TNI AL Perketat Patroli Perbatasan

26 Agustus 2010, Jakarta — Aparat TNI AL meningkatkan frekuensi patroli di perbatasan Indonesia – Malaysia. Korps baju putih tak ingin insiden tiga petugas DKP dengan aparat Malaysia terulang kembali. “Jumlah kapal tidak ditambah hanya intensitasnya patrolinya lebih sering,” ujar Kadispenal Laksamana Herry Satrianegara kemarin. Saat ini di Selat Malaka sudah ada tujuh kapal dan di Selat Singapura ada empat kapal yang dioperasikan setiap hari.

Mantan Komandan KRI Teluk ratai itu menjelaskan, dalam melakukan pengamanan laut, TNI AL selalu berkoordinasi dengan petugas lain seperti DKP. “Kita saling mendukung,” katanya.

Dalam seminar di LIPI kemarin (25/8) Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mengakui pertahanan laut di perbatasan masih belum idela. Salah satu penyebabnya adalah luas wilayah dan armada yang terbatas. “Memang harus dilihat secara realistis. Perbatasannya luas sekali, dan kita harus patroli terus. Jadi, apa mungkin tiap hari berada di titik yang sama,” kata Purnomo.

Mantan Menteri ESDM itu menyebut, tidak setiap pulau terluar wilayah RI dijaga oleh aparat keamanan Terutama pulau-pulau yang memang tidak dapat dihuni. “Fungsinya sebagai titk garis batas laut,” katanya.

Menhan menjelaskan ada enam instansi yang terlibat dalam pengamanan laut perbatasan. Selain Polri dan TNI AL, juga ada Bea dan Cukai, Kementerian Kelautan Perikanan dan Kementerian Perhubungan. Meski terkesan tidak efisien dan tumpang tindih, Poernomo membantah bahwa di antara mereka tidak ada koordinasi sehingga menyebabkan insiden pelanggaran garis batas laut bisa terjadi. “Kita tetap ada koordinasi,” katanya.

JPNN

Malaysia Bangun Jalan Tank di Perbatasan

Malaysia memborong 48 MBT PT-91 dari Polandia, tank ini modernisasi dari tank buatan Rusia T-72. Diperkirakan Malaysia akan menerobos perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan mengandalkan PT-91, jika terjadi konflik. TNI AD berencana membeli MBT sedangkan TNI AU akan menempatkan skuadron pesawat tanpa awak dan skuadron Tucano di Pulau Kalimantan. Pembelian Tucano masih belum ada kejelasan dari Kemenhan. (Foto: aliflamm)

25 Agustus 2010, Jakarta — Indonesia terkesan tak berdaya menghadapi Malaysia. Bahkan di sekitar perbatasan di kawasan Kalimantan, negara tetangga itu sudah membuat jaringan jalan untuk kendaraan militer seperti tank dan alat berat lainnya.

“Malaysia sekarang sudah membuat jaringan kendaraan militer di kawasan Kalimantan, sementara kita jangankan membangun jaringan jalan, rencana pun tak ada,” kata mantan wakil Kasad, Letjen TNI (pur) Kiki Syahnakri.

Pernyataan Kiki menjawab pertanyaan wartawan mengenai kemampuan TNI menghadapi kekuatan militer Malaysia, di Gedung DPR/MPR. Kiki datang ke DPR bersama sejumlah purnawirawan TNI/Polri untuk menemui Ketua MPR Taufik Kiemas guna menyampaikan keprihatinannya atas kondisi bangsa saat ini.

Lebih lanjut Kiki menjelaskan, selain kondisi TNI yang lemah, negara ini juga memiliki diplomasi yang tidak bagus. “Selain kondisi TNI, keadaan ekonomi kita juga payah,” jelasnya.

Pos Kota

Korem 033/Wira Pratama Gelar Pengibaran Merah Putih di 19 Pulau Terluar

Pasukan pengibar bendera bersiap mengibarkan duplikat bendera pusaka di Pulau Kisar, Kabupaten Maluku Barat Daya, Maluku, Selasa (17/8). Peringatan HUT Proklamasi ke-65 di Pulau kisar sebagai satu dari delapan pulau terluar yang berbatasan dengan Australia dan Timor Leste, sebagai puncak Sail banda 2010 dan dipimpin Gubernur Maluku Karel Albert Ralahalu dan dihadiri pejabat TNI/Polri, tokoh agama dan pemuda se-Maluku. (Foto: ANTARA/Vanno Lilinger/ss/NZ/10)

18 Agustus 2010, Kepri — Sejengkal tanahpun tidak akan kita serahkan kepada lawan, tetapi akan kita pertahankan habis-habisan. Meskipun kita tidak gentar akan gertakan lawan itu, tetapi kitapun harus selalu siap sedia (Pangsar Sudirman).

Dalam rangka menyambut dan memeriahkan Hari Ulang Tahun ke-65 Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 2010, Korem 033/Wira Pratama dibawah Komando Danrem Kolonel Czi Zainal Arifin, S.IP., dengan jajarannya mengelar kegiatan mengibarkan Bendera Merah Putih di 19 Pulau terluar atau juga sering tersebut pulau terdepan yang berbatasan dengan negara-negara asing seperti Malaysia, Singapura dan Vietnam pada saat detik-detik Kemerdekaan berlangsung seluruh Bendera Merah Putih telah terkibar di 19 pulau tersebut.

Kegiatan ini dilakukan sebagai salah satu upaya untuk menjaga dan mengamankan hak milik kedaulatan bangsa kita, dengan momentum hari kemerdekaan ini, diharapkan dapat memberikan tanda ingat dan mengugah kembali semangat bela negara dan cinta tanah air kepada seluruh bangsa yang dirasakan sudah mulai luntur. Bahwa kita memiliki pulau-pulau terluar yang perlu kita jaga dan diamankan keberadaanya, jangan sampai pengalaman pahit lepas dan beralih tangannya beberapa pulau akan terulang, akibat kelalaian atau perhatian yang kurang serius dalam menjaga hak milik bangsa, hal lain yang perlu di waspadai adalah pemanfaatan wilayah pulau terluar oleh pihak lain yaitu pencurian kekayaan alam atau laut termasuk kerawan kejahatan dengan pemanfaatan wilayah perbatasan yang kondisinya belum tertangani secara maksimal dalam aspek pertahananan.

Kibaran Merah putih di 19 Pulau terluar di wilayah Kepulauan Riau yang tepat pada HUT ke- 65 Republik Indonesia, semoga menginspirasi seluruh bangsa untuk mau dan peduli dalam memberdayakan pulau-pulau terluar, kami yakin menancapkan bendera merah putih saja tidaklah cukup, yang lebih penting adalah langkah kongkrit seluruh bangsa ini, secara bersama-sama berpikir dan berbuat bagaimana keberadaan pulau terluar khususnya secara ekonomi, budaya, sosial dan pertahanan dapat terkelola dengan baik.

Kedepan kami mengharapkan pulau terluar jangan lagi dianggap sebagai halaman belakang bangsa ini, tapi harus menjadi beranda terdepan yang patut menjadi perhatian kita bersama. Bukankah menjaga dan mempertahankan kedaulatan tanah air serta tumpah darah Indonesia adalah menjadi kewajiban dan panggilan tugas mulia bagi kita semua, Pemerintah dan TNI, oleh karena itu kita perlu mensinergikan program-program pembangunan untuk dapat dikerjakan bersama-sama dan bahkan menjadi prioritas dalam membangun baik prosporety maupun security. Kalau bukan kita siapa lagi yang dapat menjaga kedaulatan dan harga diri bangsa, semoga kita menjadi warga yang peduli dengan bangsanya sendiri dan semoga Indonesia akan tetap jaya selama-lamanya.

Penrem 033/Dispenad

Korem 033/Wira Pratama Gelar Pengibaran Merah Putih di 19 Pulau Terluar

Pasukan pengibar bendera bersiap mengibarkan duplikat bendera pusaka di Pulau Kisar, Kabupaten Maluku Barat Daya, Maluku, Selasa (17/8). Peringatan HUT Proklamasi ke-65 di Pulau kisar sebagai satu dari delapan pulau terluar yang berbatasan dengan Australia dan Timor Leste, sebagai puncak Sail banda 2010 dan dipimpin Gubernur Maluku Karel Albert Ralahalu dan dihadiri pejabat TNI/Polri, tokoh agama dan pemuda se-Maluku. (Foto: ANTARA/Vanno Lilinger/ss/NZ/10)

18 Agustus 2010, Kepri — Sejengkal tanahpun tidak akan kita serahkan kepada lawan, tetapi akan kita pertahankan habis-habisan. Meskipun kita tidak gentar akan gertakan lawan itu, tetapi kitapun harus selalu siap sedia (Pangsar Sudirman).

Dalam rangka menyambut dan memeriahkan Hari Ulang Tahun ke-65 Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 2010, Korem 033/Wira Pratama dibawah Komando Danrem Kolonel Czi Zainal Arifin, S.IP., dengan jajarannya mengelar kegiatan mengibarkan Bendera Merah Putih di 19 Pulau terluar atau juga sering tersebut pulau terdepan yang berbatasan dengan negara-negara asing seperti Malaysia, Singapura dan Vietnam pada saat detik-detik Kemerdekaan berlangsung seluruh Bendera Merah Putih telah terkibar di 19 pulau tersebut.

Kegiatan ini dilakukan sebagai salah satu upaya untuk menjaga dan mengamankan hak milik kedaulatan bangsa kita, dengan momentum hari kemerdekaan ini, diharapkan dapat memberikan tanda ingat dan mengugah kembali semangat bela negara dan cinta tanah air kepada seluruh bangsa yang dirasakan sudah mulai luntur. Bahwa kita memiliki pulau-pulau terluar yang perlu kita jaga dan diamankan keberadaanya, jangan sampai pengalaman pahit lepas dan beralih tangannya beberapa pulau akan terulang, akibat kelalaian atau perhatian yang kurang serius dalam menjaga hak milik bangsa, hal lain yang perlu di waspadai adalah pemanfaatan wilayah pulau terluar oleh pihak lain yaitu pencurian kekayaan alam atau laut termasuk kerawan kejahatan dengan pemanfaatan wilayah perbatasan yang kondisinya belum tertangani secara maksimal dalam aspek pertahananan.

Kibaran Merah putih di 19 Pulau terluar di wilayah Kepulauan Riau yang tepat pada HUT ke- 65 Republik Indonesia, semoga menginspirasi seluruh bangsa untuk mau dan peduli dalam memberdayakan pulau-pulau terluar, kami yakin menancapkan bendera merah putih saja tidaklah cukup, yang lebih penting adalah langkah kongkrit seluruh bangsa ini, secara bersama-sama berpikir dan berbuat bagaimana keberadaan pulau terluar khususnya secara ekonomi, budaya, sosial dan pertahanan dapat terkelola dengan baik.

Kedepan kami mengharapkan pulau terluar jangan lagi dianggap sebagai halaman belakang bangsa ini, tapi harus menjadi beranda terdepan yang patut menjadi perhatian kita bersama. Bukankah menjaga dan mempertahankan kedaulatan tanah air serta tumpah darah Indonesia adalah menjadi kewajiban dan panggilan tugas mulia bagi kita semua, Pemerintah dan TNI, oleh karena itu kita perlu mensinergikan program-program pembangunan untuk dapat dikerjakan bersama-sama dan bahkan menjadi prioritas dalam membangun baik prosporety maupun security. Kalau bukan kita siapa lagi yang dapat menjaga kedaulatan dan harga diri bangsa, semoga kita menjadi warga yang peduli dengan bangsanya sendiri dan semoga Indonesia akan tetap jaya selama-lamanya.

Penrem 033/Dispenad

Raid Amphibi Meriahkan HUT Proklamasi di Kisar

Tim Satuan Tugas (Satgas) Operasi Bhakti Surya Bhaskara Jaya Sail Banda 2010 mengikuti upacara penyambutan dengan inspektur Menko Kesra, Agung Laksono di Markas Kolinlamil, Jakarta Utara, Rabu (11/8). SSatgas Sail Banda 2010 lebih terfokus pada kegiatan bakti sosial dan kesehatan, serta berhasil melaksanakan pengobatan massal kepada 48.000 pasien secara gratis di sejumlah daerah Maluku dan Maluku Utara pada periode 5 Mei – 8 Agustus 2010. (Foto: ANTARA/Yudhi Mahatma/ed/pd/10)

13 Agustus 2010, Ambon — Personil batalion marinir pertahanan Pangkalan Utama Angkatan Laut IX Ambon akan menggelar “Raid amphibi” guna memeriahkan peringatan HUT Proklamasi RI ke-65 di perairan Kisar, satu pulau terluar di kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) pada 17 Agustus 2010.

Koordinator Pariwisata, Budaya, Olah Raga dan Pemuda panitia lokal Sail Banda, Azis Lattar, ketika dikonfirmasi ANTARA, di Ambon, Jumat, membenarkan, atraksi raid amphibi merupakan peranserta dari TNI- AL dalam rangka menyukseskan Sail Banda 2010.

Atraksi tersebut nantinya dikoordinir Mayor Marinir Gatot Mardiyono dengan menyertakan 34 personil Marinir.

“Kami menyambut baik peranserta TNI-AL yang peringatan HUT Proklamasi RI ke-65 juga mengerahkan KRI Surabaya untuk mengangkut peserta dari Ambon diikuti 500 orang,” ujar Azis.

500 orang tersebut terdiri antara lain dari masing – masing organisasi kemasyarakatan pemuda serta personil TNI dan Polri.

“KRI Surabaya dijadwalkan berangkat dari dermaga Lantamal IX Ambon di Halong, Kecamatan Baguala, Kota Ambon pada Sabtu (14/8) pagi dan tiba di Kisar Minggu( 15/8), selanjutnya kembali lagi 18 Agustus 2010,” kata Azis.

Dia memastikan Gubernur Maluku, Karel Albert Ralahalu yang akan memimpin peringatan detik – detik Proklamasi RI ke-65 di Kisar nantinya.

Ia menyatakan, awalnya dijadwalkan dipimpin Menteri Negara Pemuda dan Olahraga(Menegpora), Andi Mallarangeng.

Hanya saja setelah dikoordinasikan dengan panitia nasional Sail Banda dipertegas bahwa Menko Kesra, Agung Laksono saat puncak Sail Banda yang dihadiri Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Ambon pada 3 Agustus 2010 telah mempercayakan Gubernur Ralahalu memimpin kegiatan tersebut.

Dia mengatakan berbagai persiapan di Kisar telah rampung dan berdasarkan koordinasi dengan Penjabat Bupati MBD, Frangky Renjaan ternyata masyarakat sangat bangga dipercayakan menyelenggarakan HUT Proklamasi RI yang tergolong langka dilaksanakan di pulau terluar.

“Masyarakat MBD bangga karena setelah dimekarkan dari Maluku Tenggara Barat pada 16 September 2008 teryata diputuskan Presiden SBY sebagai salah satu lokasi Sail Banda 2010,” katanya.

Dia mengemukakan, kesulitan transportasi darat telah diatasi dengan mengirimkan lima unit bus bantuan Kementerian Perhubungan ke Kisar.

“Bus memang dibutuhkan karena jarak dermaga Kisar dan lapangan Purpura sebagai lokasi peringatan HUT Proklamasi sepanjang 10 KM. Apalagi, jumlah transportasi darat di sana relatif sedikit,” ujar Saimima.

Gubernur Ralahalu di Kisar juga dijadwalkan meresmikan sejumlah proyek APBD MBD dan membuka pameran pembangunan.

Peserta dan tamu ke Kisar memanfaatkan KRI Surabaya dijadwalkan berangkat dari Ambon pada 14 Agustus 2010. Sedangkan KM. Pangrango dijadikan “hotel terapung” dengan 600 tempat tidur.

Para peserta dan tamu juga ditawarkan menikmati keindahan alam pantai dan panorama bawah laut, serta obyek wisata budaya dan sejarah seperti Benteng Volanhaven dan Benteng Deleshaven peninggalan bangsa Portugis dari abad XVII – XVIII.

ANTARA Maluku

KRI Surabaya Dukung Upacara Proklamasi di Pulau Terluar

13 Agustus 2010, Surabaya — KRI Surabaya (SBY) dengan nomor lambung 591 merupakan Kapal Perang RI (KRI) jenis Landing Platform Dock (LPD) yang dilengkapi dengan pesawat helikopter.

Beberapa pekan yang lalu telah mendukung kegiatan Sail Banda 2010, saat ini kapal perang yang masuk jajaran unsur Satuan Kapal Amfibi Komando Armada RI Kawasan Timur (Satfib Koarmatim) tersebut dipersiapkan untuk mendukung lanjutan rangkaian kegiatan Sail Banda 2010, berupa peringatan detik-detik proklamasi HUT Kemerdekaan RI yang ke 65 di Pulau Kisar, merupakan wilayah Propinsi Maluku sebagai pulau terluar yang berbatasan dengan Negara Timor Leste. Sekitar 500 personel yang terdiri dari TNI, Polri dan PNS menjadi peserta upacara HUT Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 2010, akan diberangkatkan pada tanggal 14 Agustus 2010 menggunakan KRI Surabaya-591 dari Dermaga Irian Halong Lantamal IX Ambon.

Perjalanan ke Pulau Kisar sejauh 285 mil akan ditempuh selama 1 hari 1 malam. KRI Surabaya-591 dikomandani Letkol Laut (P) Ali Triswanto dengan jumlah ABK sebanyak 134 orang. Selama di Pulau Kisar, KRI Surabaya-591 sekaligus berfungsi sebagai penginapan terapung. KRI Surabaya-591 sebelumnya telah tercatat mengikuti beberapa kegiatan operasi antara lain Operasi penyeberangan Korsel – Indonesia pada tahun 2007, Latihan Operasi Laut Gabungan TNI tahun 2007, Uji Coba Penembakan Rudal C – 802, Armada Jaya XXVII-A/2008, Latihan Parsial VI tahun 2008, Latihan Gabungan TNI tahun 2008, Latihan GKK Satfibarmatim tahun 2009, Exercise New Horizon tahun 2009, International Fleet Review tahun 2009, Armada Jaya XXVIII/2009 dan Pengamanan Presiden RI di Kupang tahun 2010.

Dispenarmatim

9 Ribu Prajurit TNI di Wilayah Perbatasan Akan Dapat Tunjangan Khusus

11 Agustus 2010, Jakarta — Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mengemukakan, arah kebijakan Kementerian Pertahanan adalah menuju sistem pertahanan negara yang pro-kesejahteraan, termasuk untuk lingkup prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Salah satu perkembangan yang ada, telah diterbitkan peraturan presiden tentang tunjangan khusus bagi 9.000 prajurit TNI yang bertugas di pulau-pulau terluar dan wilayah perbatasan Indonesia. “Tugas mereka sangat berat,” ujar Purnomo ketika ditemui di kantornya, Rabu (11/8) sore.

Purnomo menjelaskan, besarnya tunjangan adalah 150 persen dari gaji pokok bagi prajurit TNI yang bertugas di pulau terluar tidak berpenduduk, 100 persen bagi yang bertugas di pulau terluar berpenduduk, 75 persen bagi yang bertugas di wilayah perbatasan, dan 50 persen bagi yang berpatroli di wilayah-wilayah tersebut.

Tunjangan tersebut dihitung mulai 1 Januari tahun ini, dan penyerahannya akan dirapel. Namun, Purnomo belum bisa memastikan kapan tunjangan akan diserahkan. “Dalam waktu dekat ini,” ujarnya singkat. Ia juga hanya tersenyum ketika ditanya apakah tunjangan akan diserahkan sebelum hari raya Lebaran.

Lebih lanjut, Purnomo mengemukakan, salah satu agenda prioritas Kementerian Pertahanan pada tahun anggaran 2010 ini adalah mendorong perekonomian nasional melalui industri pertahanan. “Kami harap industri alusista di dalam negeri saja, supaya bisa menyerap tenaga kerja dan meningkatkan perekonomian,” ujarnya.

Purnomo menambahkan, Kementerian Pertahanan beserta delapan institusi lainnya, termasuk Polri, tengah mengajukan usulan remunerasi bagi prajurit TNI. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan prajurit

TEMPO Interaktif

Abu Bakar Ba’asyir Santai Dijerat Pasal Hukuman Mati

Polri menetapkan Amir Jamaah Anshorut Tauhid (JAT), Abu Bakar Ba’asyir sebagai tersangka. Ba’asyir dijerat dengan pasal hukuman mati. Menanggapi hal ini Ba’asyir santai-santai saja. “Beliau menerima saja. Santai saja,” ujar pengacara Ba’asyir, Mahendradatta kepada detikcom, Selasa (10/8/2010) malam. Mahendra menjelaskan, percuma Ba’asyir melawan atau membela diri, karena semua sudah dirancang sebagian oknum Polri. Hal ini [...]

‘Road Map’ Revitalisasi Industri Pertahanan Diharapkan Akan Mewadahi Kebutuhan Industri dan User

09 Agustus 2010, Jakarta -– Dengan adanya Penyusunan rencana Induk dan Road Map Revitalisasi Industri Pertahanan, sekiranya akan dapat mempertemukan kemampuan industri dalam negeri dengan kebutuhan pertahanan dari User dalam hal ini Institusi TNI dan Polri.

“Kemudian nantinya diharapkan tidak ada lagi saling menyalahkan diantara industri pertahanan dengan pengguna produksi pertahanan. Dengan adanya road map ini juga mudah-mudahan kebutuhan kedua pihak dapat diwadahi,” Ujar Irjen Kemhan.

Harapan tersebut disampaikan Irjen Kemhan, Lasdya Gunadi M.D.A ketika mewakili Sekjen Kemhan membuka Rapat koordinasi Industri Pertahanan Non Alutsista, Senin (9/8) di Kantor Ditjen Ranahan Kemhan, Jakarta.

Disamping Road Map yang tengah disusun, menurut Irjen Kemhan selanjutnya kepentingan kedua belah pihak dapat di wadahi dengan dibentuknya KKIP (Komite Kebijakan Industri Pertahanan sebagai Clearing House).

Ditambahkan Irjen dengan adanya komite ini juga diharapkan ada satu kesatuan pembinaan untuk memajukan industri pertahanan. Irjen juga menilai satu kesatuan dalam hal pembinaan industri pertahanan dalam negeri selama ini masih kurang, sehingga masing-masing pihak mempunyai kepentingan yang berbeda.

Irjen mencontohkan, bahwa pihak Kemhan memiliki Undang-Undang yang menyebutkan salah satu tugasnya adalah membina industri pertahanan untuk meningkatkan kemampuan, inovasi, dan produksi yang baik dengan menggeser sedikit faktor profit oriented. Sedangkan dari pihak Badan Usaha Milik Negara Industri Strategis (BUMNIS) sendiri juga memiliki induk di tempat lain yang hanya berorientasi kepada profit.

“ Kita sangat berharap kebutuhan di dalam negeri ini dapat kita penuhi sendiri semaksimal mungkin karena akhir semua itu adalah bukan hanya nilai uang tetapi lebih mengarah kepada tingkat detenrence yang meningkat dengan tajam,” harap Irjen Kemhan.

Sementara itu Sekretaris Asosiasi Industri Pertahanan Non Alutsista (IPNAS) Ir. Yosef Mursidi, M.M mengatakan untuk merealisasikan kebijakan dan strategi kearah yang lebih konkrit maka harus dirumuskan bentuk upaya-upaya untuk mengembangkan industri pertahanan non alutsista.

Diantara dari upaya-upaya tersebut, menurut Yosef salah satunya adalah aspek kelembagaan, yang mana perlu adanya wadah atau asosiasi produk non alutsista untuk memfasilitasi kepentingan produsen dan konsumen. Nantinya wadah tersebut harus dibawah pembinaan Kemhan khusus untuk produk militer dan pembinaan Kemprin untuk produksi komersil.

Yosef Murisidi juga menambahkan, bentuk upaya lainnya adalah pada aspek pemberdayaan dalam hal mendorong dan meningkatkan produk non alutsista melalui perbaikan manajemen dan struktur industri. Selain itu pemberdayaan dalam hal menumbuhkembangkan industri pendukung dan proses sertifikasi produk untuk meningkatkan daya saing di pasar global bagi kepentingan ekspor.

Adapun bentuk upaya terakhir, menurut Yosef Mursidi adalah aspek pengaturan, yang mencakup beberapa kebijakan yang diperlukan bagi terjaminnya produk industri non alutista untuk digunakan oleh pengguna. Kebijakan tersebut, antara lain, pendaanaan, perpajakan, dan penekanan kembali Inpres Nomor 2 tahun 2009 tentang penggunaan produk dalam negeri yang belum terlaksana.

Rapat Koordinasi Industri Pertahanan Non Alutsista yang diselenggarakan saat ini turut dihadiri oleh pejabat tinggi di jajaran Ditjen Ranahan Kemhan dan Mabes TNI, para pejabat yang mewakili lintas kementerian, seperti Bapenas, Kemprin, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Teknologi (BPPT) serta para Direktur Industri Non Alutsista yang tergabung di dalam Asosiasi IPNAS.

DMC

Menko Polhukam Yakin Polisi Punya Bukti Ba’asyir Terkait Terorisme

Menko Polhukam Djoko Suyanto yakin Polri tidak sembarang main tangkap pada Abu Bakar Ba’asyir (ABB). Polri tentu punya bukti kuat bahwa Ba’asyir terindikasi kasus terorisme. “Polisi tentu saja sudah memiliki bukti yang sangat kuat terkait jaringan terorisme itu, sehingga akhirnya Ustad ABB ditangkap,” kata Djoko saat dihubungi wartawan, Senin (9/8/2010). Dia berharap masyarakat tidak berspekulasi [...]