Suara Redaksi “Haruskah bailout Century terus dibahas?”
Barack OBAMA “Sebaiknya konflik politik segera diakhiri. Atmosfer ekonomi mulai terpengaruh.”
Senin, 8 Maret 2010 | 05:16 WIB
BEIJING, – China sejauh ini telah menghukum 198 orang karena terlibat dalam kekerasan etnik mematikan Juli lalu di wilayah baratnya Xinjiang yang bergolak. China katakan baik lebih banyak hukuman akan datang. Informasi ini berasal dari seorang pejabat penting, Minggu (7/3/2010).
Hampir 200 orang tewas dan [...]
Kamis, 4 Maret 2010 | 19:05 WIB
ISLAMABAD, — Seorang bocah warga negara Inggris berusia lima tahun diculik kawanan perampok di Pakistan, demikian dikatakan polisi, Kamis (4/3/2010).
Bocah yang diculik pada Rabu malam tersebut berada di satu rumah keluarga di kota Jhelum, 120 kilometer sebelah selatan Islamabad.
”Kawanan perampok itu juga membawa lari uang tunai sebesar 150.000 [...]
Kamis, 4 Maret 2010 | 09:44 WIB
JAKARTA, – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera melakukan gelar perkara terkait dengan kasus Bank Century untuk menentukan bisa dinaikkan ke tahap penyidikan atau belum.
”Besok (Kamis ini) kami baru ekspos (gelar perkara). Kami tak tergantung hasil Pansus DPR karena kami dalam ranah penegakan hukum,” kata [...]
2010-03-04 01:45:23 – Jakarta -
Wakil Presiden Boediono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani diminta nonaktif. Hal ini dimaksud agar proses penegakan hukum terhadap keduanya berjalan lancar.”Kami meminta sebuah sikap gentlemen, sebuah penyikapan yang tegas, sebuah penyikapan yang gentlemen dan negarawan kepada para pihak khususnya, saudara Boediono dan Sri Mulyani Indrawati untuk mempertimbangkan apa yang dihasilkan paripurna hari ini,” kata anggota Tim 9 Akbar Faizal di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (4/3/2010) dini hari. “Untuk barangkali menonaktifkan diri dulu supaya tidak menganggu proses pemeriksaan yang dilakukan lembaga penegak hukum,” imbuhnya.Permintaan nonaktif kepada kedua pejabat negara tersebut menurut Akbar merupakan kelanjutan dari rekomendasi dari Pansus. “Karena pada kesimpulan merekomendasikan penyelidikan mereka oleh penegak hukum,” papar pria yang sering ke DPR naik KRL tersebut.Bagaimana jika lembaga penegak hukum tidak menemukan bukti-bukti? Saya katakan kita lihat, cuma barangkali tidak ada peluang untuk itu,” ujarnya. (anw/ddt)
2010-03-03 06:35:52 – Jakarta -
Saling serang antara Staf Khusus Presiden SBY, Andi Arief dan politisi PKS Ansi Arief terus berlanjut. Andi yang telah melaporkan dugaan L/C fiktif Misbakhun meminta PKS menonaktifkan wakilnya di DPR tersebut.”Untuk memudahkan penyelidikan nantinya, Misbakhun sebaiknya nonaktif,” ujar Andi saat dihubungi detikcom, Selasa (2/3/2010).Tidak hanya itu, Andi berharap Badan Kehormatan DPR segera memanggil Misbahkun. Ia menilai inisiator Pansus Hak Angket Bank Century itu telah menyembunyikan menyembunyinkan dirinya sebagai deposan bermasalah dalam perjalanan pansus.”Bukti-bukti dan hasil audit BPK terhadap bank century menunjukkan ada 10 perusahaan ber-L/C bodong termasuk PT Selalang Internasional,” tandasnya.Andi menyambut baik laporan Misbakhun ke Mabes Polri terkait dugaan pencemaran nama baik atasnya. Hal seperti itu wajar dalam alam demokrasi Indonesia yang bermartabat. “Walaupun saya kira akan percuma saja,” cetusnya. Misbakhun duduk sebagai Komisaris PT Selalang Prima Internasional. Pada 19 November 2007 muncullah soal penerbitan L/C dari Bank Century. Saat itu Selalang memperoleh fasilitas L/C sebesar US$ 22,5 juta, untuk membeli Bintulu Condensate dari Grain and Industrial Product Trading. Perusahaan Misbakhun menjaminkan deposito di Century sebesar US$ 4,5 juta.Misbakhun sebelumnya menegaskan tidak ada L/C fiktif apalagi korupsi yang dia lakukan. Kasus yang ada adalah L/C gagal bayar atas nama Selalang. Sebagian dana kredit itu pun, lanjut dia, di sudah mulai dicicilnya. (irw/fiq)
2010-03-02 21:53:52 – Jakarta -
Komite Aksi Solidaritas Untuk Munir (KASUM) mendatangi anggota Wantimpres Jimly Asshiddiqie. Mereka mendesak agar Wantimpres memberikan masukan pada Presiden SBY untuk melakukan investigasi ulang terhadap kasus pembunuhan terhadap aktivis HAM Munir.”Yang pertama kami menyampaikan kepada presiden lewat wantimpres yaitu segera mengajukan peninjauan kembali, yang kedua mempertimbangkan persidangan ulang, lalu investigasi baru oleh kepolisian,” kata anggota KASUM, Usman Hamid, di Gedung Wantimpres, Jl Veteran, Jakarta, Rabu (2/3/2010).Selain Usman, hadir aktivis KASUM lain seperti Ketua Setara Institute Hendardi, istri Munir Suciwati dan aktivis Kontras lainnya.Menurut Usman, tiga usulan tersebut penting untuk segera dilakukan pemerintah dalam mencari dalang kasus pembunuhan Munir. Sebab, setelah vonis bebas terhadap Muchdi PR perlu dilakukan pelaku sesungguhnya otak pelaku pembunuhan terhadap aktivis HAM tersebut.”Kasus ini harus ada ujungnya. Jika hakim menilai Muchdi tidak bersalah, berati perlu ada penyelidikan baru dong untuk mencari pelaku sesungguhnya?” tegas Usman.Jimly saat ditemui secara terpisah menegaskan, usulan tersebut akan didiskusikan secara menyeluruh bersama anggota Wantimpres lain. Namun, dari beberapa usulan tersebut, ada yang realistis dan ada yang masih bersifat idealis.”Ya, kita tampung. Saya harus menyampaikan ke anggota lain. Saya bisa menangkap ide-ide mereka, tapi dari berbagai kemungkinan itu ada yang realistis ada yang sulit dikerjakan, jadi kita perlu diskusikan dulu,” jawabnya.Kasus Munir memang sejak awal menjadi perhatian publik. Ia terbunuh pada tahun 2004 silam ketika melakukan perjalanan menuju Belanda menggunakan maskapai Garuda Indonesia. Berdasarkan hasil visum dokter forensik, Munir meninggal karena diracun dengan zat kimia, arsenik.Bekas pilot Garuda Indonesia, Pollycarpus Budihari Priyanto telah dihukum pidana 20 tahun penjara. Namun, terdakwa lainnya, mantan Deputi V Badan Intelijen Indonesia (BIN) bebas murni.Seiring dengan waktu, Majelis Eksaminasi Publik bersama Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengeluarkan rekomendasi kepada Kejaksaan dan Kepolisian untuk membuka kembali kasus pembunuhan ini. Mereka meminta agar dilakukan persidangan ulang. (mad/irw)
2010-03-02 20:37:50 – Jakarta -
Bukti baru terkait penyelidikan Pansus Century yang diserahkan anggota Fraksi Partai Demokrat (FPD) I Gede Swastika dalam paripurna DPR siang tadi adalah insiatif pribadi. Namun fraksi sebelumnya sudah diberitahu lebih dulu.”Itu inisiatif pribadi beliau, bukan perintah fraksi,” kata sekretaris FPD Agus Budi Santoso dihubungi detikcom lewat telepon, Selasa (2/3/2010).Dikatakan Agus, sebelum Swastika menyerahkan ke pimpinan DPR di paripurna siang tadi, Swastika sudah mengkomunikasikan soal temuan baru ini ke fraksi. Karena itu fraksi memang sudah mengetahui mengenai rencana itu. Saat ditanya apa detil data baru itu, Agus Budi mengaku belum tahu. Menurut dia, meski sudah data itu sudah dikomunikasikan, namun fraksi belum membaca secara lengkap isi bukti-bukti baru yang disampaikan anggota FPD asal Bali itu.Sebelumnya, Agus juga memastikan bukti-bukti baru yang disampaikan Swastika itu terkait dengan penyelidikan Pansus Century. Tidak ada kaitannya dengan kasus-kasus hukum yang ramai diberitakan, termasuk soal data L/C US$ 22,5 juta. (Rez/asy)
Selasa, 2 Maret 2010 | 12:10 WIB
KUTAI, — Sejumlah kalangan di Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, kini menyoroti dan menggunjingkan peredaran video mesum yang pemerannya adalah para “artis lokal”.
Video mesum yang memperlihatkan hubungan layaknya suami-istri itu dilakukan sepasang “pengantin” di dalam kamar sebuah hotel ternama di [...]
2010-03-02 01:15:11 – Jakarta -
Pansus Century menyayangkan statemen Presiden SBY soal siap bertanggungjawab atas bailout Century keluar di akhir tugas pansus. SBY dinilai telat menyatakan sikapnya.”Kesadarannya (SBY) terlambat. Dia sebenarnya cuma setengah bertanggungjawab. Sebab dia bilang saya tanggung jawab, tapi tak pernah izin saya,” ujar anggota Pansus dari PDIP Ganjar Pranowo saat ditemui di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (1/3/2010).Hal senada juga disampaikan oleh anggota pansus lainnya dari PPP, M Romahurmuzy. Romahurmuzy mengatakan, statemen SBY telat sehingga tidak membuat dampak atas kesimpulan akhir pansus. “Apa yang disampaikan presiden sudah terlambat, tidak membuat dampak apapun pada panitia angket. Karena dilakukan pada saat penyelidikan sudah tuntas,” imbuhnya. Romahurmuzy menegaskan, jika statemen tersebut dikemukakan di awal tentu jalan ceritanya akan berbeda. Meski begitu, statemen SBY tidak akan ‘menyelamatkan’ Sri Mulyani dan Boediono.”Kalimat SBY juga bersayap yang sesungguhnya bermakna netral. Tidak memindahkan beban apapun dari dua orang yang bertanggung jawab Sri Mulyani dan Boediono ke presiden,” imbuhnya.”Kalimat bersayap itu menunjukkan kehati-hatian. Secara legal konektivitas beliau (SBY) terhadap kebijakan bailout memang terputus,” ungkapnya.Sebelumnya diberitakan, Presiden SBY siap bertanggung jawab soal pengambilan keputusan bailout Bank Century yang dilakukan pemerintah pada November 2008, meskipun keputusan tersebut diambil tidak melalui izinnya.”Meskipun saya tidak ada di tanah air saat itu, meski dalam merumuskan langkah tindak perbankan dan perekonomian yang mesti dilakukan terhadap Bank Century dan meskipun baik Gubernur BI dan Menkeu tidak melalui izin saya, karena beliau bekerja dengan UU, saya katakan bahwa yang dilakukan penyelamatan perekonomian kita adalah benar,” jelas SBY.”Pertama kali yang saya sampaikan pada tanggal 23 november 2008 dan saya ulangi lagi pada arahan di Cilangkap, di Madiun, sebagai tindakan untuk selamatkan perekonomian kita, itu benar. Dan saya bertanggung jawab,” tandasnya dalam pertemuan dengan para bankir di kantornya, Jakarta, Senin (1/3/2010) (ape/Ari)
2010-03-02 00:10:29 – Jakarta -
Penyelidikan Pansus Hak Angket DPR tentang kasus Bank Century akhirnya berakhir. Pansus memberikan dua opsi kesimpulan dan rekomendasi yang akan diajukan ke rapat paripurna.Demikian hasil rapat pleno terakhir Pansus di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (1/3/2010) malam. Dalam kesimpulan, dua opsi tersebut saling bertolak belakang dalam hal proses pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) dan pemberian Penyertaan Modal Sementara (PMS).Opsi pertama (A) menyatakan pemberian FPJP dan PMS tidak bermasalah karenadilakukan untuk mencegah krisis dan sudah berdasar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan opsi kedua (C), menyatakan baik pemberian FPJP maupun PMS bermasalah.Alasannya, otoritas moneter dan fiskal telah melakukan penyimpangan dalampengambilan kebijakan. Kebijakan juga dinilai tidak berdasar hukum. Untuk nama-nama orang yang bertanggung jawab, opsi dua memasukkannya ke dalam matriks.Informasi yang dihimpun detikcom, tiga fraksi mendukung opsi pertama, yakni FPD, FPKB dan FPAN. Sementara untuk opsi kedua yakni, FPG, PDIP, FPKS, FPPP,F-Hanura, F-Gerindra. Melihat sangat bertolak belakangnya kedua opsi tersebut, kemungkinan besar pengambilan keputusan dilakukan secara voting. (lrn/ape)
