LIPI – Kemhan Selenggarakan Seminar Bertajuk Pertahanan Nasional dari Perspektif Sosial Budaya

26 Agustus 2010, Jakarta — Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) bekerjasama dengan Kementerian Pertahanan (Kemhan) menyelenggarakan Seminar Nasional bertajuk “Pertahanan Nasional Indonesia dari Perspektif Sosial – Budaya”, Rabu (25/8) di Gedung Widya Graha, LIPI, Jakarta.

Seminar dibuka oleh Ketua LIPI Prof. Dr. Lukman Hakim dan menghadirkan pembicara utama Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro yang menyampaikan pidato kunci dengan tema “Konsepsi Pertahanan Nasional Indonesia”.

Sedangkan dalam panel diskusi dengan tema “Keamanan Nasional dari Perspektif Sosial – Budaya” menghadirkan lima pembicara antara lain Pengamat Militer Prof. Dr. Salim Said, Dirjen Pothan Kemhan Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, D.E.A, Peneliti LIPI Dra. Jaleswari Pramodawardhani, M.Hum, Ketua Institute For Ecosoc Rights Sri Palupi dan Peneliti LIPI Prof. Dr. Mochtar Pabottingi.

Dalam sambutan pembukaannya, Ketua LIPI Prof. Dr. Lukman Hakim menyampaikan ucapan terimakasih kepada Kemhan yang telah bersedia menyambut gagasan dari Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan (PMB) LIPI untuk melakukan kerjasama menyelenggarakan seminar ini. Diharapkan kerjasama ini akan menjadi langkah awal bagi kerjasama selanjutnya antara LIPI dan Kemhan.

Menurut Ketua LIPI, gagasan dari para peneliti di PMB LIPI tersebut adalah dalam rangka secara proaktif mendekatkan ilmu – ilmu sosial dan kemasyarakatan dengan Kemhan sebagai sebuah lembaga pemerintah yang menangani bidang yang sangat startegis yaitu bidang pertahanan negara.

Lebih lanjut dijelaskan Ketua LIPI, seperti telah diketahui bersama bahwa Kemhan pada saat ini secara sistematis dan terencana telah melakukan berbagai inovasi baik dalam konsepsi maupun kebijakan di bidang pertahanan keamanan. Inovasi tersebut diantanya yaitu telah didirikan Universitas Pertahanan Indonesia (UNHAN) oleh Kemhan setahun yang lalu.

Ketua LIPI menegaskan, LIPI sebagai sebuah lembaga penelitian menyambut baik inovasi yang telah dilakukan oleh Kemhan di bidang yang bersifat akademis tersebut. Antisipasi yang dilakukan oleh Kemhan tentang tantangan – tantangan baru dibidang pertahanan dan keamanan merupakan langkah yang bersifat strategis dan sejalan dengan perkembangan teknologi dan perubahan yang terasa semakin mendesak bagi Indonesia akhir – akhir ini.

Menurut Ketua LIPI, Indonesia sebagai sebuah negara yang memiliki kawasan perbatasan yang sangat panjang dengan variasi kountur dan landscape yang berbeda – beda menjadikan persoalan yang ada di kawasan perbatasan Indonesia sebagai sebuah tantangan yang bersifat dinamis, kompleks dan multidimensional.

“Konsepsi dan kebijakan pertahanan nasional memerlukan proses inovasi yang terus menerus, karena kebijakan pertahanan nasional niscaya memerlukan perubahan – perubahan tadi”, ungkapnya.

Dalam kaitan ini, menurutnya berbagai pusat penelitian di LIPI dapat memberikan kontribusi kepada Kemhan dalam mencarikan solusi – solusi baru yang bersifat inovatif dan sesuai dengan bentuk ancaman dan tantangan yang dalam banyak segi berbeda – beda konfigurasinya.

Lebih lanjut Ketua LIPI mengatakan, tantangan dan ancaman yang baru tidak mungkin lagi diselesaikan dengan pendekatan dan cara – cara yang bersifat konvensional yang hanya menekankan aspek yang bersifat militer, namun persoalan – persoalan keamanan yang bersifat non militer yang menitik beratkan pada keselamatan insani (human security) mengharuskan bangsa Indonesia untuk mengubah perkspektif dan konsepsi tentang pertahanan dan keamanan nasional.

Untuk itu, menurut Ketua LIPI diperlukan sebuah pertukaran pikiran yang sehat dan terbuka yang dapat mengupas secara kritis dan mendalam berbagai dimensi pertahanan nasional dari perspektif sosial budaya.

Tujuannya adalah untuk memahami masalah pertahanan nasional Indonesia terutama ancaman, tantangan dan peluang yang sedang dan akan dihadapi bangsa dan negara Indonesia serta pilihan kebijakan yang sebaiknya diambil di bidang pertahanan nasional dengan mempertimbangkan kajian dan perspektif sosial budaya.

Menuju Sistem Pertahanan Negara yang Pro Kesejahteraan

Sementara itu dalam pidato kuncinya, Menhan menyampaikan tentang kebijakan sistem pertahanan negara yang ditetapkan oleh Kemhan pada tahun 2010 yaitu sistem pertahanan negara yang pro kesejahteraan. Kebijakan tersebut diarahkan untuk mendukung pembangunan ekonomi nasional.

Menhan menjelaskan, melalui sistem pertahanan negara yang pro kesejahteraan maka pembangunan Alutsista TNI disesuaikan dan sejalan dengan tingkat kesejahteraan dan perekonomian negara. “kita tidak ingin pada waktu tingkat kesejahteraan kita meningkat dan perekonmoian kita meningkat, kemudian kekuatan pertahanan kita diabaikan”, ungkap Menhan.

Menhan menjelaskan, antara nilai kesejahteraan dan nilai pertahanan dan keamanan adalah seperti dua sisi dari mata uang. Satu sisi adanya prioritas bagi kesejahteraan disisi ekonomi, tetapi disisi lain ada bidang pertahanan dan keamanan yang juga harus diperhatikan saat perekonomian sudah membaik.

“Jadi yang dimaksud dengan sistem pertahanan negara yang pro kesejahteraan adalah kita ingin pergerakan dari pada budget pertahanan sesuai dengan kondisi perekonomian kita”, tambah Menhan.

Sedangkan sistem pertahanan negara yang pro kesejahteraan terkait untuk kepentingan internal Kemhan dan TNI adalah perlunya memperhatikan hal – hal terkait peningkatan kesejahteraan para prajurit TNI dan PNS.

Menhan mengatakan, belum lama ini Kemhan telah menyelesaikan ketentuan tentang tunjangan khusus yang diberikan kepada 9000 prajurit di perbatasan. Diharapkan tunjangan tersebut sedikit akan membantu meningkatkan kesejahateraan prajurit disamping upaya – upaya lainnya yang sedang didorong oleh Kemhan seperti reformasi birokrasi dan tunjangan kesehatan.

DMC

Menhan: Indonesia Siap Hadapi Malaysia

21 Agustus 2010, Jakarta — Menteri Pertahanan (Menhan) Purnomo Yusgiantoro menegaskan Indonesia siap menghadapi Malaysia di meja perundingan untuk menyelesaikan masalah perbatasan yang belum selesai, baik perbatasan darat maupun laut.

“Kami sudah siapkan data, fakta, dan ketentuan hukum yang mendasari batas wilayah RI yang berbatasan dengan Malaysia baik darat maupun laut. Kita sudah siapkan semua, dikoordinasikan dengan Kementerian Luar Negeri untuk dibawa ke meja perundingan,” kata Purnomo Jakarta, Sabtu (21/8/2010).

Ditemui usai memimpin wisuda perdana Universitas Pertahanan Indonesia, Purnomo menegaskan Indonesia ingin persoalan perbatasan baik di darat dan laut diselesaikan secara progesif.

“Setelah disepakati dan diratifikasi, kedua negara harus mematuhinya. Tetapi ini kan masalah negosiasi, masing-masing pihak memiliki argumen apalagi ini meyangkut penentuan batas dua negara, menyangkut ZEE, landas kontinen, jadi ada tarik ulur,” katanya.

Meski begitu, lanjut Menhan, Indonesia siap menghadapi Malaysia di meja perundingan.

Indonesia hingga kini baru menyelesaikan 15 status batas maritimnya sejak 1969 dengan beberapa negara tetangga, seperti Malaysia, Singapura, Thailand, dan Australia. Kementerian Luar Negeri mencatat selain keempat negara tersebut, Indonesia juga telah menyelesaikan status batas maritimnya dengan Papua Nugini, Vietnam, dan India.

Khusus dengan Malaysia pada 1969, RI telah meratifikasi perjanjian Garis Batas Landas Kontinen antara kedua negara. Tak hanya itu, pada 1970 kedua negara juga telah meratifikasi garis batas laut wilayah RI dan Malaysia.

SURYA Online

Malaysia Jadi Makin Bersikap Agresif

Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Koalisi untuk kedaulatan Indonesia berunjuk rasa di depan halaman Kementrian Luar Negeri, Jakarta, Kamis (19/8). Mereka menuntut Pemerintah melanjutkan proses hukum terhadap penangkapan 3 petugas patroli perairan Kementrian kelautan dan perikanan (KKP), setelah penangkapan 7 pencuri ikan asal Malaysia di peraiaran Tanjung Berakit Kepulauan Riau. (Foto: ANTARA/ Reno Esnir/ama/10)

20 Agustus 2010, Jakarta — Sebagai bangsa, Malaysia diyakini berambisi besar menjadikan dirinya dominan, setidaknya di kawasan Asia Tenggara. Ambisi dengan mengusung status kemelayuannya itu menjadikan mereka bersikap sangat agresif, terutama saat dalam posisi tengah bersaing atau bersengketa dengan sejumlah negara tetangganya, terutama Indonesia.

Penilaian itu dilontarkan dosen Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI), Andi Widjojanto, saat dihubungi via telepon, Kamis (19/8). Dia menambahkan, secara kebetulan Malaysia juga diuntungkan ketika eksistensi Indonesia di kawasan Asia Tenggara semakin melemah pasca-krisis multidimensi, yang terjadi mulai tahun 1997.

”Malaysia berambisi membesarkan rumpun Melayu dengan mereka sebagai pusatnya. Hal itu tampak dari beberapa usulan, mulai dari keinginan menjadikan bahasa Melayu sebagai lingua franca di Asia Tenggara, membentuk Kaukus Asia Timur dengan Malaysia sebagai motornya, atau saat mengusulkan penamaan Laut Melayu untuk kawasan perairan meliputi Selat Malaka sampai Laut China Selatan. Padahal, jika itu terwujud, akan mengerdilkan Indonesia dengan konsep Nusantara-nya, yang justru secara ide jauh lebih besar,” ujar Andi Widjojanto.

Andi menambahkan, gagasan membesarkan rumpun Melayu resmi memang menjadi program pembangunan jangka panjang Malaysia, yang sekarang telah memasuki tahap ketiga. Dalam konteks pertahanan, Malaysia jauh lebih maju. Mereka mampu menempatkan kekuatan militernya sampai pos perbatasan laut terluar, khususnya kawasan yang tengah dipersengketakan.

”Malaysia juga kerap dan tidak ragu menetapkan teritorialnya secara unilateral (sepihak), terutama pascakemenangan mereka dalam sengketa Sipadan dan Ligitan. Kalau ada negara lain protes, mereka akan membawa persoalannya ke arbitrase internasional. Seharusnya kita juga berani melakukan hal seperti itu,” ujar Andi.

Andi juga memprediksi eskalasi perseteruan antara Indonesia dan Malaysia akan terus meningkat seiring peningkatan agresivitas Malaysia.

Untuk itu, pemerintah diingatkan agar jangan terjebak pada kebijakan luar negeri ”Seribu Teman, Nol Musuh”, apalagi jika hal itu hanya memosisikan Indonesia sebagai negara yang terlalu kompromistis dan selalu mencari jalan tengah seperti terjadi pada insiden di perairan Tanjung Berakit, di sebelah utara Pulau Bintan, Jumat pekan lalu.

Saat dihubungi secara terpisah di Jakarta, sejarawan LIPI, Asvi Warman Adam, mengingatkan, pada masa lalu justru seorang tokoh Malaysia, Ibrahim Jaacob, menawarkan ide penyatuan Indonesia-Malaysia di bawah bendera Indonesia Raya.

Usulan itu disampaikan saat bertemu Ir Soekarno di Taiping, Perak, Malaysia, empat hari menjelang kemerdekaan Indonesia. Malaysia ketika itu menentang usulan tersebut. Asvi menilai gagasan itu perlu diingatkan dan diusung kembali, setidaknya untuk mengerem agresivitas Malaysia.

KOMPAS

Percepat Pembangunan Alutsista dan Militer

07 Agustus 2010, Jakarta — Penataan kekuatan alat utama sistem senjata (alutsista) dan profesional TNI sebagai alat pertahanan negara perlu dipercepat dan terkonstruksi dalam program pembangunan pertahanan jangka panjang. Kekuatan militer Indonesia jauh tertinggal dibandingkan dengan negara-negara tetanggai di kawasan Asia Tenggara.

Hal itu dikatakan pengamat militer Universitas Indonesia (UI) Connie Rahakundini Bakrie, dan pengamat hubungan internasional Universitas Gadjah Mada (UGM) Dafri Agussalim di Jakarta, Jumat (6/8).

Pada umumnya, teknologi alutsista yang dimiliki TNI Angkatan Darat (AD), AU dan AL sudah masuk ketegori sangat tua. Khsusus TNI AL, KRI dan kapal angkut yang dimiliki sebagiannya berusia di atas 50 tahun. Kondisi yang sama juga dialami TNI AU memiliki pesawat tua yang masih dipaksakan untuk terbang.

Sedangkan, industri pertahanan yang belum setahun dibangun pemerintah Indonesia belum menunjukan perkembangan karena ketidakseriusan intansi-instansi yang terlibat di dalamnya, seperti Kemenhan, Kemen BUMN dan Kemenkeu. Gema kemandirian alutsista hanya terdengar pada awal pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II.

Jika dibandingkan dengan negara tetangga Singapura yang hanya mempunyai luas wilayah sebesar 648 km2 atau sama dengan luas DKI Jakarta, Connie menilai, kekuatan TNI pun relatif jauh tertinggal.

“Memang, kekuatan pertahanan kita tidak usah dibandingkan negara-negara adi daya, seperti AS maupun Rusia. Tapi, bila dibandingkan dengan Singapura kita masih tertinggal,” ujarnya.

Ia menambahkan, alokasi anggaran TNI di dalam anggaran pendapatan belanja negara (APBN) dibanding anggaran pos lainnya, termasuk rendah untuk memenuhi belanja kebutuhan pertahanan. Idealnya, belanja pertahanan mendapat alokasi anggaran 5,7 persen dari produk domestik bruto (PDB) agar terhindar dari berbagai ancaman seperti kehilangan wilayah hingga separatisme.

“Anggaran TNI tidak pernah lebih dari satu persen atau rata-rata hanya 0,98 persen dari PDB, bahkan tahun ini malah turun jadi 0,6 persen karena ada Pemilu,” kata Connie.

Minimnya anggaran itu mempersulit TNI untuk menata kekuatan dalam konteks ideal sebagai alat pertahanan negara. “Sebagai benteng pertahanan negara, pemerintah sebaiknya melakukan percepatan pembangunan pertahanan baik terhadap sumber daya manusia maupun terhadap faktor pendukung, seperti alutsista,” ujarnya.

Macan Asia

Sementara itu, Dafri Agussalim cukup prihatin atas kekuatan pertahanan RI yang belum mengalami kemajuan siginifikan apabila dibandingkan dengan negara-negara tetangga, seperti Singapura dan Malaysia. Padahal, Indonesia merupakan negara terbesar di Asia Tenggara dan sempat dijuluki “macan Asia”.

Saat ini, menurut dia, negara-negara di kawasan Asia Tenggara saling berlomba dalam satu persaingan terselubung untuk memperkuat pertahanan negaranya. Adanya persaingan ini dinilai wajar karena sesama anggota Asean masih sering terjadi konflik. Mereka saling mengintai persenjataan masing-masing negara.

“Persaingan senjata di kawasan Asia Tenggara memiliki efek spiral. Jika ada salah satu negara memperkuat militernya, maka negara lain pun tidak akan mau kalah, maka terjadilah perlombaan pengadaan persenjataan untuk memperkuat pertahanan negara mereka,” katanya.

Suara Karya

Presiden Sulit Cari Menhan dari Sipil

30 Juli 2010, Jakarta — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengaku sempat mengalami kesulitan mencari calon-calon menteri pertahanan dan perjabat teras di kementerian pertahanan yang berlatar belakang non militer. Kesulitan itu juga ditemui ketika hendak mengirim orang untuk menghadiri berbagai konferensi, seminar dan simposium di luar negeri tentang pertahanan, keamanan dan hubungan internasional.

Kesulitan itu yang menjadikan alasan Presiden mengelar lokakarya yang mempersiapkan generasi muda menjadi pemimpin di bidang pertahanan. Ide Presiden itu yang kemudian ditangkap Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro yang diimplementasikan melalui penyelenggaraan The Future Defense Leaders Workshop 2010.

“Kenapa kita tidak persiapkan dari sekarang anak-anak muda kita, baik berlatar belakang militer atau non militer sehingga bangsa ini kaya akan anak-anak bangsa yang mengerti betul tentang hubungan internasional, keamanan, pertahanan,” ujar Presiden dihadapan peserta The Future Defense Leaders Workshop 2010 di Istana Presiden, Jakarta, Jumat (30/7).

Pelatihan yang berlangsung 26-30 Juli diikuti 88 peserta, terdiri atas 53 perwira TNI dan 35 warga sipil dari berbagai institusi yang dilaksanakan di Kementerian Pertahanan, kampus Universitas Indonesia, dan Markas Besar TNI. Kegiatan ini menghadirkan empat panelis pada bidang-bidang yang berkaitan dengan perkembangan lingkungan strategis, pembangunan karakter dan kapasitas kepemimpinan, ekonomi pertahanan, pertahanan militer dan pertahanan menghadapi ancaman non militer.

Presiden juga mengungkapkan saat ini sudah tidak ada dikotomi militer dan sipil. Sudah tidak ada lagi jarak dan perbedan antara militer dan masyarakat sipil.

“Dulu pernah ada jarak militer dan non militer, mahasiswa di perguruan tinggi dan taruna di akademi. Tapi dengan negara demokrasi, perubahan doktrin di TNI tidak lagi menjalankan politik praktis maka sudah tidak ada lagi jarak perbedaan. Semua menghormati demokrasi dalam menjalankan misi yang ditugaskan,” ungkap Presiden.

MI.com

Kendaraan Simbol Kesuksesan Pemicu Macet Makin Semrawut

Semakin hari, jalanan Jakarta bukannya makin lancar tapi malah semakin semrawut. Selain karena faktor sistem transportasi yang buruk, tapi juga karena didukung oleh faktor budaya masyarakat.
“Pertama, karena masyarakat kita suka kemewahan. Sifat ini sangat dekat dengan sifat konsumerisme budaya masyarakat Indonesia. Jadi kalau ada uang, beli mobil,” kata sosiolog Universitas Indonesia (UI), Dr Musni Umar, [...]

Menhan AS Ke Indonesia Pekan Ini

22 Juli 2010, Jakarta — Usai rapat kabinet terbatas di Kantor Presiden, Senin siang, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mengatakan kepada VOA, kunjungan Menteri Pertahanan Amerika, Robert Gates, kali ini untuk menindaklanjuti beberapa hal yang sudah sempat dibahas Presiden Yudhoyono dan Presiden Obama pada pertemuan G-20 di Toronto, Kanada, bulan lalu.

Sedikitnya ada tiga agenda yang akan dibicarakan, di antaranya kerjasama keamanan di kawasan Asia Tenggara dan Asia Pasifik, penanganan terorisme, serta pelatihan perwira TNI. Secara khusus, Purnomo menyatakan harapan agar Amerika bersedia kembali melatih perwira Komando Pasukan Khusus (Kopassus).

“Kerjasama terorisme dengan Amerika tetap jalan dan enggak ada masalah. Tetapi yang belum memang kerjasama dengan Kopassus, tapi kita juga ada latihan bersama dengan Australia dan berbagai negara. Di dalam negeri sendiri juga sudah enggak ada masalah lagi Kopassus dengan HAM. Saya kira (kunjungan) ini bisa mempererat hubungan bilateral kedua negara. Masalah Kopassus mudah-mudahan tidak lagi menjadi masalah,” jelas Menhan.

Mengenai isu penanganan terorisme, beberapa tokoh utamanya memang sudah dinyatakan tewas oleh Kepolisian Indonesia, yaitu Dr. Azahari, Noordin M. Top, dan Dulmatin.

Namun, jika melihat perkembangan kejahatan terorisme di Asia Tenggara sepuluh tahun terakhir, terlihat jelas jaringan mereka sangat luas, mulai dari Mindanao di Filipina Selatan, hingga Solo, Jawa Tengah dan Pandeglang, di Jawa Barat. Ini belum termasuk kawasan lain yang belum diketahui Polisi.

Untuk itu, Amerika dinilai perlu melakukan kerjasama regional untuk menangkal terorisme di Asia Tenggara. Pendapat ini disampaikan oleh pengamat hubungan internasional dari Universitas Indonesia, Makmur Keliat, kepada VOA, Senin malam.

“Sebaiknya kerjasama terorisme ini tidak hanya dalam kerangka bilateral, tetapi regional. Jadi ini yang harus dikembangkan ke depan. Bagi kita sebetulnya, kesulitan kerjasama regional dengan Amerika itu adalah karena AS sampai sekarang belum menjadi anggota (Forum) East Asia Summit, jadi ada kesulitan bagi Amerika untuk kerjasama regional,” ungkap Makmur.

Selain itu, masih menurut Makmur, Amerika juga tidak menjadi bagian dari ASEAN Plus 3 (Tiongkok, Korea Selatan, Jepang).

Hal lain yang juga dianggap mendesak adalah pengembangan alat utama sistem persenjataan (alutsista).

“Saya kira ke depan ini yang penting pengembangan alutsista kita yang dasarnya dari Amerika. Pesawat C-130 kan penting, bukan hanya untuk deployment pasukan tetapi juga operasi penjagaan perdamaian dan bantuan kemanusiaan. C-130 itu pesawat angkut Hercules,” kata Menhan.

Purnomo Yusgiantoro berharap Amerika Serikat dapat membantu melengkapi komponen alutsista Indonesia yang masih kurang.

Surya

4 Perguruan Tinggi Indonesia di Top100 Asia

Setelah sebelumnya diumumkan pemeringkatan perguruan tinggi oleh 4ICU, pada 20 Juli 2010 telah dipublikasikan pula pemeringkatan perguruan tinggi berkelas dunia Webometrics di mana empat peguruan tinggi Indonesia berhasil masuk jajaran Top 100 perguruan tinggi Asia.
Tak jauh berbeda dengan temuan 4ICU, empat perguruan tinggi tersebut merupakan perguruan tinggi negeri, yakni Institut [...]

Kriminolog Nilai Pelaku Bernalar Terbatas dan Tidak Normal

KGSM Zaidan (29) nekat merampok bank Mega Syariah Cabang Pembantu Cideng, Jakarta Pusat, seorang diri dan hanya bersenjatakan belati. Uang ratusan juta sempat digondol sebelum akhirnya polisi meringkusnya dengan menembak kedua kakinya.
Kriminolog dari Universitas Indonesia, Erlangga Masdiana, menilai tindakan Zaidan menunjukkan seseorang yang memilki nalar terbatas.
“Logika normal ada yang salah dengan orang itu. Secara umum [...]

Polisi Harus Serius Usut Kasus Tama untuk Tingkatkan Kepercayaan Publik

Aparat kepolisian harus serius mengusut tuntas kasus penganiayaan aktivis ICW Tama S Langkun. Hal itu diperlukan untuk meningkatkan kepercayaan publik kepada kepolisian yang kian menurun.
“Aparat harus serius menelusuri kasus ini hingga tuntas. Ini antara kelompok masyarakat. Persoalannya Tama adalah seorang aktivis,” ujar Kriminolog Universitas Indonesia Erlangga Masdiana saat berbincang dengan [...]