Pernyataan Menteri Pertahanan Robert M. Gates di Istana Presiden di Jakarta, Indonesia

Robert Michael Gates menggelar jumpa pers didampingi Menhan RI Purnomo Yusgiantoro. (Foto: Cahyo/Rumgapres)

22 Juli 2010 — MENHAN GATES: Terima kasih dan selamat sore. Menyenangkan sekali dapat kembali ke Jakarta. Saya baru saja mengakhiri sebuah pertemuan yang sangat menyenangkan dengan Bapak Presiden dan para pejabat RI lainnya. Kami membahas isu-isu keamanan bilateral, regional dan global serta membicarakan berbagai area dimana militer dari kedua negara kita bekerja sama untuk memajukan kepentingan kita bersama.

Saya senang bisa mengatakan kepada Bapak Presiden bahwa sebagai hasil dari reformasi militer Indonesia selama dasawarsa terakhir, profesionalisasi TNI yang terus berlangsung, dan berbagai langkah baru yang diambil oleh Kementerian Pertahanan RI untuk menangani masalah hak asasi manusia, Amerika Serikat akan memulai sebuah program kegiatan kerjasama keamanan yang bertahap dan terbatas dengan Kopassus.

Saya menandaskan kepada Bapak Presiden bahwa langkah awal ini akan dilaksanakan dalam batas-batas hukum AS dan bukan menandakan berkurangnya perhatian kami pada masalah hak asasi manusia dan akuntabilitas. Yang lebih penting lagi, kemampuan kita untuk memperluas langkah-langkah awal ini akan tergantung pada implementasi reformasi yang berkelanjutan dalam tubuh Kopassus dan TNI.

Kami menganggap hal ini merupakan perkembangan yang sangat signifikan dalam hubungan militer antara kedua negara dan kami berharap untuk bisa bekerja lebih erat lagi dengan TNI di tahun-tahun mendatang. Sekarang, saya mohon diri karena saya dan Menhan akan melakukan pertemuan untuk membicarakan hal ini dan masalah-masalah keamanan lainnya. Dan, saya akan bertemu dengan pers Indonesia dan AS sore hari nanti untuk menjawab pertanyaan Anda. Terima kasih.

US Embassy

Iring-iringan Mobil SBY Dipangkas, Menteri Naik Minibus

Iring-iringan mobil Presiden SBY yang dituding sering membuat macet, akhirnya SBY memperpendek rangkaian. Hal ini tampak saat presiden dan para menteri meninjau 2 perusahaan di Bekasi, Jawa Barat.
Para menteri yang biasanya berada dalam mobil dinas masing-masing kini ditampung dalam sebuah mobil mini bus.
Pengamatan detikcom, Rabu (21/7/2010), Menteri Tenaga Kerja dan [...]

Sosiolog: SBY Tak Perlu Selalu Tinggal di Istana

Agar tidak membuat macet dengan iring-iringan mobilnya, banyak pihak meminta SBY agar tinggal saja di Istana Negara. Namun sosiolog Musni Umar justru menilai SBY tidak perlu selalu tinggal di istana.
Aktivitas politik SBY di Partai Demokrat menjadi salah satu alasannya. Kegiatan politik di luar tugas negara dinilai tidak pantas dibahas di istana.
“Presiden SBY kan menjabat [...]

Tim Pendahulu Paspampres Awal kesuksesan Tugas Pengamanan Presiden Ditentukan

13 Juli 2010 — “Setia Waspada” Umumnya, sebelum suatu acara atau kegiatan di suatu tempat/daerah diputuskan untuk dihadiri Presiden RI atau Wakil Presiden RI (acara/kegiatan Kenegaraan) terlebih dahulu diselenggarakan “Rapat Koordinasi” yang diprakarsai oleh Kepala Biro Protokol Sekretaris Presiden. Pada umumnya Rakor ini paling lambat diselenggarakan satu minggu sebelum pelaksanaan kegiatan tersebut, dengan materi bahasan meliputi kelaiakan acara, tranportasi Presiden/Wakil Presiden, akomodasi dan situasi keamanan daerah setempat. Peserta Rakor yang diundang antara lain perangkat Kepresidenan seperti Biro Protokol, Sekretaris Militer, Paspampres, dan Bais TNI serta dari daerah dihadirkan Panitia penyelenggara, Pemda, aparat TNI dan Polri setempat.

Untuk pengamanan kunjungan Presiden dan Wakil Presiden RI ke suatu daerah, Paspampres selalu mengirimkan tim pendahulu yang sering disebut “Advance Team”. Mereka terdiri dari anggota Grup, Detasemen Deteksi, Detasemen Kesehatan, Denkomlek dan bisa juga diperkuat dari anggota satuan pendukung atau pelaksana lainnya seperti Dronkavser dan Yonwalprotneg. Tim Pendahulu umumnya dipimpin oleh seorang Pamen sebagai Dantim. Bila objek / tempat yang akan dikunjungi lebih dari satu maka dalam organisasi Tim Pendahulu ada beberapa Subtim yang mana dalam setiap Subtim ada unsur Pampri, Pamins, Matan, Deteksi, Foodsec, Komlek dan tentunya seorang Danplek. Yang mengirimkan Tim Pendahulu sebenarnya bukan hanya Paspampres saja, melainkan pihak Protokol Istana, Sesmil dan Bais TNI juga mengirimkan personelnya sebagai Tim Pendahulu.

Tim Pendahulu Paspampres diberangkatkan ke daerah tujuan minimal tiga hari sebelum hari “H”, untuk melakukan koordinasi dengan aparat setempat dan pihak-pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas, melakukan survey tempat guna menilai kebutuhan dan penempatan personel, perlengkapan/peralatan seperti secdoor, Rumah sakit rujukan, Safe Room, Safe House, Rute kunjungan, rute evakuasi medis dan taktis (Konrat). Untuk meyakinkan seluruh persiapan berjalan dengan rencana maka sebelum kedatangan VVIP Tim Pendahulu dengan aparat setempat yang terlibat menyelenggarakan gladi acara kegiatan dan gladi pengamanan. Tim Pendahulu Paspampres dengan waktu yang terbatas harus mampu merencanakan dan menyiapkan segala sesuatunya dengan baik sehingga mampu meyakinkan Danpaspamres bahwa lokasi yang akan dikunjungi benar-benar aman. Dipundak Tim Pendahulu lah, awal dari kelancaran dan kesuksesan tugas pengamanan Presiden ditentukan. (Mayor Kav Urip)

Paspampres

Sosiolog: Pejabat Pakai Voorijder Adalah Penyalahgunaan Kekuasaan

Banyaknya pejabat yang menggunakan voorijder ternyata tidak dibenarkan. Hanya pimpinan lembaga negara yang berhak memperoleh jasa pengawalan tersebut. Pejabat yang tidak berhak pun dicap menyalahgunakan kekuasaan.
“Kalau selain itu (pimpinan Lembaga Negara) maka pejabat tersebut terkena sindrom ‘abuse of power’ atau penyalahgunaan kekuasaan,” ujar sosiolog Universitas Indonesia (UI) Thamrin Amal Tamagola kepada detikcom, Selasa (6/7/2010).
Menurut Thamrin, [...]

Yusril: Hendarman Bikin SBY Tak Berdaya

Polemik status Jaksa Agung Hendarman Supandji apakah legal atau ilegal dinilai mantan Menteri Kehakiman dan HAM Yusril Ihza Mahendra telah membuat Presiden SBY tak berdaya.
“Kalau Undang-Undang Kejaksaan itu tak mengatur masa jabatan jaksa agung, lantas bagaimana caranya Presiden memberhentikannya, karena Hendarman masih hidup, tidak sakit terus menerus dan juga tidak minta berhenti. Dengan alasan selesai [...]

Pejabat di Indonesia Diimbau Tak Pakai Vooridjer, Contoh Nonoy Aquino

Tindakan pejabat yang kerap membelah di tengah kemacetan dengan pengawalan atau vooridjer kerap mengundang sumpah serapah. Tidak heran muncul imbauan agar pejabat tidak memakai vooridjer, kecuali bagi presiden dan wapres.
“Mereka yang boleh menyeruak ruang publik pake voorijder hanya Presiden dan Wapres, tamu negara, polisi dalam tugas, pemadam kebakaran, dan mobil jenazah atau ambulans pembawa orang [...]

Menhan: TNI Belum Gunakan Hak Pilih

(Foto: matanews)

01 Juli 2010, Jakarta — Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro TNI belum saatnya menggunakan hak pilih, mengingat tugas pokoknya sebagai alat pertahanan negara. “Sebagai alat pertahanan negara, sesuai UU No34/2004 tentang TNI, maka sebaiknya TNI tetap menjaga netralitasnya,” katanya, usai menerima Bintang Kehormatan Yudha Dharma Utama di Jakarta, Kamis.

Ia mengatakan, “Kalau pada posisi sekarang ini maka TNI harus netral. UU secara tegas menyebutkan bahwa TNI netral,” .

Menurut Purnomo, ada tiga komponen yang harus didengarkan pendapatnya atau sikapnya terkait boleh atau tidak TNI mempunyai hak pilih. Pertama, rakyat harus ditanyakan, apa sikapnya terhadap wacana hak pilih TNI. Kedua, TNI sendiri harus ditanyakan, apa pendapatnya.

“Kalau ditanya kepada TNI sekarang ini, saya kira belum siap. Masih perlu kajian-kajian,? katanya.

Ketiga, harus ditanyakan dan mendengarkan pendapat dari para pemegang mandat rakyat yaitu Presiden dan DPR.

“Ketiga komponen ini penting didengarkan pendapatnya,” katanya.

Tentang kemungkinan merevisi UU No34/2004 terkait hak pilih TNI, Purnomo mengatakan, hal iu tidak mudah untuk dilakukan.

“Kalaupun ada keinginan merevisi UU 34/2004, kendalanya adalah apakah sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) atau tidak. Untuk tahun 2010 ini, tidak ada (dalam Prolegnas). Tahun 2011 tampaknya juga belum,” demikian Purnomo.

ANTARA News

Menhan: TNI Belum Gunakan Hak Pilih

Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro TNI belum saatnya menggunakan hak pilih, mengingat tugas pokoknya sebagai alat pertahanan negara. “Sebagai alat pertahanan negara, sesuai UU No34/2004 tentang TNI, maka sebaiknya TNI tetap menjaga netralitasnya,” katanya, usai menerima Bintang Kehormatan Yudha Dharma Utama di Jakarta, Kamis.
Ia mengatakan, “Kalau pada posisi sekarang ini maka TNI harus netral. UU secara [...]

Konfederasi Parpol, PAN Akan Sosialisasikan di Setgab

Meski serius mematangkan konsep konfederasi parpol, bukan berarti PAN berniat hengkang dari Setgab Koalisi. Tidak perlu diragukan komitmen PAN untuk mendukung pemerintahan SBY-Boediono hingga resmi terpilihnya pasangan presiden dan wapres hasil Pilpres 2014.
“Kami tidak berniat keluar dari Setgab. Kami punya komitmen tinggi kesepakatan koalisi,” tegas Ketua DPP PAN Bima Arya kepada detikcom, Sabtu (26/6/2010).
Menurutnya, seluruh [...]