Berita Politik Indonesia » Samad

Dua Pimpinan KPK Setuju Usut Rekening Polri

antasari — Thu, 01 Jul 2010 10:19:28 +0000

Kasus dugaan rekening liar oknum perwira tinggi Polri akan ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dua pimpinan KPK, Bibit Samad Rianto dan M Jasin memberikan sinyal kasus itu segera ditangani.

“Namun yang jelas Pak Bibit dan Pak Jasin mengatakan, hal ini akan jadi prioritas untuk ditindaklanjuti,” kata kata Tama S Lankun, Anggota Divisi Investigasi Indonesia Corruption Watch di gedung KPK, Jakarta, Kamis 1 Juli 2010.

Hal ini diungkapkan Tama usai bertemu dua pimpinan KPK. Pertemuan itu dilakukan untuk meminta KPK menindaklanjuti laporan dugaan rekening liar perwira tinggi Polri.

“Tinggal menunggu dua pimpinan lagi, Pak Haryono Umar dan Pak Chandra,” ujarnya lagi. Oleh karena itu, kata Tama, pimpinan KPK akan mengadakan rapat pimpinan untuk menindaklanjuti laporan rekening mencurigakan beberapa oknum perwira tinggi Polri.

“Secepatnya akan dibawa ke rapim (rapat pimpinan) untuk menentukan apakah KPK bisa menindaklanjuti temuan ini,” ungkapnya.

Sementara, terkait keraguan terhadap penyidik KPK yang berasal dari Polri, pengamat kepolisian Bambang Widodo Umar mendapat keyakinan dari dua pimpinan KPK itu.

“Tadi kami juga tanyakan itu. Tapi Pak Bibit dan Pak Jasin menjamin di bawah kendali KPK. Dijamin juga akan diungkap,” kata Bambang Widodo Umar.

• VIVAnews

Fakta & Peristiwa terkait:

Gugatan Polri kepada Tempo Munculkan Lagi Kebencian Publik

antasari — Thu, 01 Jul 2010 10:09:50 +0000

Ancaman gugatan Mabes Polri kepada Tempo terkait cover majalah bergambar celengan babi dinilai sebagai bentuk kriminalisasi kepada pers. Tindakan Polri ini justru malah mengembalikan kebencian publik atas Polri.

“Niatan polisi untuk melaporkan Majalah Tempo menurut saya adalah upaya untuk membungkam kebebasan pers dan kriminalisasi terhadap pers. Kalau ini dilakukan, Polri justru memunculkan kembali kebencian publik terhadap korpsnya. Di pengamatan saya, di rezim SBY inilah citra Polri paling buruk,” kata Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA), Ray Rangkuti.

Hal itu dikatakan Ray saat bersama-sama aktivis LSM lain mengunjungi kantor redaksi Majalah Tempo, Jl Proklamasi, Jakarta, Kamis (1/7/2010).

Ray mengatakan, kebencian publik atas Polri sebelumnya muncul dalam kasus kriminalisasi dua pimpinan KPK, Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah, atau yang dikenal dengan ‘cicak vs buaya’.

“Menurut saya, ini cicak-buaya jilid dua. Seharusnya polisi segera mengubah dirinya menjadi institusi yang profesional dan tidak destruktif dan antikritik terhadap media,” tegas Ray

“Kalau polisi tetap mau menuntut Tempo, kita bersama elemen masyarakat akan melawat cicak-buaya jilid dua ini dan mendukung Tempo,” kata dia. [detik]

Fakta & Peristiwa terkait:

Pengamat: Teruskan Kasus Bibit-Chandra ke Pengadilan

antasari — Tue, 15 Jun 2010 00:23:17 +0000

Pengamat hukum dari Universitas Diponegoro Semarang Prof. Arief Hidayat mengatakan kasus Bibit Samad Rianto dan Chandra Hamzah sebaiknya diteruskan sampai ke tingkat pengadilan dalam penyelesaiannya.

“Proses pengadilan yang berjalan tersebut harus adil dan diawasi oleh aparat penegak hukum termasuk media massa sehingga intervensi pihak-pihak yang terlibat didalamnya tidak terjadi,” kata Arief, di Semarang, Selasa.

Menurut dia, kalau sampai terjadi pengesampingan perkara (deponeering) oleh kejaksaan maka di masyarakat akan timbul berbagai pertanyaan apakah terdapat rekayasa di dalam kasus tersebut atau tidak.

“Jika dilanjutkan ke pengadilan maka akan menguntungkan Bibit-Chandra,” ujarnya yang juga Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro itu.

Namun sebaliknya, kata dia, jika deponeering dilakukan maka akan merugikan yang bersangkutan dan menimbulkan permasalahan baru.

“Kepercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum akan berkurang karena mereka akan berpikiran ada suatu kasus namun tidak diselesaikan dan justru dikesampingkan oleh Kejaksaan,” katanya.

Ia menjelaskan, di dalam proses pengadilan yang diharapkan dapat berjalan adil, Bibit-Chandra berkesempatan membuktikan bahwa mereka tidak bersalah secara terbuka.

“Kalau mereka akhirnya tidak terbukti bersalah maka keduanya harus ditempatkan pada posisi semula sebagai pimpinan suatu lembaga negara yang mempunyai tugas memberantas tindak pidana korupsi,” ujarnya.

Arief mengatakan hal tersebut juga akan mengembalikan nama baik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sempat dipertanyakan di masyarakat.

Sebelumnya pihak Kejaksaan Agung bersikukuh mempertahankan surat ketetapan penghentian penuntutan (SKPP) terhadap kasus tersebut dan mengajukan peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung.

SKPP kasus Bibit-Chandra yang dikeluarkan Kejaksaan Agung kalah dalam sidang praperadilan di pengadilan negeri maupun di pengadilan tinggi.

Salah satu alasan Kejaksaan Agung menempuh langkah PK dalam kasus tersebut karena putusan banding untuk praperadilan tidak bisa ditempuh melalui jalur hukum kasasi.

Fakta & Peristiwa terkait:

Chandra-Bibit Siap Bongkar Rekayasa Anggodo

antasari — Tue, 15 Jun 2010 00:09:47 +0000

Dua Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bibit Samad Riyanto dan Chandra M Hamzah menyatakan kesiapannya untuk membongkar rekayasa Anggodo Widjojo dengan menjadi saksi di persidangan.

“Ya saya harus siap sampaikan fakta-fakta bahwa Anggodo yang merekayasa kasus Bibit-Chandra,” ujar Bibit kepada INILAH.COM, Jakarta, Selasa(15/6) pagi.

Apa fakta-fakta yang akan disampaikan itu, Bibit tidak memerinci lebih jauh. Dia hanya menegaskan bahwa dalam melakukan perbuatannya, Anggodo tidak sendirian.

“Juga yang dibantu oleh teman-temannya,” lanjut purnawirawan Kepolisian berpangkat terakhir Inspektur Jendral itu.

Sebelumnya, Chandra M Hamzah juga menyatakan kesiapannya untuk bersaksi bagi terdakwa adik tersangka buronan KPK, Anggoro Widjojo itu. “Ya saya siap,” singkat Chandra di gedung DPR RI beberapa waktu lalu.

Hari ini dijadwalkan pukul 09.00 wib Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) kembali menggelar sidang perkara dugaan percobaan penyuapan dan menghalang-halangi penyidikan dugaan korupsi oleh KPK.

Saksi yang dihadirkan ada empat orang, selain dua Pimpinan KPK itu ada juga Deputi Penindakan KPK, Ade Rahardja dan penyidik KPK, Rony Samptana. Mereka seperti ditudingkan Anggodo, telah menerima uang

suap Rp5,1 miliar untuk mengamankan proses hukum Anggoro Widjojo. [inilah]

Fakta & Peristiwa terkait:

Jalan Berliku Bibit dan Chandra

antasari — Fri, 04 Jun 2010 00:38:36 +0000

Rapat itu bubar pukul sebelas malam. Semua petinggi komisi itu hadir. Juga Bibit Samad Riyanto dan Chandra M Hamzah. Sekitar 70 wartawan dari rupa-rupa media setia menunggu di pelataran kantor KPK di Kuningan, Jakarta Selatan itu.

Begitu peserta rapat keluar, para juru warta itu langsung menyerbu. “Kasus ini penuh rekayasa,” kata Bibit. Dia mengingatkan bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sudah menegaskan bahwa kasus ini dituntaskan di luar pengadilan.

Kasus yang disebut Jenderal Purnawiran bintang dua itu adalah adalah kasus yang menyeret dirinya sendiri dan Chandra Hamszah sebagai tersangka. Mereka dituduh menyelewengkan kekuasaan. Kejaksaan sudah menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP) atas kasus ini.

Tapi kuasa hukum Anggodo Widjodo, Bonaran Situmeang menyeret kejaksaan ke Pengadilan. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan itu. Kejaksaan naik banding.

Tapi Kamis kemarin, Pengadilan Tinggi DKI menolak banding itu. Nasib Bibit dan Chandra kini tidak menentu. Bisa jadi tersangka lagi. Juga bisa ditahan pula.
*****
Ketidakjelasan nasib kedua petinggi KPK itu bermula dari tanggal 7 April 2009. Saat itu, Kepala Badan Reserse dan Kriminal (Kabareskrim) Mabes Polri, Jenderal Susno Duadji, menerbitkan sebuah surat rahasia. Surat itu bernomor R/217/IV/2009.

Ditujukan kepada Direktur PT Bank Century, surat itu bicara soal uang miliaran. Itu surat itu menerangkan soal uang US$ 18 juta milik Boedi Sampoerna di bank itu. Para penyelidik di KPK mencurigai ada sesuatu dalam kasus ini. Mereka lalu menyelidik.

Susno merasa menjadi target. Tanggal 30 Juni 2009, dia mengaku telepon selulernya disadap. Walau tidak menyebutkan siapa si penyadap itu, secara implisit Susno menuding KPK.

Dan seperti menjawab tuduhan itu–dua hari setelah Susno bicara- Bibit Samad Riyanto menegaskan bahwa para penyidik di KPK hanya menyadap para koruptor. Artinya, jika ada pembicaraan orang lain yang terekam, itu artinya orang itu berkomunikasi dengan sang koruptor.

Di tengah perdebatan itu, kasus ini bergulir cepat.Tanggal 10 Juli, Susno dan Anggoro Widjojo—Direktur PT Masaro dan buron KPK—bertemu di Singapura. Pertemuan itu dihujat banyak orang. Sebab Susno yang adalah Kabareskrim dianggap tahu bahwa Anggoro adalah buronan KPK.

Susno membantah keras. Dia mengaku bahwa pertemuan itu dilakukan untuk menyelidiki keterangan Antasari Azhar, mantan ketua KPK yang mendekam di bui dengan tuduhan terlibat pembunuhan berencana terhadap Nazarudin. Antasari bersaksi bahwa ada pimpinan KPK yang menerima suap.

Sepanjang bulan Juli 2009 itu, kasus ini sungguh menyita perhatian publik. Perseteruan antara KPK dan kepolisian terus memanas. Di tengah suasana panas itu, tanggal 13 Juli, Presiden SBY mempertemukan pimpinan kedua lembaga itu guna mendinginkan suasana.

Presiden mau mendinginkan, tapi kasus ini justru kian memanas. Bola panas itu diletupkan Antasari tanggal 4 Agustus 2009. Dia bersaksi bahwa Anggoro telah menyuap pejabat KPK. Jumlahnya Rp 6 miliar. Polisi lalu memanggil 4 pejabat KPK. Mereka diperiksa selama 9 jam di Mabes Polri.

Tanggal 16 September, Bibit dan Chandra ditetapkan sebagai tersangka. Tuduhannya penyalahgunaan wewenang. Presiden yang gagal mendinginkan suasana langsung membentuk tim 5. Tim ini bertugas mencari penganti 3 pimpinan KPK yang sudah dinonaktifkan.

Tim 5 merekomendasikan sejumlah nama. Mereka adalah Tumpak Hatorongan Panggabean, Waluyo dan Mas Ahmad Santosa. Tapi perang belum berakhir. Sebab publik yang kecewa membela habis-habisan Bibit dan Chandra.

Sejumlah kelompok sukses menggalang dukungan untuk Bibit dan Chandra. Kalangan Facebookers sukses mendulang sejuta dukungan untuk membebaskan keduanya.

Kasus ini mengenalkan dua akronim baru dalam dunia hukum Indonesia. Cicak dan Buaya. Cicak untuk menyebut Bibit dan Chandra– dan buaya untuk menyebut kepolisian.

Adalah Komjen Susno Duadji yang kini berseteru dengan Mabes Polri, yang mempopulerkan sebutan itu.

Di tengah hiruk pikuk itu, tanggal 26 Oktober 2009, beredar transkrip percakapan antara Anggodo Widjojo—adik kandung Anggoro—dengan sejumlah orang penting di kepolisian dan kejaksaan agung.

Transkrip percakapan itu mengindikasikan Anggodo bisa mengatur sejumlah petinggi polisi dan kejaksaan agung. Transkrip percakapan itu adalah senjata ampuh bagi Bibit dan Chandra untuk melawan.

Di tengah upaya melakukan perlawanan itu, tanggal 29 Oktober 2009, Bibit dan Chandra ditahan di Mabes Polri. Salah satu alasannya agak unik. Karena,” Dia melakukan konferensi pers yang menggiring opini publik. Itu menyulitkan kami,”kata Inspektur Dikdik Maulana.

Rekaman percakapan antara Anggodo dengan sejumlah orang itu kemudian di putar dalam sidang terbuka di Mahkamah Konstitusi. Dari rekaman itu, publik akhirnya tahu bagaimana sejumlah oknum pejabat hukum dan sejumlah oknum gampang bersekutu mengatur hukum.

Di tengah hiruk pikuk kontroversi soal rekaman itu, Senin 2 November 2009, Presiden membentuk tim independen verifikasi fakta dan proses hukum Bibit dan Chandra.

Tim ini kemudian dikenal dengan sebutan Tim 8, merujuk pada jumlah personilnya. Delapan orang.

Ikut dalam tim ini adalah Adnan Buyung Nasution, Irjen(Purn) Koesparmono Irsan, Todung Mulya Lubis dan staf khusus presiden bidang hukum, Denny Indrayana.

Tim ini kemudian memberi rekomendasi kepada presiden bahwa kasus Bibit dan Chandra itu tidak cukup bukti untuk diteruskan. Karena tidak cukup bukti, polisi diduga terlalu nekat memproses kasus ini.

Berdasarkan rekomendasi itu, kejaksaan lalu menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP). Sejumlah kalangan mengusulkan agar kejaksaan mendeponeering kasus ini.

Sejumlah pengacara Anggodo, yang dimotori oleh Bonaran Situmeang lalu mengugat SKKP itu ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hakim yang menangani perkara ini memutuskan SKPP itu tidak sah. Jadilah

Bibit dan Chandra, lagi-lagi sebagai tersangka.
Kejaksaan mengajukan banding. Hasilnya kalah juga. Kamis siang kemarin, 3 Juni 2009, para hakim Pengadilan Tinggi DKI, Jakarta, menolak banding kejaksaan itu.

• VIVAnews

Fakta & Peristiwa terkait:

Bibit: Kasus Saya Rekayasa

antasari — Thu, 03 Jun 2010 19:05:38 +0000

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang menetapkan bahwa Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP) kasus Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah, tidak sah.

Bibit dan Chandra yang kini menjabat Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun kembali berstatus tersangka dalam dugaan penyalahgunaan kewenangan dan percobaan menerima suap.

Bibit dalam pesan singkatnya menegaskan kembali bahwa kasus yang disangkakan kepadanya adalah rekayasa.

“Presiden atas rekomendasi Tim 8 menyatakan kasus ini diselesaikan di luar pengadilan,” kata dia dalam pesan singkat yang diterima VIVAnews, Kamis 3 Juni 2010.

Langkah apa yang Anda akan lakukan? “Kita lihat saja nanti,” kata dia.

Sementara pengacara dua pimpinan KPK ini, Taufik Basari, menjelaskan bahwa putusan ini sudah berkekuatan hukum mengikat. “Tapi kejaksaan masih punya opsi lain sesuai kewenangannya,” kata dia.

“Langkah selanjutnya, menunggu respon dari Kejaksaan Agung dan kita berharap kejaksaan tidak lepas dan turut bertanggung jawab terhadap langkah yang diambil baik soal SKPP maupun praperadilan,” tuturnya.

• VIVAnews

Fakta & Peristiwa terkait:

Bonaran Resmi Calonkan Diri Jadi Bos KPK

antasari — Wed, 02 Jun 2010 06:47:23 +0000

Pengacara Bonaran Situmeang menyambangi tempat pendaftaran Calon Pimpinan KPK di Kementrian Hukum dan HAM, siang ini. Kuasa Hukum terdakwa korupsi Anggodo Widjojo itu berminat mengisi kekosongan bos KPK.

“Banyak orang yang meragukan komitmen saya memberantas korupsi. Perlu diketahui sudah sejak kuliah saya membuat skripsi tentang pemberantasan korupsi. Ini cita-cita yang belum tercapai,” kata Bonaran di Lobi Gedung Kementrian Hukum dan HAM, Rabu 2 Juni 2010.

Bonaran membantah niatnya menjadi pimpinan KPK itu untuk membebaskan kliennya, Anggodo yang kini tengah menjalani persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Dia beralasan, kasus Anggodo sudah dilimpahkan ke pengadilan. Jadi, yang bisa membebaskan dan menghukum pengadilan. Bukan lagi urusan KPK. “Jadi, tidak ada hubungan dengan saya mendaftar,” ujarnya.

Bonaran justru berniat membuka kembali kasus yang melilit pimpinan KPK Bibit Samad Riyanto dan Chandra M Hamzah. Menurutnya, banyak kejanggalan yang tidak tersentuh.

“Sebenarnya mereka sudah dibuka Mabes Polri. Karena presiden yang menghentikan proses itu ke persidangan. Jadi sebenarnya bukan tidak dibuka tapi tidak disidangkan,” kata dia.

Pria 47 tahun itu baru mendaftar, namun belum melengkapi berkas persyaratan. Dia akan kembali untuk melengkapi pada Jumat 5 Juni mendatang. “Saya kurang SKCK [Surat Keterangan Catatan Kepolisian] dan surat kesehatan dari dokter,” ujarnya.

Bonaran merupakan pengacara Anggodo ketiga yang mendaftar. Sebelumnya, OC Kaligis dan Djonggi Simorangkir sudah mendaftar.

• VIVAnews

Fakta & Peristiwa terkait:

Sri Mulyani ke Luar Negeri Tak Akan Dicegah KPK

antasari — Thu, 06 May 2010 06:12:02 +0000

Komisi Pemberantasan Korupsi (kpk) tidak akan mengirim permintaan cegah terhadap Sri Mulyani Indrawati ke Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM, agar tidak bisa pergi ke luar negeri. ”Tidak perlu dicegah,” kata Wakil Ketua KPK, Bibit Samad Rianto, di Jakarta, Kamis (6/5).

Bibit mengatakan hal itu terkait rencana Sri Mulyani mundur dari jabatan Menteri Keuangan untuk menduduki jabatan baru sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia yang berkantor di Washington DC, Amerika Serikat. Menurut Bibit, KPK tidak perlu mencegah Sri Mulyani karena rencana kepergiannya ke luar negeri sudah jelas. ”Perginya jelas, alamatnya jelas,” ujarnya.

Selain itu, jabatan baru Sri Mulyani adalah jabatan tinggi dan terhormat. Orang yang menduduki jabatan seperti itu tentu tidak akan melakukan perbuatan yang dapat memperburuk nama baik. Sebelumnya, Bibit menjelaskan, jabatan baru Sri Mulyani tidak akan mengganggu proses penyelidikan kasus Bank Century yang sedang dilakukan oleh KPK. ”(Sri Mulyani) Masih di dunia. Masih bisa dicari,” tegasnya saat rapat dengar pendapat dengan Tim Pengawasan Rekomendasi DPR soal Kasus Bank Century DPR.

Menurut Bibit, KPK juga pernah memeriksa orang di Washington DC, Amerika Serikat. Sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia, Sri Mulyani akan menjadi penasehat untuk tiga wilayah, yakni Amerika Latin dan Karibia, Timur Tengah dan Afrika Utara, Asia Timur dan Pasifik. Sri Mulyani juga akan mengurusi masalah Information System Group.

Fakta & Peristiwa terkait:

KPK: yang Penting Sri Mulyani Masih di Dunia

antasari — Thu, 06 May 2010 00:45:39 +0000

Komisi Pemberantasan Korupsi menegaskan, pemeriksaan terhadap Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan terus berjalan meski ia menerima jabatan Direktur Pelaksana Bank Dunia di Washington DC, Amerika Serikat.

”Enggak masalah Sri Mulyani di Bank Dunia. Yang penting masih di dunia. Masih bisa kami cari,” kata Wakil Ketua KPK Bibit Samad Rianto menjawab pertanyaan Tim Pengawas Kasus Bank Century di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (5/5/2010).

Bibit menambahkan, KPK pernah mengirimkan tim penyelidik ke Washington untuk memeriksa pejabat Bank Indonesia yang telah dipindahtugaskan ke sana. ”Jadi, tidak ada masalah. Tetapi, memang dia (Sri Mulyani) belum tersangka sehingga tidak bisa ditarik,” ujarnya.

Sri Mulyani dua kali dimintai keterangan KPK terkait dugaan pelanggaran hukum dalam kebijakan pengucuran dana talangan ke Bank Century.

Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso menyatakan keyakinannya, penanganan kasus Bank Century akan tetap berjalan meski Sri Mulyani tak berada di Indonesia. ”KPK sudah menegaskan hal itu tadi, seperti yang disampaikan Pak Bibit. Jadi, kita ikuti saja. Kita harus yakin proses hukum akan tetap berjalan,” ujarnya.

Akbar Faisal dari Fraksi Hati Nurani Rakyat mengatakan, dengan ditunjuknya Sri Mulyani sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia, hal itu dinilai bisa menghambat penyelesaian perkara Bank Century. Karena itu, KPK harus bekerja cepat sebelum kepergian Sri Mulyani. ”Perkara ini harus tetap bergulir. Kalau perlu, KPK mengeluarkan surat pencegahan,” katanya. (Kompas Cetak)

Fakta & Peristiwa terkait:

KPK Siap Lanjutkan Pemeriksaan Sri Mulyani

antasari — Wed, 05 May 2010 11:26:09 +0000

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjamin tetap memproses hasil pemeriksaan terhadap Menkeu Sri Mulyani, meski Juni mendatang Sri Mulyani diperkirakan telah menduduki posisi baru sebagai Direktur Pelaksana di Bank Dunia. Wakil Ketua KPK Bidang Penindakan Bibit Samad Rianto menjamin akan tetap memeriksa Sri Mulyani meski sudah menjadi pejabat di Bank Dunia yang berkantor di Washinton DC, Ameriksa Serikat.

”Kami akan tetap periksa,” tegas Bibit menjawab pertanyaan anggota Tim Pengawas Century dari F-PKB, Imam Nachrowi, dalam pertemuan dengan pimpinan KPK di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (5/5). Masalah jarak dan lokasi dijamin KPK pula tak bakal menghalangi proses pemeriksaan. Pasalnya, KPK acapkali mengirim penyidik untuk keperluan pemeriksaan.

Rapat sempat dihentikan karena terungkap bahwa selama ini KPK belum menerima dokumen hasil investigasi DPR atas kasus Bank Century. ”KPK hanya menerima surat DPR yang berjumlah lima lembar, tanpa disertai lampiran dokumen,” kata Wakil Ketua KPK Bidang Penindakan, Chandra M Hamzah. Tak ayal, berbagai respon bermunculan.

Padahal, seharusnya surat beserta dokumen investigasi satu troli tersebut dikirimkan dalam satu paket kepada KPK, Kejaksaan, Kepolisian, dan Presiden. Surat dikirim usai DPR membacakan hasil rekomendasinya pada awal Maret lalu. ”Ini kejadian memalukan dan memilukan. Kami kira selama ini KPK mengeluarkan pernyataan-pernyataan berdasarkan dokumen investigasi DPR yang satu troli itu,” kecam anggota Tim Pengawas dari Fraksi PDIP, Hendrawan Supratikno.