Kepala Polri Jenderal (Pol) Bambang Hendarso Danuri perlu segera melakukan klarifikasi terkait keterangan mantan Kepala Polres Jakarta Selatan Kombes Wiliardi Wizar di sidang perkara pembunuhan berencana terhadap Direktur PT Putra Rajawali Banjaran Nasrudin Zulkarnaen, Selasa kemarin di PN Jaksel.
Dalam sidang tersebut, Wiliardi mengatakan, dirinya diminta menandatangani BAP yang dibuat polisi untuk menjerat mantan Ketua KPK Antasari Azhar. Keterangan tersebut dinilai bukanlah angin lalu.
Menurut pengamat politik J Kristiadi, sebagai mantan polisi, Wiliardi pasti berpikir puluhan kali sebelum berani mengungkapkan bahwa dirinya dibujuk untuk menandatangani berita acara pemeriksaan yang dibuat polisi guna menjerat mantan Ketua KPK Antasari Azhar. “Jika tidak ada kekuatan dan keyakinan, dia (Wiliardi) tidak akan berbicara seperti itu. Risikonya terlalu besar,” ujar Kristiadi, Rabu (11/11).
Kristiadi juga meminta agar DPR segera memanggil Kapolri untuk meminta kejelasan ini. “DPR harus kritis dan mempertanyakan, mengapa ada anak buah yang bisa ngomong seperti ini. DPR perlu mencari tahu apakah omongan Wiliardi bisa dipertanggungjawabkan. Benarkah seorang perwira berpangkat Kombes melakukan hal ini tanpa petunjuk atasannya?” lanjut Kristiadi.
Dalam rapat dengan Kapolri nanti, DPR harus bersikap lebih peduli. Pada rapat bersama Kapolri pekan ini, Kristiadi menilai Komisi III DPR RI cenderung berpihak kepada kepolisian. Di samping itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang juga Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, seharusnya meminta fraksi PD di Parlemen agar lebih kritis dalam rapat dengan Kapolri.
