Suara Redaksi “Haruskah bailout Century terus dibahas?”

Barack OBAMA “Sebaiknya konflik politik segera diakhiri. Atmosfer ekonomi mulai terpengaruh.”

Posts tagged with the keyword: ‘Tiba’

Dua Kapal Perang Cina Hadiri HUT Kemerdekaan Vanuatu

Dua Kapal Perang Cina Hadiri HUT Kemerdekaan Vanuatu

PM Vanuatu Edward Natapei berkunjung ke kapal latih Zhenghe saat berlabuh di Port Vila, Jumat (27/8). (Foto: Xinhua)

30 Agustus 2010 – Dua kapal perang Cina, kapal latih Zhenghe dan frigate Mianyang melakukan kunjungan selama empat hari ke ibu kota Vanuatu Port Vila,

Kedua kapal tiba di Port Vila Jumat (27/8), guna memenuhi undangan Perdana Menteri Vanuatu Edward Natapei menghadiri HUT ke-30 Hari Kemerdekaan Vanuatu.

Kunjungan kapal perang Cina ke Vanuatu pertama kalinya. Vanuatu dan Cina menjalin hubungan diplomatik sejak 1982.


PM Edward Natapei mengunjungi kedua kapal Sabtu (28/8), diterima perwira tinggi AL Cina Laksamana Muda Leng Zhenqing dan Duta Besar Cina untuk Vanuatu Cheng Shuping.

Sebelumnya kedua kapal singgah di Papua New Guinea, selanjutnya berlabuh di Tonga, Selandia Baru dan Australia.

Xinhua/Berita HanKam

Dua Kapal Perang Cina Kunjungi Myanmar

Dua Kapal Perang Cina Kunjungi Myanmar

Prajurit dan perwira awak kapal perusak Guangzhou berdiri di sisi kapal membentuk formasi saat tiba di Pelabuhan Thilawa, Yangon, Myanmar. (Foto: Xinhua/Jin Fei)

30 Agustus 2010 – Dua kapal perang Cina dari Satuan Tugas Escort ke-5 Guanhzhou dan Caohu berlabuh di Pelabuhan Thilawa, Yangon, Myanmar, Minggu siang (29/8).

Kedua kapal berlabuh selama lima hari dalam rangkan meningkatkan hubungan antara kedua angkatan bersenjata kedua negara dan pertukaran antara kedua angkatan laut.
Kunjungan kapal perang Cina ke pelabuhan Myanmar untuk pertama kalinya.

Kedua kapal perang telah menyelesaikan misi pengawalan di Teluk Adan dan perairan Somalia.

Sebelum mengunjungi Myanmar, kedua kapal telah berkunjung ke Mesir, Italia dan Yunani.



Warga Yanggon diperkenankan mengunjungi kedua kapal, setelah selesai upacara penyambutan. (Foto: Xinhua/Jin Fei)

Xinhua/Berita Hankam

Di Laut Kita Penonton

Di Laut Kita Penonton


22 Agustus 2010 — Dua hari pasca-insiden Tanjung Berakit, Minggu (15/8), Kompas bersama sejumlah wartawan lain berkesempatan ikut dalam reka ulang menentukan lokasi kejadian. Saat itu kami naik Kapal Patroli Taka milik Polisi Perairan Kepolisian Daerah Kepulauan Riau.

Kegiatan tersebut dipimpin Direktur Polisi Perairan Kepolisian Daerah (Polda) Kepulauan Riau (Kepri) Ajun Komisaris Besar M Yassin Kosasih. Hadir pula Direktur Reserse Kriminal Polda Kepri Komisaris Besar Ahmad Nurdin, Kepala Satuan Kerja Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Batam Yulisbar, dan Perwira Staf Operasional Pangkalan TNI Angkatan Laut Batam Mayor Yudi Priyatno.

Di perairan Republik Indonesia, ada tiga lembaga yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab penegakan hukum, yakni TNI AL, Polisi Perairan, dan PSDKP. Artinya, ketiga lembaga tersebut terwakili semua dalam rombongan.

Kapal Patroli (KP) Taka berangkat dari Batam pukul 11.00. Dua jam kemudian, kapal tiba di perairan Tanjung Berakit di Kepri yang menjadi lokasi insiden.

Singkat kata, KP Taka berhenti di dua titik yang menjadi lokasi insiden. Setelah mendapatkan koordinat dengan peralatan global positioning system (GPS), kapal meluncur kembali ke arah Batam.

Di tengah perjalanan pulang, sebuah panggilan tiba-tiba masuk melalui alat komunikasi KP Taka. Nakhoda KP Taka yang namanya tak sempat saya catat langsung menerima panggilan tersebut.

Ternyata panggilan berasal dari Kapal Patroli Angkatan Laut Singapura. Mereka memperingatkan, KP Taka sudah sedikit masuk ke wilayah Singapura.

Tentu saja rombongan dalam KP Taka agak terkejut. Pasalnya, dalam peta elektronik di KP Taka, kapal masih berada di wilayah perairan RI. Dan, kenyataannya, memang KP Taka berada di wilayah RI. Tak ada insiden dalam peristiwa itu dan KP Taka meneruskan perjalanan ke Batam.

Getol berpatroli

Salah seorang peserta rombongan di KP Taka mengatakan, Singapura memang getol berpatroli di wilayahnya dan mengawasi wilayah yang diklaim sebagai wilayahnya. Dengan setengah berseloroh dia menyebut, Singapura bisa rutin berpatroli karena bahan bakar minyak (BBM) mereka unlimited. Sekadar diketahui, untuk sekali patroli, kapal ”minum” ratusan liter BBM.

Singapura tidak hanya aktif di perairan wilayahnya saja, tetapi juga di Traffic Separation Scheme (TSS) atau alur internasional di antara Singapura dan Batam. Setiap kali ada kejadian di alur internasional, Singapura-lah yang menjadi seksi sibuk.

Contohnya pada 25 Mei lalu, saat terjadi tabrakan antara kapal tanker berbendera Malaysia, Bunga Kelana 3, dan kapal kargo berbendera St Vincent dan Granada, Waily. Lokasi kejadian berada 3 mil dari Singapura dan 4,2 mil dari Pulau Batam. Sekitar 2.000 ton minyak bumi mentah tumpah di lautan dalam kejadian tersebut.

Singapore Police Coast Guard adalah pihak yang dihubungi nakhoda kedua kapal tersebut. Dan, mereka pula yang turun mengatasi permasalahan. Sementara aparat di Indonesia yang menerima informasi dari Singapore Police Coast Guard hanya menonton dan ”foto-foto” untuk laporan ke Jakarta.

Menurut Kepala Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai (KPLP) Kota Batam Agusman, pihaknya memang tidak bisa berbuat banyak untuk kejadian seperti itu. Alasannya, belum ada peralatan untuk melokalisasi tumpahan minyak yang disiagakan di Kepri.

Dari kejadian sibuknya Singapura di alur internasional dan peringatan dari Kapal Patroli Angkatan Laut Singapura, tampak jelas eksistensi Singapura di lautan. Indonesia, sebaliknya, kurang eksis dan pasif. Bahkan, pada insiden Tanjung Berakit, eksistensi Indonesia tampak rapuh dalam menghadapi Malaysia. Bayangkan, kapal cepat patroli Dolphine 015 milik Satker PSDKP Batam terpaksa ngacir dalam kegelapan menghadapi kapal patroli Polis Diraja Malaysia. Malaysia bersenjata, sedangkan Indonesia tangan kosong. Jadi, apa boleh buat. Ironisnya, itu semua terjadi di wilayah kedaulatan RI.

Akhir cerita, semua sudah tahu. Tujuh maling ikan Malaysia ditukar dengan tiga aparat negara Indonesia. Dan, tak ada itu namanya pertanggungjawaban Polis Diraja Malaysia yang telah melanggar kedaulatan RI.

Diplomasi eksistensi

Eksistensi di lapangan. Inilah nama permainannya sekarang yang ironisnya justru tak mendapat prioritas di Indonesia. Bahwa segala persoalan perbatasan selalu berangkat dari kejadian di lapangan.

Dan, untuk perairan Kepri yang berbatasan langsung dengan wilayah Singapura, Malaysia, dan Vietnam, permainan itu semakin sengit. Sebagaimana pernah dikemukakan Wakil Asisten Perencanaan dan Anggaran KSAL Laksamana Pertama SM Darojatim saat menjabat sebagai Komandan Pangkalan Utama TNI AL IV, perairan Kepri adalah wilayah yang rawan pelanggaran batas negara dan pencurian ikan.

Saat ini saja Stasiun PSDKP Pontianak menahan 204 nelayan asing pencuri ikan di perairan Indonesia, mulai perairan Kepulauan Riau sampai Kalimantan Barat. Mereka, antara lain, berasal dari Vietnam dan Kamboja. Proses hukum terhadap nelayan tersebut sudah selesai, tinggal menunggu deportasi saja. Itu baru yang tertangkap. Nah, yang tidak tertangkap?

Di perairan Kepri juga terdapat alur internasional yang menjadi salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia. Strategis, jelas. Apalagi kalau isu deposit minyak bumi dan gas bumi ikut dimasukkan, tentu akan menjadikan permainan tidak saja sengit, tetapi juga semakin seksi.

Darojatim pernah mengatakan, sarana dan prasarana pengamanan laut memang belum bisa dikatakan memadai. Namun, hal itu, menurut dia, tidak boleh menjadi hambatan atau penghalang tugas tentara.

Hal senada dikemukakan petugas pengawas Satker PSDKP Batam, Seivo Grevo Wewengkang, satu dari tiga orang yang ditahan Polis Diraja Malaysia dalam insiden Tanjung Berakit. Menurut dia, sarana dan prasarana patroli pengawasan kelautan dan perikanan masih belum memadai, di antaranya belum dilengkapinya kapal patroli dengan radar dan visual monitoring system (VMS).

”Jika ada VMS, ke mana posisi kapal patroli bergerak bisa dipantau dari Jakarta,” kata Seivo.

Direktur Jenderal PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Aji Sularso menyatakan, pengawasan oleh KKP baru mencapai 25 persen dari total kebutuhan ideal yang mensyaratkan sarana dan prasarana serta jumlah personel di seluruh wilayah kedaulatan RI. Angka itu diperoleh berdasarkan perhitungan probabilitas intensitas ancaman pencurian ikan, baik di zona ekonomi eksklusif (ZEE) maupun di teritorial RI.

Guna mencapai pengawasan ideal 100 persen, KKP telah menyusun rencana strategis penambahan sarana dan prasarana, seperti kapal patroli, alat pemantauan, dan dermaga pangkalan. Namun, karena keterbatasan alokasi anggaran, pemenuhan sarana dan prasarana diprioritaskan untuk daerah perbatasan dan daerah yang banyak terjadi pencurian ikan, seperti di laut Natuna, Sulawesi Selatan, dan Arafura. Pada tahun ini, sektor pengawasan mendapat alokasi 8 persen dari total anggaran KKP.

”Setiap tahun terjadi peningkatan anggaran, tapi kan tidak signifikan. Dan, pengawasan itu merupakan bagian dari pembangunan kelautan dan perikanan secara umum. Jadi, tidak berdiri sendiri,” kata Aji.

Retorikanya, bagaimana mau eksis kalau sarana dan prasarana untuk mengeksiskan diri sangat terbatas? Bagaimana mau patroli kalau dana BBM tak sebanding dengan areal yang diawasi? Bagaimana mau memantau real time kalau peralatan saja sudah uzur? Bagaimana mau ditakuti kalau yang dibawa hanya peluit? Bagaimana mau eksis kalau hanya jadi penonton?

Dan, itulah harga yang selama ini dibayar Indonesia untuk berdaulat atas wilayahnya. Akibatnya? Tak usah jauh-jauh, insiden Tanjung Berakit. Indonesia kemalingan ikan sekaligus kecolongan kedaulatan dalam 86 jam menjelang peringatan detik-detik proklamasi ke-65 RI.

Diplomasi antarnegara tidak bisa berjalan sendiri di meja bilateral elite dengan atribusi table manners-nya. Diplomasi adalah juga pasar induk tempat tawar-menawar kepentingan. Sebelum masuk ke pasar, diplomat perlu membawa bekal agar tidak hanya bertangan kosong dan dikatakan omong kosong.

Nonsens, diplomasi berbusa-busa tanpa eksis terlebih dahulu di lapangan. (Laksana Agung Saputra)

KOMPAS

KKP Benarkan Penangkapan Tiga Petugasnya

KKP Benarkan Penangkapan Tiga Petugasnya


15 Agustus 2010, Jakarta — Direktorat Jenderal Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (P2SDKP) Aji Sularso membenarkan adanya penangkapan tiga petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Namun, ia membantah adanya penembakan yang dilakukan oleh Polisi Diraja Malaysia terhadap petugas KKP di perairan Bintan. “Benar, ada penangkapan terhadap tiga petugas KKP. Saat ini kita tengah mengupayakan agar ketiga petugas itu dibebaskan,” kata Aji saat dihubungi, Jakarta, Minggu.

Ia membantah adanya penembakan terhadap kapal partoli KKP yang dilakukan oleh kapal Patroli Malaysia.

“Tidak ada penembakan terhadap petugas kita. Tapi hanya tembakan peringatan saja kepada petugas yang sedang berpatroli,” katanya.

Ia mengatakan, tembakan peringatan oleh kapal patroli Malaysia terhadap petugas KKP tersebut terjadi ketika kapal patroli KKP tengah mengamankan kapal nelayan Malaysia yang sedang melakukan penangkapan ikan di perairan Insonesia, tepatnya di perairan Bintan, Kepulauan Riau.

Petugas KKP lalu masuk ke kapal nelayan tersebut untuk melakukan pemeriksaan. Secara tiba-tiba, kata Aji, Kapal patroli Malaysia yang menggunakan senjata melihat hal tersebut lalu memberikan tembakan peringatan.

“Karena kapal patroli kita tidak punya senjata, mereka lari ke pangkalan. Tiga orang petugas KKP yang ada di dalam kapal nelayan Malaysia itu tidak sempat melarikan diri. Kapal nelayan Malaysia itu diambil alih oleh kapal patroli Malaysia dan serta merta menahan tiga petugas KKP,” kata Aji.

Saat ini, kata Aji, pihaknya sudah mengirim dua direktur dan Kepala satuan Kerja Pengawasan KKP ke Malaysia untuk membebaskan tiga petugas tersebut.

Sementara, dari Kementerian Luar Negeri juga tengah melakukan pembicaraan dan pendekatan diplomatik dengan Malaysia.

“Sekarang tengah kita upayakan untuk membebaskan tiga petugas kita, baik dari KKP sendiri maupun dengan cara diplomatik,” kata Aji.

Aji menambahkan, peristiwa penangkapan tiga petugas KKP itu sudah dilaporkan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono oleh Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto.

Sebelumnya, diberitakan, tiga petugas KKP telah ditahan oleh Polisi Diraja Malaysia karena mereka menangkap nelayan Malaysia yang mencuri ikan di perairan Indonesia, tepatnya di daerah Bintan, Kepulauan Riau pada Jumat (13/8).

Insiden patroli Indonesia dan Malaysia jadi urusan negara

Tiga petugas dari Dinas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Kepulauran Riau yang ditahan polisi patroli Malaysia hingga kini masih berada ditahan di Johor Baharu, Malaysia.

Menurut Kapolda Kepri Brigjen Pudji Hartanto, kepada Media Indonesia, Minggu (15/8), insiden perairan Tanjung Berakit, Bintan, Kepri, sudah diserahkan kepada pusat untuk ditangani. Sebab, lanjut dia, Polisi Diraja Malaysia ketika dikonfirmasi mengenai insiden di laut Indonesia itu mengatakan bahwa hal ini telah diserahkan kepada pemerintah kedua negara.

“Menurut mereka kejadian itu bukan urusan antar kepolisian lagi. Tetapi sudah antara dua pemerintahan, dan selanjutnya akan di bahas oleh Menteri Luar Negeri masing-masing,” ujar Pudji.

Kronologi insiden tersebut berawal ketika 10 orang petugas KKP menangkap basah sekelompok nelayan Malaysia yang melakukan penangkapan ikan di laut teritorial Indonesia, tepatnya di perairan Tanjung Berakit, Bintan, Kepri. Petugas mendapatkan informasi kapal nelayan berbendera Malaysia mencuri ikan di perairan tersebut.

Rombongan KKP dengan kapal Dolphin 15 milik instansi tersebut langsung meluncur ke perairan yang diinformasikan itu. Mereka memergoki lima kapal Malaysia sedang melakukan aktivitas di laut yang bukan teritorial Malaysia. Ke lima kapal tersebut lalu digiring ke markas Polairud di pelabuhan Sekupang, Batam, Kepri, termasuk tujuh nelayan Malaysia.

Di tengah perjalanan kapal Dolphin 15 dicegat secara mendadak oleh kapal patroli Malaysia, padahal perairan itu berdasarkan peta yang ada pada KKP adalah di wilayah NKRI, mereka langsung merapat dengan menyuruh kapal berhenti dengan acungan senjata ke arah kapal.

“Petugas KKP dengan kepala dingin menjelaskan kepada mereka bahwa perairan ini adalah perairan Indonesia, bukan Malayia, dan petugas KKP berhak melakukan penahanan untuk selanjutnya di bawa ke markas Polairud di Batam, namun mereka tidak terima, lantas terjadi letusan senjata oleh petugas polisi laut Malaysia,” kata Kapolda Kepri.

Kapal patroli Malaysia tersebut datang ketika salah seorang nelayan Malaysia meminta bantuan dari mereka, dan mereka langsung datang ke tempat kejadian. Padahal, kata dia, berdasarkan data KKP wilayah itu adalah territorial laut Indonesia.

Namun, tidak ada korban yang dilaporkan dalam kejadian letusan tembakan tersebut. Karena takut insiden tersebut melebar, tiba-tiba petugas patroli kapal Malaysia itu menculik tiga awak KKP, dan langsung menyuruh ketiga awak KKP itu secara paksa naik ke kapal patroli mereka, dan langsung tancap gas. Petugas KKP sempat melawan ketika tiga rekan mereka diculik oleh polisi Malaysia tersebut. Namun, mereka tidak dapat berbuat apa-apa karena polisi laut Malaysia membidikan senjata ke arah mereka. “Kami hanya pasrah saja dan secepatnya melapor ke markas Polairud di Sekupang,” katanya.

Di tempat terpisah, salah seorang nelayan Malaysia yang diamankan di kantor Polairud di Sekupang Razali, 45, mengatakan bahwa mereka tidak tahu sudah berada di perairan Indonesia ketika menangkap ikan, sebab katanya, pihaknya sering melaut di perairan tersebut sudah sejak lama.

“Kami tidak tahu itu adalah perairan Indonesia, karena takut kami lalu menghubungi polisi Malaysia untuk minta bantuan.” Katanya.

ANTARA News/MI.com

Tiga Sukhoi Tiba September 2010

Tiga Sukhoi Tiba September 2010


12 Agustus 2010, Jakarta — Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Imam Sufaat mengungkapkan, tiga unit pesawat jet tempur Sukhoi yang dipesan dari Rusia, tiba di tanah air pada awal September 2010.

“Jadwal tersebut lebih cepat dari semula 11 September 2010. Namun, datangnya bertahap tidak sekaligus,” katanya, ketika dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Kamis.

Ia mengatakan, tiga unit pesawat Sukhoi SU-27SKM itu dua diantaranya tiba pada awal September, dan satu unit lagi tiba pada minggu ketiga.

“Pesawat akan langsung mendarat di Pangkalan Udara Sultan Hasanuddin, untuk dirakit dan diuji terbang,” ungkap Imam.

Dengan begitu, lanjut dia, tujuh pesawat Sukhoi yang baru diharapkan siap untuk tampil pada peringatan HUT ke-65 TNI pada 5 Oktober mendatang, dalam formasi terbang lintas.

Pada sejak 2003 Indonesia telah memiliki tujuh pesawat tempur Sukhoi yang diadakan dari Rusia. Pada 2003 Indonesia membeli empat Sukhoi jenis SU-30MK dan SU-27SK, masing-masing dua unit.

Indonesia kemudian membeli enam pesawat Sukhoi lagi pada 2007 setelah perusahaan Rusia penghasil pesawat tempur Sukhoi pada 21 Agustus 2007 mengumumkan penjualan enam pesawat tempur tersebut kepada Indonesia senilai sekitar 300 juta dollar AS atau senilai Rp 2,85 triliun.

Enam pesawat Sukhoi yang dibeli itu terdiri atas tiga Sukhoi SU-30MK2 dan tiga jenis SU-27SKM. Tiga jenis Sukhoi SU-30MK2 telah tiba pada Desember 2008 dan Januari 2009.

ANTARA News

Abu Bakar Ba’asyir Akan Imami Ariel Salat Tarawih

Abu Bakar Ba’asyir Akan Imami Ariel Salat Tarawih

Abu Bakar Ba’asyir ditahan di Rutan Bareskrim Mabes Polri. Sejumlah kegiatan keagamaan akan dilakukan oleh Amir Jamaah Anshorut Tauhid (JAT) yang menjadi tersangka teroris ini selama Ramadan. Termasuk menjadi imam Salat Tarawih bagi penghuni rutan lainnya. “Beliau tentunya salat tarawih berjamaah. Nah, pasti Ariel Peterpan ikut dong. Masa yang lain berjamaah, dia tidak,” ujar pengacara [...]

Temui Habib Rizieq, Fahira ‘Dikawal’ 10 Perempuan Berkerudung

Temui Habib Rizieq, Fahira ‘Dikawal’ 10 Perempuan Berkerudung

Fahira Idris, perempuan yang hendak mengajak FPI untuk dialog tentang Islam yang damai telah tiba di Sekretariat FPI. Fahira ‘dikawal’ 10 perempuan berkerudung, termasuk Uni Z Lubis, Pemred ANTV. Fahira tiba di markas FPI, Jl Petamburan III, Jakarta Pusat, sekitar pukul 14.10 WIB, Senin (9/8/2010). Putri mantan menteri perindustrian Fahmi Idris ini memakai kerudung putih [...]

Polisi Buka Bukti Keterlibatan Ba’asyir di Pengadilan

Polisi Buka Bukti Keterlibatan Ba’asyir di Pengadilan

Polisi tidak bersedia membuka bukti-bukti keterlibatan Abu Bakar Ba’asyir dengan kegiatan terorisme di Aceh. Bukti-bukti itu akan terang benderang di pengadilan. “Kita punya bukti yang cukup dan sudah merekonstruksi untuk meyakinkan sejauh mana peran Ustadz Abubakar dalam kegiatan teroris,” kata Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Edward Aritonang. Hal itu disampaikan Edward dalam jumpa pers di [...]

Pesta Payudara di Festival Testis

Pesta Payudara di Festival Testis

Ini adalah festival yang sangat sensasional dan sangat memancing birahi. Testicle Festival, menampilkan lekuk bentuk tubuh yang paling sensual. Tak kalah serunya, demikian dilaporkan The Sun, Sabtu (7/8), festival ini menyuguhkan hidangan berupa masakan testis banteng berbumbu kecap dan saus tomat untuk disantap para pengunjung. Mengambil tempat di tepian kolam di Rock Creek, Montana, acara [...]

Bisa Redenominasi Asal Nama Mata Uang Rupiah Diganti

Bisa Redenominasi Asal Nama Mata Uang Rupiah Diganti

Sosialisasi intensif Bank Indonesia (BI) terkait dengan redenominasi atau penyederhanaan nilai nominal mata uang tetap tak membuat tenang pengusaha. Kelompok penggerak ekonomi itu tetap menilai bahwa kebijakan redenominasi rawan mengundang sengketa hukum dan penyalahgunaan. Banyak orang trauma dengan kebijakan devaluasi yang pernah dilakukan pemerintah Indonesia di era tahun 60an yang memangakas 1000 menjadi 1 Rupiah. [...]

Advertisement

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner