Suara Redaksi “Haruskah bailout Century terus dibahas?”
Barack OBAMA “Sebaiknya konflik politik segera diakhiri. Atmosfer ekonomi mulai terpengaruh.”
25 Agustus 2010 – Menteri Pertahanan Iran Ahmad Vahidi meresmikan produksi kapal serang berkecepatan tinggi Seraj 1 dan Zolfagar, Senin (23/8). Zolfagar dilengkapi senapan mesin dan rudal. Seraj 1 dipersenjatai roket. (Foto: MEHR/ Abolfazl Salmanzadeh)
MNA/Berita HanKam
25 Agustus 2010 – Menteri Pertahanan Iran Ahmad Vahidi meresmikan produksi kapal serang berkecepatan tinggi Seraj 1 dan Zolfagar, Senin (23/8). Zolfagar dilengkapi senapan mesin dan rudal. Seraj 1 dipersenjatai roket. (Foto: MEHR/ Abolfazl Salmanzadeh)
MNA/Berita HanKam
23 Agustus 2010, Bogor — Sejumlah prajurit TNI-AD melakukan penyergapan sebuah rumah yang diduga dihuni oleh pelaku teror saat melakukan simulasi gangguan keamanan di kawasan Cikeas, Gunung Putri, Bogor, Senin (23/8). Latihan tersebut dilakukan untuk mengasah kemampuan prajurit dalam menghadapi berbagai macam gangguan keamanan termasuk teroris. (Foto: ANTARA/KHALSA/ss/ama/10)
Perwakilan aktivis yang tergabung dalam Koalisi Untuk Kedaulatan Indonesia, Ray Rangkuti (2 kiri), menyerahkan berkas kepada Wakil Ketua Komisi I DPR Agus Gumiwang Kartasasmita (3 kanan), seusai bertatapmuka dengan Komisi I DPR, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (20/8). Koalisi untuk Kedaulatan Indonesia mendesak Komisi I DPR menggunakan hak interpelasinya untuk meminta penjelasan kepada pemerintah terkait pelecehan kedaulatan bangsa melalui barter pencuri ikan asal Malaysia dengan petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). (Foto: ANTARA/Ismar Patrizki/pd/10)
23 Agustus 2010, Jakarta — Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa mengatakan Indonesia akan mempercepat jadwal perundingan mengenai perbatasan dengan beberapa negara, termasuk Malaysia.
“Kami terima kemarin sebelum diumumkan oleh Presiden, tentang perlunya kita mempercepat atau meningkatkan tempo perundingan dengan Malaysia dan negara lain,” kata Menlu seusai acara Pengukuhan Duta Belia 2010 di Kemlu, Senin.
Ia menjelaskan bahwa pekan lalu sudah menghubungi Menlu Malaysia untuk menunjukkan tekad untuk membentuk Komisi Menteri Bersama (Joint Minitrial Commission), yang sebelumnya pada September hingga November.
Pemerintah Indonesia telah menawarkan satu tanggal yang konkret tetapi dari masih belum mendapat jawaban dari Malaysia, tambahnya.
Meski tanggal pasti perundingan dengan Malaysia belum ditentukan, Menlu memaparkan bahwa dalam satu-dua bulan ke depan akan ada pembahasan lebih mendalam tentang perbatasan dengan sejumlah negara.
“Kita akan tukar menukar instrumen ratifikasi mengenai perbatasan dengan Singapura pada 30 Agustus, Thailand 1-2 September, kemudian Vietnam, Filipina dan Palau dalam satu – dua bulan ke depan,” jelas Menlu.
Pada Minggu malam, dalam acara buka puasa dengan partai Demokrat, Presiden memberi instruksi dan arahan agar proses perundingan dengan negara yang berbatasan dengan Indonesia, termasuk Malaysia, dipercepat.
Marty menjelaskan (18/8) bahwa Malaysia belum siap karena masih belum menyelesaikan masalah batas laut yang tidak berjauhan dengan Singapura.
Percepatan perundingan perbatasan ini terkait dengan insiden yang terjadi pada 13 Agustus lalu, saat polisi Malaysia menahan tiga petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI. Kapal Malaysia mencegat kapal patroli Indonesia saat sedang mengawal perahu Malaysia yang tertangkap mengambil ikan di perairan Indonesia.
Kapal patroli Malaysia menangkap ketiga petugas kelautan Indonesia karena Indonesia menolak melepas kapal Malaysia beserta tujuh orang krunya.
Pada 17 Agustus, pihak Malaysia melepas tiga petugas Indonesia, sementara pihak berwajib Indonesia juga mendeportasi tujuh nelayan Malaysia yang tertangkap oleh ketiga petugas KKP tersebut.
Presiden perintahkan pembahasan batas maritim dengan Malaysia
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memerintahkan percepatan pembahasan batas maritim antara Indonesia dan Malaysia untuk menghindari perbedaan pendapat antarkedua negara.
“Perlu batas maritim (yang jelas) antara Indonesia dan Malaysia,” kata Presiden Yudhoyono saat buka puasa bersama dengan sejumlah kader Partai Demokrat di kediamannya di Puri Cikeas, Bogor, Minggu malam.
Untuk itu, Presiden Yudhoyono telah memerintahkan menteri terkait untuk mempercepat upaya perundingan dengan Malaysia guna membahas batas wilayah antara Indonesia dan Malaysia.
Presiden menegaskan, upaya perundingan dengan Malaysia bisa segera dimulai, tanpa harus menunggu negara itu menyelesaikan sengketa batas wilayah dengan Singapura.
Saat ini, Malaysia sedang bersengketa dengan Singapura tentang klaim kepemilikan Pulau Batu Puteh. Sengketa itu sedang diproses di Mahkamah Internasional.
Untuk memulai proses perundingan dengan Malaysia, Presiden Yudhoyono dijadwalkan akan segera menerima laporan dari menteri terkait pada pekan ini, terutama terkait dengan kasus penangkapan tiga petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) oleh kepolisian Malaysia beberapa waktu lalu.
Presiden Yudhoyono menjelaskan, letak geografis perairan Indonesia sangat rentan karena berbatasan langsung dengan tujuh negara. Oleh karena itu, Indonesia harus terus mengedepankan upaya diplomasi dengan negara tetangga.
(Foto: Tri Kurniawan/okezone)
17 Agustus 2010, Jakarta — Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro me-launching pembangunan kapal perang tempur jenis Perusak Kawal Rudal (PKR) yang merupakan kapal perang tempur tpertama dan terbesar yang akan dibuat di Indonesia, Senin (16/8) di kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta. Pembuatan kapal perang PKR tersebut akan dikerjakan oleh PT. PAL selaku industri pertahanan dalam negeri bekerjasama dengan negara lain, selaku pemenang tender.
Launching pembangunan kapal perang PKR dengan tema “Persembahan Anak Bangsa Untuk Bumi Persada Indonesia” tersebut, ditandai dengan pembukaan secara simbolis Selubung Mock Up Kapal perang tempur PKR oleh Menhan. Hadir dalam acara tersebut Panglima TNI Djoko Santoso, Kasal Laksama TNI Agus Suhartono, Wamenhan Letjen TNI Sjafri Sjamsoeddin, Sekjen Kemhan Mardya TNI Eris Haryyanto, S.IP, M.A. dan Dirut PT. PAL Harsusanto serta sejumlah pejabat di jajaran Kemhan, Mabes TNI dan Mabesal.
Selain itu, hadir pula pejabat perwakilan dari Kementerian Perindustrian, Kementerian Ristek, Kementerian BUMN, Bappenas dan Anggota Komisi I DPR RI serta perwakilan dari Damen di Indonesia.
Menhan dalam sambutannya mengatakan, setelah melalui perjalanan yang cukup panjang, akhirnya Kemhan dapat me-launching pembangunan kapal perang PKR yang merupakan kapal perang tempur terbesar dan pertama yang akan dibangun di Indonesia yaitu di PT. PAL.
Menurut Menhan, launching pembangunan kapal perang PKR ini sangat penting, mengingat hal ini sejalan dengan salah satu prioritas pembangunan pada pemerintahan Kabinet Indonesia ke II yaitu membangun industri pertahanan dalam negari. Makna dari pembangunan industri pertahanan dalam negeri adalah semaksimal dan sedapat mungkin agar Alutsista TNI dibangun di dalam negeri.
“Launching pembangunan kapal perang PKR ini menjadi moment yang sangat penting, karena setelah Indonesia mengalami krisis moneter pada tahun 1998, kemudian kita mencoba untuk membangun kembali industri pertahanan dalam negeri”, tambah Menhan.
Menhan mengatakan, pembangunan kapal perang PKR ini akan menjadi titik awal bangkitnya industri pertahanan dalam negeri khususnya industri kapal perang, dan selanjutnya diharapkan akan terus dapat membangun kapal sejenis ini berikutnya sehingga Indonesia di masa depan akan memiliki angkatan laut yang kuat.
Lebih lanjut Menhan menjelaskan, disamping digunakan untuk tugas – tugas tempur, kapal perang PKR juga diperlukan untuk memberikan deterrent effect atau efek gentar terhadap siapapun yang akan mencoba mengganggu kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI.
Menhan menambahkan, kapal perang PKR ini juga dapat digunakan dalam peace keeping mission atau misi penjaga perdamaian. Dalam misi perdamaian, Indonesia tidak hanya mengirimkan pasukan dari TNI AD, tetapi juga telah mengirimkan kapal perang dalam suatu naval mission di Lebanon.
Pada waktu itu, dengan Sigma Kelas sudah cukup berhasil dan diakui oleh NATO bahwa kapal perang TNI AL telah memenuhi standar dari kapal – kapal perang NATO. Dengan kehadiran kapal perang PKR ini, menurut Menhan diharapkan nantinya akan menempatkan Indonesia pada kelas yang lebih tinggi dan terhormat dalam kancah di dunia Internasional.
Selain itu, dengan pembangunan kapal perang PKR yang akan dibuat PT. PAL, juga membuktikan bahwa pemerintah dalam hal ini Kemhan dan TNI berkomitmen dalam mewujudkan kebijakan pertahanan yang pro kesejahteraan. Melalui pembangunan kapal perang PKR di PT.PAL, industri pertahanan pendukung dalam negeri lainnya akan tumbuh yang pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui penyerapan tenaga kerja.
Menhan mengatakan, walaupun dalam pembangunan kapal perang PKR pertama ini masih ada beberapa kekurangan yang harus terus diperbaiki, namun hal ini merupakan langkah perjalanan yang besar bagi industri pertahanan dalam negeri. “Walaupun di tempat lain pembangunan kapal perang PKR seperti ini sudah dilakukan, tetapi ini membuktikan bahwa suatu saat nanti Indonesia akan dapat tampil dan kuat di laut dalam mempertahankan kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI”, tambah Menhan.
Mengakhiri sambutannya, Menhan menyampaikan rasa bangga dan terimakasih kepada semua pihak baik Panglima TNI, Kasal dan tim yang dipimpin oleh Sekjen Kemhan yang telah bekerja keras bertahun – tahun dalam mempersiapkan dan mewujudkan pembangunan kapal perang PKR. Bertepatan dengan ulang tahun Kemerdekaan RI ke 65, ini adalah wujud persembahan dari anak bangsa di sektor pertahanan, seluruh jajaran Kemhan dan TNI.
Sementara itu, Sekjen Kemhan Mardya TNI Eris Haryyanto, S.IP, M.A saat membacakan narasi pembangunan kapal perang PKR mengatakan, dalam mewujudkan cita –cita mulia dan sebagai dedikasi kepada bangsa Indonesia, Kemhan dengan segenap stake holder berupaya mewujudkan pembangunan kapal perang tempur jenis PKR yang terbesar yang akan dibangun di industri pertahanan dalam negeri. Hal ini juga sebagai apresiasi industri pertahanan dalam berkontribusi guna pemenuhan kebutuhan Alutsista.
Lebih lanjut Sekjen Kemhan menjelaskan, desain kapal PKR ini telah mempertimbangkan dalam pemenuhan tuntutan operasional yang meliputi perkembangan lingkungan strategis, konsep pembangunan trimatra TNI dan program kemandirian Alutsista melalui Transfer of Knolage (TOK) dan Transfer of Technology (TOT).
Sementara itu dalam rancang bangun telah ditetapkan kriteria antara lain mampu dioperasikan sampai dengan batas terluar zona ekonomi eksklusif, memiliki fire power handal dan mampu menimbulkan dampak penangkalan, memiliki teknologi Senkomlek terkini dan terintegrasi serta dapat diup-grade sesuai dengan perkembangan teknologi dan mampu melaksanakan tugas – tugas SAR.
Sekjen Kemhan menambahkan, sasaran yang ingin dicapai adalah diharapkan PT. PAL sebagai industri strategis pertahanan dapat secara mandiri mampu mendesain dan memproduksi kapal jenis PKR, fregat dan kapal atas air lainnya.
Sekjen Kemhan mengatakan, pembangunan kapal PKR ini merupakan persembahan anak bangsa kepada bumi persada Indonesia dalam menyambut Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI ke 65 Tahun 2010 yang diharapkan akan meningkatkan posisi tawar dan daya saing bangsa Indonesia.
Proses pembangunan kapal perang PKR
Pembangunan kapal perang PKR ini diawali dengan pengajuan pengadaan satu buah kapal perang jenis PKR oleh TNI AL kepada Kemhan dan selanjutnya diproses melalui mekanisme yang ada dalam pengadaan Alutsista TNI.
Pembuatan kapal perang tersebut dikerjakan oleh PT. PAL selaku industri pertahanan dalam negeri yang akan bekerjasama dengan negara lain, selaku pemenang tender sebagai bagian dari alih teknologi. Berdasarkan perhitungan PT. PAL yang berbasis di Surabaya untuk pembuatan kapal perang PKR yang pertama dibutuhkan waktu sekitar 4 tahun.
Sebelumnya Kemhan juga telah menentukan negara Belanda dari tiga negara Eropa lainnya yang diusulkan menjadi rekan kerja, yakni Belanda, Italia dan Rusia. Di dalam ketetapan program pembangunan kapal perang jenis PKR tersebut, pihak Kemhan dan TNI AL telah mempersyaratkan kepada pemenang tender, dalam hal pembangunan kapal perang PKR pertama dilaksanakan sepenuhnya di PT. PAL dengan maximizing local content (porsi PT.PAL). Hak patent dari desain kapal perang PKR yang dipersenjatai dengan berbagai jenis Rudal menjadi milik bersama Kemhan dan pemenang tender.
Selain itu, Kemhan dan PT. PAL memiliki hak untuk menjual kapal yg sama ke negara ASEAN dan Asia, serta bila pemenang dari tender pembangun kapal perang PKR menjual kapal yg sama, PT. PAL mempunyai hak untuk men-supply engine room section dan accommodation section dalam rangka ‘ co-production ‘.
Beberapa hal lainnya yang mendukung program pembuatan kapal perang PKR tersebut, yakni kapal perang jenis PKR dibangun di divisi kapal perang, dimana manajemen & organisasi proyek yang meliputi engineering, procurement, construction dan finance dikelola secara terpisah dari kegiatan korporasi PT.PAL.
Proses pembangunan kapal perang PKR ini juga didasari oleh adanya suatu komitmen penuh dari pihak manajemen, karyawan PT. PAL serta para stake holder. Disamping itu diperlukan juga suatu komitmen investasi secara jelas dari partner untuk peningkatan kapasitas & fasilitas produksi divisi kapal perang.
Seleksi khusus dari setiap sumber daya manusia sebagai pelaksana yang terlibatpun di dalam proyek pembangunan kapal perang PKR tersebut juga harus sesuai kompetensi yang dibutuhkan.
Spesikasi kapal perang PKR
Kapal perang jenis PKR yang akan dibuat di Indonesia oleh PT. PAL dirancang dapat digunakan dalam beberapa misi operasi antara lain peperangan elektronika, peperangan anti udara, peperangan anti kapal selam, peperangan anti kapal permukaan dan bantuan tembakan kapal. Di samping itu kapal perang PKR tersebut dilengkapi dengan Rudal SAM, SSM dan Rudal anti kapal selam.
Spesifikasi dari kapal perang PKR tersebut antara lain memiliki panjang keseluruhan ± 105 meter, lebar ± 14 meter, kedalaman ± 8,8 meter, kecepatan (max / cruiser / ekon) ± 30/18/14 kn dengan kekuatan mesin utama ± 4 x 9.240 hp.
Kapal tersebut dilengkapi dengan perlengkapan radar untuk mendeteksi kapal selam dan pesawat udara, perlengkapan persenjataan diantaranya meriam kaliber 76 sampai 100 mm dan kaliber 20 sampai 30 mm, peluncur rudal ke udara dan senjata torpedo serta perlengkapan pendukung lainnya. Kapal ini juga dilengkapi dengan fasilitas helipad di deck kapal.
Harian Israel Haaretz memberitakan Indonesia berencana membeli pesawat tanpa awak Searcher Mark-II yang dibuat oleh Israel Aerospace Industries Ltd. Co. (Foto: IAI)
10 Agustus 2010, Jakarta — Komisi I DPR mendukung pembentukan skuadron Pesawat Tanpa Awak (UAV) yang akan dibangun TNI AU di Landasan Udara (Lanud) Supadio, Provinsi Kalimantan Barat. Pesawat Tanpa Awak dianggap anggota Dewan sebagai salah satu solusi menjaga perbatasan mengingat adanya tantangan topografi wilayah perbatasan Kalimantan Barat.
“Kami mendukung adanya skuadron udara pesawat tanpa awak untuk lebih efisien menjaga wilayah perbatasan, khususnya di provinsi Kalimantan Barat,” kata Ketua Komisi I DPR RI Kemal Azis Stamboel dalam siaran pers yang diterima Suara Karya di Jakarta, Senin (9/8). Kemal bersama beberapa anggota Komisi I DPR melakukan kunjungan kerja ke Lanud Supadio, Kalimantan Barat.
Komisi I DPR, menurut Kemal, mendukung adanya rencana mendatangkan Pesawat Tanpa Awak guna mendukung kekuatan udara Republik Indonesia di Provinsi Kalbar. Adapun kekuatan Pesawat Tanpa Awak adalah dapat terbang dengan daya jelajah 300 km dan kemampuan terbang selama 24 jam penuh. Melalui Pesawat Tanpa Awak akan memudahkan TNI untuk melakukan pengamatan dan pengawasan di tengah keterbatasan sarana prasarana dan topografi wilayah perbatasan. Guna mengimbangi pengawasan perbatasan, TNI berencana membeli Pesawat Tanpa Awakd alam waktu dekat.
“Dalam kondisi lapangan yang dimiliki Republik Indonesia itu adalah solusi terbaik untuk mengatasi keberadaan infrastruktur,” ujar Kemal.
Radar pemantau
Secara terpisah, Panglima Komando Sektor (Kosek) IV Pertahanan Udara Nasional Biak, Marsma TNI Hadiyan Sumintaadmadja mengatakan, radar pemantau milik TNI Angkatan Udara (AU) yang akan dibangun di Kabupaten Merauke, Papua, dijadwalkan beroperasi tahun 2011 mendatang, guna memantau aktivitas di udara, termasuk penerbangan di perbatasan Indonesia dengan Papua New Guinea. “Sesuai rencana program kerja Kosek IV Hanudnas Biak diharapkan markas satuan Radar Merauke sudah difungsikan tahun 2011, hingga saat ini berbagai persiapan pembangunan fisik sudah dimulai,” katanya.
Letak geografis Kabupaten Merauke yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Papua New Guunea dan Australia menjadi fokus perhatian pembangunan radar pemantau pesawat udara. Selain satuan radar Merauke, pihaknya juga pada tahun 2011-2012 akan membangun markas satuan radar di Timika, Kabupaten Mimika serta radar di Saumlaki, Maluku Tenggara Barat, Provinsi Maluku.
Sementara dalam program jangka panjang Kosek IV Hanudnas Biak, dikatakan Hadiyan, pembangunan satuan radar juga akan dilakukan di Sorong, Ambon dan Jayapura. Menyinggung mengenai kasus pelanggaran udara di wilayah Satuan Radar Biak, menurut Marsekal Pertama Hadiyan, hingga tahun 2009 tidak ditemukan satupun kasus pelanggaran udara oleh penerbangan sipil.
Dibandingkan dengan tahun 2008, lanjut Hadiyan, kasus pelanggaran udara yang dimonitor satuan radar Biak kurang lebih 30 kali, semenara selama tahun 2009 tidak ada. “Dampak dari beroperasinya satuan radar di Biak sangat nyata karena bisa mengawasi penerbangan udara yang melintas di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia,” katanya.
Fahira Idris, perempuan yang hendak mengajak FPI untuk dialog tentang Islam yang damai telah tiba di Sekretariat FPI. Fahira ‘dikawal’ 10 perempuan berkerudung, termasuk Uni Z Lubis, Pemred ANTV. Fahira tiba di markas FPI, Jl Petamburan III, Jakarta Pusat, sekitar pukul 14.10 WIB, Senin (9/8/2010). Putri mantan menteri perindustrian Fahmi Idris ini memakai kerudung putih [...]
Polisi menemukan benang merah antara pelatihan militer di Aceh dan penemuan laboratorium bom di Bandung, Jawa Barat. Pelatihan militer di Aceh & laboratorium Bandung merupakan rangkaian organisir yang berujung pada Abu Bakar Ba’asyir. “Rangkaian keterangan, dicoba direkonstruksi, dikroscek, dan diperoleh kesimpulan bahwa salah satu di antara orang yang dicari adalah Ustad Abu Bakar Ba’asyir,” kata [...]
Polisi tidak bersedia membuka bukti-bukti keterlibatan Abu Bakar Ba’asyir dengan kegiatan terorisme di Aceh. Bukti-bukti itu akan terang benderang di pengadilan. “Kita punya bukti yang cukup dan sudah merekonstruksi untuk meyakinkan sejauh mana peran Ustadz Abubakar dalam kegiatan teroris,” kata Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Edward Aritonang. Hal itu disampaikan Edward dalam jumpa pers di [...]
Mabes Polri menegaskan kelompok teroris yang tertangkap di Bandung tidak mengincar Presiden SBY. Teroris di Bandung sedang mempersiapkan bom untuk meledakkan Mabes Polri, hotel dan kedutaan asing di Jakarta. “Kami tidak menemukan data pendukung bahwa sasarannya Pak Presiden. Sebenarnya ada tiga titik tapi tidak fokus untuk mengincar Presiden, tapi karena ingin menjamin keamanan Presiden maka [...]
