TNI AU Gelar Latihan Antisipasi Perang

02 September 2010, Surabaya — Ratusan prajurit TNI Koops AU II menggelar latihan perang di Pantai Selatan Lumajang dan lapangan tembak di Desa Pandanwangi Kecamatan Tempeh, Kamis (2/9) pukul 05:30 WIB. Tema latihan rutin tahunan TNI AU itu dinamakan Sikatan Daya 2010 dan dipantau oleh Pangkoopsau II, Marsekal Muda TNI R. Agus Munandar.

Dalam latihan bersama kesatuan Koops AU II diikuti dari kesatuan Lanud Iswahyudi, Hasanuddin, Abdurahman Saleh dan Paskhas. Sedangkan pesawat tempur yang dikerahkan, Sukoi sebanyak 2 pesawat, F 16 sebanyak 4 pesawat, F5 sebanyak 4 pesawat, Hawk MK5 sebanyak 3 pesawat dan Hercules 2 pesawat.

Menurut Marsekal Muda, Agus Munandar, latihan sikatan daya adalah latihan tempur di kesatuan Koops AU II medan perang. Dimana pesawat tempur sebagai pelumpuh daerah konfilk yang dikuasai musuh. Setelah dikuasai nantinya ada tim penyusup, kemudian Pasukan Khas TNI AU menguasai wilayah dengan terjun Payung.

“Kami ingin mengetahui kesiapaan prajurit jika dibutuhkan untuk bertempur melawan pengacau negara,” jelas Agus Munandar didampingi Komadan Lanud Abdurahman Saleh – Malang, Marksekal Dwi Putranto.

Dengan hasil latihan yang diperagakan prajurit AU II, Agus mengaku sangat kagum dengan sejumlah pesawat tempur yang membidik sasaran selalu tepat. Selain itu, kerjasama parjurit sudah maksimal dan tetap pada satu komando.”Latihan hari ini sunggu Excelent,” ungkap Jendral bintang dua itu.

Tinggal tunggu perintah

Meski presiden SBY lebih mementingkan jalur diplomasi menghadapi Malaysia namun TNI-AU telah menggelar persiapan dengan latihan perang di pantai Lumajang.

Pangkops AU II Marsekal Muda TNI R Agus Munandar mengatakan bahwa prajuritnya siap tempur di medan perang jika dibutuhkan oleh bangsa Indonesia. “Kami tinggal tunggu komando dari presiden jika kami disuruh perang nantinya,” kata Agus Munandar dengan tegas pada sejumlah wartawan.

Menurut Agus, terkait konflik Indonesia- Malaysia pihaknya tidak tahu menahu, namun jika dibutuhkan dalam menjaga kedaulatan RI dan ada perintah komando siap menjalankan. “Pokoknya Koops AU II, parjuritnya siap tempur dan ditugaskan bila dibutuhkan,” tambahnya.

Pos Kota

TNI Siap Perang, Pemerintah Gamang

30 Agustus 2010, Jakarta — Indonesia tetap akan mengedepankan diplomasi dan jalan damai dalam menyelesaikan sengketa perbatasan maritim dengan Malaysia. Pemerintah kini juga masih menunggu tanggapan resmi dari PM Malaysia, Datuk Seri Najib Tun Razak, sebagai jawaban atas surat yang dikirim Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

“Diplomasi dan negosiasi akan tetap dikedepankan atau didahulukan,” kata Juru Bicara Presiden bidang Luar Negeri, Teuku Faizasyah, saat dihubungi kemarin (29/8).

Sebelumnya, Panglima TNI Djoko Santoso menegaskan kesiapan TNI untuk berperang dengan negara mana pun, jika memang ada keputusan diplomatik atau politik. Jumat (27/8) malam lalu, Presiden SBY telah berkirim surat kepada PM Najib Tun Razak. Presiden mengajak kedua negara menyelesaikan masalah dengan baik, dan segera mempercepat perundingan batas maritim.

Faizasyah mengatakan, surat presiden telah dikirimkan melalui proses diplomatik. “Responnya tergantung internal di Malaysia,” ujar Faizasyah. Dia mengatakan, saat ini perintah presiden kepada Menlu Marty Natalegawa dan Menko Polhukam Djoko Suyanto sudah sangat jelas. Yakni, memilih jalur diplomasi dan mengupayakan perdamaian.

Presiden SBY memang dari awal menghindari konfrontasi dengan Malaysia. Dalam rapat kabinet paripurna 24 Agustus lalu, SBY mengatakan masih banyak political resources untuk mengatasi masalah dengan jalan damai. “Jangan kita, apa istilah saya, memiliki budaya yang sedikit-sedikit putuskan hubungan diplomatik, sedikit-sedikit serang, dan seterusnya,” kata SBY.

SBY mengatakan, era sekarang ini adalah era kerjasama dan kemitraan. “Bukan era konfrontasi, permusuhan dan peperangan. Meskipun, jangan salah terima. Sekali lagi, kalau itu menyangkut kepentingan kita yang paling mendasar, kedaulatan, wilayah dan sebagainya, tentu kita harus melakukan apa saja yang harus kita lakukan,” kata Presiden saat itu.

JPPN

Syahganda: Malaysia Tekan RI, Surat SBY Tak Digubris

Fajar Isnu alias Inung Bonek dengan mengenakan kaos bertuliskan 1 Love RI, membawa sebuah poster yang berbunyi ‘Lawan Malaysia? SIAPA TAKUT?’. (Foto: detikFoto/Zainal Effendi)

29 Agustus 2010, Jakarta — Ultimatum yang disampaikan Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Tun Najib Rajak, Sabtu (28/8/2010) agar pemerintah Indonesia menertibkan aksi-aksi demo di Jakarta yang dapat membuat murka warga Malaysia, juga tudingan adanya demonstran bayaran, pernyataan dua juta Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia serta investasi pengusaha Malaysia di tanah air, menunjukkan Indonesia berada dalam posisi mudah ditekan pihak Malaysia.

Hal tersebut dikemukakan Ketua Dewan Direktur Sabang-Merauke Circle (SMC) Syahganda Nainggolan di Jakarta, Minggu (29/8/2010). “Pernyataan bernada tekanan itu bukti yang nyata bahwa surat Presiden SBY kepada PM Malaysia yang disampaikan Jumat (27/8/2010), tidak pernah digubris,” kata Syahganda.

Karenanya, Syahganda mengaku sedih oleh respon pemerintah Malaysia terkait surat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang sama sekali tidak mencerminkan rasa hormat maupun sikap bersahabat terhadap bangsa Indonesia, khususnya Presiden SBY.

“Yang dilakukan justru menekan-nekan RI. Hal ini tentu bukan sikap dewasa dari petinggi Malaysia, karena mengeluarkan sikap yang selalu merendahkan Indonesia,” jelas Syahganda.

Dikatakan, pemerintah Indonesia sebaiknya tidak boleh terlalu menggambarkan sikap yang pasrah menghadapi Malaysia, baik melalui surat Presiden SBY ataupun berupa tindakan para menterinya. Sebab, lanjutnya, cara seperti itu bukan yang diinginkan oleh seluruh rakyat di tanah air.

“Rakyat dan seluruh elemen bangsa menghendaki Indonesia membangun politik yang bermartabat selaku negara besar di panggung internasional, sekaligus memuliakan harapan serta kepentingan bangsa yang berdaulat,” ujarnya.

Dengan demikian, Syahganda mengharapkan Presiden SBY mengambil hikmah yang dalam atas semua permasalahan dengan Malaysia akhir-akhir ini.

Pemimpin Indonesia-Malaysia harus redakan ketegangan

Pakar hukum internasional dari Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, meminta pemimpin Indonesia dan Malaysia segera meredakan ketegangan yang terjadi di antara kedua negara. Jika dibiarkan, dia khawatir akan menambah rumit hubungan kedua negara.

“Sekarang sudah terjadi ketegangan di tingkat publik. Sekarang tinggal bagaimana kedua elite negara itu meredakan ketegangan di masing-masing negara,” kata dia seusai diskusi “Nasib TKI dan Diplomasi Setengah Hati” di Jakarta kemarin.

Hikmahanto menduga tindakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang berkirim surat kepada Perdana Menteri Malaysia Najib Razak beberapa waktu lalu adalah salah satu upaya untuk menenangkan publik, baik di Indonesia maupun Malaysia.

Insiden penangkapan tiga petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan oleh polisi Malaysia telah memicu sejumlah demo anarkistis. Para pengunjuk rasa melempari pagar kedutaan dengan tinja. Para pendemo pun segera ditangkap polisi. Pemerintah Malaysia lalu “membalas” demo yang dinilai berlebihan itu dengan ancaman mengeluarkan travel advisory bagi warga negaranya yang akan berkunjung ke Indonesia.

Hikmahanto berharap pejabat kedua negara tak menjadikan travel advisory sebagai instrumen diplomasi. Langkah itu, menurut dia, justru akan membahayakan. Menurut Hikmahanto, kompromi perlu dilakukan.

Hingga kemarin, Kementerian Luar Negeri Indonesia menyatakan belum bisa mengeluarkan sikap berkaitan dengan ancaman travel advisory yang dikeluarkan Menteri Luar Negeri Malaysia Datuk Seri Anifah Aman pada Kamis lalu. “Kami tidak mau beranda-andai. Nanti malah membuat situasi semakin runyam,” ujar juru bicara Kementerian Luar Negeri, Teuku Faizasyah, saat dihubungi kemarin. Dia menambahkan, hingga kemarin belum ada keterangan resmi dari pemerintah Malaysia mengenai travel advisory itu.

Rektor Universitas Indonesia Gumilar Rusliwa Somantri menilai yang terjadi antara Indonesia dan Malaysia saat ini layaknya perselisihan antara kakak dan adik. “Sedikit ada perselisihan itu biasa, tapi kita harus bisa berpikir jernih,” kata dia setelah memimpin upacara wisuda di Balairung UI, Depok, kemarin.

Ketegangan di antara kedua negara tak mempengaruhi dunia pendidikan. Dia mengatakan, UI tetap menjalin hubungan baik dengan universitas-universitas di Malaysia, khususnya Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM). Deputy Vice Chancellor UKM Hasan bin Basri mengatakan ketegangan di antara kedua negara tak mempengaruhi kehidupan sekitar 600 mahasiswa Indonesia yang belajar di UKM.

“Tidak ada perubahan dan juga tidak ada masalah,” ujarnya di UI. Hasan mengakui kedatangannya ke Indonesia tidak ada hambatan.

KOMPAS/TEMPO Interaktif

Wakil Ketua DPR Minta TNI Tak Ragu Tangkap Kapal Malaysia

18 Agustus 2010, Jakarta — Wakil Ketua DPR dari Fraksi Golar, Priyo Budi Santoso menilai aparat kepolisian Diraja Malaysia menyinggung masyarakat Indonesia terkait dengan kasus-kasus pelecehan yang beberapa terjadi, termasuk penangkapan tiga orang petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan Jumat pekan lalu.

Priyo mengatakan, sebagai Wakil Ketua DPR, dia merasa kurang puas dengan sikap pemerintah yang tidak tegas dalam menyikapi kasus penangkapan tiga petugas KKP tersebut. “Saya geregetan dengan sikap pemerintah yang tidak bereaksi secukupnya agar kita bangga sebagai bangsa. Padahal ini peristiwa kesekian kalinya yang bisa kita lihat sebagai tindakan yang menyepelekan aparat dan bangsa kita secara keseluruhan,” kata dia kepada wartawan dalam jumpa pers di ruang wartawan gedung Nusantara III, DPR, siang ini (18/8).

Lebih lanjutnya, Priyo telah meminta kepada Panglima TNI dan Komandan Patroli di perbatasan untuk tidak ragu menangkap kapal berbendera Malaysia yang masuk ke teritori Indonesia. Selain itu, dia pun mengaku telah memperingatkan Menteri Luar Negeri bahwa sopan santun dalam diplomasi tidak harus diterjemahkan dengan tidak beraksi, yang tidak menunjukkan Indonesia sebagai negara yang bermartabat. “Menlu jangan ragu beri nota protes agar ini jadi peristwa terakhir. Karena bisa berujung pada hal yang membahyakan hubungan kedua negara di masa mendatang,” tutur Priyo.

Terhadap insiden yang terjadi di Kedutaan Besar Malaysia saat protes massa beberapa waktu lalu, Priyo memaklumi hal itu sebagai ekspresi rasa nasionalisme yang tinggi. Terlebih karena preistiwa pelecehan itu sudah beberapa kali terjadi. Padahal, kata dia, pada saat pertemuan pemerintah Malaysia beberapa waktu lalu dengan Presiden SBY dan ia ikut di dalamnya, kedua negara sepakat untuk berikhtiar mengatasi konflik yang ada.

“Kemudian kita mendengar aparat kita yang berseragam yang jelas-jelas tak bersenjata, mereka ciduk dan dimasukan ke sel oleh polisi di sana. Itu sama sekali tidak seirama dengan apa yang telah kami bicarakan di Kuala Lumpur. Karena itu saya ingin statement saya didengar mereka karena saat ini kami sudah diambang batas toleransi,” kata Priyo.

Ketua DPR: Kita Serumpun, Masa Mau Berantem?

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Marzuki Alie meminta pemerintah untuk segera menyelesaikan masalah perbatasan dengan negara tetangga. Sehingga kesalahpahaman seperti kejadian beberapa hari lalu tidak kembali terulang.

Marzuki mengakui, saat ini masih banyak tempat-tempat perbatasan dengan negara tetangga yang penetapannya belum final. Karena itulah kesalahpahaman dengan negara tetangga, seperti Malaysia, kerap kali terjadi. “Memang harus segera ditentukan. Agar tidak terjadi kerancuan itu daerah kita, ataupun melanggar ketentuan internasional,” tuturnya kepada wartawan di Gedung DPR, hari ini (18/8).

Marzuki juga meminta masyarakat untuk tidak melakukan aksi protes yang berlebihan ke Malaysia. Akibat ditangkapnya tiga petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia di Malaysia serta tujuh orang nelayan Malaysia yang ditahan di Indonesia, banyak terjadi aksi protes ke Kedutaan Malaysia.

Menurut Marzuki, Kedutaan Malaysia pun kemudian mengirimkan nota protes terkait aksi massa itu. “Memang ada kesalahpahaman, makanya mereka (Malaysia) protes. Kita kan serumpun. Banyak orang Indonesia di sana. Masa mau berantem,” kata Marzuki

Saat ditanya terkait dibebaskannya tujuh nelayan Malaysia bersamaan dengan dibebaskannya tiga petugas Indonesia, Marzuki beranggapan itu bukanlah barter. Dibebaskannya tujuh nelayan itu menurut Marzuki, karena tidak ada bukti, tidak ada fakta bahwa tujuh nelayan tersebut melanggar aturan.

“Memang ada kesalahpahaman, tapi yang jelas itu ga bisa dibarter. Karena pelanggaran hukum ga bisa dibarter. Masalahnya, itu tidak bisa dibuktikan oleh DKP kalau itu pelanggaran, itu bahasa koran yang saya baca ya. Teknisnya tentu tanyakan ke yang terkait,” kata Marzuki.

TEMPO Interaktif

Teroris Bandung Tak Incar Presiden SBY

Mabes Polri menegaskan kelompok teroris yang tertangkap di Bandung tidak mengincar Presiden SBY. Teroris di Bandung sedang mempersiapkan bom untuk meledakkan Mabes Polri, hotel dan kedutaan asing di Jakarta. “Kami tidak menemukan data pendukung bahwa sasarannya Pak Presiden. Sebenarnya ada tiga titik tapi tidak fokus untuk mengincar Presiden, tapi karena ingin menjamin keamanan Presiden maka [...]

Kasad: TNI/Polri Siap Amankan Kunjungan Presiden

Sejumlah personel dari TNI melakukan patroli di Kota Ambon usai mengikuti Apel Gelar Pasukan Pengamanan Presiden di lapangan Pangkalan Utama TNI AL (Lantamal) IX Halong, Ambon, Maluku, Jumat (30/7). Sekitar 6.000 personel disiagakan untuk pengamanan acara puncak Sail Banda 2010 pada tanggal 3 Agustus yang akan dihadiri Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. (Foto: ANTARA/Jimmy Ayal/ss/pd/10)

30 Juli 2010, Ambon — Kepala Staf (Kasad) Jenderal TNI. George Toisuta menegaskan seluruh jajaran TNI dan Polri di Maluku siap mengamankan kunjungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat puncak kegiatan pelayaran Internasional Sail Banda 2010, 3 Agustus mendatang.

“Semua jajaran TNI/Polri harus siap mengamankan kunjungan Presiden SBY,” tandas KSAD Jenderal TNI George Toisuta usai memimpin apel gelar pasukan pengamanan kunjungan presiden di Markas Komando Lantamal IX di Halong, Ambon, Jumat.

Dia mengatakan, jajaran TNI/Polri harus mengantisipasi sejak dini segala kemungkinan yang dapat terjadi saat kunjungan Kepala Negara tersebut.

“Antisipasi sejak dini kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi karena sudah ada prediksi kemungkinan yang dapat saja terjadi saat kunjungan tersebut,” katanya.

Menurutnya, jajaran TNI/Polri akan mengamankan seluruh rangkaian kegiatan Presiden SBY selama berada di Ambon termasuk pengamanan lokasi-lokasi yang akan dikunjungi, sehingga berjalan lancar.

“Kita juga akan mengamankan lokasi-lokasi pelaksanaan berbagai event yang dilaksanakan memeriahkan rangkaian kegiatan pelayaran internasional Sail Banda,” katanya.

Toisuta mengharapkan masyarakat Maluku bersatu padu menjaga situasi dan kondisi keamanan tetap kondusif dan aman, sehingga menjamin pelaksanaan kegiatan pembangunan.

Masyarakat juga diimbau untuk melaporkan berbagai kemungkinan yang dapat terjadi, maupun kehadiran oknum-oknum tertentu dengan sikap mencurigakan kepada aparat keamanan di pos-pos terdekat, sehingga dapat diambil tindakan tegas.

“Suksesnya pelaksanaan kegiatan bahari terbesar ini tentunya akan meningkatkan citra Maluku di mata dunia internasional, terutama menarik minat investor maupun wisatawan untuk berkunjung ke daerah ini di masa mendatang,” tandasnya.

Sedikitnya 6.000 personil TNI dan Polri dikerahkan untuk mengamankan bergagai kegiatan Sail Banda 2010 yang puncaknya akan dihadiri Presiden SBY, sekaligus mencanangkan Maluku sebagai lumbung ikan nasional, 3 Agustus mendatang.

ANTARA Maluku

Apel Gelar Pasukan Pengamanan Presiden di Sail Banda

Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI George Toisutta menyapa personel TNI dan Polri usai mengikuti Apel Gelar Pasukan Pengamanan Presiden di lapangan Pangkalan Utama TNI AL (Lantamal) IX Halong, Ambon, Maluku, Jumat (30/7). Sekitar 6000 personel akan disiagakan untuk pengamanan acara puncak Sail Banda 2010 pada tanggal 3 Agustus yang rencananya akan dihadiri Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. (Foto: ANTARA/Prasetyo Utomo/Koz/hp/10)

30 Juli 2010, Ambon – Potensi ancaman keamanan terhadap presiden biasanya meningkat saat presiden menghadiri acara di ruang terbuka. Untuk hajatan nasional Sail Banda 2010, pasukan gabungan TNI-Polri menyatakan akan habis-habisan mengawal RI-1.

“Kita akan all out, habis-habisan,” kata Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI George Toisutta, usai menjadi inspektur apel di Pangkalan Utama TNI AL IX, Kota Ambon, Jumat (30/7/2010).

Sedikitnya seribu pasukan gabungan TNI-Polri hadir dalam apel yang dipimpin Pangdam Patimura Mayjen Hatta Syafrudin. Beberapa angkatan tempur dari TNI dan mobil penjinak bom dari Polri juga menghiasi barisan.

George mangatakan, pihaknya sudah mendapat prediksi-prediksi dari intelijen tentang kemungkinan yang terjadi.

“Semua harus siap, semua kemungkinan-kemungkinan harus teratasi,” tegas dia.

Kepada para pasukan, George menginstruksikan langkah cepat dalam melakukan pengamanan. Beberapa alternatif pengamanan juga harus dilaksanakan dengan baik.

“Kita tentu juga berharap kedewasaan masyarakat Maluku. Tunjukkan bahwa Maluku aman,” kata George yang juga putra Maluku tersebut.

Presiden SBY beserta rombongan rencananya akan tiba di Ambon pada 2 Agustus mendatang sore hari. Esok harinya, presiden akan menyampaikan pidato dalam puncak acara Sail Banda 2010 yang bertempat di Pelabuhan Yos Sudarso, Ambon.

Presiden juga akan melakukan peninjauan ke KRI Dr Suharso SHS-990, USNS Mercy, dan mengelilingi display kapal-kapal peserta Sail Banda 2010 dengan menggunakan KRI Barracuda.

Seorang personel dari TNI bersiaga di dalam kendaraan tempur. (Foto: ANTARA/Prasetyo Utomo/Koz/hp/10)

Sejumlah personel dari TNI berbaris mengikuti Apel Gelar Pasukan Pengamanan Presiden di lapangan Pangkalan Utama TNI AL (Lantamal) IX Halong, Ambon, Maluku, Jumat (30/7). Sekitar 6000 personel akan disiagakan untuk pengamanan acara puncak Sail Banda 2010 pada tanggal 3 Agustus yang rencananya akan dihadiri Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. (Foto: ANTARA/Prasetyo Utomo/Koz/hp/10)

detikNews

Presiden Seharusnya Mendengar Rakyat, Bukan Malah Curhat

Pernyataan Presiden SBY bahwa ada gerakan politik yang berkampanye menjelek-jelekkan pemerintahan, mulai menuai kritik. Presiden seharusnya lebih sering mendengar rakyat, bukan malah curhat dan berkeluh kesah kepada rakyatnya.
“Kalau mengunjungi daerah-daerah, presiden lebih baik mendengar, bukannya curhat,” kata pengamat politik dari Lembaga Survei Indonesia (LSI), Burhanuddin Muhtadi, kepada detikcom, Rabu [...]

Korban Minta Presiden Bongkar Tabir Hitam Tragedi Kudatuli

Empat belas tahun sudah peristiwa berdarah Kerusuhan 27 Juli (Kudatuli) di kantor DPP PDI, Jl Diponegoro 58, Jakarta Pusat terjadi. Namun, luka para korban masih belum terobati sampai kebenaran mengenai tragedi tersebut terungkap.
Tepat pada peringatan ke empat belas tahun, para korban menuntut Presiden membuka tabir gelap tragedi tersebut.
“Kami minta pada Presiden [...]

Pengawalan Presiden Jangan Arogan

Sebagai Kepala Negara, Presiden SBY memang harus dilindungi oleh Pasukan Pengaman Presiden (Paspampres). Namun pengawalan Presiden tentu tak boleh menunjukkan arogansi saat Presiden berada ditengah masyarakat.
“Pangawal dari panitia yang bertugas tidak boleh arogan. Hal ini yang memberi kesan Paspampres yang arogan padahal sudah sesuai prosedur,” ujar Wakil Ketua DPR Taufik [...]