JAKARTA,  - Aliansi Parlemen Jalanan (APJ) menggelar demo di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Selasa (9/3/2010). Massa yang terdiri dari puluhan kaum ibu-ibu ini mendesak Pelaksana tugas sementara (Plt) Ketua KPK Tumpak Hatorangan Panggabean mundur dari jabatannya.

“Demi menyelematkan KPK, kami merasa perlu menuntut Tumpak Hatorangan Panggabean mundur dari jabatannya,” kata koordinator aksi Rahwinda Indah Lestari.

APJ menuding lambannya penuntasan kasus Century di KPK, karena Tumpak disinyalisasi sebagai agen Istana atau “kuda troya” di KPK. “Kami menuntut KPK membersihkan diri dari segala markus (makelar kasus), agen Istana, maupun ‘kuda troya’ yang dapat menghambat kerja penuntasan skandal Century,” ujarnya.

APJ merasa resah dengan belum hengkangnya Tumpak dari KPK. Padahal, Rapat Paripurna DPR sudah jelas-jelas menolah Peraturan Pengganti Perundang-undangan (Perppu) Nomor 4 Tahun 2009 tentang penunjukan pimpinan (Plt) KPK.

Menurut Rahwinda, dengan adanya Pasal 32 ayat (1) huruf (e) UU No 30 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, maka Tumpak bisa segera mundur tanpa menunggu proses pencabutan Perppu dengan pengajuan undang-undang oleh Pemerintah.

Puluhan ibu-ibu itu mengekspresikan kekecewaan lambannya penuntasan kasus Century dengan menyapu dan membakar selebaran bergambar Tumpak. Demostran yang juga terdiri dari Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI) juga menyapu dan membakar selebaran bergambar Wakil Presiden Boediono, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menko Perekonomian Hatta Radjasa, serta Menteri Perdagangan Mar’i Elka Pangestu.

Hal itu dilakukan, karena mereka menilai menteri-menteri tersebut merupakan agen neolib, serta karena belum adanya perbaikan kesejahteraan yang nyata di bawah menteri-menteri muka lama tersebut.