Suara Redaksi “Haruskah bailout Century terus dibahas?”
Barack OBAMA “Sebaiknya konflik politik segera diakhiri. Atmosfer ekonomi mulai terpengaruh.”
Senin, 8 Maret 2010 | 14:34 WIB
JAKARTA, — Agus Tjondro, mantan anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR yakin, semua mantan rekannya yang terungkap dalam pembacaan dakwaan terdakwa Dudhie Makmun Murod menerima uang suksesi memilih Miranda S Goeltom sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI). Agus menyatakan, fakta-fakta lain akan banyak terungkap [...]
Senin, 8 Maret 2010 | 14:34 WIB
JAKARTA, — Agus Tjondro, mantan anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR yakin, semua mantan rekannya yang terungkap dalam pembacaan dakwaan terdakwa Dudhie Makmun Murod menerima uang suksesi memilih Miranda S Goeltom sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI). Agus menyatakan, fakta-fakta lain akan banyak terungkap [...]
2010-03-04 13:16:34 – Jakarta -
Mantan anggota DPR RI dari PAN, Alvin Lie mengaku jika ia kebanjiran SMS yang menyatakan kekecewaannya atas sikap Fraksi PAN di Rapat Paripurna Century. SMS ini berasal dari pengurus PAN di sejumlah daerah di tanah air. “Blakcberry saya dibanjiri SMS dari seluruh penjuru. Mereka menyatakan kekecewaannya dan mengkritik sikap PAN,” ujar Alvin Lie ketika berbincang dengan detikcom via telepon, Kamis (4/3/2010). Alvin lie juga mengungkapkan jika ia telah mengirim email dan SMS kepada Ketua Umum PAN Hatta Radjasa, dan juga ke Zulkifli Hasan. Ia menyatakan kekecewaannya kepada kedua petinggi partai berlambang matahari itu. “Saya sudah kirim email dan SMS ke Pak Hatta dan Zulkifli Hasan, tapi tidak dijawab,” ucap Alvin. Menurut Alvin, seandainya pemilu kembali dilakukan hari ini, ia yakin pemilih PAN tidak akan mencukupi electoral treshold. Hal ini menurutnya, terkait dengan sikap PAN yang telah melukai para pemilihnya. (gun/iy)
2010-03-04 09:25:59 – Jakarta -
Sidang paripurna Century yang menghasilkan opsi C semalam makin menunjukkan koalisi yang dipimpin oleh Partai Demokrat tidak solid. Terus dikibuli, beranikah SBY memecat partai koalisi?”SBY dan Demokrat pasti akan evaluasi, tapi apakah memecat atau mengurangi jatah, atau kontrak baru dibuat, tergantung evaluasi,” kata pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada Ari Sudjito kepada detikcom, Kamis (4/3/2010).Namun demikian, hasil voting semalam, menurut Ari, cukup memukul Partai Demokrat. “Ini konsekuensi logis dari koalisi pragmatis,” kata Ari.Menurut dosen Fisipol UGM ini, masing-masing partai saat ini sedang memanfaatkan momentum. Karena untuk investasi politik demi meraih simpati massa pada Pemilu 2014 mendatang.”Mumpung ada momentum. Tapi menurut saya tidak ada garansi 2014 suara pemilih akan kembali ke PKS, Golkar atau pun yang lainnya,” imbuhnya. Berbeda haluan dalam koalisi, lanjut Ari, sebenarnya adalah hal biasa. Malahan akan lebih baik lagi jika partai koalisi yang membelot tersebut mengundurkan diri dari koalisi, tanpa menunggu pemecatan.”Tapi saya nggak yakin partai koalisi berani, karena setelah ini belum tentu ada mainan baru yang bisa investasi politik.”Jika benar-benar partai koalisi yang nakal dipecat, belum tentu beberapa partai seperti Golkar dan PKS bersatu. “Golkar sangat terbuka. Sementara PKS ideologis. PKS akan kesulitan kalau mau membuat blok baru,” ujarnya. (anw/iy)
2010-03-02 23:28:00 – Jakarta -
Perkembangan demokrasi di suatu negara juga tergantung dari pertumbuhan ekonomi yang dicapai. Semakin rendah tingkat perekonomian, cita-cita demokrasi akan semakin sulit tercapai.Demikian disampaikan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) saat menjadi pengajar dalam kuliah umum bertajuk ‘Demokrasi dan Pemerintahan yang Efektif’ di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Selasa (2/3/2010).”Ekonomi rendah, demokrasi sulit berkembang,” kata JK.Menurut JK, demokrasi tidak boleh menjadi cita-cita dalam dirinya sendiri. Demokrasi adalah suatu alat untuk mencapai tujuan berbangsa dan bernegara yaitu menciptakan masyarakat yang adil dan makmur.”Demokrasi bukan untuk demokrasi,” lanjutnya.JK menjelaskan, demokrasi sebagai sebuah sistem yang baik tidak bisa secara otomatis membawa kebaikan kepada suatu negara. Negara demokrasi membutuhkan kepemimpinan yang kuat dan efektif dalam menjalankan pemerintahan.JK memberi contoh kepemimpinan efektif, yakni saat dirinya sebagai wapres melakukan kebijakan konversi kompor minyak tanah ke gas. Meski didemo bertubi-tubi, katanya, jika seorang pemimpin yakin apa yang dilakukannya membawa kebaikan bagi rakyat, kebijakan itu harus diteruskan.”Demokrasi susah efektif kalau dibebani dengan segala kehendak. Pemimpinan sudah punya mandat dari rakyat, maka jalankan saja dengan syarat tidak keluar dari koridor hukum,” jelas JK. (lrn/irw)
2010-03-02 18:59:54 – Jakarta -
Sejumlah pihak meyakini bila ada settingan dalam kericuhan yang terjadi di paripurna DPR. Tapi hal itu disangsikan mantan Ketua DPR Akbar Tanjung. Sepenuhnya kericuhan terjadi karena kondisi yang terjadi.”Saya tidak melihat ada settingan,” kata Akbar yang juga Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar saat dihubungi detikcom, Selasa (2/3/2010).Akbar melihat kericuhan itu justru karena materi yang berat, sehingga banyak anggota dewan lainnya yang ingin menyampaikan ide.”Ada reaksi dan ini materinya cukup serius, cukup penting,” jelas Akbar.Namun Akbar juga menyayangkan terjadi kericuhan seperti itu. Semestinya anggota dewan bisa menahan diri. “Kita harapkan ke depan bisa berkualitas,” tutupnya. (ndr/yid)
Selasa, 2 Maret 2010 | 11:56 WIB
JAKARTA, — Para gamers di Indonesia boleh bersorak gembira. Pasalnya, Nusantara Online, game produksi dalam negeri bergenre massively multiplayer online role playing game atau MMORPG akhirnya resmi dirilis ke publik.
Setelah tertunda sejak pertengahan 2009, permainan ini akhirnya resmi dilempar ke pasar [...]
2010-03-01 22:01:24 – Jakarta -
140 anggota Fraksi Partai Demokrat (FPD) dikumpulkan Ketua Dewan Pembina PD Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). SBY berharap, kader partai tetap disiplin menghadapi kemungkinan voting kasus Century di paripurna DPR. Selain itu, SBY juga yakin, koalisi tidak membelot dan mendukung komitmen.”Kita ditanamkan untuk disiplin. Kalau tidak ada yang sakit, kami akan hadir lengkap 148 orang nanti,” ucap salah satu Ketua PD, Ruhut Sitompul menirukan pesan SBY, di Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Senin (1/3/2010).Pertemuan yang berlangsung sekitar 90 menit tersebut dihadiri seluruh pimpinan partai. Termasuk menteri asal PD yakni Andi Mallarangeng dan Jero Wacik. Acara dimulai dengan pemaparan Ketua FPD Anas Urbaningrum dan Ketua Umum PD Hadi Oetomo.”Kami percaya teman-teman dan Pak SBY juga percaya semua teman-teman di koalisi akan bekerja dengan baik. Kita mempunyai sahabat dari Golkar, PKS, PAN, PPP, PKB, kami yakin semua akan berjalan dengan baik,” tegas Ruhut. (Ari/ape)
2010-03-01 21:21:11 – Jakarta -
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) optimis Pansus Angket Bank Century akan berhasil merumuskan satu kesimpulan dan rekomendasi untuk dibawa ke rapat paripurna besok. Tim perumus, yang beranggotakan sembilan perwakilan fraksi, masih bekerja merumuskan dua pandangan yang mulai mengerucut.”Itulah politik. Harus ada moderasi satu sama lain karena banyak kepentingan. Ketika keputusuan dipertemukan maka ada yang mundur dan ada yang maju,” kata anggota Pansus dari PPP, M Romahurmuzy di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (1/3/2010).Sebelumnya, Tim Perumus memetakan tiga pandangan fraksi-fraksi, yang akanmenjadi kesimpulan Pansus. Kesimpulan tersebut adalah: FPJP dan bailout secara kebijakan dan teknis pelaksanaan tidak bermasalah (kesimpulan A), FPJP dan bailout hanya bermasalah dalam teknis pelaksanaan namun tidak dalam kebijakan (kesimpulan B), dan FPJP dan bailout bermasalah baik dalam kebijakan maupun teknis pelaksanaan (kesimpulan C).”Saya yakin kita bisa mempertemukan A dan C,” katanya. Pada rapat pleno pansus sore tadi, kesimpulan sudah mulai mengerucut pada kesimpulan A dan C. Rapat kembali akan dimulai lagi paling lama pukul 22.00 WIB dengan harapan dua kesimpulan itu bisa disatukan.Romahurmuzy mengatakan, gelagat akan munculnya satu rekomendasi bukan berarti suatu pemborosan keuangan negara. “Di seluruh dunia, dalam politik memang ujung-ujungnya kompromi,” kata dia.Apa ada transaksi di balik ini? “Transaksinya adalah transaksi pendapat dan keputusan politik,” tutupnya. (lrn/ape)
2010-03-01 20:53:25 – Jakarta -
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) secara mengejutkan memberikan pernyataan secara terbuka bahwa dirinyalah yang bertanggung jawab atas kebijakan bailout Bank Century. Sikap tegas SBY ini diduga disebabkan karena SBY sudah mendapatkan laporan bahwa hasil Pansus Century akan datar saja.”SBY berani pasang badan karena sudah mengkalkulasi, dan punya opsi-opsi. Salah satunya SBY mungkin sudah tahu hasil paripurna besok,” kata pengamat politik dari UGM Arie Sudjito kepada detikcom, Senin (1/3/2010).Menurut Doktor politik ini, SBY yang bersikap tegas di akhir permainan soal Century karena sudah menghitung betul peluang terburuk dari gerakan parlemen soal kasus Century. SBY pun diyakini sudah memiliki jurus-jurus untuk mematahkan semua serangan dari parlemen.”Sikap tegas yang ditunjukkan SBY, saya kira terkait dari hasil kalkulasinya dan opsi-opsi yang akan digunakan jika parlemen benar-benar menyerang,” paparnya.”Saya yakin SBY tidak hanya menyiapkan satu skenario. Misalnya, kalau PKS tetap keras, dan didepak, tentu sudah disiapkan kekuatan pengganti,” imbuhnya. Mantan aktivis mahasiswa ini menilai keberanian SBY dan sikap tegasnya soal Century karena yakin betul suara DPR tidak bulat. Sehingga SBY dengan mudah mematahkan semua argumentasi hasil Pansus.”Saya yakin parlemen sendiri tidak akan menemukan konsensus final yang sama. Kalaupun dimasukkan proses hukum, semua sudah dihitung pula,” tegasnya.”Ini ibaratnya, SBY sudah tendang bola. Tergantung parlemen, mau ditangkap atau dioper balik,” pungkasnya.Sebelumnya diberitakan, Presiden SBY siap bertanggung jawab soal pengambilan keputusan bailout Bank Century yang dilakukan pemerintah pada November 2008, meskipun keputusan tersebut diambil tidak melalui izinnya.”Meskipun saya tidak ada di tanah air saat itu, meski dalam merumuskan langkah tindak perbankan dan perekonomian yang mesti dilakukan terhadap Bank Century dan meskipun baik Gubernur BI dan Menkeu tidak melalui izin saya, karena beliau bekerja dengan UU, saya katakan bahwa yang dilakukan penyelamatan perekonomian kita adalah benar,” jelas SBY.”Pertama kali yang saya sampaikan pada tanggal 23 november 2008 dan saya ulangi lagi pada arahan di Cilangkap, di Madiun, sebagai tindakan untuk selamatkan perekonomian kita, itu benar. Dan saya bertanggung jawab,” tandasnya dalam pertemuan dengan para bankir di kantornya, Jakarta, Senin (1/3/2010). (yid/ape)
