2010-03-05 08:06:04 – Jakarta -
Berapa harta kekayaan Presiden SBY dan Wapres Boediono? Rasa penasaran itu akan terjawab 2 jam lagi. Pemimpin Indonsia 2009-2014 itu akan mengumumkan asetnya ditemani pimpinan KPK.”Iya benar, akan diumumkan,” kata Wakil Ketua KPK M Jasin kepada detikcom, Jumat (5/3/2010).Pengumuman akan dilakukan di Istana Negara pada pukul 10.00 WIB. Sejumlah pimpinan KPK yang hadir adalah, Plt Ketua KPK Tumpak Hatorangan Panggabean, Wakil Ketua KPK Haryono Umar dan Bibit Samad Rianto.”Saya dan Pak Chandra ada acara lain,” imbuhnya.Pengumuman kekayaan ini diwajibkan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam UU No 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN.Sebelumnya, beberapa menteri juga sudah mengumumkan hartanya di KPK. Mereka menjelaskan perubahan harta dari pelaporan sebelum menjabat hingga kekayaan setelah lengser dari jabatan.Saat melaporkan kekayaannya ke KPU pada Pilpres 2009 lalu, SBY mencantumkan asetnya senilai Rp 6.848.049.611. Sedang Boediono lebih kaya lagi yaitu Rp 22.067.815.019. (mad/nrl)
March 5, 2010 | Posted in
Fenomena |
Read More »
2010-02-26 16:24:28 – Pakistan -
Seorang perempuan Pakistan melahirkan bayinya di tengah kemacetan lalu lintas. Bayi tersebut ‘terpaksa’ lahir bukan di rumah sakit karena polisi sedang menutup jalan agar steril untuk dilalui iring-iringan rombongan Presiden Pakistan, Asif Ali Zardari.Wanita itu semula sedang mengendarai kendaraannya menuju sebuah rumah sakit di kota Quetta, Kamis (25/2) sore kemarin seperti dilansir Reuters, Jumat (26/2/2010). Secara bersamaan, presiden dan rombongannya juga akan melalui jalur tersebut. Polisi pun menutup sementara jalan bagi warga.”Kami sudah memberitahu kepada polisi kalau ini situasinya sangat darurat. Tapi mereka tidak mau melanggar perintah tidak ada yang boleh lewat sebelum presiden melintas,” kata saudara wanita tersebut, Mohammad Zafar.”Sangat keterlaluan, masyarakat terus menderita setiap pejabat pemerintah lewat,” tambah Zafar.Beruntung, lanjut Zafar, sang bayi dan ibunya dalam keadaan sehat. Presiden sendiri merasa kesal dengan kejadian ini dan meminta agar diadakan penyelidikan.”Jalur alternatif harus disediakan untuk memastikan publik tidak menderita,” ujar Presiden Zardari.Keamanan untuk pejabat petinggi pemerintah Pakistan memang ditingkatkan, terutama di lokasi-lokasi dimana kelompok militan Islam pernah melakukan serangan bom. (mok/nvc)
February 26, 2010 | Posted in
Fenomena |
Read More »
2010-02-26 13:02:38 – Solo -
Meski belum ada tanda-tanda ke arah pemakzulan, Amien Rais sudah menyarankan Presiden SBY segera menyiapkan dua nama cawapres. Dua nama itu perlu segera dipersiapkan untuk diajukan ke MPR jika Boediono benar-benar dimakzulkan.”Saya sarankan presiden segera menyiapkan dua nama sebagai antisipasi jika posisi Boediono sulit dipertahankan. Dua orang itu nantinya diajukan ke MPR untuk dipilih sebagai pengganti Boediono,” kata Amien kepada wartawan usai pengajian Maulud Nabi di Balai Muhammadiyah Surakarta, Solo, Jumat (26/2/2010).Namun Amien tidak menyebut dua nama yang menurutnya layak menggantikan guru besar ilmu ekonomi UGM tersebut. Lebih lanjut Amien hanya mengatakan situasi dilematis dialami SBY dalam mengambil sikap tentang posisi Boediono. Jika mempertahankan Boediono, Amien memperkirakan gelombang aksi akan semakin merebak sehingga menganggu kinerja pemeritahan. Hal itu karena indikasi keterlibatan Boediono sangat kuat.Jika merelakan mencopot Boediono, ada resiko goyahnya stabilitas pemerintahan dan invalid karena presiden dan wakil presiden dipilih oleh rakyat dalam satu paket.”Situasi memang dilematis. Namun jika Boediono dicopot penyelidikan terhadap skandal bank tersebut bisa berjalan lancar. Ini berbeda dengan pilihan mencopot Sri Mulyani. Mencopot Sri Mulyani hampir tidak memiliki risiko apapun. Banyak ahli ekonomi yang sanggup untuk menggantikannya,” ujarnya. (mbr/mok)
February 26, 2010 | Posted in
Fenomena |
Read More »
2010-02-25 11:14:46 – Jakarta -
Politisi PAN Abdillah Toha menilai skandal Century ini tidak akan berakhir dengan pandangan akhir fraksi atau kesimpulan di paripurna DPR. Walau sudah sangat terlambat, Presiden SBY diminta mengambil alih tanggung jawab dan menyatakan secara terbuka bahwa dia masih percaya kepada Wapres Boediono dan Menkeu Sri Mulyani. “Atau kalau sudah tidak percaya, minta wapres dan menkeu mengundurkan diri. Untuk mengusut aliran dana, serahkan ke penegak hukum. Jangan menggantung kasus ini terus menerus tanpa kepemimpinan yang jelas,” kata Abdillah Toha kepada detikcom, Kamis (25/2/2010).Mantan Ketua FPAN DPR ini menilai, ketidaktegasan Presiden SBY dalam menuntaskan skandal ini akan terus membayangi pemerintah selama lima tahun ke depan. Karena itu, sudah saatnya kewibawaan presiden dan wapres dikembalikan sehingga pemerintah dapat kembali berkonsentrasi menyelesaikan berbagai tantangan yang dihadapi bangsa. “Saya melihat ada gejala nyata beberapa partai politik, utamanya Golkar, sengaja memanfaatkan kasus ini untuk tawar menawar (bargaining) politik. Sayangnya, sikap seperti ini dibiarkan, direspons dan diakomodasi oleh Presiden,” kritiknya. (yid/nrl)
February 25, 2010 | Posted in
Fenomena |
Read More »
2010-02-24 19:37:24 – Jakarta -
Anggota Pansus Century dari Fraksi Partai Golkar (FPG) Bambang Soesatyo menilai tatib MPR tentang pemakzulan sudah sesuai dengan sikap Mahkamah Konstitusi (MK). Hal ini dipandang Bambang perlu disiapkan untuk meneruskan rekomendasi Pansus terhadap mantan Gubernur BI.”Saya kira apa yang dilakukan MPR sejalan dengan MK, artinya jalan itu (pemakzulan) sudah dipersiapkan,” kata Bambang kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (24/2/2010).Bambang menyambut bahagia sikap MPR ini. Menurutnya, MPR tanggap melihat situasi politik saat ini.”Mengantisipasi kemungkinan Pansus di persidangan nanti, karena menyangkut Kepresidenan, dalam hal ini mantan Gubernur BI,” jelas Bambang.”Ini penting agar kebuntuan politik tidak terjadi begitu peristiwa yang tidak disangka terjadi di Paripurna,” tutupnya.Sebelumnya diberitakan 1 Maret 2010 nanti MPR akan mengesahkan rancangan Peraturan MPR tentang Tatib MPR. Hal ini diatur dalam Bab XVII utamanya tentang tata cara pemberhentian Presiden dan Atau Wakil Presiden dalam Masa Jabatannya. (van/nwk)
February 24, 2010 | Posted in
Fenomena |
Read More »
2010-02-24 19:35:49 – Jakarta -
Tanggal 2 Maret 2010, Paripurna akan membahas tatib yang salah satunya membahas mengenai pemakzulan. Ketua Fraksi MPR dari PD, Agus Hermanto menyatakan tidak ada masalah dengan itu. Karena setiap periode harus selalu disahkan kembali.”Tanggal 2 Maret hanya pengesahan. Pemakzulan sesuai UU MD3 (MPR, DPR, DPD), bukan mengubah-ubah,” Kata Agus di DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (24/2/2010).Agus menambahkan, tidak ada perubahan poin tentang pemakzulan dalam tatib itu. “Jadi itu kan aturan-aturan bagaimana pemakzulan, misalkan Presiden dan wapres melanggar UU, melakukan tindakan tercela, sakit sehingga berhalangan tetap, dan lainnya,” tambahnya.Setiap periode tatib tersebut memang harus disahkan. “Mungkin ada perubahan, tapi (pemakzulan) masih yang sama,” katanya. (amd/rdf)
February 24, 2010 | Posted in
Fenomena |
Read More »
2010-02-04 07:02:36 – Jakarta -
Partai Golkar menilai ancaman reshuffle kabinet yang dikeluarkan Partai Demokrat (PD) tidak fair. Golkar pun tetap akan obyektif dan tak peduli jika tiga menteri di Kabinet Indonesia Bersatu II di-reshuffle.”Kalau modelnya ngancam gini menjadi tidak indah, demokrasi menjadi tidak fair,” kata Ketua DPP Partai Golkar, Priyo Budi Santoso, kepada detikcom, Kamis (4/2/2010).Sebelumnya, Sekjen PD Amir Syamsuddin mengaku kecewa dengan sikap sejumlah partai koalisi yang menghembuskan isu pemakzulan. Amir menilai teriakan pemakzulan tersebut berbau revolusi itu aneh dan layak diganjar reshuffle kabinet. Priyo menilai, Golkar masih menghormati etika koalisi. Sikap obyektif Golkar terhadap skandal Century, menurut Priyo, tidak ada hubungannya dengan pembangkangan terhadap koalisi.”Kalau dianggap membangkang, kita berpendapat tidak harus membeo dengan Partai Demokrat. Untuk kepentingan rakyat, kami punya sikap sendiri,” jelas Priyo.Jika SBY dan PD tidak menyukai sikap kritis Golkar, Priyo juga tidak keberatan kalau kader Golkar harus disingkirkan dari KIB II. “Sepenuhnya kita kembalikan kepada PD sebagai partai pemenang pemilu bersama Presiden SBY untuk menarik mitra koalisinya. Kami tidak akan menghalangi presiden dan PD untuk menarik menteri kami,” tegasnya. (van/lrn)
February 4, 2010 | Posted in
Fenomena,
Ragam |
Read More »
2010-02-03 01:55:36 – Jakarta -
Ide pemakzulan Presiden dan Wapres dinilai tidak memiliki dasar yang kuat. Kerugian yang ditimbulkan akan lebih banyak dibanding keuntungannya jika pemakzulan dilakukan. “Saya harapkan jangan ada pemakzulan. Presiden maupun wakil presiden ini institusi yang harus kita hargai,” kata Direktur Freedom Institute, Rizal Mallarangeng usai menjadi moderator dikusi “100 Hari SBY dan Arah Ekonomi Indonesia” di kantor Freedom Institute, Jl Proklamasi, Jakarta Pusat, Selasa (2/2/2010).Rizal mengatakan tidak adanya dasar yang kuat untuk memakzulkan presiden atau wapres. Ini pun didukung oleh pernyataan hampir semua fraksi di DPR yang mengaku tak ada niat untuk memakzulkan presiden dan wapres.”Iya, bahkan ketua umum Golkar sendiri kan bilang tidak ada niat, tidak ada dasar untuk itu. (Pemakzulan) wapres atau apalagi presiden. Wapres pun saya lihat tidak ada dasarnya,” jelas salah satu Ketua DPP Partai Golkar ini.Terkait menguatnya usulan pemakzulan terhadap wapres Boediono yang pada saat itu menjadi Gubernur BI dan dituding ikut bertanggungjawab atas pengucuran bailout untuk Bank Century, Rizal memandang hal itu tidak serta-merta menjadi kesalahan Boediono semata. Informasi yang diberikan oleh BI ke Boediono dinilainya memiliki kualitas yang kurang meyakinkan. “Kalau toh ada kesalahan saya kira adalah kualitas informasi BI yang memang semua orang sepakat bahwa kualitasnya kurang,” bela Rizal. (Rez/her)
February 2, 2010 | Posted in
Fenomena,
Ragam |
Read More »
2010-02-01 19:57:52 – Jakarta -
Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar mengatakan tidak gampang berbicara tentang impeachment atau pemakzulan presiden dan wakil presiden. Di negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial seperti Indonesia, bahkan tidak ada pintu untuk pemakzulan tersebut.”Tidak ada pintu untuk pemakzulan. Kita ini, kan, sistem pemerintahan presidensial di mana presiden dipilih oleh rakyat,” kata Patrialis saat ditemui wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (1/2/2010).Menurut Patrialis, ada beberapa pihak yang mengatakan pemakzulan itu bisa dilakukan. Namun, apabila berbijak kepada kontruksi Pasal 7A UUD 1945, tidak ada kondisi di presiden SBY dan Wapres Berdiono yang bisa dimakzulkan.”Pertama bila presiden berkhianat. Mana ada presiden berkhianat? (yang ada) Malah bekerja untuk rakyat. Kedua, korupsi. Proses mana yang dibilang persoalan korupsi ada terkait presiden? Ketiga, Soal suap, siapa yang disuap? Keempat tindak pidana, kelima, melakukan perbuatan tercela,” sebut Patrialis.Patrialis mengatakan, tidak ada satu pun dari kelima syarat itu yang menyebabkan presiden dapat diturunkan. Karena itu, kalaupun ada yang berkomentar, ia menuduhnya sebagai provokasi.”Kalau ada yang berkomentar itu bentuk provokasi dan itu sangat disayangkan, karena berbicara soal pemakzulan itu tidak gampang,” tutupnya. (lia/irw)
February 1, 2010 | Posted in
Fenomena,
Ragam |
Read More »
2010-02-01 15:40:52 – Isu pemakzulan presiden dan wakil presiden menyusul hampir berakhirnya Pansus Angket Century kian mengemuka. Ketua MPR Taufiq Kiemas bersikap menunggu soal isu pemakzulan yang bikin ‘panas’ Istana Presiden tersebut.Berita lengkap: http://www.detiknews.com/read/2010/02/01/154052/1290417/10/taufiq-kiemas-soal-pemakzulan-mpr-menunggu-saja
February 1, 2010 | Posted in
Fenomena,
Ragam |
Read More »
