Partai Demokrat (PD) karena lobi. “Intensif sekali dan ada hasilnya,” imbuh Toha.Menurut Toha, kembalinya beberapa partai seperti Partai Amanat Nasional (PAN) membuat PKB makin tenang. Setidaknya, menurut Toha, PKB tidak harus sampai malu.”Saya rasa kita jangan munafik, daripada malu di belakang,” kata Toha santai.Sebaliknya bagi mereka yang berubah haluan, Toha menilai akan sedikit malu. Apalagi rakyat melihat mereka terlalu bersemangat di depan.”Rakyat semua tahulah kita ini menyelamatkan partai,” papar Toha. (van/nwk)
2010-03-01 14:48:05 – Palembang -
Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin secara mendadak melakukan tes narkoba terhadap 49 pejabat eselon II dan 245 pejabat eselon III di lingkungan pemerintah Sumsel, Senin (01/03/2010). Ada delapan pejabat yang terindikasi menggunakan narkoba.Namun, Badan Narkotika Provinsi (BNP) dan Direktorat Narkoba Polda Sumsel belum bisa memastikan, apakah mereka pengguna Narkoba atau faktor lain karena hasil tes urine menunjukan positif. Untuk itu, kedelapan pejabat ini menjalani pemeriksaan darah.Cerita pemeriksaan terhadap pejabat itu relatif unik. Sesuai agenda acara dikeluarkan Bagian Protokol Pemprov Sumsel, bahwa pada Senin (01/03/2010) pagi, digelar acara rapat staf gubernur dengan pejabat eselon II dan III lengkap, dihadiri Gubernur Sumsel Alex Noerdin, Wakil Gubernur Sumsel Eddy Yusuf , dan Sekdaprov Sumsel Musyrif Suwardi, MM berlangsung di Auditorium Pemprov Sumsel.Tidak ada kecurigaan sedikit pun di wajah para pejabat ini yang hadir. Saat Alex Noerdin dan rombongan masuk ruangan, suasana tenang dan hening. Protokol pun memulai acaranya dengan tema bahasan sesuai dengan undangan “Rapat Staf”. Tiba gilirannya, Alex Noerdin naik podium.”Saat menjabat Bupati Muba lima tahun lalu, sama seperti saat ini, saya melakukan tes urine bagi 1.000 pegawai. Hari ini, kita tes urine dan semua pintu keluar-masuk ruangan kita kunci dan tidak ada yang boleh keluar ruangan,” kata Alex Noerdin yang hanya menyampaikan pidato singkatnya.Mendengar itu, suasana di auditorium mulai riuh dan terpancar wajah kegelisahan. Hanya selang beberapa menit, rombongan Badan Narkotika Provinsi (BPN), Badan Narkoba Nasional (BNN) dan personel polisi Direktorat Narkoba Polda Sumsel dengan pakaian rompi hitam masuk ke ruangan.Dengan cepat dan sigap, sekitar 45 petugas langsung bekerja. Petugas Pol-PP dan BNN langsung menjaga semua akses keluar ruangan. Untuk pejabat wanita tes urine dilakukan bagian lobi belakang, sedangkan pejabat laki-laki di bagian lobi depan. Tidak hanya itu, pemeriksa juga telah menyediakan puluhan dus air meneral untuk memancing peserta tes untuk buang air kecil.Hasil tes urine dilakukan Tim Dokter dari Kesehatan Polda Sumsel berhasil menjaring delapan orang pejabat; empat laki-laki dan empat wanita. Mereka itu dua pejabat laki-laki eselon II (setingkat Kepala Dinas), dua pejabat eselon III dan empat perempuan dari eselon III. “Kami tidak mau menyebutkan nama karena masih dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Mungkin saja, mereka konsumsi obat karena sakit yang diderita dan akan kita cek ke dokternya,” kata Direktur Narkoba Sumsel AKBP Teguh Prayitno.”Semua hasil akhir, termasuk pemeriksaan darah bagi yang positif akan dilaporkan kepada gubernur. Soal nama-mana, itu kewenangan gubernur untuk menyebutkannya,” kata Teguh.Sementara Alex Noerdin mengatakan pemeriksaan tes urine narkoba terhadap pejabat di lingkungan Pemprov Sumsel bertujuan mengingatkan. “Beberapa hari ini kan libur panjang, sehingga Senin ini kita lakukan tes. Dan ini betul mendadak dan tidak ada yang diberitahukan. Pemeriksaan dan tes urine ini sekaligus mengingatkan jajaran pejabat di Sumsel agar tidak main-main dengan narkoba.” katanya.Bagi mereka yang menggunakan, Alex Noerdin mengajak agar mereka berpikir untuk tidak lagi memakainya. Kalaupun ada yang terjaring, jelas akan diberikan sanksi. Soal sanksinya, Alex Noerdin tidak mau menyebutkannya. Namun untuk pastinya, bagi yang terjaring akan ada pemeriksaan lanjutan berupa tes darah.”Jadi belum tentu mereka yang terjaring dan hasil tes urinenya positif, mereka pemakai. Masih ada pemeriksaan lanjutan,” katanya. (tw/djo)
