Tiga Alasan Indonesia Emoh Perang

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan penjelasan kepada rakyat Indonesia mengenai hubungan bilateral antara Indonesia dan Malaysia di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (1/9) malam. Pemerintah Indonesia berpendapat bahwa solusi yang paling tepat untuk mencegah dan mengatasi insiden yang akan mengganggu hubungan baik kedua bangsa adalah dengan cara segera menuntaskan perundingan batas wilayah antara Indonesia dan Malaysia. (Foto: ANTARA/Widodo S. Jusuf/10)

01 September 2010, Jakarta — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersikukuh bahwa penyelesaian masalah bilateral dengan Malaysia harus dilakukan dengan cara damai. Dalam pidatonya menyikapi masalah hubungan bilateral dengan Malaysia di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta, Rabu (1/9/2010), Presiden tak menyinggung sama sekali kemungkinan konfrontasi atau bahkan perang.

“Perkembangan dan dinamika kedua negara, salah satu hubungan bilateral Indonesia yang paling penting,” ujar Presiden. Tiga alasan diungkapkan Presiden untuk menjaga hubungan Indonesia dan Malaysia tetap berjalan dengan erat.

Pertama, kata Presiden, Indonesia dan Malaysia memilik hubungan sejarah, budaya, dan kekerabatan yang sangat erat dan mungkin yang paling erat dibanding negara-negara lain dan sudah terjalin selam ratusan tahun. “Kita mempunyai tanggung jawab sejarah untuk memelihara dan melanjutkan tali persaudaraan ini,” ujar Presiden.

Kedua, hubungan Indonesia dan Malaysia adalah pilar penting dalam keluarga besar ASEAN. “ASEAN bisa tumbuh pesat selama empat dekade terakhir ini, antara lain karena kokohnya fondasi hubungan bilateral Indonesia dan Malaysia,” lanjut Presiden.

Ketiga, ada sekitar dua juta orang Indonesia yang bekerja di Malaysia baik di perusahaan, di bidang pertanian, maupun di berbagai lapangan pekerjaan. Ini adalah jumlah tenaga kerja Indonesia yang terbesar di luar negeri. “Tentu saja keberadaan tenaga kerja Indonesia di Malaysia membawa keuntungan bersama bagi Indonesia maupun bagi Malaysia,” jelas Presiden.

Sementara itu, ada sekitar 13.000 pelajar dan mahasiswa asal Indonesia yang belajar di Malaysia dan sekitar 6.000 mahasiswa Malaysia di Indonesia. “Ini merupakan aset bangsa yang harus dibina bersama dan menjadi modal kemitraan,” kata Presiden.

Menurut Presiden, kerja sama ekonomi antara Indonesia dan Malaysia menjadi alasan penting hubungan kedua negara harus dipertahankan. Wisatawan Malaysia yang berkunjung ke Indonesia merupakan ketiga tebesar dengan 1,18 juta orang dari total 6,3 juta wisatawan macanegara. Investasi Malaysia di Indenesia dalam lima tahun terakhir pada 2005-2009 berupa 285 proyek dengan nilai investasi berjumlah 1,2 miliar dollar AS. Sementara investasi Indonesia di Malaysia mencapai 534 juta dollar AS. Jumlah perdagangan kedua negara selama tahun 2009 mencapai 11,4 miliar dollar AS.

Pelepasan nelayan Malaysia dinilai lazim

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menilai, dikembalikannya tujuh nelayan Malaysia yang masuk ke wilayah Indonesia merupakan kelaziman di lingkungan ASEAN selama ini.

“Perlu diketahui, dalam kasus yang sama, banyak nelayan Indonesia yang diduga memasuki perairan negara sahabat juga dikembalikan ke negeri kita,” kata Presiden. Tujuh nelayan Malaysia pun dikembalikan setelah diproses sesuai hukum yang berlaku di Indonesia.

Dikatakan Presiden, solusi yang paling tepat untuk mencegah insiden serupa adalah dengan cara segera menuntaskan perundingan batas wilayah baik darat maupun laut antara Indonesia dan Malaysia.

“Termasuk di wilayah Selat Singapura dan perairan Sulawesi maupun Ambalat. Perundingan ini dapat dipercepat. Semua ini mesti berangkat dari niat dan tujuan yang baik agar insiden serupa dapat dicegah dan ditiadakan,” kata Presiden.

Seperti diketahui, pengembalian tujuh nelayan itu menjadi polemik. Berbagai kalangan menilai, pengembalian tujuh nelayan itu sebagai bentuk “barter” dengan tiga petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan yang ditangkap Polisi Diraja Malaysia di wilayah Indonesia.

Jaga citra dan martabat

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta rakyat Indonesia agar menghindari kekerasan dalam menyikapi masalah hubungan Malaysia dan Indonesia menyusul insiden di perairan Pulau Bintan, Kepulauan Riau. Sikap yang sama akan dilakukan pemerintah dalam menyelesaikan masalah bilateral dengan Malaysia.

“Kita harus senatiasa menjaga citra dan jati diri kita sebagai bangsa yang bermartabat dalam menjalin hubungan internaisonal tanpa kehilangan prinsip dasar politik luar negeri yang bebas aktif dan diabadikan untuk kepentingan nasional,” kata Presiden.

Presiden mengajak seluruh rakyat untuk menjauhi tindakan yang berlebihan seperti aksi kekerasan karena hanya akan menambah masalah yang ada. Kekerasan sering memicu terjadinya kekerasan yang lain. Presiden berharap dapat menyelesaikan masalah dengan serius dan tepat tanpa destruktif.

“Cara menangani hubungan Indonesia dan Malaysia akan disimak dan diikuti oleh negara sahabat di Asia dan dunia internasional. Sebagai negara pendiri ASEAN, Indonesia sering jadi panutan dalam menyelesaikan konflik di negara ASEAN dan belahan bumi yang lain,” ujar Presiden.

Ditekankan Presiden SBY, karakter dan peran internasional Indonesia yang konstruktif dalam menjaga perdamaian tetap dikedepankan. Presiden berjanji, insiden yang terjadi antara Indonesia dan Malaysia yang terjadi akhir-akhir ini akan dituntaskan secepatnya.

Percepat perundingan batas wilayah

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan, perundingan batas wilayah Indonesia-Malaysia harus segera dituntaskan agar tidak terjadi insiden yang mengganggu hubungan kedua negara.

“Pemerintah Indonesia berpendapat bahwa solusi yang paling tepat untuk mencegah dan mengatasi insiden-insiden serupa adalah, dengan cara segera menuntaskan perundingan,” kata Presiden.

Presiden menjelaskan, perundingan yang dilakukan meliputi perundingan batas wilayah darat dan maritim termasuk di wilayah selat Singapura, dan perairan Sulawesi, atau perairan Ambalat.
“Indonesia berpendapat bahwa perundingan menyangkut batas wilayah ini dapat kita percepat dan kita efektifkan pelaksanaannya,” kata Presiden.

Presiden menambahkan, perundingan harus didasari niat dan tujuan yang baik, agar insiden-insiden serupa yang mengganggu hubungan baik kedua bangsa dapat dicegah dan tiadakan.
Presiden menegaskan, memelihara hubungan baik dengan negara sahabat, apalagi dengan Malaysia, sangat penting.

“Tetapi, tentu kita tidak bisa mengabaikan kepentingan nasional, apalagi jika menyangkut kedaulatan dan keutuhan NKRI,” katanya menegaskan.

Terkait itu Presiden mengatakan dirinya telah mengirim surat kepada Perdana Menteri Malaysia, yang intinya menyampaikan keprihatinan yang mendalam atas terjadinya insiden penangkapan tiga petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan oleh aparat Malaysia. “Saya juga mendorong agar proses perundingan batas maritim dapat dipercepat dan dituntaskan,” ungkapnya.

Presiden menekankan, Indonesia menginginkan agar perundingan yang akan dilangsungkan kembali mulai 6 September 2010 dapat mencapai kata sepakat. Indonesia akan terus mendorong Malaysia untuk benar-benar menyelesaikan perundingan batas wilayah yang sering memicu terjadinya insiden dan ketegangan.

“Dengan demikian, dengan dapat dicegahnya ketegangan dan benturan-benturan yang tidak perlu, saya yakin permasalahan, hubungan baik dan kerjasama bilateral antara Indonesia-Malaysia akan berkembang lebih luas,” tuturnya.

Kepala Negara menegaskan, dalam hubungan antarbangsa yang lebih luas, kedaulatan dan keutuhan wilayah adalah sangat vital dan harus tetap dijaga. “Kita harus terus membangun diri menjadi negara yang maju, sejahtera, dan bermartabat, dengan tetap menjaga hubungan baik dan kerjasama dengan negara-negara sahabat,” demikian Presiden Yudhoyono.

KOMPAS.com

TNI Siap Perang, Pemerintah Gamang

30 Agustus 2010, Jakarta — Indonesia tetap akan mengedepankan diplomasi dan jalan damai dalam menyelesaikan sengketa perbatasan maritim dengan Malaysia. Pemerintah kini juga masih menunggu tanggapan resmi dari PM Malaysia, Datuk Seri Najib Tun Razak, sebagai jawaban atas surat yang dikirim Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

“Diplomasi dan negosiasi akan tetap dikedepankan atau didahulukan,” kata Juru Bicara Presiden bidang Luar Negeri, Teuku Faizasyah, saat dihubungi kemarin (29/8).

Sebelumnya, Panglima TNI Djoko Santoso menegaskan kesiapan TNI untuk berperang dengan negara mana pun, jika memang ada keputusan diplomatik atau politik. Jumat (27/8) malam lalu, Presiden SBY telah berkirim surat kepada PM Najib Tun Razak. Presiden mengajak kedua negara menyelesaikan masalah dengan baik, dan segera mempercepat perundingan batas maritim.

Faizasyah mengatakan, surat presiden telah dikirimkan melalui proses diplomatik. “Responnya tergantung internal di Malaysia,” ujar Faizasyah. Dia mengatakan, saat ini perintah presiden kepada Menlu Marty Natalegawa dan Menko Polhukam Djoko Suyanto sudah sangat jelas. Yakni, memilih jalur diplomasi dan mengupayakan perdamaian.

Presiden SBY memang dari awal menghindari konfrontasi dengan Malaysia. Dalam rapat kabinet paripurna 24 Agustus lalu, SBY mengatakan masih banyak political resources untuk mengatasi masalah dengan jalan damai. “Jangan kita, apa istilah saya, memiliki budaya yang sedikit-sedikit putuskan hubungan diplomatik, sedikit-sedikit serang, dan seterusnya,” kata SBY.

SBY mengatakan, era sekarang ini adalah era kerjasama dan kemitraan. “Bukan era konfrontasi, permusuhan dan peperangan. Meskipun, jangan salah terima. Sekali lagi, kalau itu menyangkut kepentingan kita yang paling mendasar, kedaulatan, wilayah dan sebagainya, tentu kita harus melakukan apa saja yang harus kita lakukan,” kata Presiden saat itu.

JPPN

Malaysia Tuntut Indonesia Jamin Keamanan Investor

Aktivis membakar poster bendera Malaysia saat mengelar aksi protes anti Malaysia, setelah penahanan tiga petugas DKP oleh Polisi Maritim Malaysia. Aksi dilakukan saat pemerintah mengelar upacara kemerdekaan dengan penuh hikmat dan kebanggan Indonesia telah merdeka selama 65 tahun. Tiga petugas berhasil dibebaskan setelah upaya cerdas dari para diplomat Indonesia, menukarnya dengan 7 maling ikan yang ditangkap oleh para petugas tersebut. (Foto: Getty Images)

30 Agustus 2010, Kulim — Pemerintah Indonesia harus menjamin keamanan investor Malaysia di Indonesia seperti yang dilakukan pemerintah Malaysia terhadap warga negara Indonesia di Malaysia.

Tuntutan tersebut dilontarkan Deputi Menteri Perdagangan dan Perindustrian Internasional Malaysia Datuk Mukhriz Mahathir menanggapi unjuk rasa menentang Malaysia di Jakarta yang marak belakangan ini

“Kami tidak ingin insiden menyedihkan merusak hubungan baik yang sudah ada,” kata Mukhriz pada Sabtu (28/8) malam seperti dilansir Bernama.

Dia menegaskan hubungan erat antara Malaysia dan Indonesia harus terus dilestarikan, tidak hanya dalam bidang ekonomi tetapi juga di antara warganya.

Mukhriz juga menilai tidak menutup kemungkinan maraknya demonstrasi anti-Malaysia baru-baru ini di Jakarta dilakukan oleh pihak ketiga yang tidak suka pada hubungan erat antara Malaysia dan Indonesia.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah meminta para pengunjuk rasa yang memprotes sikap Malaysia atas penangkapan tiga petugas Dinas Kelautan dan Perikanan Riau, agar menahan diri. Ratusan pengunjuk rasa pada Kamis (26/8) mendatangi Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta. Mereka menuntut Dubes Malaysia di Jakarta segera meninggalkan Indonesia.

Ketegangan RI-Malaysia tak pengaruhi aktivitas perbatasan

Ketegangan diplomatik antara Indonesia dan Malaysia akhir-akhir ini ternyata tak membuat hubungan sosial di daerah perbatasan turut tegang. Kondisi penyeberangan di Pelabuhan Tunon Taka, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Timur, dan di Tawau di wilayah Malaysia berjalan normal.

“Tidak ada masalah, penyeberangan normal saja, baik dari Nunukan-Tawau atau sebaliknya,” kata Kepala Kepolisian Sektor Kawasan Pengamanan Pelabuhan Polres Nunukan, Ajun Komisaris Benny Catur Waluyo, Ahad (29/8).

Menurut dia, hingga kini pelayaran antarnegara itu tetap dilayani enam kapal motor jalur Tunon Taka-Tawau. Masing-masing KM Labuan V, KM Purnama, KM Malindo, KM Nunukan Ekspres, KM Francis, dan KM Samudra. Adapun pelayaran Tawau-Nunukan dilayani Labuan II. Untuk pelayaran rakyat, sedikitnya terdapat 12 unit perahu cepat. “Kapal-kapal itu setiap hari melayani pelayaran.”

Kabupaten Nunukan merupakan satu dari tiga daerah perbatasan RI-Malaysia di Kalimantan Timur, yang memiliki garis batas negara sepanjang 1.038 kilometer. Garis batas negara itu membentang mulai dari Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Malinau, dan Kabupaten Nunukan.

Penyeberangan dari Nunukan menuju Tawau hanya membutuhkan waktu tak lebih dari 45 menit pelayaran. Pelabuhan Tunon Taka juga biasa kedatangan para pekerja asal Indonesia yang dideportasi dari Malaysia.

Komando Daerah Militer (Kodam) VI Mulawarman, yang meliputi Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan, pun menyatakan wilayah perbatasan kedua negara dalam situasi aman. “Pos penjagaan bersama di perbatasan negara masih berjalan normal,” kata Kepala Penerangan Kodam VI Mulawarman Letnan Kolonel Inf. Suwarjiyana.

Ia mengungkapkan pengamanan perbatasan tetap berjalan dengan penjagaan rutin dan tak ada perintah untuk melakukan tindakan lain. “Tak ada penambahan pasukan.”

Saat ini pengamanan perbatasan dijaga satu batalion atau sekitar 1.000 personel TNI dari satuan Kodam XII Tanjungpura, Kalimantan Tengah. Sebelumnya, pengamanan dijaga Batalion 611 dari Kodam VI Mulawarman. “Baru pekan lalu ada pergantian pasukan pengamanan perbatasan,” kata Suwarjiyana.

TEMPO Interaktif

Syahganda: Malaysia Tekan RI, Surat SBY Tak Digubris

Fajar Isnu alias Inung Bonek dengan mengenakan kaos bertuliskan 1 Love RI, membawa sebuah poster yang berbunyi ‘Lawan Malaysia? SIAPA TAKUT?’. (Foto: detikFoto/Zainal Effendi)

29 Agustus 2010, Jakarta — Ultimatum yang disampaikan Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Tun Najib Rajak, Sabtu (28/8/2010) agar pemerintah Indonesia menertibkan aksi-aksi demo di Jakarta yang dapat membuat murka warga Malaysia, juga tudingan adanya demonstran bayaran, pernyataan dua juta Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia serta investasi pengusaha Malaysia di tanah air, menunjukkan Indonesia berada dalam posisi mudah ditekan pihak Malaysia.

Hal tersebut dikemukakan Ketua Dewan Direktur Sabang-Merauke Circle (SMC) Syahganda Nainggolan di Jakarta, Minggu (29/8/2010). “Pernyataan bernada tekanan itu bukti yang nyata bahwa surat Presiden SBY kepada PM Malaysia yang disampaikan Jumat (27/8/2010), tidak pernah digubris,” kata Syahganda.

Karenanya, Syahganda mengaku sedih oleh respon pemerintah Malaysia terkait surat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang sama sekali tidak mencerminkan rasa hormat maupun sikap bersahabat terhadap bangsa Indonesia, khususnya Presiden SBY.

“Yang dilakukan justru menekan-nekan RI. Hal ini tentu bukan sikap dewasa dari petinggi Malaysia, karena mengeluarkan sikap yang selalu merendahkan Indonesia,” jelas Syahganda.

Dikatakan, pemerintah Indonesia sebaiknya tidak boleh terlalu menggambarkan sikap yang pasrah menghadapi Malaysia, baik melalui surat Presiden SBY ataupun berupa tindakan para menterinya. Sebab, lanjutnya, cara seperti itu bukan yang diinginkan oleh seluruh rakyat di tanah air.

“Rakyat dan seluruh elemen bangsa menghendaki Indonesia membangun politik yang bermartabat selaku negara besar di panggung internasional, sekaligus memuliakan harapan serta kepentingan bangsa yang berdaulat,” ujarnya.

Dengan demikian, Syahganda mengharapkan Presiden SBY mengambil hikmah yang dalam atas semua permasalahan dengan Malaysia akhir-akhir ini.

Pemimpin Indonesia-Malaysia harus redakan ketegangan

Pakar hukum internasional dari Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, meminta pemimpin Indonesia dan Malaysia segera meredakan ketegangan yang terjadi di antara kedua negara. Jika dibiarkan, dia khawatir akan menambah rumit hubungan kedua negara.

“Sekarang sudah terjadi ketegangan di tingkat publik. Sekarang tinggal bagaimana kedua elite negara itu meredakan ketegangan di masing-masing negara,” kata dia seusai diskusi “Nasib TKI dan Diplomasi Setengah Hati” di Jakarta kemarin.

Hikmahanto menduga tindakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang berkirim surat kepada Perdana Menteri Malaysia Najib Razak beberapa waktu lalu adalah salah satu upaya untuk menenangkan publik, baik di Indonesia maupun Malaysia.

Insiden penangkapan tiga petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan oleh polisi Malaysia telah memicu sejumlah demo anarkistis. Para pengunjuk rasa melempari pagar kedutaan dengan tinja. Para pendemo pun segera ditangkap polisi. Pemerintah Malaysia lalu “membalas” demo yang dinilai berlebihan itu dengan ancaman mengeluarkan travel advisory bagi warga negaranya yang akan berkunjung ke Indonesia.

Hikmahanto berharap pejabat kedua negara tak menjadikan travel advisory sebagai instrumen diplomasi. Langkah itu, menurut dia, justru akan membahayakan. Menurut Hikmahanto, kompromi perlu dilakukan.

Hingga kemarin, Kementerian Luar Negeri Indonesia menyatakan belum bisa mengeluarkan sikap berkaitan dengan ancaman travel advisory yang dikeluarkan Menteri Luar Negeri Malaysia Datuk Seri Anifah Aman pada Kamis lalu. “Kami tidak mau beranda-andai. Nanti malah membuat situasi semakin runyam,” ujar juru bicara Kementerian Luar Negeri, Teuku Faizasyah, saat dihubungi kemarin. Dia menambahkan, hingga kemarin belum ada keterangan resmi dari pemerintah Malaysia mengenai travel advisory itu.

Rektor Universitas Indonesia Gumilar Rusliwa Somantri menilai yang terjadi antara Indonesia dan Malaysia saat ini layaknya perselisihan antara kakak dan adik. “Sedikit ada perselisihan itu biasa, tapi kita harus bisa berpikir jernih,” kata dia setelah memimpin upacara wisuda di Balairung UI, Depok, kemarin.

Ketegangan di antara kedua negara tak mempengaruhi dunia pendidikan. Dia mengatakan, UI tetap menjalin hubungan baik dengan universitas-universitas di Malaysia, khususnya Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM). Deputy Vice Chancellor UKM Hasan bin Basri mengatakan ketegangan di antara kedua negara tak mempengaruhi kehidupan sekitar 600 mahasiswa Indonesia yang belajar di UKM.

“Tidak ada perubahan dan juga tidak ada masalah,” ujarnya di UI. Hasan mengakui kedatangannya ke Indonesia tidak ada hambatan.

KOMPAS/TEMPO Interaktif

RI Tak Akan Gunakan Kekuatan Militer

Inung Bonek, Warga kota Surabaya melakukan aksi tutup mulut dengan membentangkan poster penolakan terhadap arogansi pemerintah Malaysia di depan Tugu Bambu Runcing, Jalan Panglima Sudirman, Surabaya, Jumat (27/8). Aksi yang dilakukan seorang diri ini untuk membangkitkan semangat nasionalisme dikalangan arek-arek Surabaya untuk lebih mencintai NKRI. (Foto: ANTARA/M Risyal Hidayat/ss/10)

27 Agustus 2010, Jakarta — Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro menegaskan, tidak ada peningkatan gelar kekuatan di wilayah perbatasan RI-Malaysia.

“Hingga saat ini tidak ada laporan mengenai peningkatan (gelar kekuatan) di perbatasan RI-Malaysia pascainsiden kemarin,” katanya seusai menghadiri buka bersama jajaran Kementerian Politik, Hukum, dan HAM di Jakarta, Jumat (27/8/2010).

Ia mengatakan, berdasarkan pantauan di Nipah, Berhala, dan Rondo, tidak ada peningkatan (gelar kekuasaan) di perbatasan laut RI-Malaysia. Pengamanan wilayah perbatasan darat dan laut Indonesia dengan negara lain, termasuk Malaysia, seperti biasa atau standar normal.

Hal senada diungkapkan Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso yang mengatakan bahwa apa pun yang dilakukan TNI harus berdasar keputusan politik. “Sampai saat ini, pemerintah menetapkan penyelesaian melalui jalur diplomasi. Ya, kita ikuti. Jadi, tidak ada penambahan atau peningkatan gelar kekuatan di perbatasan meski hubungan kedua negara (RI-Malaysia) menghangat,” tuturnya.

Hubungan Indonesia-Malaysia kembali menghangat pascapenangkapan tiga petugas Kementerian Laut dan Perikanan oleh aparat Malaysia saat bertugas di Tanjung Berakit, Indonesia. Namun, akhirnya kedua pihak sepakat kembali merundingkan persoalan perbatasan kedua negara di Kinabalu, Malaysia, pada 6 September mendatang.

Indonesia ajak Malaysia berdamai

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono secara resmi telah mengirim surat kepada Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Najib Tun Razak terkait ketegangan hubungan kedua negara. Pada intinya, dalam surat tersebut, Pemerintah Indonesia mengajak Malaysia untuk menyelesaikan persoalan bilateral secara damai.

Demikian dinyatakan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto dalam acara buka puasa bersama di Jakarta, Jumat (27/8/2010). Dalam kesempatan tersebut, hadir pula Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Patrialis Akbar, Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso, dan Jaksa Agung Hendarman Supandji.

“Dalam salah satu poin surat tersebut, Presiden telah mengundang Perdana Menteri Malaysia untuk menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan untuk menghindari kemungkinan apa pun,” katanya.

Dia mengatakan, Presiden telah mengirimkan surat kepada Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Najib Tun Razak untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. “Presiden telah menandatangani surat yang ditujukan kepada Perdana Menteri Malaysia berikut meningkatnya ketegangan dalam hubungan di antara kedua negara,” katanya.

Dia mengatakan, Presiden Yudhoyono telah meminta penyelesaian damai masalah sehingga semangat persahabatan hubungan Indonesia-Malaysia dapat dihidupkan kembali. “Presiden juga menyerukan untuk melakukan pembicaraan tentang isu-isu perbatasan. Itu adalah hal yang paling penting. Itulah dua poin penting dalam surat itu,” katanya.

Dia mengatakan, perundingan rinci tentang masalah perbatasan dengan Malaysia akan berlangsung pada pertemuan tingkat menteri luar negeri pada tanggal 6 September 2010. “Kedua negara telah sepakat untuk mempercepat pembicaraan perbatasan,” katanya.

KOMPAS.com

Pemerintah Mantapkan Materi Perundingan dengan Malaysia

Menko Polhukam Djoko Suyanto (empat dari kanan) memberi keterangan pada wartawan didampingi (kiri kanan) KASAL Laksamana Agus Suhartono, Panglima TNI Djoko Santoso, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia Fadel Muhammad, Menteri Perhubungan Freddy Numberi, dan Kepala Pelaksana Harian Badan Koordinasi Keamanan Laut Didik Heru Purnomo usai rapat koordinasi terbatas di Kementerian Koordinator Polhukam, Jakarta, Senin (24/8). Rapat tersebut membahas sejumlah kasus terbaru antara Indonesia dan Malaysia yaitu mengenai penangkapan pegawai Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia oleh Polisi Malaysia. (Foto: ANTARA/Rosa Panggabean/Koz/hp/10)

23 Agustus 2010, Jakarta — Pemerintah memantapkan materi perundingan yang akan dilakukan bersama Malaysia terkait batas wilayah darat dan laut kedua negara, kata Menko Polhukam Djoko Suyanto.

“Perundingan tentang perbatasan dengan Malaysia telah dilakukan sejak lama,” kata Djoko Suyanto kepada ANTARA di Jakarta, Senin.

Dihubungi sebelum memimpin rapat koordinasi bidang politik, hukum dan keamanan membahas insiden “Berakit” ia mengemukakan, Kementerian Luar Negeri telah melakukan perundingan dengan Malaysia sejak 1993 hingga 2005 dan kini dimulai lagi perundingannya.

Ia mengakui, dalam setiap perundingan antarnegara terkait batas wilayah tidak dapat langsung menghasilkan keputusan final bagi kedua pihak atau bahkan beberapa pihak.

“Ya kita siapkan semuanya untuk memulai lagi perundingan dengan Malaysia,” ujar Djoko.

Rapat itu diikuti Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad, Menteri Perhubungan Fredy Numberi, Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso dan Kepala Pelaksana Harian Badan Koordinasi Keamanan Laut Laksdya TNI Didik Heru Purnomo.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebelumnya menginstruksikan agar perundingan perbatasan dengan Malaysia dipercepat.

Hal itu dinyatakan Presiden menyusul penangkapan tiga petugas KKP oleh aparat Malaysia saat melakukan tugas di wilayah perairan Berakit, Indonesia pada 13 Agustus.

ANTARA News

Indonesia Butuhkan Ahli Perang Semesta

Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro (kanan), Rektor Universitas Pertahanan Indonesia, Mayjen TNI Dr. Syarifudin Tippe, S.IP, M.Si (tengah) dan Menteri Pendidikan, M. Nuh saat Wisuda Universitas Pertahanan Indonesia (Unhan) Angkatan I di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, Sabtu (21/8). Sebanyak 38 wisudawan memperoleh gelar Sarjana S2 dalam bidang Strategi Pertahanan Semesta. (Foto: ANTARA/Herka Yanis Pangaribowo/ama/10)

23 Agustus 2010, Jakarta — Semakin meningkatnya ragam ancaman dewasa ini, yang dimensinya tidak saja militer, tetapi juga nirmiliter, membuat Indonesia juga perlu mengembangkan ahli strategi pertahanan yang mampu memahami berbagai ancaman baru tersebut. Untuk mencapai tujuan itulah Universitas Pertahanan memiliki peran penting.

Pesan tersebut disampaikan oleh Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro dalam Wisuda Program Magister Pertahanan, Program Studi Strategi Perang Semesta, di Kementerian Pertahanan, Jakarta, Sabtu (21/8).

Lebih jauh Menteri Pertahanan menyampaikan, Universitas Pertahanan (Unhan), yang diresmikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 11 Maret 2009, juga diharapkan bisa menjadi universitas berkelas dunia sehingga perlu untuk terus mengembangkan diri. Kini, selain Strategi Perang Semesta, Unhan juga memiliki Program Studi Manajemen Pertahanan dan terakhir, yang diluncurkan bekerja sama dengan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dua pekan silam, adalah Program Studi Ekonomi Pertahanan (Defence Economics). Ke depan satu bidang studi lain juga akan diluncurkan, yakni Manajemen Bencana Alam.

Dalam wisuda yang juga dihadiri oleh Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso, Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh mengatakan, dari perspektif akademik keilmuan, program-program studi yang dikembangkan oleh Unhan beserta ilmu-ilmu yang terkait di dalamnya merupakan bidang baru bagi dunia pendidikan nasional.

”Kementerian Pendidikan Nasional dalam hal ini tidak saja mendukung, tetapi juga berterima kasih kepada Kementerian Pertahanan dan TNI yang ikut membidani lahirnya Unhan (yang telah ikut memperkenalkan pengetahuan baru dalam pendidikan nasional),” ujar Nuh.

Nuh juga menegaskan, kementerian yang dia pimpin mendukung Unhan juga karena menyadari, lembaga pendidikan ini perannya bukan hanya semata dalam bidang akademik, melainkan juga dalam rangka ikut mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kepada Unhan, Nuh juga berpesan, melihat tren yang terjadi di berbagai belahan dunia lain, satu bidang studi perang yang patut diberikan perhatian besar adalah yang terkait dengan perang siber (cyber war), yang melibatkan penggunaan teknologi informasi-komunikasi.

Ninok Leksono, Redaktur Senior Kompas, yang memberikan orasi ilmiahnya memberikan perspektif, saat ini Indonesia pada saat yang sama berada pada perang generasi ketiga dan keempat. Ancaman fisik yang sering kali memicu reaksi konfrontasi masih sering muncul berkaitan dengan masalah perbatasan dengan negara tetangga. Pada saat yang sama, ancaman dari kelompok-kelompok tertentu di dalam negara juga hadir secara mencolok.

KOMPAS

Kejamnya Polisi Malaysia

Petugas Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Batam yang ditangkap Marine Police Malaysia (MPM) Erwan (kiri), Asriadi (tengah) dan Seivo Grevo Wewengkang (kanan) tiba di pelabuhan Batam Centre, Batam, provinsi Kepri, Selasa (17/8) . Para petugas DKP tersebut ditahan sejak Jumat (13/8) setelah insiden penangkapan tujuh nelayan Malaysia oleh aparat Pengawas KKP RI di perairan Tanjung berakit, utara Pulau Bintan, Indonesia. (Foto: ANTARA/Asep Urban/ed/nz/10)

19 Agustus 2010, Pekanbaru — Tiga pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) yang ditangkap polisi perairan Malaysia mengaku diperlakukan tidak manusiawi selama penahanan.

Bahkan, salah seorang petugas DKP bernama Asriadi pulang dengan kondisi penuh luka di bagian kepala. Asriadi mengaku, kerap dianiaya dengan cara dipukul pistol saat ditahan di Johor Baru, Malaysia.

“Mereka juga mengaku hanya diberi makan sekali dalam sehari, tepatnya hanya malam saja,” ujar Direktur Polair Polda Kepri AKBP M Yasin kepada okezone, Kamis (19/8/2010).

Pihaknya sangat menyayangkan kejadian ini. Sebab, kata dia, sebanyak tujuh nelayan Malaysia yang diamankan pihaknya selalu diperlakukan dengan baik. “Mereka tidak pernah dikasari dan tetap diberi makan sehari tiga kali,” tandasnya.

Saat ini, kata dia, ketiga pegawai DKP tersebut akan mengadukan nasibnya kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad. Selain itu, kabarnya mereka juga akan diterima Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Istana Negara.

okezone

Kementerian Pertahanan Tiga Besar Penerima Anggaran Tertinggi

17 Agustus 2010, Jakarta — Memperoleh anggaran sebesar Rp45,2 triliun, menjadikan Kementerian Pertahanan masuk tiga lembaga negara tertinggi mendapatkan prioritas dana APBN 2011 mendatang, sebagaimana diungkapkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Jakarta, Senin

“Kementerian Pertahanan ini memperoleh anggaran sebesar Rp45,2 triliun yang antara lain dalam rangka peningkatan kesejahteraan prajurit, pembenahan alat utama sistem persenjataan (Alutsista) dan pemenuhan standar `minimum essential force` (MEF),” kata Presiden.

Hal ini dinyatakannya pada saat membawakan keterangan atas Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Nota Keuangan Tahun 2011 di depan Sidang Paripurna DPR RI, di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta.

Presiden Yudhoyono mengakui, peningkatan anggaran Kementerian Pertahanan (dari sebelumnya lebih Rp30 triliun), masih jauh dari harapan, dalam rangka meningkatkan kinerja lembaga tersebut, juga pembenahan Alutsista serta kesejahteraan prajurit secara optimal.

“Dapat saya kemukakan, bahwa, penyusunan anggaran tersebut, berdasarkan prioritas Rencana Kegiatan Pemerintah (RKP) 2011 dengan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi Kementerian Negara dan Lembaga dalam RAPBN 2011. Itulah sebabnya, terdapat beberapa Kementerian Negara dan Lembaga yang mendapat alokasi anggaran cukup besar,” ujarnya.

Khusus untuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Perhubungan, menurutnya, anggarannya akan ditujukan bagi upaya pembangunan infrastruktur berkualitas (jalan, jembatan, `fly over`, `under pass`), juga pengadaan Bandara-bandara baru serta jalur-jalur kereta api baru.

Sedangkan untuk bidang pendidikan nasional dan agama, demikian Presiden, difokuskan pada akses pemerataan pendidikan formal maupun nonformal.

Sementara itu, untuk pertahanan dan keamanan, salah satu yang terpenting, ialah, pembenahan soal MEF tadi, juga mengatasi berbagai gangguan ketertiban serta konflik.

Masih Perlu Ditingkatkan

Jika dibandingkan dengan usulan kalangan DPR RI, khususnya di Komisi I DPR RI, seharusnya kebutuhan esensial minimum untuk Pertahanan Negara mencapai Rp100 sampai Rp130 triliun.

“Hal itu sudah diusulkan sejak kami masih menjabat sebagai ketua komisi, ketika anggaran untuk Departemen Pertahanan saat itu baru mencapai angka Rp30 triliun,” kata mantan Ketua Komisi I DPR RI, Theo L Sambuaga.

Mestinya, menurutnya, ada pertimbangan khusus mengenai upaya meningkatkan lebih tinggi lagi, mengingat meningkatnya masalah-masalah penegakkan kedaulatan NKRI.

“Apalagi kini banyak konflik di perbatasan, juga ancaman kejahatan lintas negara, seperti terorisme internasional, `perdagangan manusia`, `penambangan liar` dan pembalakan liar serta pengamanan aset-aset nasional di berbagai pelosok, hingga di pulau-pulau terdepan (terluar). Saya rasa masih perlu ditingkatkan (anggarannya),” kata Theo L Sambuaga,

Kesra Urutan Kedua

Sementara itu, demikian Presiden Yudhoyono, untuk instansi atau lembaga negara dengan alokasi anggaran terbesar jatuh kepada Kementerian Pekerjaan Umum dengan alokasi sebesar Rp56,5 triliun.

Sesudah itu, Kementerian Pendidikan Nasional, yang memperoleh anggaran sekitar Rp50,3 triliun, lalu Kementerian Pertahanan Rp45,2 triliun.

Sedangkan keempat, Kementerian Agama yang mendapat anggaran sebesar Rp31 triliun, lalu kelima Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri, Rp 28,3 triliun.

Presiden kemudian mengungkapkan, dari rencana alokasi anggaran belanja Kementerian Negara dan Lembaga (K/L) tersebut, masing-masing akan dipilah menjadi beberapa bagian.

Alokasi terbesar diperoleh bidang perekonomian, lalu nomor dua bidang kesejahteraan rakyat (Kesra), serta ketiga politik hukum dan keamanan (Polhukam).

Perinciannya, menurut Yudhoyono, yakni Rp120,4 triliun atau 29,3 persen untuk mendukung program dan kegiatan di bidang politik, hukum, dan keamanan.

Selanjutnya, Rp161,2 triliun atau 39,3 persen, dipakai untuk mendukung berbagai program dan kegiatan di bidang perekonomian.

Kemudian, program-program yang berkaitan dengan bidang kesejahteraan rakyat (Kesra) akan mendapatkan dukungan alokasi anggaran sebesar Rp128,8 triliun, atau 34,4 persen dari total belanja Kementerian Negara serta Lembaga.

ANTARA News

Fadel: Status Hukum Petugas KKP Belum Jelas

16 Agustus 2010, Jakarta — Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad mengatakan status hukum tiga anggota patroli pengawas perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang ditangkap Polisi Diraja Malaysia, belum diketahui.

“Sampai hari ini belum ada kejelasan status mereka,” kata Fadel kepada para wartawan, Senin, di Gedung DPR, Jakarta.

Tiga anggota patroli yakni Asriadi (40), Erwan (37), dan Seivo Grevo Wewengkang (26), ditangkap saat menggiring lima kapal nelayan Malaysia yang mencuri ikan di perairan Indonesia.

Fadel mengatakan belum mengetahui keterangan apa yang tengah dimintai pemerintah Malaysia. Pemerintah Indonesia, kata Fadel, meminta agar ketiganya segera dibebaskan.

Ia menambahkan, pemerintah optimis mereka segera dibebaskan karena secara hukum, ketiganya tak bersalah.

Sebelumnya, diberitakan pada Jumat malam (13/8), tiga Pengawas Perikanan Satker KKP ditahan Polisi Perairan Diraja Malaysia, saat melakukan adhoc lima kapal pencuri ikan Malaysia di perairan Bintan.

Kepolisian Malaysia yang berada di perairan Indonesia juga sempat melepaskan dua tembakan peringatan kepada dua kapal pengawas perikanan KKP sehingga akhirnya lima pencuri ikan Malaysia beserta barang bukti berupa ikan yang tadinya akan dibawa ke pelabuhan terdekat dibawa Kepolisian Malaysia.

Ketiga satker Pengawas Perikanan KKP yang memang berada di tiga kapal pencuri ikan Malaysia ikut dibawa ke Johor. Sementara tujuh ABK kapal pencuri ikan yang telah diamankan di kapal pengawas perikanan KKP dan saat ini ditahan Kepolisian Resot Batam.

Sebelumnya (15/8) Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Djoko Suyanto, mengatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menginginkan kasus penangkapan tiga petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan oleh polisi Malaysia di perairan Bintan, Kepulauan Riau, diselesaikan secara baik-baik dan mengedepankan upaya diplomasi.

Djoko menyatakan telah melaporkan kejadian itu kepada Presiden sesaat setelah menerima kabar dari petugas di lapangan. Djoko menyampaikan hal itu kepada Kepala Negara melalui ajudan.

RI jangan “Tukar Guling” demi tegaknya hukum

Pemerintah Indonesia tidak boleh mempertaruhkan masa depan penegakan hukum di laut dengan menukar guling pembebasan petugas Departemen Kelautan Perikanan (DKP) yang ditangkap Polisi Diraja Malaysia, dengan tersangka pencuri ikan asal Malaysia.

Menurut Sekjen Kiara (Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan), M Riza Damanik di Jakarta Senin (16/8), proses hukum terhadap tersangka pencuri ikan harus segera ditindak sesuai UU No.45/2009 tentang Perikanan.

Kinerja Bakorkamla (Badan Koodinasi Keamanan Laut), menurutnya perlu evaluasi total. Dua program konservasi laut regional yang melibatkan Indonesia dan Malaysia (Sulu Sulawesi Marine Ecoregion/SSME dan Coral Triangel Initiative/CTI) perlu di dihentikan hingga ada kesepamahaman batas wilayah di laut dan perairan tradisional lintas-negara, serta penegakan hukumnya.

ANTARA News/Suara Merdeka