Berita Politik Indonesia » Polri

Komnas HAM Tunggu Korban Tabrak Polisi Lapor

antasari — Thu, 29 Jul 2010 01:30:40 +0000

Komisi Nasional untuk Hak Asasi Manusia menunggu mahasiswa yang diduga menjadi korban tabrak lari patroli polisi melapor. Sebelumnya, kepada sebuah stasiun televisi, mahasiswa tersebut menyatakan akan mengadu ke Komnas HAM.

“Saya belum tahu mereka akan melapor, tapi memang saya dengar di televisi,” kata Wakil Ketua Komnas HAM, Ridha Saleh, saat dihubungi VIVAnews, Kamis 29 Juli 2010. Sikap Komnas, kata Ridha, menunggu saja.

Sebelumnya, Kepolisian Daerah Metro Jaya berjanji menuntaskan kasus penyebaran video soal mobil patroli polisi yang menabrak mahasiwa. Klarifikasi akan dilakukan Polda Metro dengan mahasiswa yang sudah diketahui identitasnya yang saat ini berada di Jambi.

Menurut Kepala Bidang Humas Polda Metro, Komisaris Besar Boy Rafli Amar, kejadian dalam video itu sungguh tidak benar. Boy Rafli menjelaskan, kalau peristiwa itu berlangsung di Gedung DPR/ MPR pada 24 Juli 2008, sekitar pukul 16.00 WIB.

Saat itu, mobil patroli dari Polres Jakarta Barat dengan nomor patroli 3024 yang dikendari Brigadir Satu Saut Sihombing melintas untuk mengisi bensin di Polda. Ketika melintas di depan Gedung DPR/MPR, sekelompok mahasiswa yang sedang melakukan demonstrasi tiba-tiba berusaha merusak mobil patroli, melempar batu hingga salah satu kaca mobil pecah.

Dalam keadaan terdesak, akhirnya mobil menyerempet salah seorang pendemo. Boy melanjutkan bahwa kasus serempet itu tidak seperti yang digambarkan dalam video yang beredar. Mobil patroli polisi itu hanya bisa melaju dalam kecepatan 20 km/jam.

Polisi akan terus menyelidiki siapa yang menyebarkan video tersebut. Karena peristiwa ini sudah memojokkan institusi polisi dan membuat resah anggota Polri.

• VIVAnews

Fakta & Peristiwa terkait:

Nama Calon Kapolri Diumumkan Sebulan Sebelum BHD Lengser

antasari — Wed, 28 Jul 2010 10:16:26 +0000

Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) telah mengantongi nama-nama calon kapolri baru. Nama calon kapolri itu akan diumumkan 1 hingga 2 bulan sebelum Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri berhenti.

“Satu dua bulan sebelumnya, pokoknya sebelum kapolri diberhentikan. Kita kan belum tahu kapan,” kata Ketua Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Djoko Suyanto di Istana Negara, Jakarta, Rabu (28/7/2010).

Djoko mengatakan, nama-nama calon kapolri sudah ada. Namun, ia enggan membocorkannya.

“Saya belum ada perintah dari Presiden untuk mengajukan. Saya baru lihat saja dulu,” ujar dia.

Apakah termasuk Nanan Soekarna dan Ito Sumardi? “Saya lupa yang diajukan ke saya siapa,” jawab Djoko.

Dikatakan dia, nama-nama calon kapolri belum dibahas secara detil di Kompolnas karena belum ada instruksi untuk evaluasi. “Masih lama, masih Oktober dan belum ada bahasan khusus untuk itu,” kata Djoko.

Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri resmi pensiun bulan Oktober nanti. Kompolnas telah menerima 8 nama calon Kapolri dari Mabes Polri yang selanjutnya akan diserahkan kepada presiden untuk dipertimbangkan.

Beberapa nama dikabarkan masuk dalam bursa kandidat calon Kapolri seperti Wakapolri Komjen Pol Yusuf Manggabarani, Kabareskrim Komjen Pol Ito Sumardi, Irwasum Komjen Pol Nanan Soekarna, Kapolda Sumut Irjen Pol Oegroseno, Kapolda Metro Jaya Timur Pradopo, Kapolda Jatim Irjen Pol Pratiknyo, Kepala Korps Brimob Irjen Pol Imam Sudjarwo, dan Irjen Pol Bambang Suparno. [detik]

Fakta & Peristiwa terkait:

Permintaan SP3 Cut Tari Ditolak

antasari — Wed, 28 Jul 2010 08:57:30 +0000

Rabu (28/7/2010), Cut Tari minta pihak Mabes Polri menghentikan penyidikan kasus video pornonya. Belum sampai sehari, permintaan Tari tersebut dipastikan Polri, akan ditolak.

“SP3 pasti kita tolak, karena berkasnya dalam waktu ini akan dilimpahkan kejaksaan,” jelas Kabid Penum Mabes Polri Kombes Pol Marwoto saat ditemui di kantornya di Jl Trunojoyo, Jakarta Selatan, Rabu (28/7/2010).

Menurut Marwoto, langkah Tari meminta SP3 itu sebenarnya hanya trik Hotman saja. “Dia akan membuat kliennya tenang dan enak aja,” ujarnya.

Ditegaskan Marwoto, Polri sudah pasti tidak akan mengabulkan permintaan Tari untuk menghentikan penyidikan pada kasus video porno. Apalagi Polri pun yakin bisa menjerat mantan presenter ‘Infotainment’ itu dengan KUHP dan UU Pornografi.

“Sudah ada UU, kita yakin bisa dikenakan ke CT,” tandasnya. [detik]

Fakta & Peristiwa terkait:

Satgas Sterilkan Jalur Busway Mulai 2 Agustus

antasari — Tue, 27 Jul 2010 22:58:45 +0000

Penggunaan kendaraan pribadi yang terus meningkat di ibukota dituding sebagai biang kemacetan. Masyarakat masih enggan menggunakan moda transportasi massal seperti bus TransJakarta.

Keengganan tersebut dikarenakan layanan TransJakarta dinilai belum maksimal karena jalurnya tidak steril. Satgas sterilisasi pun akan membersihkan jalur busway dari kendaraan lain mulai 2 Agustus mendatang.

“Tanggal 2 Agustus Satgas Sterilisasi jalur busway akan mulai beroperasi. Sebelumnya Satgas akan apel di halaman Balaikota pagi hari,” ujar Kepala Dinas Perhubungan DKI Udar Pristono saat berbincang dengan detikcom, Selasa (27/7/2010) malam.

Satgas tersebut nantinya akan membersihkan jalur busway di empat koridor, yakni koridor I (Blok M-Kota), koridor IV (Pulogadung-Dukuh Atas 2), koridor V (Kampung Melayu-Ancol), dan koridor VI (Ragunan-Kuningan).

“Kita pilih empat koridor yang kita nilai vital dulu, tapi nantinya semua koridor akan kita sterilkan semua,” tambahnya.

Untuk memaksimalkan sterilisasi, Satgas akan terdiri dari Dinas Perhubungan DKI, Polisi, Satpol PP, dan Garnisun.

“Jadi kendaraan dinas polisi dan TNI pun dilarang masuk jalur busway, apalagi oknum. Makanya kita libatkan juga unsur Polri dan TNI di dalam Satgas,” tutupnya. [detik]

Fakta & Peristiwa terkait:

Pemerintah: Bukan Penarikan Tabung Gas, Tapi Uji Ulang

antasari — Mon, 26 Jul 2010 10:45:40 +0000

Direktur Jenderal Industri Logam Mesin Tekstil dan Aneka Kementrian Perindustrian Anshari Bukhari mengatakan, tidak ada pembicaraan tentang penarikan tabung gas oleh kementrian perindustrian. “Kita tidak bicarakan istilah penarikan,” katanya hari ini.

Namun sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian nomor 85 tahun 2008 tabung gas tiga kilogram yang beredar sebelum diberlakukannya SNI wajib harus diuji ulang selambat-lambatnya 1 Juli 2018 dan diuji ulang kembali setiap tahun.

Anshari mengatakan , sesuai dengan peraturan tersebut uji ulang dilakukan oleh PT Pertamina (Persero). Jika ditemukan tabung yang tidak sesuai dengan standar SNI harus dimusnahkan.

Saat ini terdapat 55 juta sampai 56 juta tabung gas yang beredar di masyarakat, sembilan juta diantaranya beredar sebelum ditetapkan SNI wajib. Namun Anshari menegaskan tidak ada tabung yang tidak sesuai standar SNI.

“Sebelum ada SNI, tabung harus diproduksi sesuai spesifikasi teknis. Ini adalah parameter yang sama dengan SNI tetapi sebelum disahkan sebagai SNI,” kata Anshari.

Karena diedarkan sebelum SNI wajib diberlakukan, maka 9 juta tabung itu tidak dicap label SNI. Tetapi tetap diproduksi dengan standar SNI. Tabung yang beredar sebelum 2008 inilah yang harus diuji ulang dan diberi cap uji ulang.

“Jadi bukan tabungnya tidak memenuhi SNI tetapi tidak bermarking SNI. Tidak ada tabung yang tidak sesuai standar SNI,” terangnya. Namun Anshari tidak bisa menjamin keberadaan tabung-tabung ilegal yang diproduksi di luar jalur distribusi pertamina.

Ia mengakui, ada tabung gas palsu karena tidak ada aturan yang melarang memproduksi tabung. Satu produsen bahkan sudah ditangkap Bareskrim Polri. Tabung yang diedarkan melalui jalur distribusi Pertamina diproduksi oleh produsen yang lolos proses lelang.

Sedangkan untuk produk tabung yang diimpor dari Cina, Anshari memastikan sudah diperiksa ketika masuk Indonesia dan sudah sesuai dengan spesifikasi SNI.

Saat ini terdapat 74 perusahaan produsen tabung gas tiga kilogram yang terdaftar sebagai vendor resmi Pertamina dengan kapasitas produksi mencapai 74,5 juta tabung per tahun.

Direktur Industri Logam Dirjen ILMTA I Gusti Putu Suryawirawan mengatakan saat ini memang banyak muncul tabung-tabung yang diproduksi di luar vendor resmi pertamina. Namun menurutnya Pertamina memiliki mekanisme pengujian sendiri. “Tabung itu dilempar-lempar tidak masalah tetapi bisa terjadi kebocoran di katub karena terlalu sering dioplos. Sekarang Pertamina sedang perbaiki rubber sealnya,” katanya.

Sebelumnya, Direktur Utama Pertamina Karen Agustiana mengatakan, sebanyak 9 juta tabung gas ukuran tiga kilogram yang diimpor pemerintah pada 2007 segera ditarik dari peredaran. Alasan penarikan itu, menurut Karen, karena tabung itu tidak bertandar SNI.

“Tidak ada SNI, tapi berdasarkan Permen (Peraturan Menteri Perindustrrian) Nomor 85 Tahun 2008 dans sesuai kualitas tabung yang ada di Asia dan Australia,” kata Karen pekan lalu. [tempointeraktif]

Fakta & Peristiwa terkait:

Ibu Ani Yudhoyono & Presiden SBY Minta Maaf Jika Bikin Macet

antasari — Thu, 22 Jul 2010 06:06:00 +0000

Ibu negara, Ani Yudhoyono merasa bersalah rombongan mobil presiden kerap membuat jalanan macet. Ia pun menyatakan permintaaan maafnya kepada seluruh rakyat Indonesia.

“Kepada masyarakat yang saya lewati sepanjang jalan tadi, Saya dan Presiden minta maaf, jika rombongan kami menimbulkan kemacetan,” ujar Ani Yudhoyono saat berpidato dalam acara ‘Peresmian Padepokan Mutumanikam’ di Desa Cibatu 3, Kecamatan Cariu, Kabupaten Bogor, Kamis (22/7/2010).

Ani mengatakan, dirinya tidak pernah punya niat untuk membuat jalanan macet. Penutupan jalan jika rombongan presiden lewat semata-mata karean telah diatur dalam undang-undang.

“Tidak ada niat kami sebenarnya untuk menimbulkan kemacetan. Namun semua sudah diatur sedemikian rupa oleh UU,” terangnya.

Ani juga membela Paspampres, TNI, dan Polri sebagai pihak yang sering disalahkan masyarakat jika ada penutupan jalan.

“Paspampres, TNI, dan Polri, hanya menjalankan tugas,” tuturnya.

“Ini juga belaku secara universal di negara manapun di seluruh dunia,” tambahnya. [detik]

Fakta & Peristiwa terkait:

Polisi Harus Serius Usut Kasus Tama untuk Tingkatkan Kepercayaan Publik

antasari — Thu, 22 Jul 2010 00:09:53 +0000

Aparat kepolisian harus serius mengusut tuntas kasus penganiayaan aktivis ICW Tama S Langkun. Hal itu diperlukan untuk meningkatkan kepercayaan publik kepada kepolisian yang kian menurun.

“Aparat harus serius menelusuri kasus ini hingga tuntas. Ini antara kelompok masyarakat. Persoalannya Tama adalah seorang aktivis,” ujar Kriminolog Universitas Indonesia Erlangga Masdiana saat berbincang dengan detikcom Rabu (21/7/2010).

Selama ini Tama disebut-sebut diserang oleh oknum polisi yang tidak suka dengan laporan dirinya mengenai rekening gendut perwira Polri. Dugaan-dugaan dalam bentuk apapun, kata Erlangga, harus segera ditindaklanjuti.

“Dugaan-dugaan memang kesana (oknum polisi), tapi bagaimana aparat menindaklanjuti dugaan itu. Kalau tidak bisa terungakap jelaskan,” jelasnya.

“Memang problem kita adalah masih ada keraguan dalam penegakan hukum yang tebang pilih. Sebagian tidak tegas dalam menindak sehingga penegakan hukum berada dalam kondisi memprihatinkan,” tutupnya. [detik]

Fakta & Peristiwa terkait:

Kapolri: Jangan Tanyakan Lagi Siapa Pemilik Rekening Gendut

antasari — Wed, 21 Jul 2010 05:36:41 +0000

Nama-nama perwira tinggi Polri yang mempunyai rekening gendut hingga kini belum diungkap secara resmi. Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri (BHD) meminta hal itu tidak ditanyakan lagi karena undang-undang tidak membolehkan.

“Tolong dipahami, hakim saja tidak boleh membuka. Apalagi kita menyebutkan orang per orang,” tutur Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri (BHD) ketika ditemui wartawan usai menghadiri pertemuan presiden dengan 300 pegawai Dirjen Pajak dan Bea Cukai di Istana Negara, Jl Veteran, Jakarta, Rabu (21/7/2010).

BHD mengatakan, pihaknya tidak akan membuka identitas pemilik rekening gendut karena larangan itu telah diatur dalam UU No 25 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. “Itu kan ada undang-undangnya. UU No 25 Tahun 2002, kecuali UU-nya dirubah. Tolong dipahami ini,” tutur BHD.

BHD juga meminta kepada wartawan untuk tidak mengulang-ulang pertanyaaan terkait alasan polisi tidak menyebut nama perwira polri yang mempunya rekening gendut.

“Tolong jangan diulang-ulangi lagi,” pintanya. [detik]

Fakta & Peristiwa terkait:

SBY: Saya Kecewa dengan Ditjen Pajak

antasari — Wed, 21 Jul 2010 04:21:44 +0000

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak bisa menyimpan kekecewaanya terhadap jajaran Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. SBY menilai masih ada praktik korupsi dari oknum penarik pajak.

“Saya kecewa, karena masih saja terjadi korupsi yang dilakukan oknum petugas pajak. Masih ada yang kejahatannya luar biasa,” kata Presiden SBY di Kantor Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta Pusat, Rabu 21 Juli 2010.

SBY menekankan, bila ada masyarakat yang menggunjing, mengkritik, menghujat, bahkan tulisan tajam dari media terhadap orang-orang pajak, sebaiknya itu menjadi instropeksi Direktorat Jenderal Pajak.

“Tidak terbayangkan, kreatif tapi kreatifitasnya keliru. Ada oknum yang mencoreng Ditjen Pajak dan ini tertentu juga di bea cukai,” ujar SBY.

Di sisi lain, SBY mengakui ada peningkatan pendapatan negara dari Ditjen Pajak. Pada 2005 sampai 2009 tercatat defitis kurang dari Rp 500 triliun. “APBN kita 2009 sudah lampaui Rp 1.000 triliun, sekitar 70 persen dari pajak dan bea cukai,” kata SBY.

Kenaikan itu membuat SBY berbangga dan bersyukur. SBY pun senang dan berterima kasih atas peningkatan itu. Tetapi, kejahatan oknum Ditjen Pajak tidak bisa dimaafkan.

“Bukan lembaga, tapi orang perorang. Karena itu saya dulu berpesan tingkatkan prestasi, kinerja,” tegas SBY.

Seperti diketahui, kasus mafia pajak yang terungkap salah satunya adalah kasus Gayus Tambunan. Kasus Gayus ini menyeret sejumlah penyidik Polri, Kejaksaan Agung, bahkan hakim.

• VIVAnews

Fakta & Peristiwa terkait:

Perlu Tim Independen Usut ‘Rekening Gendut’

antasari — Sat, 17 Jul 2010 13:34:40 +0000

Pengamat politik dari Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, Jawa Tengah, Prof. Rubijanto Misman menyatakan perlu dibentuk tim independen terkait “rekening gendut” perwira Kepolisian Republik Indonesia.

“Presiden Susilo Bambang Yudhoyono harus secepatnya mengambil langkah-langkah terkait `rekening gendut` tersebut, misalnya membentuk tim independen sebagaimana yang dilakukan dalam menyelesaikan kasus Bibit-Candra dengan pembentukan Tim Delapan,” katanya kepada wartawan di Purwokerto, Sabtu.

Menurut dia, pembentukan tim independen ini sebagai antisipasi agar kasus “rekening gendut” tersebut tidak semakin berkembang sebagai isu yang tak sedap.

Dalam hal ini, kata dia, tim independen tersebut harus bersih dari segala kepentingan termasuk kepentingan Polri.

Kendati demikian, dia mengatakan, kunci utama penyelesaian permasalahan tersebut berada di tangan Kapolri Jenderal Polisi Bambang Hendarso Danuri.

“Saya melihat isu `rekening gendut` ini justru semakin membuat citra Polri dan Bangsa Indonesia semakin tidak sedap. Bahkan, isu ini seakan dibuat untuk menutupi kasus besar lainnya sehingga tidak ada penyelesaian yang pasti,” katanya.

Terkait hal itu, dia mengatakan, saat ini merupakan momentum yang tepat bagi Polri untuk mengevaluasi diri dan memulihkan citra.

“Jangan buru-buru membela diri dengan mengatakan rekening tersebut wajar karena masyarakat justru akan bertanya-tanya seberapa besar kewajarannya,” katanya. [ant/telo]