Suara Redaksi “Haruskah bailout Century terus dibahas?”
Barack OBAMA “Sebaiknya konflik politik segera diakhiri. Atmosfer ekonomi mulai terpengaruh.”
Kamis 11/02/2010| 21:01 wib
WASHINGTON – Serangkaian gempa dashyat makin sering dialami bumi belakangan ini. Pertama gempa mengguncang Haiti, kemudian Cile dan selanjutnya Turki. Belum sejumlah negara yang diterjang tsunami.
Dashyatnya gempa yang terjadi tahun ini membuat kekhawatiran dari warga dunia, jika ada sesuatu yang mengancam dari dalam bumi, apakah ini tanda-tanda [...]
Selasa, 9 Maret 2010 | 11:50 WIB
JAKARTA, – Aliansi Parlemen Jalanan (APJ) menggelar demo di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Selasa (9/3/2010). Massa yang terdiri dari puluhan kaum ibu-ibu ini mendesak Pelaksana tugas sementara (Plt) Ketua KPK Tumpak Hatorangan Panggabean mundur dari jabatannya.
“Demi menyelematkan KPK, kami merasa perlu [...]
2010-03-04 22:41:07 – Jakarta -
SBY tidak akan mendiamkan begitu saja hasil pansus hak angket Century. SBY akan mempelajari data dan temuan yang didapatkan pansus.”Dengan sikap yang positif pada saatnya saya akan mempelajari apa yang disampaikan oleh DPR untuk tindak lanjut berikutnya,” kata SBY dalam pidatonya di Istana Merdeka, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta, Kamis (4/3/2010).SBY menjelaskan, jika dalam pelaksanaan kebijakan tersebut ada kesalahan dan penyimpangan sebagaimana yang ditemukan oleh Panitia Angket Bank Century, mesti dipastikan siapa yang bertanggung jawab terhadap kesalahan dan penyimpangan itu. “Kita pun mesti mengetahui apakah kesalahan itu bersifat administratif atau sebuah pelanggaran hukum. Dengan demikian koreksi dan sanksinya menjadi lebih tepat dan adil,” terangnya.SBY menjamin pemerintah yang saya pimpin akan terus menjalankan pemerintahan yang bersih. “Terkait dengan kasus Bank Century ini justru kita harus menindak lanjuti secara tuntas indikasi penyimpangan dan kejahatan oleh pihak-pihak tertentu yang nyata-nyata merugikan negara,” tutupnya. (ndr/asy)
2010-03-04 21:28:22 – Jakarta -
Presiden SBY cukup geram melihat hiruk-pikuk kasus Century yang selalu menghiasi headline media nasional. SBY mensinyalir ada pihak yang bersembunyi di balik kisruh skandal Bank Century.”Terkait dengan kasus Bank Century ini, justru kita harus menindaklanjuti secara tuntas indikasi penyimpangan dan kejahatan oleh pihak-pihak tertentu yang nyata-nyata merugikan negara. Boleh jadi, selama ini mereka berlindung dan bersembunyi di balik hiruk-pikuk politik Bank Century,” kata SBY dalam jumpa pers di Istana Negara, Jakarta, Kamis (4/3/2010).Tapi siapa orang yang dimaksud SBY, tidaklah jelas. Apakah tokoh pengemplang pajak? SBY tidak menyebut nama. Lebih lanjut SBY menyatakan tidak akan mundur seinci pun untuk tetap melanjutkan program penegakan hukum yang sudah dicanangkan selama ini. Sebab, cara itulah yang diyakini akan menjadikan pemerintahan efektif karena bersih dari seluruh hal-hal yang merusak.”Perlu saya tegaskan di sini, pemerintah yang saya pimpin akan terus menjalankan pemerintahan yang bersih,” tegasnya.SBY juga menegaskan komitmennya untuk menjadikan pemerintahannya mewujudkan kesejahteraan rakyat secara nyata. “Pemerintahan yang saya pimpin akan terus memegang tanggung jawab, serta mencurahkan segala upaya untuk memajukan kehidupan bangsa dan meningkatkan kesejahteraan rakyat di seluruh tanah air,” pungkasnya. (yid/asy)
2010-03-04 21:09:02 – Jakarta -
Presiden SBY menghargai sikap-sikap fraksi di DPR yang menolak pemakzulan. Bangsa ini lebih memerlukan ketenangan politik.”Saya menghargai bahwa mayoritas fraksi di DPR menolak dengan tegas kemungkinan pemakzulan itu,” terang SBY dalam pidatonya di Istana Merdeka, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta, Kamis (4/3/2010).SBY menegaskan, mekanisme pemakzulan memang diatur dalam UUD 1945, tetapi semua mesti memahami bahwa aturan itu hanya dapat dilakukan dalam situasi yang nyata-nyata terkait dengan terlanggarnya pasal-pasal pemakzulan (impeachment articles). “Sebaiknya kita sungguh memahami dan menghormati konstitusi kita dan tetap menjaga ketenangan dalam kehidupan politik kita,” tutupnya. (ndr/iy)
Keberadaan media online telah menggeser popularitas media cetak di Amerika Serikat, hal tersebut terlihat dalam hasil sebuah jajak pendapat. Media online merupakan bentuk media paling poluler, di bawah stasiun televisi lokal dan nasional, demikian disebutkan oleh Pew Research Center.
“Orang-orang ingin terus mendapatkan informasi dan berita terkini, kapanpun dan dimanapun.” Media cetak di AS dan Inggris [...]
2010-02-25 11:25:09 – Jakarta -
Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Jimly Asshidiqie meminta Presiden SBY tenang saja menghadapi kesimpulan Pansus Century. Skandal Century harus dijadikan pelajaran penting untuk membenahi mafia perbankan di Indonesia.”Mari kita selesaikan masalah ini secara sederhana saja. Presiden jangan terlalu reaktif,” kata Jimly dalam acara seminar ‘Membongkar Fakta dan Merumuskan Solusi Kasus Bank Century’ di gedung Lembaga Administrasi Negara (LAN), Jl Veteran 10, Jakarta Pusat, Kamis (25/2/2010).Menurut mantan Ketua MK ini, kasus skandal Bank Century merupakan bukti nyata masih adanya mafia perbankan yang bisa jadi bekerjasama dengan para pejabat negara. SBY pun diminta peka terhadap masalah ini dan menjadikan momentum ini sebagai perang terhadap mafia perbankan.”Mari kita benahi dari awal. Karena dalam masalah ini kita semakian melihat banyaknya mafia di negara kita, tidak hanya mafia hukum saja seperti dari pengusaha. Mafia perbankan juga banyak yang bisa melibatkan pejabat,” papar Jimly. Jimly meminta semua pihak untuk tidak menuding orang-orang tertentu sebelum diputuskan oleh pengadilan. Hal ini sangat penting untuk menghargai wibawa lembaga pengadilan dan HAM yang bersangkutan.”Biarlah itu diproses di penegakan keadilan. Dalam penegakan keadilan, bukan cari orang yang salah, tapi orang yang jahat. Biarlah penegak hukum yang nanti menindak mereka jika memang terbukti,” pintanya. “Sebenarnya saat ini masa transisi kita untuk mencoba kehidupan bernegara yang lebih baik. Kita harus manfaatkan ini, jangan sampai terbawa arus Century,” kata Jimly. (yid/nrl)
2010-02-20 08:08:24 – Jakarta -
Sentilan Presiden Susilo Bambang Yudhyono (SBY) terhadap Menkominfo Tifatul Sembiring seolah mempunyai efek domino. Teguran Presiden terhadap Tifatul agar tidak membuat polemik terkait RPM Konten Multimedia, sepertinya didengar seksama oleh menteri yang lain.Adalah Menteri Agama Suryadharma Ali mungkin salah satu yang memasang telinga lebar-lebar atas teguran atasan ke rekannya tersebut. Maklum saja, permintaan Presiden kepada Tifatul untuk menghindari polemik terkait pembahasan RPM Konten Multimedia secara tidak langsung juga mengarah kepadanya. “Sebaiknya terhadap peraturan, masyarakat dijajaki, diajak bicara yang lain, seperti apa kalau ada pengaturan dan sebagainya. Ini proses awal, andai kata ada isu lain atau masalah lain yang diperlukan pengaturan lebih lanjut, ada mekanisme yang perlu ditempuh,” kata Presiden SBY dalam pembukaan Rapat Kabinet di kantor Presiden, 18 Februari lalu.Seperti diketahui, meski tidak sekencang polemik RPM Multimedia, Suryadharma juga sedang dirundung polemik perihal RUU Hukum Materil Peradilan Agama yang di dalamnya berisi aturan pidana bagi pelaku nikah yang tidak dicatatkan (nikah siri). Nah, Jumat 19 Februari kemarin Menag meminta masyarakat menghentikan polemik seputar RUU Nikah Siri tersebut.Permintaan Menag tersebut juga diawali oleh kejanggalan dan ketidakkonsistenan pernyataannya terkait ’status’ RUU Nikah Siri dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2010-2014. Terakhir, pada 18 Februari, dengan waktu yang hampir bersamaan dengan teguran Presiden tersebut, Menag mengatakan RUU tersebut belum masuk dalam Prolegnas.”Belum, kan masih draf, bagaimana bisa masuk prolegnas? Wong presiden saja belum menyerahkan ke DPR,” kata Menag saat itu.Pernyataan tersebut nyata-nyata bertentangan dengan pernyataan yang ia buat sendiri dua hari sebelumnya, 16 Februari 2010. Menag membenarkan RUU itu telah masuk dalam Prolegnas. “Baru masuk di Badan Legislasi. Itu rancangan itu dari Depag, begitu,” kata Menag saat itu.Wakil Ketua Badan Legislasi DPR, Ida Fauziah, menyatakan RUU Nikah Siri sudah masuk dalam Prolegnas 2010-2014, bahkan termasuk satu dari 54 RUU yang menjadi prioritas pembahasan 2010. Seperti diketahui, untuk bisa masuk Prolegnas prirotas 2010 (dibahas DPR), draf RUU usulan pemerintah harus disampaikan dari Kementrian terkait ke Sekretariat Negara untuk mendapat persetujuan dari Presiden. Apa bisa draf RUU sampai ke DPR tanpa persetujuan (ditandatangani) Presiden?Pakar komunikasi politik dari Universitas Indonesia, Effendi Ghazali, mengatakan para menteri seharusnya tidak terlalu reaktif menanggapi teguran Presiden SBY. Jika para menteri yakin atas apa yang dilakukannya, apalagi sudah mendapat persetujuan Presiden, menteri tidak perlu ragu.”Tidak perlu over reaktif. Tidak perlu paranoid. Kalau yakin benar, dan sesuai dengan garis presiden, jalan terus dong,” kata Effendi.Untuk kasus Tifatul, jelas Effendi, teguran Presiden SBY memang beralasan. Sebab apa yang dilakukan Tifatul bertentangan dengan pesan Presiden pada Hari Pers Nasional 9 Februari lalu, yakni people-centered democracy, bukan media-centered democracy. RPM Konten Multimedia yang diwacanakan Tifatul jelas berdampak pada yang terakhir.Dalam hal ini, lanjut Effendi, para menteri harus bisa membaca dan mengerti dengan baik teguran dan pesan presiden tersebut. “Jangan serta merta demi menarik simpati lantas mundur,” kata dia.Staf Divisi Pelayanan Hukum Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan (LBH APIK), Abdul Hamim Jauzie, mengatakan pro kontra atas sebuah rencana pembahasan dan penetapan RUU adalah hal yang baik bagi sebuah negara demokrasi.”Hal ini juga menandakan demokrasi yang sudah mulai maju,” kata Jauzie.Dengan kata lain, kebenaran akan muncul lewat diskursus sosial yang sehat, meski prosesnya panjang dan berliku. Seperti kata pepatah: katakan kebenaran walau itu pahit, ketimbang manis (baca: menenangkan) namun menjerumuskan. Tapi, jika teguran dan sikap tersebut dilatarbelakangi situasi politik yang memanas belakangan ini, apalagi soal Century, jelas itu pahit untuk rakyat! (lrn/lrn)
2010-02-20 08:08:24 – Jakarta -
Sentilan Presiden Susilo Bambang Yudhyono (SBY) terhadap Menkominfo Tifatul Sembiring seolah mempunyai efek domino. Teguran Presiden terhadap Tifatul agar tidak membuat polemik terkait RPM Konten Multimedia, sepertinya didengar seksama oleh menteri yang lain.Adalah Menteri Agama Suryadharma Ali mungkin salah satu yang memasang telinga lebar-lebar atas teguran atasan ke rekannya tersebut. Maklum saja, permintaan Presiden kepada Tifatul untuk menghindari polemik terkait pembahasan RPM Konten Multimedia secara tidak langsung juga mengarah kepadanya. “Sebaiknya terhadap peraturan, masyarakat dijajaki, diajak bicara yang lain, seperti apa kalau ada pengaturan dan sebagainya. Ini proses awal, andai kata ada isu lain atau masalah lain yang diperlukan pengaturan lebih lanjut, ada mekanisme yang perlu ditempuh,” kata Presiden SBY dalam pembukaan Rapat Kabinet di kantor Presiden, 18 Februari lalu.Seperti diketahui, meski tidak sekencang polemik RPM Multimedia, Suryadharma juga sedang dirundung polemik perihal RUU Hukum Materil Peradilan Agama yang di dalamnya berisi aturan pidana bagi pelaku nikah yang tidak dicatatkan (nikah siri). Nah, Jumat 19 Februari kemarin Menag meminta masyarakat menghentikan polemik seputar RUU Nikah Siri tersebut.Permintaan Menag tersebut juga diawali oleh kejanggalan dan ketidakkonsistenan pernyataannya terkait ’status’ RUU Nikah Siri dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2010-2014. Terakhir, pada 18 Februari, dengan waktu yang hampir bersamaan dengan teguran Presiden tersebut, Menag mengatakan RUU tersebut belum masuk dalam Prolegnas.”Belum, kan masih draf, bagaimana bisa masuk prolegnas? Wong presiden saja belum menyerahkan ke DPR,” kata Menag saat itu.Pernyataan tersebut nyata-nyata bertentangan dengan pernyataan yang ia buat sendiri dua hari sebelumnya, 16 Februari 2010. Menag membenarkan RUU itu telah masuk dalam Prolegnas. “Baru masuk di Badan Legislasi. Itu rancangan itu dari Depag, begitu,” kata Menag saat itu.Wakil Ketua Badan Legislasi DPR, Ida Fauziah, menyatakan RUU Nikah Siri sudah masuk dalam Prolegnas 2010-2014, bahkan termasuk satu dari 54 RUU yang menjadi prioritas pembahasan 2010. Seperti diketahui, untuk bisa masuk Prolegnas prirotas 2010 (dibahas DPR), draf RUU usulan pemerintah harus disampaikan dari Kementrian terkait ke Sekretariat Negara untuk mendapat persetujuan dari Presiden. Apa bisa draf RUU sampai ke DPR tanpa persetujuan (ditandatangani) Presiden?Pakar komunikasi politik dari Universitas Indonesia, Effendi Ghazali, mengatakan para menteri seharusnya tidak terlalu reaktif menanggapi teguran Presiden SBY. Jika para menteri yakin atas apa yang dilakukannya, apalagi sudah mendapat persetujuan Presiden, menteri tidak perlu ragu.”Tidak perlu over reaktif. Tidak perlu paranoid. Kalau yakin benar, dan sesuai dengan garis presiden, jalan terus dong,” kata Effendi.Untuk kasus Tifatul, jelas Effendi, teguran Presiden SBY memang beralasan. Sebab apa yang dilakukan Tifatul bertentangan dengan pesan Presiden pada Hari Pers Nasional 9 Februari lalu, yakni people-centered democracy, bukan media-centered democracy. RPM Konten Multimedia yang diwacanakan Tifatul jelas berdampak pada yang terakhir.Dalam hal ini, lanjut Effendi, para menteri harus bisa membaca dan mengerti dengan baik teguran dan pesan presiden tersebut. “Jangan serta merta demi menarik simpati lantas mundur,” kata dia.Staf Divisi Pelayanan Hukum Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan (LBH APIK), Abdul Hamim Jauzie, mengatakan pro kontra atas sebuah rencana pembahasan dan penetapan RUU adalah hal yang baik bagi sebuah negara demokrasi.”Hal ini juga menandakan demokrasi yang sudah mulai maju,” kata Jauzie.Dengan kata lain, kebenaran akan muncul lewat diskursus sosial yang sehat, meski prosesnya panjang dan berliku. Seperti kata pepatah: katakan kebenaran walau itu pahit, ketimbang manis (baca: menenangkan) namun menjerumuskan. Tapi, jika teguran dan sikap tersebut dilatarbelakangi situasi politik yang memanas belakangan ini, apalagi soal Century, jelas itu pahit untuk rakyat! (lrn/lrn)
2010-02-03 17:05:56 – Jakarta -
Partai Hanura menyodorkan solusi baru tapi lama untuk mengakhiri kejumudan politik terkait skandal Bank Century. Wapres Boediono dan Menkeu Sri Mulyani harus mengundurkan diri dari jabatannya detik ini juga.”Rakyat sudah letih, DPR juga sudah letih dalam Pansus, karena meletihkan dari pagi sampai pukul 24.00 WIB. Maka solusinya mundur Boediono, mundur Sri Mulyani. Saya kira itu yang harus dilakukan,” ujar Anggota Fraksi Partai Hanura, Abdillah Ahmad Fauzi.Hal itu disampaikan dia dalam diskusi “Mencermati Lobi Politik di Pansus Hak Angket Bank Century” di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (3/2/2010).Menurut Abdillah, sudah nyata-nyata terdapat dugaan korupsi dalam pemberian bailout kepada Bank Century. Dana itu juga diberikan kepada bank yang sudah kolaps. Menurutnya, Bank IFI saja yang levelnya sama, kala itu langsung ditutup oleh pemerintah.Karenanya, ia meminta kearifan Boediono dan Sri Mulyani sebagai negarawan untuk meninggalkan jabatan masing-masing. Mengundurkan diri juga merupakan sikap terhormat bagi seorang pejabat.”Seperti di Jepang, tidak perlu harakiri, pemunduran juga sudah terhormat. Kalau ada pemakzulan jangan dulu, karena Pansus masih belum selesai. Tapi kalau ada jalan keluar, maka kami mohon negarawan tersebut dapat mengundurkan diri,” pungkasnya.Pada Kamis 4 Februari, Pansus Century akan menyampaikan laporan sementara pada rapat paripurna DPR. (amd/irw)
